Go to the top

ASPEK HUKUM PENGAWASAN DI BIDANG DANA PENSIUN

Team Web / 0 Comments

Hits: 101

ASPEK HUKUM PENGAWASAN DI BIDANG DANA PENSIUN

oleh

Bismar Nasution

 

Pendahuluan

Saat ini tugas yang harus dilaksanakan adalah menyiapkan pesan dari berbagai undang-undang. Salah satunya adalah sebagaimana ditentukan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mengamanatkan adanya lembaga pengawas jasa keuangan yang berfungsi mengawasi seluruh sektor keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam RUU Dana Pensiun, pembina dan pengawas dana pensiun di Indonesia yang semula Menteri Keungan diubah menjadi ”lembaga pengawas di bidang dana pensiun”. Istilah ”lembaga pengawas di bidang dana pensiun” bersifat generik, yang penerapannya disesuaikan dengan konsep lembaga penagwas sektor keuangan yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Oleh karena itu, perlu disiapkan lembaga pengawas di bidang dana pensiun yang dapat membuat pengaturan dan pengawasan lembaga dana pensiun dimana berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan lembaga dana pensiun yang memuat kewenangan dan berbagai prinsip untuk jalannya lembaga-lembaga dana pensiun sebagaimana diinginkan oleh undang-undang.

 

KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN IZIN

Kewenangan untuk memberikan izin (power to licence) atau kewenangan mengatur perizinan dana pensiun adalah kewenagan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan dana pensiun yang paling awal, karena lembaga tersebut menetapkan persyaratan bagi lembaga-lembaga dana pensiun untuk melakukan kegiatannya. Artinya tidak semua lembaga dapat mendirikan dan melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga dana pensiun.

 

KEWENAGAN UNTUK MENGATUR

Memungkinkan lembaga pengawas mempunyai kewenangan mengatur (power to regulate) kegiatan operasi lembaga dana pensiun berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat menciptakan sistem lembaga dana pensiun yang sehat dan kualitas pelayanan lembaga dana pensiun.

 

KEWENAGAN UNTUK PENGAWASAN

Kewenangan dasar pengawasan lembaga dana pensiun agar dapat melaksanakan kewenangan pengawasan (power to control) dapat berjalan dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan lembaga di bidang dana pensiun.

 

KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN SANKSI

Kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi (power to impose sanction) kepada setiap lembaga di bidang dana pensiun yang kurang atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

 Tujuan pengawasan lembaga di bidang dana pensiun dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa lembaga di bidang dana pensiun dari segi finansial tergolong sehat, dan bahwa lembaga di bidang dana pensiun tersebut dikelola secara baik dan profesional, selanjutnya di dalam lembaga di bidang dana pensiun tidak terkandung ancaman terhadap kepentingan mesyarakat yang dananya ada di lembaga dana pensiun.

 

 

PRINSIP KETERBUKAAN

Prinsip keterbuakaan dalam lembaga di bidang dana pensiun dapat berjalan lancar, akurat, dan tepat waktu. Dengan prinsip keterbuakaan tersebut ada suatu keharusan dalam lembaga di bidang dana pensiun tergambar dana yang dikelola merupakan dana milik peserta. Oleh karenanya, manajemen harus sangat terbuka yang ditunjukkan dalam penyampaian akun perorangan yang menunjukkan jumlah iuran yang diterima dan diakumulasinya kepada seluruh peserta dan laporan keuangan berkala yang harus dipublikasi secara terbuka dan diketahui oleh setiap peserta yang ingin mengetahuinya, serta perubahan kebijakan minimal satu kali setahun.

 

PRINSIP KEHATI-HATIAN

 Lembaga di bidang dana pensiun harus mempunyai suatu bentuk tanggung jawab pengelola dalam mengelola dana peserta. Penempatan dana dalam investasi harus benar-benar diperhitungkan agar terhindar dari risiko kehilangan dana akibat berbagai spekulasi atau tingkat risiko investasi yang besar. Investasi spekulasi dalam mata uang asing misalnya mempunyai risiko tingginya dan kerananya tidak dibenarkan. Begitu juga penempatan dana dalam jumlah besar di suatu bank akan mempunyai risiko besar apabila ternyata bank tersebut mengalami kebangkrutan.

 

PRINSIP SOLVABILITAS

Lembaga di bidang dana pensiun harus melaksanakan prinsip solvabilitas, dimana dana harus selalu mencukupi untuk membiayai manfaat bagi seluruh peserta dalam jangka panjang. Pengelola harus selalu menjaga agar setiap saat dana, baik yang berupa uang tunai, dana di rekening, dana tersimpan dalam bentuk deposito, obligasi dan dalam bentuk investasi lain harus selalu cukup untuk membiayai segala kewajiban lembaga di bidang dana pensiun kepada seluruh pesertanya.

 

PRINSIP LIKUIDITAS

Lembaga di bidang dana pensiun harus pula melaksanakan prinsip likuiditas, dimana dana pensiun harus selalu tersedia untuk membiayai seluruh manfaat dana pensiun.

 

PRINSIP AKUNTABILITAS

Lembaga di bidang dana pensiun harus melaksanakan prinsip akuntabilitas, dimana pengelola lembaga di bidang dana pensiun harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Oleh karenya, segala tindakan yang bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri atau benturan kepentingan harus dilarang.

 

PRINSIP RESPONSIBILTAS

Pengelola lembaga di bidang dana pensiun harus melaksankan prinsip responsibilitas, dimana dapat dipastikan bahwa pengelola tersebut melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengelolaan lembaga di bidang dana pensiun.

 

PENUTUP

 Lembaga di bidang dana pensiun harus berjalan berdasarkan kewenagannya dan menerapkan semua prinsip-prinsip yang disebutkan di muka. Dengan demikian, lembaga tersebut akan dapat beroperasi di lapangan, sekaligus dapat melindungi pengelola lembaga di bidang dana pensiun tersebut dari tuntutan hukum atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Disampaikan pada Sosialisasi ”Harmonisasi Perubahan UU dana Pensiun dan UU Pasar Modal sebagai Bahan dari Undang-Undang Sektoral Dalam Rangka Memperkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan” oleh BAPEPAM Dep. Keuangan R.I., Grand Angkasa, 25 November 2009.

** Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU (2004), Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987-sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999-sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, tahun 2003-sekarang. Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam, Jakarta, tahun 2004-sekarang. Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2005. Dosen Penguji dan Pembimbing Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2006-sekarang.

Leave a Comment