Go to the top

ASPEK HUKUM PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK)

Team Web / 0 Comments

Hits: 537

ASPEK HUKUM PERAN BANK SENTRAL​​ 

DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK)

oleh

Bismar Nasution

 

Pendahuluan

 

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”  ​​​​ Dan kemudian,​​ Pasal 4 ayat (1)​​ Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 ​​​​ menyatakan bahwa “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.” ​​ 

Dengan ini Bank Indonesia sebagai bank sentral telah ditentukan oleh norma dasar yang berlaku di Indonesia, dimana norma dasar dianggap sebagai titik awal sebuah prosedur, yaitu prosedur pembuatan hukum positif.​​ Untuk itu, semua ketentuan yang mengatur kewenangan suatu badan yang sama dengan kewenangan​​ Bank Indonesia dapat dipertanyakan validitas atau keabsahannya. ​​ Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang​​ The Pure Theory of Law.​​ 1

Teori ini secara lebih jelas menyatakan bahwa dasar keabsahan sebuah norma hanya didapat pada keabsahan norma yang lebih tinggi. Hanya otoritas yang kompeten yang dapat menciptakan norma yang​​ absah, dan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan sebuah norma yang memberikan wewenang untuk melahirkan norma-norma. ​​​​ Norma yang memberikan dasar bagi keabsahan norma lainnya disebut sebagai norma yang lebih tinggi. ​​ Pencarian keabsahan terus ditarik dari norma yang lebih tinggi, sampai dengan norma akhir ​​ tertinggi yang tidak dapat dipertanyakan lagi.​​ 2​​ Norma tertinggi inilah yang disebut sebagai norma dasar (grundnorm), dan dalam konteks Indonesia, Norma Dasar tersebut adalah Undang-undang Dasar 1945.​​ 

Kita dapat juga mengelaborasi pendapat dari H.L.A. Hart yang membagi hukum kedalam 2 bentuk.​​ 3​​ Pertama,​​ primary rule,​​ yaitu aturan yang membebankan kewajiban dan ​​ penegakannya tergantung pada penerimaan mayoritas masyarakat. Dan kedua,​​ secondary rule,​​ ​​ yaitu​​ aturan-aturan yang memberikan kekuasaan. ​​ Namun​​ primary rule​​ memiliki kelemahan-kelemahan berupa ketidakpastian, statis dan tidak efisien, dan untuk itu adalah menjadi fungsi dari​​ secondary rule​​ untuk menutupi kekurangan dari​​ primary​​ rule. ​​​​ Secondary rule​​ terdiri atas​​ rules of recognition,​​ rules of change​​ dan​​ rules of adjudication. ​​ Rules of Recognition​​ bertujuan untuk menilai apakah suatu norma dapat diterima sebagai peraturan atau tidak dalam masyarakat. ​​ Apabila tidak memenuhi​​ rules of recognition​​ ini, maka tidak dapat diterima sebagai peraturan. ​​ Oleh Hart, salah satu kriteria bagi​​ rules of recognition​​ adalah kembali​​ menguji keabsahannya berdasarkan​​ norma dasar yang berlaku. ​​ Apabila suatu norma yang telah disahkan ternyata bertentangan dengan norma dasar, maka melalui​​ rules of change, norma itu dapat dicabut dan dapat diganti dengan yang baru.​​ 4​​ Di Indonesia,​​ ​​ hal​​ ini​​ dapat diajukan ​​ dengan​​ judicial review​​ melalui Mahkamah Konstitusi. ​​ 

Dapat disimpulkan bahwa apabila berbagai undang-undang yang mengatur kewenangan yang sama dari berbagai badan, maka semua undang-undang tersebut akan dapat diuji keabsahan dan validitasnya sesuai dengan norma dasar yang berlaku.

Dalam hal ini, pengaturan sektor keuangan misalnya, dilihat dari norma dasar, Bank Indonesia memiliki kekuatan yang sangat kuat dibandingkan dengan badan-badan lain seperti Bapepam-LK, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun badan yang direncanakan untuk dibentuk, seperti Komite Stabilitas Keuangan (KSSK).​​ 

 

Independensi Bank Indonesia

 

Tidak jarang terjadi perdebatan mengenai independensi Bank Indonesia. ​​ Apa yang dimaksud dengan independensi tersebut. Perlu diingat bahwa Bank Indonesia tetap bagian dari pemerintah sebagai badan hukum publik. ​​ Namun berkaitan dengan independensi yang telah disebutkan diatas, hubungan Bank Indonesia dan pemerintah dapat kita posisikan seperti apa yang dikemukakan oleh N.W Barber. Barber menggunakan teori​​ Trias Politica​​ dalam mengkaji independensi bank. ​​ Tetapi kajian ini tidak secara mutlak mengikuti​​ teori dasar pemisahan atau pembagian kekuasaan yang dibahas oleh kebanyakan orang.​​ 5​​ Barber menyatakan bahwa “Separation of powers is not therefore just a theory about the division of powers, it also concerned​​ with the creation of institutions.”​​ Maksudnya adalah bahwa pemisahan kekuasaan bukan hanya teori mengenai pembagian kekuasaan, tapi juga menyangkut pendirian institusi-institusi yang terpisah, seperti bank sentral.​​ 6​​ Bank sentral yang independen dan otonom harus tetap dilihat sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, namun terpisah untuk menjalankan kebijakannya yang khusus demi efisiensi, dan lepas dari campur tangannya. Konsep ini ​​ dikenal dengan teori​​ the principal – agent.7​​ ​​ Independensi bank sentral terbatas pada kekuasaan yang ditentukan oleh undang-undang atau disepakati oleh pemerintah dan parlemen untuk didelegasikan kepada bank sentral.​​ Dengan demikian, pemisahan adalah pemisahan fungsi, bukan pemisahan dalam arti politis.​​ 8​​ Namun dari konsep independensi ini, terutama dengan pendekatan “principal-agent”, masih tersirat kesan bahwa bank sentral dalam menjalankan tugasnya, dapat sangat dipengaruhi oleh cabang eksekutif atau pemerintah sebagai​​ principal.

Filosofi independensi berkenaan dengan pembatasan kekuasaan eksekutif, agar organ-organ negara yang sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif dapat menjamin bahwa fungsinya tidak disalahgunakan​​ oleh eksekutif. ​​ Misalnya bank sentral atau Bank Indonesia dapat dimanfaatkan untuk​​ mengontrol kinerjanya sendiri dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diinginkan oleh undang-undang.​​ Kalau dikaji lebih lanjut independensi bank sentral sebagaimana yang dikemukakan oleh Barber diatas masih dalam konteks yang formalis saja, dan belum ​​ bisa memenuhi filosofi independensi yang ingin dicapai.​​ Untuk itu, independensi perlu dikaji lebih lanjut. ​​ Kita dapat melihat pemikiran independensi bank sentral seperti yang dikemukakan oleh Alan S. Blinder.

Alan S.​​ Blinder menyatakan bahwa independensi bank sentral dapat berarti dua hal.​​ Pertama, bank sentral memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya, dan kedua, keputusan-keputusan yang diambil olehnya sulit untuk dibatalkan oleh cabang-cabang atau lembaga pemerintahan lainnya.9 ​​​​ Kebebasan dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya bukan berarti bahwa bank sentral dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan bank sentral secara umum tentu saja ditetapkan melalui legislasi yang disepakati bersama melalui suatu sistem demokrasi. ​​ Tapi yang dimaksud adalah bahwa bank sentral memiliki diskresi yang luas mengenai bagaimana menggunakan instrumen-instrumennya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui undang-undang.​​ 10

Lebih jauh lagi, Blinder menegaskan mengapa independensi bank sentral menjadi begitu penting.​​ ​​ Kebijakan moneter menurut Blinder memerlukan yang ia sebut sebagai​​ long time horizon, atau pandangan yang jauh kedepan.​​ 11​​ Hal ini karena, pertama, efek-efek yang dihasilkan dari suatu kebijakan moneter, seperti yang terkait dengan inflasi baru dapat dilihat setelah sekian waktu lamanya, sehingga para​​ decisionmakers​​ tidak bisa langsung melihat hasil kerja mereka. ​​ Kedua, kebijakan-kebijakan moneter memiliki karakteristik yang sama seperti halnya aktivitas investasi, yaitu memerlukan sesuatu dibayar dimuka, dan akan mendapatkan hasil secara​​ berkala setelah sekian waktu.​​ 12

Tetapi,​​ orang-orang politik yang duduk di pemerintahan, bukanlah orang-orang yang memiliki kesabaran ataupun​​ long time horizon.​​ ​​ Kebanyakan dari mereka hanya​​ melihat segala sesuatunya dalam​​ short-term basis​​ saja, tanpa​​ mempertimbangkan​​ long term gains.13 ​​​​ Dari sini dapat dilihat betapa bahayanya, apabila kebijakan moneter bank sentral yang mempengaruhi kondisi negara secara makro diintervensi secara politis.​​ 

Pemikiran yang dikemukakan oleh Blinder sejalan dengan yang dikemukakan oleh Geoffrey Miller, yang menyatakan bahwa peranan bank sentral yang independent dalam satu sistem ekonomi memiliki kesamaan dengan lembaga peradilan yang independent dalam satu sistem hukum.​​ 14​​ Seperti halnya lembaga peradilan, bank sentral harus ditempatkan di luar pengaruh kekuasaan politik. ​​ Lembaga peradilan​​ ditempatkan di luar arena politik agar hukum bisa netral dan tanpa ada pengaruh kepentingan apapun, termasuk tekanan politik.​​ 15 ​​​​ Sedangkan independensi bank bertujuan agar pelaksanaan kebijakan moneter diarahkan pada kepentingan jangka panjang, terlepas dari pengaruh dan tekanan politik jangka pendek. ​​ 16

Berkenaan dengan filosofi yang telah disebutkan diatas, independensi dapat terganggu, apabila diintervensi oleh Pemerintah, sehingga bank sentral juga akan terganggu dalam menetapkan diskresinya sendiri untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. ​​ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa independensi Bank Indonesia​​ ​​ harus dipertahankan sesuai dengan filosofinya agar dapat menjamin prinsip negara hukum.​​ Apabila pemerintah menetapkan peraturan atau undang-undang yang kontra dengan undang-undang yang ada, hal tersebut adalah merupakan bentuk intervensi politik pemerintah terhadap independensi Bank Indonesia dan secara normatif juga tidak dapat dijustifikasi.​​ 

 

 

Bank Indonesia dan Stabilitas Sistem Keuangan

 

Berdasarkan independensi Bank Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, tepat untuk dipertahankan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia berkenaan dengan fungsi stabilitas sistem keuangan. ​​ 

Di berbagai negara, tugas menjaga stabilitas keuangan diemban oleh bank sentral, dengan dasar bahwa stabilitas moneter hanya dapat dicapai dengan​​ sistem keuangan yang stabil. ​​ Dari sini dapat dilihat sudah seharusnya pemeliharaan stabilitas moneter dan stabilitas keuangan dilaksanakan secara simultan.​​ ​​ Di Indonesia,​​ memang​​ tidak ada kerangka hukum yang secara formal dan​​ definitif​​ menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki fungsi​​ dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. ​​ Namun perlu diingat, bahwa baik fungsi kestabilan moneter maupun fungsi kestabilan keuangan akan bermuara pada hal yang sama, yaitu stabilitas harga.​​ 17 ​​​​ Dengan demikian, Bank Indonesia dalam menjalankan​​ fungsi menjaga stabilitas moneter yang diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Bank Indonesia, secara simultan juga turut menjaga stabilitas keuangan. ​​ Atau dapat pula dikatakan bahwa tugas menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi satu dengan tugas menjaga stabilitas sistem moneter.​​ 18​​ ​​ Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Bank Indonesia, Bank Indonesia juga telah memasukkan aspek stabilitas sistem keuangan dalam misinya, yaitu memelihara stabilitas nilai rupiah dengan memelihara stabilitas moneter dan mendorong stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.19​​ Sehingga peranan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan bukanlah suatu hal untuk​​ diperdebatkan lagi.​​ Pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam menjaga​​ stabilitas keuangan antara lain menjaga stabilitas moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melakukan​​ macroprudential surveillance​​ dan mengembangkan riset untuk pengembangan instrumen dan indicator​​ macroprudential​​ serta mendeteksi kerentanan sektor keuangan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan fungsi​​ lender of the last resort.​​ 20​​ 

Sebagai​​ lender of the last resort, ​​ bank sentral memilik peranan yang sangat besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.​​ Lender of the last of resort​​ merupakan instrumen pengawasan pada saat krisis, dimana bank sentral dapat memberikan bantuan kepada bank yang mengalami krisis likuiditas apabila ada potensi terjadi resiko sistemik.21 ​​​​ Hal ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan sehingga menciptakan kredibilitas bank, sehingga stabilitas keuangan juga turut terjaga. ​​ 

​​ Masalah eksistensi lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas lain yang terlibat dalam memelihara stabilitas sistem keuangan memang tidak dapat dipungkiri.​​ Dalam hal pengawasan dan pengaturan, tidak menutup kemungkinan dapat timbul masalah. ​​ Namun hal ini dapat diatasi dengan memperjelas mekanisme koordinasi antara otoritas yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas keuangan.​​ Tapi rencana​​ untuk membentuk​​ suatu badan atau otoritas baru dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan bukanlah suatu jalan keluar, tapi justru dapat memunculkan masalah baru. ​​ Salah satunya adalah apabila terjadi tumpang tindih kewenangan dengan otoritas yang telah ada, seperti Bank Indonesia, yang selama ini telah menjalankan tugas dan​​ fungsinya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, dengan independensi yang dilindungi oleh konstitusi.​​ ​​ Dengan demikian, itu sama saja dengan menggoyahkan independensi yang dijamin oleh norma dasar.​​ 

 

PENGAWASAN BANK

 

1. ​​ Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Pasal 7 Undang​​ Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU​​ BI), menetapkan ​​ bahwa ​​ tujuan ​​ Bank Indonesia ​​ adalah ​​ mencapai ​​ dan ​​ memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam Pasal​​ 7​​ tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi serta terhadap mata uang negara lain yang diukur dengan ​​ perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.​​ 

Tujuan ​​ mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta mata uang negara lain memberi implikasi bahwa Bank Indonesia harus menjaga keseimbangan internal agar inflasi tetap rendah dan pada saat yang bersamaan juga menjaga keseimbangan eksternal agar nilai tukar rupiah ​​ cukup ​​ kuat dan ​​ stabil. ​​ Pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga ​​ dapat mempengaruhi laju inflasi dan nilai tukar rupiah meskipun ​​ masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai laju inflasi dan nilai tukar rupiah.​​ 

Untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ​​ Pasal 8 UU BI menetapkan tiga tugas Bank Indonesia yaitu : (1) menetapkan dan ​​ melaksanakan ​​ kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta; (3) mengatur dan mengawasi bank.

​​ (1).​​ Tugas​​ Menetapkan​​ dan​​ Melaksanakan​​ Kebijakan​​ Moneter

Untuk mencapai tujuan​​ menjaga​​ kestabilan nilai​​ rupiah,​​ Pasal 10 UU​​ BI​​ menetapkan​​ bahwa Bank Indonesia​​ berwenang ​​ melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan​​ pemerintah.​​ Penjelasan Pasal 10 UU BI menjelaskan ​​ ​​ bahwa penetapan ​​ laju ​​ inflasi oleh​​ pemerintah​​ dilakukan ​​ setelah​​ ​​ berkordinasi dengan BI. Untuk​​ mencapai sasaran​​ laju inflasi​​ ​​ yang ditetapkan​​ pemerintah​​ Bank Indonesia​​ mempunyai instrumen moneter berupa : (1) Operasi Pasar Terbuka (open​​ market​​ operation),​​ (2) penetapan tingkat diskonto (discount​​ rate),​​ (3) penetapan cadangan wajib minimum (minimum​​ reserve​​ requirement),​​ dan (4) pengaturan kredit dan pembiayaan. UU​​ BI​​ ​​ juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan survey guna mendukung pelaksanaan tugas.​​ 

 

(2).​​ Tugas​​ Mengatur​​ dan​​ Menjaga​​ Kelancaran​​ Sistem​​ Pembayaran

Pasal 8b​​ UU​​ BI​​ menetapkan​​ ​​ bahwa tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang efisien cepat dan aman merupakan salah satu tugas Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut​​ Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan sistem pembayaran baik yang berkaitan dengan alat pembayaran maupun ​​ kelembagaan. Dilihat dari aspek alat pembayaran, Bank Indonesia berwenang mengatur pembayaran baik tunai maupun​​ non​​ tunai. Dalam hal alat pembayaran tunai, wewenang Bank Indonesia berupa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah, termasuk penarikannya dari peredaran dan pemusnahannya. Dalam pengaturan alat pembayaran non tunai​​ BI​​ mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank serta melakukan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank (settlement)​​ dalam mata uang​​ rupiah dan valuta asing. Penyelenggaraan kliring antar bank baik dalam mata uang​​ rupiah dan valuta asing serta pelaksanaan​​ settlement​​ dalam valuta asing dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. ​​ Khusus untuk​​ settlement​​ dalam mata uang rupiah hanya dilakukan oleh Bank Indonesia mengingat Bank Indonesia mempunyai hak tunggal dalam mengeluarkan dan mengedarkan serta untuk mempermudah bagi Bank Indonesia dalam memonitor saldo rekening bank terutama untuk keperluan pengendalian moneter. Bank Indonesia juga​​ berwenang memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem ​​ pembayaran menyampaikan laporan tentang kegiatannya.​​ 

 

(3).​​ Tugas​​ Mengatur​​ dan​​ Mengawasi​​ Bank

Pasal 8c UU​​ BI​​ menetapkan bahwa pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia.​​ Dalam rangka melaksanakan tugas​​ mengatur bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian, serta ketentuan di bidang perizinan bank.​​ Pentingnya pengawasan bank dan pengawasan sistem pembayaran bagi BI dalam mencapai tujuannya menjaga stabilitas nilai rupiah ​​ paling tidak karena tiga hal.​​ Pertama, dalam menjalankan tugas ​​ pengawasan bank, BI memperoleh data dan informasi tentang sistem perbankan dan juga informasi tentang lembaga keuangan yang melakukan​​ hubungan​​ usaha dengan bank. Dengan informasi ini maka BI mendapatkan informasi yang berharga tentang kecenderungan dan perkembangan terkini pasar keuangan. Pengetahuan tentang ​​ sistem perbankan ​​ dan perkembangan pasar keuangan bersama-sama dengan pengetahuan yang​​ diperoleh​​ dari menjalankan tugas pengawasan sistem pembayaran dan kebijakan meneter menjadikan BI memiliki pengatahuan yang luas dan mendalam tentang perkembangan pasar keuangan dan lembaga keuangan. Pengatahuan ini sangat diperlukan oleh BI ​​ dalam menetapkan kebijakan moneter. Pengalaman membuktikan bahwa informasi yang diperoleh dari tugas pengawasan sangat berguna bagi penetapan kebijakan moneter terutama dalam masa krisis keuangan.​​ Kedua, dalam mengawasi sistem pembayaran BI memerlukan informasi tentang kondisi bank. Pada saat industri perbankan mengalami kesulitan likuiditas, BI memerlukan ​​ informasi yang siap pakai sehingga secara mandiri dapat melakukan penilaian terhadap kemampuan industri perbankan menghadapi situasi kekurangan likuiditas. Kemampuan melakukan penilaian yang mandiri diperlukan agar BI dapat menyediakan likuiditas secara efisien dan​​ berisiko rendah. Misalnya,​​ BI harus mengetahui kualitas agunan yang dimiliki bank sebelum memberikan ​​ fasilitas pendanaan jangka pendek kepada bank yang memerlukan tambahan likuiditas tersebut.

Ketiga​​ tugas​​ di atas​​ ​​ merupakan tiga pilar utama yang saling mendukung dan terintegrasi dalam pencapaian tujuan Bank Indonesia.​​ Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui  ​​​​ pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas tersebut memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan​​ mendukung efektifitas ​​ kebijakan moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.​​ 

 

2. Pengawasan Bank​​ 

2.1. Tujuan Pengawasan Bank.

Bank Indonesia berdasarkan undang-undang diberikan​​ kewenangan dasar​​ pengawasan bank yang minimal mencakup empat aspek, yaitu:​​ power to licence, power to regulate, power to control dan power to impose sanction.​​ 

Power to licence,​​ atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank, adalah kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan bank yang paling awal, karena memungkinkan​​ Bank Indonesia menetapkan persyaratan​​ bagi​​ suatu bank​​ untuk melakukan kegiatan usaha.​​ Tidak setiap orang atau perusahaan dapat mendirikan dan melakukan kegiatan usaha sebagai ​​ bank.​​ Power to regulate,​​ memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat menciptakan sistem perbankan yang sehat dan ​​ kualitas pelayanan jasa perbankan.​​ Power to control,​​ kewenangan dasar pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank.​​ Power to impose sanction,​​ adalah kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada setiap bank yang kurang atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. ​​ ​​​​ 

 Keempat kewenangan dalam mengawasi bank bermanfaat besar bagi BI dalam menjalankan tanggung jawabnya menciptakan nilai rupiah yang stabil. Informasi, keahlian dan kewenangan yang dimiliki BI sebagai pengawas bank meningkatkan kemampuan BI ​​ dalam upaya mencegah terjadinya krisis keuangan. Pengalaman The Federal Reserve membuktikan dalam hal terjadi krisis keuangan the Fed dapat lebih cepat, lebih efektif dan lebih mendasar dalam ​​ mengambil kebijakan mengatasi krisis tersebut karena ​​ memiliki informasi ​​ lebih lengkap sebagai hasil kewenangan the Fed mengawasi bank.22

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Tujuan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat ​​ bahwa bank dari segi financial tergolong sehat, bahwa bank dikelola​​ secara baik dan profesional, dan bahwa di dalam bank tidak terkandung ​​ ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Singkatnya, tujuan pengawasan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, ​​ yang memenuhi tiga aspek yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan perbankan yang berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.

 ​​ Aspek pertama dari pengertian kesehatan bank yaitu memelihara kepentingan masyarakat dapat tercipta dengan mengupayakan agar secara individual bank beroperasi dengan sehat dan efisien. Dengan demikian akan tercipta perbankan yang aman serta mampu memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Aspek kedua yaitu perbankan harus berkembang secara wajar dilandaskan pada pemikiran bahwa pelayanan jasa perbankan dewasa ini belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Selain itu, terdapat pula keinginan bahwa perbankan sebagai pusat teknologi dan inovasi akan mampu secara aktif mencari dan mengembangkan potensi ekonomi yang belum tergali di dalam masyarakat. Pertumbuhan perbankan diharapkan dapat menjawab dua permasalahan pembangunan tersebut. Sebaliknya, berdasarkan pengalaman pertumbuhan yang terlalu pesat biasanya mengandung potensi risiko yang besar pula, yang tentunya tidak diharapkan terjadi pada bank-bank di Indonesia. Bank diminta untuk dapat tumbuh namun pertumbuhan tersebut hendaknya berlangsung secara wajar. Aspek ketiga dari perwujudan bank yang sehat dan efisien adalah kemanfaatan bank tersebut bagi perkembangan ekonomi Indonesia dan dapat menunjang pengendalian moneter. Kurang dapat dipertanggung jawabkan apabila eksistensi perbankan di Indonesia hanya mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, tanpa dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ​​ ekonomi nasional maupun kestabilan moneter.

 

​​ 2.2.​​ Bentuk-bentuk​​ Pengawasan Bank.

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter​​ (macro-economic supervision),​​ dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (prudential supervision).

Sasaran yang ingin dicapai oleh​​ macro economics supervision​​ adalah bagaimana​​ mengarahkan​​ dan​​ mendorong​​ bank serta sekaligus​​ mengawasinya, agar​​ dapat ikut berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan seperangkat kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi bank guna melaksanakan pencapaian sasaran ekonomi makro dimaksud. Dalam kaitan dengan pengawasannya, walaupun dalam beberapa hal pelaksanaan program tersebut tidak terlalu menguntungkan bank, dan bahkan kadangkala merupakan suatu beban, kepada bank biasanya ditetapkan suatu​​ reward​​ atau​​ penalty, yaitu bagi bank yang dapat memenuhi pelaksanaan program tersebut atau yang tidak dapat memenuhinya.

Tujuan dari prudential supervision adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Dengan demikian, bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko tinggi.​​ 

Salah satu teori pengawasan bank mengemukakan bahwa sistem pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan semata mata untuk mewujudkan dan menjaga sistim perbankan yang sehat, akan tercapai apabila otoritas pengawas bank dapat dengan mudah melakukan pengawasannya secara efektif serta semua bank yang diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan apabila bank yang diawasi jumlahnya sedikit atau diupayakan menjadi sangat minimal, dan semua kegiatan bank sampai pada hal yang paling teknis diatur melalui seperangkat aturan yang ketat dan pembatasan ruang gerak usaha bank melalui berbagai aturan yang bersifat larangan.

Teori di atas dianggap tepat apabila peranan industri perbankan suatu negara telah mencapai pada suatu tahap yang peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sudah kurang begitu diperlukan lagi. Teori tersebut lebih tepat bagi negara yang perekonomiannya sudah maju, dimana berbagai pembiayaan kegiatan usaha dapat dilakukan sendiri oleh kalangan dunia usaha dan peranan pasar modal sudah demikian berkembangnya, sehingga telah mampu menjadi sarana pengerahan dana​​ yang lebih efektif bagi dunia usaha. Apabila kondisi perekonomian belum mencapai pada tahap tersebut, penerapan sistem pengawasan semacam ini bahkan dikritik sebagai suatu kendala dan hanya menciptakan distorsi dalam pembangunan ekonomi.

Berbeda dengan sektor usaha lain, kepercayaan masyarakat terhadap bank tertentu bukanlah merupakan sesuatu yang dapat berdiri sendiri serta terlepas dari kepercayaan terhadap bank lainnya dan sistem perbankan secara keseluruhan. Dalam beberapa kejadian, hilangnya kepercayaan terhadap suatu bank sering kali menjalar secara cepat kepada bank lainnya, yang secara jelas- jelas tidak mempunyai hubungan sedikitpun dengan bank yang pertama. Untuk dapat memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan diperlukan seleksi yang ketat terhadap manajemen yang akan mengelola bank. Pengawasan terhadap aspek kualitatif ini meliputi pemenuhan terhadap persyaratan mengenai keahlian dan atau pengalaman di bidang perbankan, serta moral dan akhlak dari individu anggota manajemen bank. Kendala bagi pengawasan bank- bank adalah tidak ada suatu jaminan bahwa moral dan akhlak yang baik pada awalnya ​​ akan dapat terus dipertahankan setelah bekerja di bank. Pengawasan bank dari satu sisi pada hakikatnya merupakan pengawasan terhadap perilaku para pengelola bank dan seringkali pula pengawasannya didasarkan pada pendekatan perilaku dimaksud.

Tujuan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnis. Sebagai unit ekonomi ​​ independen, bank memiliki pertimbangan- pertimbangan sendiri yang bebas untuk memelihara kesinambungan eksistensinya. Keputusan bisnis yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank. Batasan dan nilai- nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat atau pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan bank, yaitu dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen sehingga kegiatannya diarahkan pada tujuan yang dikehendaki bersama. Arah pengembangan yang ingin dicapai bank sepenuhnya merupakan perwujudan dari keputusan independen yang diambil oleh manajemen. Tugas pengawas bukan mendikte ​​ bank tentang apa yang harus dilakukannya pada saat bank sehat. Tugas pengawas adalah memastikan bank bermasalah melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh pengawas bank.23

Kedua,​​ tugas pengawasan oleh otoritas perbankan adalah tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan bank pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan bank yaitu manajemen, pemilik, masyarakat termasuk nasabah bank dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia. Kesemua pihak dimaksud mempunyai pengaruh terhadap arah dan jalannya operasi bank, apakah bank mengarah pada perkembangan yang sehat atau sebaliknya.

Tugas pengawasan bank bukan mencegah atau melarang bank untuk mengambil resiko bisnis dari kegiatan usahanya. Sebagai suatu unit usaha yang berorientasi laba, bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis yang dapat menjanjikan keuntungan atau kemungkinan resiko rugi. Dengan demikian, rugi bukan merupakan hal yang tidak lazim bagi bisnis bank tetapi merupakan sifat yang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen bank. Kerugian menjadi tidak lazim ​​ apabila ​​ manajemen bank secara sengaja atau sadar telah mengabaikan prinsip- prinsip pengelolaan bank yang sehat, atau apabila kerugian tersebut berlangsung secara berkelanjutan tanpa ada upaya untuk mengurangi ataupun mencegahnya.

Tugas ​​ pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar, dan tidak untuk memaksakan bank agar melakukan kebijakan moneter dan kredit tertentu. Persaingan antarbank adalah iklim yang ingin diciptakan oleh kebijakan deregulasi, karena dengan iklim tersebut dapat diharapkan tercipta efisiensi dalam perbankan. Demikian pula kebijakan moneter khususnya pengendalian secara tidak langsung oleh Bank Indonesia, dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada bank dan sektor swasta agar mengatur dirinya sendiri dalam memaksimalkan dan mengefisiensikan sumber- sumber pendanaan masyarakat pada sektor- sektor dari segi bisnis memang memerlukan bantuan kredit perbankan. Peranan Pemerintah memang masih ada namun pada tahap terakhir, sedangkan manajemen bank sebagai pelaku ekonomi adalah yang menentukan arah pengalokasian dana tersebut.  ​​​​ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Tugas pengawasan bank pada dasarnya merupakan tugas yang cukup dilematis, terutama apabila ditinjau dari sudut kepentingan bank dan kepentingan otoritas pengawas. Dilema bagi bank justru terletak pada perbedaan karakteristik antara pengawasan bank dengan kepentingan bisnis. Kesempatan bisnis tidak mudah digali dan dikembangkan oleh bank apabila terdapat berbagai aturan yang dalam batas-batas tertentu dapat menjadi penghambat. Mengubah kesempatan bisnis menjadi​​ hasil nyata memerlukan berbagai strategi yang dalam pelaksanaannya kadangkala harus melalui batasan- batasan yang ditetapkan oleh peraturan. Semakin besar peluang bisnis tersebut maka akan semakin memerlukan berbagai kiat usaha yang semakin jauh dari aturan main yang ditetapkan oleh otoritas. Apabila keinginan menggali peluang bisnis sudah sulit dikendalikan, tidak jarang pula disertai dengan strategi lain berupa rekayasa untuk menghilangkan kesan adanya pelanggaran peraturan. Sebaliknya, sikap untuk mengoperasikan bank sesuai dengan ketentuan yang ada dinilai dapat mengurangi upaya untuk menggali kesempatan bisnis dimaksud.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Dari sudut kepentingan otoritas pengawas dalam rangka menjaga sistem perbankan yang sehat sehingga mampu melindungi kepentingan masyarakat akan dapat lebih mudah dilaksanakan melalui penerapan sistem pengawasan yang sangat ketat. Dengan demikian, sistem perbankan yang sehat dalam arti semata-mata mendorong setiap individual bank sehat akan lebih mudah dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, semua pihak memahami bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan kontribusi perbankan terhadap perekonomian menjadi sangat minimal. Dengan menyadari pentingnya peranan perbankan dalam perekonomian, pengawasan bank yang sangat ketat dikhawatirkan dapat menimbulkan distorsi atau bahkan merupakan gangguan terhadap sistem perekonomian. Namun demikian, di sisi yang lain pengawasan bank yang sangat longgar juga dapat menimbulan gangguan yang tidak kecil pula terhadap sistem perbankan itu sendiri.

 

2.3. Cakupan Pengawasan bank

Pengawasan bank dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pengawas bank melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia, termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan bank, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan​​ early warning system​​ (diteksi dini) untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi bank secara lebih awal. Dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat dan efisien maka tujuan pengendalian bank sebenarnya adalah menilai dua hal yang terkandung di dalam setiap kegiatan bank, yaitu risiko dan unsur-unsur atau sumber daya dalam bank yang dapat menangani atau mengendalikan​​ risiko tersebut.

Besarnya risiko yang terkandung dalam suatu bank pada hakikatnya menunjukan besarnya potential problem yang dihadapi oleh bank tersebut. Agar risiko tidak menjelma secara nyata menjadi problem maka dibutuhkan sumber daya di dalam bank untuk menopangnya. Misalnya, tersedianya penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan sumber daya untuk menopang risiko kredit macet dan keberadaan alat likuid yang cukup adalah untuk mengantisipasi risiko likuiditas. Di atas segala macam sumber daya kuantitatif tersebut, yang paling penting dan menduduki posisi sentral adalah sumber daya yang bersifat kualitatif, yaitu manajemen bank. Dalam pengertian tersebut meliputi pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan bank, seperti kepemilikan dan kepengurusan, ketentuan dan kebijaksanaan Pemerintah, perkembangan ekonomi dan lain sebagainya. Sementara itu, tujuan kedua dari pengendalian bank-bank adalah menilai kecukupan sumber daya yang tersedia dan dapat disediakan oleh bank untuk menopang risiko. Antara kedua hal tersebut, yaitu risiko dan sumber daya yang menopangnya, dapat dilihat sebagai suatu hubungan yang menentukan sejauh mana bank mengandung problem atau sejauh mana​​ kesehatan bank​​ dapat dipelihara, yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu dan dikenal sebagai Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity​​ ( CAMEL ).

Faktor-faktor yang mempengaruhi CAMEL tersebut tidak hanya berasal dari intern bank saja, namun dapat pula bersumber dari faktor ekstern atau lingkungan bank. Dalam pemikiran ini, cakupan pengawasan meliputi pula upaya untuk menyediakan iklim yang sehat bagi bank-bank agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dan hati-hati. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya bank merupakan unit ekonomi yang independent dalam upayanya memperoleh keuntungan, sehingga bukanlah merupakan hal yang tidak lazim apabila terjadi tata hubungan yang tidak sehat dan saling merugikan antara satu bank dengan bank lainnya. Dalam hubungan ini, pengawasan oleh bank sentral adalah tetap mendorong timbulnya iklim persaingan diantara bank-bank, dengan mencoba mengendalikan sekiranya persaingan tersebut menjurus pada hal-hal yang kurang sehat. Selain itu, pengawasan bank diarahkan pula pada penciptaan iklim yang mendorong bank-bank untuk memahami, memberikan perhatian serta menaruh kepedulian terhadap kepentingan bersama yang harus dipeliharanya, yaitu kestabilan moneter dan sistem perbankan.​​ 

Di samping penilaian terhadap kepatuhan pada ketentuan yang berlaku​​ (compliance-based supervision)​​ tersebut di atas, pengawas juga melakukan penilaian terhadap resiko yang terkandung pada suatu bank baik pada masa kini maupun pada masa-masa mendatang (risk-based supervision). Pengawas melakukan penilaian terhadap resiko bank dengan membuat suatu​​ risk profile​​ yang penilaiannya digolongkan menjadi bank dengan high risk, moderate risk, dan low risk.​​ 

Risiko didefinisikan sebagai potensi fluktuasi yang merugikan laba bank atau cash flow atau modal bank sebagai dampak yang diakibatkan oleh nasabah, internal control yang kurang memadai, kegagalan sistem atau control, mismanagement. Risiko yang dihadapi bank secara umum dapat dibagi menjadi risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko harga, risiko konversi valas, risiko transaksi, risiko kepatuhan, risiko strategis dan risiko reputasi.​​ 

Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung, pengawas dapat menetapkan langkah- langkah tindak lanjut yang diperlukan, antara lain mengingatkan pihak manajemen bank mengenai kinerja dan permasalahan yang dihadapi dan atau melakukan​​ pemeriksaan langsung​​ pada bank yang bersangkutan.​​ Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya dimaksudkan untuk meyakini kebenaran data yang dilaporkan bank, menggali lebih lanjut informasi/permasalahan yang dihadapi, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan action program, serta untuk tujuan- tujuan lainnya dalam rangka pengawasan bank secara dini.

Kegiatan pemeriksaan tidak dilakukan sepanjang waktu, namun pada waktu yang tidak tertentu tergantung pada sejauh mana suatu bank dipandang mengandung potensi problem yang memerlukan pemeriksaan. Cakupan pemeriksaan meliputi aspek keuangan dan manajemen bank serta aspek- aspek lain baik yang bersifat intern maupun ekstern, yang dipandang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja dan kelangsungan usaha bank. Beberapa contoh dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan antara lain adalah pemeriksaan umum, pemeriksaan kualitas aktiva produktif, foreign exchange & money market, dan pemeriksaan teknologi sistem informasi. Saat ini juga sedang dikembangkan pemeriksaan atas dasar risiko (Risk-Focused Examination). Apapun jenis dan macamnya, kegiatan pemeriksaan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan dari fungsi pengawasan bank secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang, setiap bank harus diperiksa minimal satu tahun sekali.​​ Hasil dari kedua jenis pendekatan pengawasan tersebut dipadukan dengan judgement pengawas bank akan menetapkan tingkat kesehatan​​ bank.​​ Kesehatan bank​​ digolongkan menjadi empat kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat.​​ Tingkat​​ ​​ kesehatan ​​ secara otomatis diturunkan menjadi Tidak Sehat yaitu​​ ditemukan satu atau lebih dari kondisi-kondisi berikut: 1) Perselisihan Intern dalam kepemilikan/kepengurusan bank; 2) Campur tangan pihak ketiga pada pengelolaan bank; 3) Window Dressing; 4) Praktik bank dalam bank.​​ 

 

3. Bank Sentral dan Pengawasan Bank

Bank sentral memiliki fungsi yang beragam seperti melaksanakan kebijakan moneter, melakukan pengawasan bank, menjamin stabilitas keuangan, fungsi lender of last resort, pengedaran uang dan sebagai bankir pemerintah. Para ahli sepakat ​​ bahwa fungsi utama bank sentral adalah menjaga stabilitas moneter dan bertanggungjawab terhadap stabilitas keuangan (financial stability) dan aspek-aspek tertentu pembangunan ekonomi dan keuangan.24​​ Menjamin stabilitas keuangan dan stabilitas moneter merupakan tujuan utama setiap bank sentral. ​​ Bank sentral juga merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan macro prudential. Bank sentral memiliki insentif memperhatikan pengawasangan macro prudential karena bank sentral perlu memastikan ​​ mekanisme transmisi kebijakan bekerja dengan dengan baik.25​​ 

Sementara itu, bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.​​ Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat/dunia usaha. Masyarakat menyimpan dananya di bank pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan.​​ Kesediaan masyarakat menyimpan dana​​ pada industri perbankan​​ ​​ semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya uangnya akan kembali ditambah dengan sejumlah bunga sebagai penghasilannya.​​ Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank mempunyai dampak domino yang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap bank lainnya sehingga perbankan secara keseluruhan mengalami kesulitan. Oleh karena itu,​​ kebutuhan untuk melaksanakan pengawasan terhadap perbankan mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Secara fundamental terdapat beberapa alasan perlunya dilakukan pengawasan terhadap perbankan.​​ Pertama,​​ ​​ pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan masyarakat penting ​​ sebagai sumber dana.​​ Kehadiran bank yang tidak sehat dapat mengancam integritas sistem perbankan dan harus segera ditutup.​​ Masyarakat harus yakin bahwa pengawas bank akan menerapkan sanksi tegas dan segera mencabut ijin usaha bank sebelum terlambat.26​​ Kedua,​​ Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.​​ Ketiga,​​ ​​ mencegah masalah semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah penyimpan ​​ menjadi ​​ sangat besar.​​ Keempat,​​ memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan ​​ langkah-langkah perbaikan yang​​ diperlukan.

Integritas dan keefektifan pengawasan ​​ bergantung kepada kebebasan pengawas ​​ dari pengaruh pertimbangan politik.​​ Kesulitan paling besar untuk memdapatkan kredibilitas pengawasan adalah melepaskan diri dari tekanan politik. Sumber kesulitan bagi pengawas bukan hanya korupsi tetapi yang lebih mendasar adalah ketiadaan komitmen pemerintah.​​ Masalah konsistensi menjadi masalah lebih berat di negara demokratis karena besarnya peranan politisi. Oleh karena itu pengawasan bank harus dilakukan oleh lembaga independen sebagaimana halnya dengan lembaga yang melaksanakan kebijakan moneter.27​​ Di samping itu, dalam proses​​ pengawasan​​ ​​ hubungan antara​​ pengawas​​ dan bank​​ yang diawasi​​ harus didasarkan​​ pada​​ ​​ kerjasama.​​ Faktor​​ ​​ utama dalam kerjasama adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka. Kerjasama dan keterbukaan dapat mencegah aktivitas kejahatan ​​ berskala kecil ​​ berkembang menjadi kerugian yang parah. Kerjasama dan​​ keterbukaan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan ​​ metode​​ cost effective​​ bagi bank dan pengawas dalam melakukan pekerjaannya.28 ​​​​ 

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia​​ (selanjutnya disingkat UU BI)​​ adalah​​ ​​ landasan hukum atas keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral.​​ Pembahasan dan perdebatan dalam sidang-sidang di DPR selama membahas RUU tentang Bank Indonesia​​ sangat kental diwarnai oleh semangat dan keinginan yang besar untuk mewujudkan suatu UU Bank Sentral yang mencukupi kebutuhan dan menjadi produk hukum yang sesuai dengan standar bank sentral di seluruh dunia. UU BI tersebut diwarnai oleh kuatnya nuansa independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia. Pemberian independent merupakan pengakuan bahwa campur tangan dan intervensi pemerintah terhadap Bank Indonesia berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia, khususnya di bidang moneter dan perbankan.​​ Kestabilan moneter (kestabilan nilai rupiah) adalah ​​ prasyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.​​ Independensi BI tersebut tetap dipertahankan meskipun UU BI​​ telah dua kali diubah yaitu dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No.6 Tahun 2009.​​ 

UU BI menetapkan bahwa independensi yang dimiliki oleh BI dimaksudkan agar tujuan ​​ menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, yang merupakan tugas utama bank sentral dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut BI ​​ ditopang oleh tiga tugas dan kewenangan yaitu penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan bank, pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran.29​​ Oleh karena itu​​  ​​​​ maka setiap agenda yang bertujuan untuk ​​ melakukan perubahan ​​ atas kedudukan, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral harus dapat memastikan perubahan yang dilakukan tetap menjaga kemandirian atau independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku bank sentral.30​​ Mengalihkan tugas pengawasan bank kepada institusi lain misalnya dapat mempersulit BI dalam mencapai tujuan yang diamanatkan karena mengamputasi ​​ salah satu penopang keutuhan sistem yang hendak dibangun oleh UU BI. Untuk​​ mencegah runtuhnya sistem yang hendak dibangun oleh UU BI dan untuk menghindari kesulitan BI dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UU, maka  ​​​​ pengalihkan fungsi pengawasan bank kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tidak termasuk pengalihan ​​ tugas mengatur bank termasuk perijinan.​​ 

Rencana pengalihan tugas pengawasan bank didasarkan atas pandangan bahwa antara tujuan ​​ menjaga stabilitas nilai rupiah dengan tugas pengawasan bank dapat menimbulkan benturan kepentingan. Oleh karena itu tugas pengawasan bank ​​ harus dipisahkan dari bank sentral. Tidak terdapat kesamaan pandangan dari para ahli tentang pendapat ini. ​​ Praktik di berbagai negara juga memperlihatkan beragamnya ​​ pendekatan pengaturan termasuk model yang menyatukan fungsi pengawasan bank dengan kebijakan moneter. Pendapat yang mengkhawatirkan adanya benturan kepentingan apabila tugas pengawasan bank dilakukan oleh bank sentral memunculkan pertanyaan mendasar apakah untuk menjalankan tugas menjaga kestabilan nilai rupiah BI memerlukan fungsi dan kewenangan lain.​​ Dalam kaitan ini Alan Greenspan menyatakan “​​ a single regulator with a narrow view of safety and soundness and with no responsibility for the macroeconomic implications of its decisions would inevitably have a long-term bias against risk-taking and innovation.” Pernyataan Alan Greenspan ini dipertegas oleh Ben S Bernanke, Chairman of the Board of Governors of the US Federal Reserve System dengan mengatakan bahwa ​​ I am not aware of any evidence that monetary-policy decisions have been distorted because of the Fed’s supervisory role.​​ 31

Satu hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap perubahan yang akan dilakukan adalah tidak terdapat suatu model yang berlaku univesal. Suatu model ​​ mungkin dapat berjalan baik di suatu negara tetapi pasti tidak disemua negara. sebelum melakukan perubahan beberapa pertimbangan perlu diperhatikan. Pertama, harus dipertimbangan untung rugi secara cermat sebelum melakukan perubahan termasuk risiko yang terkandung dalam proses perubahan. Kedua, tersedia sejumlah struktur atau model yang dapat dipilih yaitu: traditional sectoral model, functional model, integrated structure model dan institutional model.​​ Antara satu ​​ model dengan model lainnya tidak ada yang lebih baik. Ketiga, terdapat hubungan penting diantara struktur pengaturan, struktur keuangan dan struktur financial intermediaries. Dari​​ ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan model yang akan diterapkan harus sejalan dengan struktur keuangan, risiko dan fungsi yang terdapat dalam sistem keuangan ​​ dan dilakukan dengan mempertimbangkan sejarah, budaya dan sistem hukum yang berlaku. Proses perubahan dari satu model ke model lain mengandung risiko yang harus dipertimbangkan secara seksama untuk mencegah semakin buruknya stituasi yang melatarbelakangi alasan dilakukannya perubahan.

 Negara-negara di dunia menerapkan salah satu dari empat struktur atau model ​​ pengawasan lembaga keuangan yaitu: 1) single regulator, 2) sectoral regulation, 3) functional regulator atau 4) institutional regulation. Model single regulator misalnya ​​ tepat diterapkan di negara yang menerapkan universal banking system. Sedangkan sectoral regulation model berjalan sangat baik di negara yang menerapkan sistem keuangan yang secara tegas memisahkan ​​ antara bisnis perbankan, bisnis asuransi dan bisnis pasar modal seperti yang di Indonesia. Data menunjukkan bahwa industri keuangan​​ Indonesia​​ ​​ 90% lebih diantaranya dikuasai oleh industri perbankan. Belum terjadi konvergensi diantara industri keuangan. Kalaupun ada produk hybrid dalam jasa keuangan sifatnya masih sederhana dan volumenya belum besar sehingga belum dapat dikatakan sebagai masalah krusial yang dapat menimbulkan masalah seistemik.​​ Produk hybrid adalah produk yang merupakan perpaduan antara produk perbankan, asuransi atau pasar modal. Di Indonesia, produk-produk tersebut masih merupakan produk asuransi atau pasar modal murni sehingga dalam hal ini bank hanya berfungsi sebagai penjual (agent) dan mendapatkan komisi (fee) dari jasanya tersebut.​​ Produk hybrid yang dikenal di Indonesia yaitu​​ bancassurance​​ yang memiliki dua pengertian yaitu:​​ Pertama,​​ a bank that can offer banking, insurance lending and investmen produk to customer.​​ Kedua, a French term referring to the selling of insurance throught a bank's established distribution channel.​​ Di negara-negara Eropa ​​ yang menganut​​ universal banking system​​ produk ini sudah lama berkembang dan dilakukan sesuai dengan pengertian​​ bancassurance​​ yang pertama. Di Indonesia produk ini masih murni produk perusahaan asuransi yang ditawarkan atau dijual melalui ​​ jalur distribusi (distribution channel)​​ perbankan ​​ sehingga lebih tepat dengan pengertian bancassurance yang kedua.​​ Hal ini sesuai dengan undang perbankan yang melarang bank melakukan kegiatan asuransi. Larangan ini sesuai pula dengan sistem perbankan yang dianut oleh kita yaitu​​ commercial banking system. Keuntungan bank menjual produk hybrid tersebut adalah selain menerima komisi juga sekaligus dapat memperbesar​​ customer base​​ dan menjaga loyalitas nasabah.

​​ Model sektoral juga lazim diterapkan dinegara yang menggunakan financial holding company atau parent/subsidiary model. Model sektoral tidak berjalan baik di​​ negara yang menerapkan universal banking system.32​​ Survey yang dilakukan oleh ​​ Central Banking Publication​​ pada tahun 1999​​ menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral.​​ Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya (resources).​​ Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya.​​ Dialiahkannya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa ​​ dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga berwenang mengawasi bank maka bank sentral akan memiliki kewenanagan yang sedemikian besar. Bank of England misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan keindependenennya dan dua minggu kemudian kewenangan pengawasan bank diambil alih dari bank sentral tersebut.

Masalah utama yang dihadapi industri keuangan khususnya perbankan​​ Indonesia​​ bukanlah telah semakin menyatunya dengan industri keuangan lainnya tetapi lemahnya penerapan​​ good corporate governance​​ (GCG).​​ Apabila ​​​​ GCC​​ telah diterapkan dengan baik oleh industri perbankan​​ ​​ maka masalah​​ pemilihan model pengawasan tidak lagi menjadi masalah. Pengalaman Jepang dalam menerapkan FSA pada saat industri perbankan Jepang masih bermasalah​​ mengajarkan bahwa penerapan FSA​​ ternyata tidak membuat industri perbankan Jepang menjadi lebih baik.​​ Hal ini dapat dilihat dari bangkrutnya Long-Term Credit Bank dan Nippon Credit Bank, dua bank besar yang terbukti merekayasa pembukuannya. Masalah koordinasi antara FSA dengan bank sentral ​​ Jepang juga muncul misalnya dalam kasus Ishikawa Bank. Masalah kredit macet dan kecurangan (fraud) masih mewarnai perbankan Jepang.33​​ Hal yang sama juga terjadi di Inggris dalam kebangkrutan Northern Rock bank.​​ Pada saat Northern Rock bank mengalami kesulitan keuangan dan terjadi​​ rush​​ oleh nasabahnya, Bank of England (BOE) mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan dalam kapasitasnya sebagai lender of last resort. Kesulitan tersebut terjadi karena BOE tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kondisi keuangan Northern Rock. Informasi tentang kondisi keuangan Northern Rock dimiliki oleh Financial Services Authority (FSA), badan ​​ pengawas bank dan lembaga keuangan non bank.

Terlepas dari institusi apa yang akan mengawasi industri perbankan yang pasti tidak ada model yang universal. Seluruhnya terpulang kepada keputusan politik dan tentu saja keputusan politik tersebut berada di luar kekuasaan bank sentral. Namun​​ demikian, beberapa faktor di bawah dapat menjadi bahan renungan dalam menyusun suatu struktur kelembagaan badan pengawas yang efektif.​​ Pertama, badan tersebut harus memiliki reputasi baik.​​ Kedua, bank sentral tetap membutuhkan akses atas informasi pengawasan bank agar mampu menjalankan tugasnya di bidang moneter dan​​ lender of last resort.​​ Paul Volker mantan Chairman Federal Reserve Bank mengatakan bahwa kebijakan moneter maupun keuangan tidak dapat dilakukan dengan baik apabila bank sentral kehilangan perannya dalam mengawasi kegiatan sektor perbankan.​​ Ketiga, pembagian tugas antara bank sentral, pengawas bank dan pemerintah harus tegas dan transparan. Terakhir, harus ada bentuk kerjasama formal yang mengatur masalah koordinasi dan sebaiknya bentuk kerjasama itu ​​ diatur dalam undang-undang.

 

Otoritas Jasa Keuangan​​ (OJK)

Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh​​ Financial Supervisory Authority​​ (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi.​​ SEC misalnya mangawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (the Fed), FDIC, dan OCC.​​ Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut.​​ Juga, seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu​​ commercial banking system​​ dan​​ universal banking system.​​ Commercial banking, seperti yang berlaku di negara kita dan di Amreika Serikat, melarang bank dalam melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan​​ universal banking, dianut oleh antara lain​​ negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti​​ investment banking​​ ​​ dan asuransi. Di samping alasan sistem perbankan yang berlaku yang juga menjadi dasar pertimbangan adalah seberapa dalam telah terjadi konvergensi pada industri keuangan. Konvergensi yang dalam akan​​ menyebabkan munculnya masalaha kewenangan regulasi. Hal ini terjadi karena produk-produk yang dihasilkan lembaga-lembaga keuangan sudah sedemikian menyatunya sehingga sulit menentukan apakah suatu produk keuangan tertentu dihasilkan oleh industri perbankan sehingga diregulasi oleh bank sentral atau produk perusahaan sekuritas dan harus tunduk pada regulasi Bapepam. Dengan diselesaikannya kewenangan pengawasan​​ kepada satu institusi maka masalah kewenangan regulasi tersebut akan terpecahkan.

Secara empiris, survey yang dilakukan​​ Central Banking Publication​​ (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral.​​ Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara yang sedang berkembang alasannya adalah masalah sumber daya (resourches). Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (sumber daya manusia dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral, apabila bank sentral juga berwenang mengawasi bank bank sentral akan memiliki kewenangan yang sedemikian besar.​​ Bank of England​​ ​​ misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan keindependenannya, namun dua minggu kemudian kewenangan pengawasan bank diambil alih dari bank sentral tersebut.

Menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat mulai​​ beroperasinya OJK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketiga alasan di atas dan memperhatikan hal-hal berikut.​​ Pertama, data menunjukkan bahwa industri keuangan kita 90% lebih di antaranya dikuasai oleh industri perbankan. Belum terjadi konvergensi yang dalam di antara industri keuangan tersebut. Kalaupun ada produk​​ hybrid​​ dalam jasa keuangan sifatnya masih sederhana dan volumenya belum besar sehingga belum dapat dikatakan sebagai masalah krusial yang dapat menimbulkan masalah sistemik. Produk​​ hybrid​​ adalah produk yang merupakan perpaduan antara produk perbankan, asuransi atau pasar modal. Di Indonesia, produk-produk tersebut masih merupakan produk asuransi atau pasar modal murni sehingga dalam hal ini bank hanya berfungsi sebagai penjual (agent) dan mendapatkan komisi (fee) dari jasanya tersebut.​​ Ambil contoh produk​​ hybrid​​ yang baru dikenal di Indonesia yaitu​​ bancassurance​​ yang memiliki dua pengertian yaitu:​​ Pertama, a bank that can offer banking,​​ insurance lending and investment product to customer, Kedua, a French term referring to the selling of​​ insurance through a bank’s established distribution channel.​​ Di negara-negara Eropa yang menganut​​ universal banking system ​​​​ produk ini sudah lama berkembang dan dilakukan sesuai dengan pengertian​​ bancassurance​​ yang pertama. Di Indonesia produk ini masih murni produk perusahaan asuransi yang ditawarkan atau dijual melalui jalur distribusi (distribution channel) perbankan sehingga lebih tepat dengan pengertian​​ bancassurance​​ yang kedua. Hal ini sesuai dengan undang-undang perbankan yang melarang bank melakukan kegiatan asuransi. Larangan ini sesuai pula dengan sistem perbankan yang dianut oleh​​ Indonesia, yaitu​​ commercial banking system. Keuntungan bank menjual produk​​ hybrid​​ tersebut adalah selain menerima komisi juga sekaligus dapat memperbesar​​ customer base​​ dan menjaga loyalitas nasabah.

Kedua,​​ membentuk lembaga baru seberkuasa dan sebesar OJK tentunya membutuhkan sumber daya yang besar. Pada saat negara sedang ”sakit” seperti saat ini pastilah lebih bijaksana apabila sumber daya yang tidak sedikit itu digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah parah. Masalah utama yang dihadapi industri keuangan khususnya perbankan saat ini bukanlah telah semakin menyatunya dengan industri keuangan lainnya, tetapi lemahnya penerapan​​ good corporate governance.​​ Masalah​​ good corporate governance​​ tidak akan selesai dengan beralihnya kewenangan pengawasan.​​ Orang bijak mengatakan​​ don’t change your jokey in the middle of the race​​ otherwise you will lose the game.​​ Hal ini terbukti dalam pengalaman Jepang dalam menerapkan FSA, suatu lembaga semacam OJK, pada saat industri perbankan Jepang menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari bangkrutnya Long-Term Credit Bank dan Nippon Credit Bank, dua bank besar yang terbukti merekayasa pembukuannya. Masalah koordinasi antara FSA dengan bank sentral juga muncul misalnya dalam kasus Ishikawa Bank dan Masalah kredit macet dan kecurangan (fraud) masih mewarnai perbankan Jepang.34

 

 

 

 

 

PENUTUP

 

Peranan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan seyogyanya tidak perlu diintervensi oleh lembaga manapun. Karena, tugas Bank Indonesia berfungsi juga untuk menjaga stabilitas keuangan.​​ Hal ini sejalan dengan nafas independensi Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh norma dasar di Indonesia. Apabila munculnya berbagai badan atau lembaga yang kewenangannya sudah merupakan kewenangan Bank Indonesia akan menjadi permasalahan dalam bidang hukum. Sebab, merupakan hal yang aneh apabila berbagai undang-undang melahirkan berbagai badan atau lembaga yang mempunya kewenangan yang mirip. ​​ Hal ini dapat berpotensi dibatalkannya undang-undang yang menjadi dasar hukum pendirin badan atau lembaga tersebut, apalagi Bank Indonesia sebagai bank sentral telah diatur dalam UUD 1945.​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​ Disampaikan pada​​ Focuss​​ Group​​ Discussion​​ (FGD)​​ tentang Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia,​​ ​​ Padang, tanggal 28 Mei 2009.

 ​​​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU (2004), Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, tahun 2003-sekarang.​​ Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam, Jakarta, tahun 2004-sekarang. Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2005. Dosen Penguji dan Pembimbing Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2006-sekarang.

1

​​ Howard Davies dan David Holdroft,​​ Jurisprudence Texts and Commentary, (London: ​​ Butterworths, 1991), hal. 115.

2

​​ Ibid.

3

​​ M. R. Zafer,​​ Jurisprudence: An Outline, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), hal. 17-18.  ​​​​ Lihat juga Hari Chand,​​ Modern Jurisprudence, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), hal. 54.

4

​​ ​​ Ibid.

5

​​ Dalam Maqdir Ismail,​​ Bank Indonesia: Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 1997), hal.142.

6

​​ Ibid.

7

​​ Ibid.

8

​​ Ibid.

9

​​ Alan S. Blinder,​​ Central Banking in Theory and Practice, (Cambridge: The MIT Press, 1998), hal. 54.

10

​​ Ibid.

11

​​ Ibid.​​ hal.55.

12

​​ Ibid.

13

​​ Ibid.​​ hal.55-56.

14

​​ Dalam Maqdir Ismail, Op.Cit, hal.301.

15

​​ Ibid.

16

​​ Ibid.

17

​​ Zulkarnain Sitompul,​​ Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan di Indonesia, (Jakarta: ​​ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 349.

18

​​ Ibid.

19

​​ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, “Kerangka Acuan Tugas Penelitian dan Publikasi: Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan,” ​​ Maret 2009.​​ 

20

​​ Ibid.

21

​​ Dalam Zulkarrnaen Sitompul,​​ Op.Cit, hal.346. ​​ Lihat juga Tobias M.C. Asser,​​ Legal Aspects of Regulatory Treatment of Banks in Distress,​​ ​​ (Washington DC: International Monetary Fund, 2001), hal.20.​​ 

22

. ​​ Ben S Bernanke, “Central Banking and Bank Supervision in the United States”, remark by the Chairman of the ​​ Board of Governors of the US Federal Reserve System at the Allied Social Science Association Annual Meeting, Chicago, 5 January 2007.

 

23

. ​​ Jean-Charles Rochet, “Why Are There So Many Banking Crises?”, (Princeton: Princeton University Press, 2008), hal. 31​​ 

​​ 

24

. Douglas W. Arner, Financial Stability,​​ Economic Growth, and the Role of Law,​​ (New York: Cambridge University Press, 2007), hal.126​​ 

25

​​ . ​​ Jean-Pierre Landau, “Bubbles and Macro Prudential Supervision”, ​​ remarks by Jean-Pierre Landau, Deputy Governor of the Bank of France at the Joint Conference on The Future of Financial Regulation, organized by the Bank of France and the Toulouse School of Economics (TSE), Paris 28 January 2009

26

. Jean-Charles Rochet, “Why Are There So Many Banking Crises?”, (Princeton: Princeton University Press, 2008), hal. 31​​ 

27

. Jean-Charles Rochet, “Why Are There So Many Banking Crises?”, (Princeton: Princeton University Press, 2008), hal. 33​​ 

28

​​ Thomas C. Baxter , Jr. and Anita Ramasastry, “The Important of Being Honest – Lesson From an era of Large-Scale Financial ​​ Fraud,”​​ Saint Louis University Law Review, (Winter 1996), hal. 20.​​ 

29

. Pasal 8 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia​​ 

30

. ​​ Pasal 34 UU​​ 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia​​ ​​ mengalihkan fungsi pengawasan bank ​​ kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk melalui UU selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

31

. Ben S Bernanke, “Central Banking and Bank Supervision in the United States”, remark by the Chairman of the ​​ Board of Governors of the US Federal Reserve System at the Allied Social Science Association Annual Meeting, Chicago, 5 January 2007.

32

. Douglas W. Arner, Financial Stability,​​ Economic Growth, and the Role of Law,​​ (New York: Cambridge University Press, 2007), hal.283

33

​​ .​​ The Economist 30 Agustus 2003

34

​​ The Economist,​​ 30 Agustus 2003.

Leave a Comment