Go to the top

Bermimpi Jadi Gubernur

Team Web / 0 Comments

Hits: 32

Bermimpi Jadi Gubernur

Oleh

Bismar Nasution1

 

Ketika aku menjadi Gubernur Sumatera Utara masih terus terngiang dalam benak ini apa yang pernah dikatakan Milton Friedman,​​ we should keep government in its place, keeping it​​ as​​ our servant and not letting it becomes our master”. Ingatan ini pulalah yang​​ mengingatkan saya bahwa Pemerintah bukanlah​​ tuan dari masyarakatnya,​​ sehingga​​ memberikan penekanan bagi saya untuk selalu melayani berbagai kepentingan masyarakat Sumatera Utara.​​ Sesuai dengan perkataan tadi, setiap​​ kebijakan harus pro masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat tidak terlalu artifisial, tetapi juga dibangun menurut pikiran masyarakat awam (laymen conception).​​ Gunanya agar kebijakan tersebut tidak terpisah dari apa yang terjadi di masyarakat.​​ Dapat diiyakini bahwa konsep tersebut akan membangun masyarakat secara lebih realistis sesuai dengan nilai demokratis. Konsep​​ pembangunan tersebut​​ tidak bersifat kosmetik​​ sekaligus​​ dapat menjauhkan kebijakan pemerintah yang anti pembangunan​​ dan bersifat abstrak.​​ 

Saya menyadari bahwa peranan pemerintah daerah (Pemda) saat ini telah berubah secara drastis meskipun tetap memainkan peranan yang penting​​ yaitu melaksanakan kewenangannya secara terbatas untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, menetapkan​​ rule of conduct​​ serta menyediakan fasilitas umum. Namun demikian saya tetap berbuat berdasarkan pemikiran bahwa pemerintah daerah haruslah dapat membangun dan memelihara masyarakatnya serta mengedepankan pelayanan kepada publik.​​ 

Dengan kerangka berpikir demikian saya menyadari bahwa pemerintah daerah harus menjalankan kekuasaan untuk melaksanakan otonomi yang diperolehnya dimana kewenangan tersebut harus dapat digunakan untuk memanfaatkan kecenderungan perekonomian masa​​ kini yang penuh dengan kompetisi​​ untuk kepentingan daerahnya. Di​​ sini pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor​​ yang dapat dibina,​​ dilatih​​ dan dikembangkan​​ untuk menentukan skala prioritas dalam membentuk​​ keunggulan komperatif daerahnya untuk​​ berkompetisi dalam pembangunan ekonominya.​​ Oleh karena itu saya meneliti sektor mana yang harus dikembangkan dan rintangan baik​​ dalam sektor tersebut maupun sektor pendukungnya yang harus dibenahi​​ untuk membangun perekonomian Sumatera Utara.​​ 

Salah satu yang menjadi prioritas saya adalah terealisasinya infrastruktur jalan seperti​​ adanya​​ jalan tol​​ lintas di​​ Sumatera utara.​​ Mengapa infrastruktur ini penting? Perlu diperhatikan bahwa sarana lalu lintas sangat vital dalam pengembangan perekonomian di suatu daerah. Kita dapat melihat di negara-negara maju bahwa infrastuktur pertama yang dibangun adalah jalur lalu lintas agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menaikkan keunggulan perekonomian di daerah tersebut.​​ Seorang teman pernah mengatakan kepada saya, “banyaknya kendaraan truk yang lewat di suatu daerah merupakan pertanda di daerah itu perekonomiannya sedang bergairah”.

Selain itu, pembangunan insfrastruktur ini juga memudahkan akses ke daerah tersebut serta memudahkan tata kota daerah tersebut. Hal ini tentunya tidak hanya mendukung pembangunan perekonomian daerah tersebut, tetapi juga meningkatkan insentif masyarakat untuk tinggal di daerah tersebut sehingga permasalahan ketidakmerataan​​ penduduk seperti yang terjadi di pulau jawa dapat diminimalisir.

Menjadi pemahaman bagi saya​​ bahwa pembangunan infrastruktur ini juga membutuhkan banyak tenaga kerja serta sarana pendukung lainnya seperti sarana akomodasi tenaga kerja tersebut. Mengingat tingginya jumlah pengangguran saat ini, pembangunan ini tentunya dapat mengatasi sebagian permasalahan pengangguran dan mendorong​​ serta menggairahkan​​ perekonomian setempat.​​ Mudah-mudahan setelah selesainya pembangunan infrastruktur​​ ini akses dan sarana distribusi barang dan jasa dapat membantu perekonomian Sumatera Utara sehingga keadaan pembangunan perekonomian di Sumatera Utara dapat menjadi lebih baik dari keadaan saat ini.

Prioritas lainnya yang saya jalankan adalah pembangunan institusi pendidikan​​ dan kesehatan. Saya teringat kisah Solahuddin ketika berhasil​​ menaklukan Jerusalem beberapa abad yang lalu.​​ Fasilitas​​ yang pertama sekali dibangun oleh Solahuddin pada saat itu adalah membangun rumah sakit dan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan mempunyai fungsi vital dalam membangun sebuah masyarakat.​​ Pentingnya kedua sektor ini juga terlihat dari pengalaman negara-negara maju yang selalu mengedepankan pembangunan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya.

Dalam hal pendidikan, program vital yang​​ harus dilakukan adalah​​ meningkatkan kesejahteraan para pengajar dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung penguatan institusi pendidikan. Selain itu pendidikan harus diberdayakan untuk mendukung perekonomian di daerahnya. Institusi pendidikan harus memperkuat kemampuannya dalam membentuk SDM sesuai dengan keunggulan daerahnya. Misalnya, didaerah yang mempunyai SDA pertanian yang kuat harus didukung oleh institusi pendidikan di bidang pertanian yang kuat pula agar keunggulan komparatif daerah tersebut semakin meningkat.

Dalam hal kesehatan, pemerintah daerah tidak hanya harus menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap, tetapi juga memastikan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat luas . Sistem pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu harus dibentuk dengan sistem manejemen yang efisien dan terbuka. Selain itu pelayanan kesehatan harus diprioritas pada bidang-bidang yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Namun demikian, saya juga sadar bahwa pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak dapat berjalan dengan maksimal jika tidak diikuti dengan kebijakan yang memastikan bahwa masyarakat mempunyai akses yang sama di kedua bidang tersebut. Sebuah institusi pendidikan dan kesehatan yang lengkap tidak akan berfungsi maksimal untuk membantu masyarakat jika tidak ada akses yang sama bagi masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat program –program yang memastikan adanya akses yang sama dibidang pendidikan dan kesehatan seperti penyediaan program beasiswa pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat tidak mampu.

Tidak kalah pentingnya untuk dipikirkan bahwa implementasi semua program pemerintah itu juga harus sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengadopsi pertimbangan konservasi lingkungan hidup. Dengan konsep ini diharapkan semua program yang dijalankan dapat menjaga organisme dalam ekosistem lingkungan hidup. Misalnya pengelolaan hutan tidak boleh semata-mata mengutamakan eksploitasi kayu dan mengabaikan konservasi ekosistem lainnya.​​ Pengelolan hutan yang demikian harus ditentang​​ karena hal itu merupakan salah satu akar masalah dari berbagai musibah alam seperti bencana banjir yang timbul karena rusaknya hutan.

Pembangunan sektor pertanian juga merupakan hal yang penting untuk diprioritaskan mengingat potensi dan prestasi sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja​​ yang paling besar dimana keberhasilan ini juga secara langsung dapat mengangkat kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan serta berfungsi​​ sebagai sektor penyedia pangan. ​​ Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga ketahanan daerah Sumatera Utara tetapi juga menjamin tersedianya pasokan makanan yang bergizi untuk meningkatkan kesehatan, kualitas hidup dan kualitas manusia di Sumatera Utara.​​ ​​ 

Oleh karena itu perlu dibuat program-program pro pertanian yang dapat meningkatkan prestasi luar biasa yang selama ini telah dicapai oleh sektor tersebut. Misalnya memberikan bantuan finansial dan tekhnis kepada petani baik dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan maupun institusi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas di sektor tersebut.​​ Janganlah dilupakan bahwa sekitar 24 tahun yang lalu Indonesia pernah berhasil mencapai swasembada beras yang tentunya hasil tersebut dicapai berkat jerih payah jutaan petani dengan lahan pertanian yang terbatas.

 ​​ Saya juga sadar bahwa prioritas pembangunan yang saya jalankan​​ diatas​​ dapat terhalang jika tidak ada pembenahan manajemen internal dan kualitas dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berperan sebagai forum untuk menetapkan​​ rules​​ of game​​ dan sebagai wasit serta pengawas dalam menafsirkan dan menegakkan​​ rules​​ of game​​ tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya​​ abuse of power​​ dari pemerintah, ​​ rules​​ of game​​ tersebut tidak boleh bersifat formalistik dan diambil secara​​ ad hoc. Aturan tersebut harus dibuat secara sistematis dan komprehensif (in concert)​​ agar jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai serta standar dan instrumen yang digunakan untuk mengukur​​ dan mendukung​​ keberhasilan​​ yang ingin dicapai.​​ Di​​ sinilah perlu suatu regulasi yang jelas agar​​ rules of game​​ tersebut​​ juga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya di mata publik dan hukum.

Oleh karena itu saya teringat studi yang dilakukan oleh Burg’s yang menemukan bahwa setidak-tidaknya ada dua unsur kualitas hukum yang harus dipenuhi supaya sistim ekonomi dapat berfungsi maksimal.​​ Pertama,​​ perlu adanya stabilitas (stability)​​ dimana hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.​​ Kedua,​​ regulasi harus dapat memberikan kepastian​​ (predictability)​​ yang berfungsi untuk alat untuk meramalkan dampak dari suatu langkah atau tindakan yang diambil. Khususnya​​ bagi Sumatera Utara yang sebagian besar rakyatnya​​ memasuki hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial dan tradisional.​​ 

Namun diantara kedua unsur itu penting juga diperhatikan unsur keadian (fairness)​​ agar kepentingan masyarakat​​ dapat terjaga seperti perlakuan yang sama dan​​ unsur​​ efisiensi agar standar pola tingkah laku pemertintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Hal ini penting karena birokrasi yang berlebihan cenderung mendorong terjadinya​​ abuse of power​​ dari pejabat publik yang pada gilirannya menimbulkan kejahatan-kejahatan yang tersembunyi (hidden crime)​​ dalam kualifikasi perbuatan korupsi.

Di​​ sinilah perlu penegakan hukum secara wibawa agar regulasi-regulasi yang dikeluarkan dapat berfungsi secara maksimal. Penegakan hukum kepada oknum pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya juga harus dilakukan untuk meminimalisir​​ persepsi negatif masyarakat. Saya berkeyakinan​​ bahwa penilaian negatif kepada pejabat publik dapat menimbulkan keguncangan lembaga-lembaga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan (lack of confidence) masyarakat kepada institusi publik. Apalagi nantinya akan muncul kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pejabat publik yang dapat diarasakan bagaikan suatu dilema yang menyakitkan (self-inflicted dilemma).​​ 

Di​​ saat saya merenungkan berbagai hal-ihwal​​ untuk jalannya pembangunan di Sumatera Utara,​​ saya baru sadar rupa-rupanya aku sebagai gubernur hanyalah sebuah mimpi. Namun demikian saya kemudian teringat bahwa berbagai prestasi​​ para ilmuwan ataupun tokoh di dunia ini diawali dari sebuah mimpi. Mereka​​ mengukir prestasi-prestasi tersebut dengan awalnya mengatakan, “​​ I have a dream”.

 

1

​​ Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Leave a Comment