Go to the top

BUMN PERKEBUNAN: MENUJU PERUSAHAAN MODERN BERMAKNA KESEJAHTERAAN PEKERJA

Team Web / 0 Comments

Hits: 0

BUMN PERKEBUNAN: MENUJU​​ PERUSAHAAN​​ MODERN​​ 

BERMAKNA​​ KESEJAHTERAAN​​ PEKERJA​​ *

 

Oleh

Bismar Nasution**

Website: bismarnasution.com

 

Topik Lokakarya Nasional yang dilaksanakan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara ini​​ sangat menarik, yang mempertanyakan​​ “Mau dibawa kemana BUMN Perkebunan?​​ Dapat dipastikan jawabannya positif, yaitu​​ menuju​​ perusahaan​​ modern, yang tentunya bermakna kesejahteraan pekerja.​​ Jawaban tersebut berbanding lurus​​ dengan yang diajarkan Otto von Bismarck, bahwa menuju kemungkinan yang lebih besar, di situ ada nilai yang diperjuangkan, ada tujuan yang hendak diraih.1​​ 

Berdasarkan​​ topik​​ itu pula,​​ makalah​​ yang ditulis​​ dalam​​ pandangan akademisi​​ hukum ​​ ini, ​​ tentunya awal pembahasannya adalah sebagaimana​​ yang diamati dengan baik​​ Roscoe Pound, bahwa​​ “Law as a tool of social engineering”.2​​ Dengan ini hukum difungsikan untuk mengatur kepentingan-kepentingan dalam lembaga sosial, objektifnya tercapai keseimbangan yang proporsional​​ dalam pengelolaan BUMN Perkebunan, yang pada gilirannya bermakna bagi kesejahteraan pekerja.​​ 

Karena menurut Pound hukum itu adalah lembaga sosial (social institution) dan​​ Beliau​​ memandang hukum sebagai bentuk pengendalian sosial yang khusus mengatur manusia agar dia​​ terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bersifat anti sosial.3​​ Di sini hukum​​ dapat menjadi​​ sarana rekayasa perubahan BUMN Perkebunan menjadi perusahaan modern​​ bermakna kesejahteraan pekerja.​​ 

Perusahaan modern adalah perusahaan ​​ yang​​ seharusnya mentransformasikan diri menjadi institusi sosial, seperti telah diterapkan di Jepang. Dalam upaya demikian sejalan dengan struktur masyarakat, yaitu terkait​​ dengan bagaimana​​ cara institusi sosial mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui institusi itu pulalah dipahami konstitusi politik, prinsip-prinsip ekonomi dan tatanan sosial.4 ​​​​ 

Ha tersebut sejalan ​​​​ dengan​​ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menyatakan, “Perekonomian sebagai usaha bersama, tidak hanya antara pengusaha dan Negara, tetapi juga kerjasama antara pengusaha dan masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Kepedulian yang sungguh-sungguh dari pengusaha atas lingkungan sosialnya akan memberikan iklim usaha yang aman karena masyarakat sekitarnya merasa diperhatikan oleh pengusaha, sehingga akan mempererat jalinan hubungan antara pengusaha dan masyarakat”.​​ 

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut ​​ dapat dimulai dari pendapat aliran utilitarianisme. Sudah sejak lama aliran utilitarianisme yang dipelopori Jeremy Bentam​​ berpandangan, “the greatest happiness for the greatest number”.​​ Di sini muncul pandangan, bahwa dalam mengambil keputusan etis didasarkan dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi jumlah banyak orang atau memaksimalkan manfaat untuk memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat.5​​ Lebih lanjut, pandangan Bentham itu dielaborasi oleh John Stuart Mill yang mengatakan, bahwa suatu tindakan adalah benar, hanya jika tindakan tersebut menghasilkan keseimbangan yang lebih baik dari yang buruk dari tindakan lain yang tersedia untuk orang tersebut.6​​ 

Memang, perkembangannya​​ perilaku bisnis kontemporer mulai menyadari bahwa​​ the business of business is the business​​ tidak harus dipertahankan lagi.​​ Oleh karena itu pulalah Manuel G. Velazquez menekankan, bahwa “an action is right from an ethical point of view if and only if the​​ sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place”.7​​ 

Dapat dipahami,​​ apabila dipandang dari sisi etika, maka​​ konsekuensi pengelolaan BUMN Perkebunan harus menentukan seluruh kualitas moralnya. Tentunya, pilihannya adalah menerapkan​​ secara​​ penuh dan hakiki​​ prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ dan​​ corporate social​​ responsibility,​​ yang objektifnya kesejahteraan pekerja.​​ 

 

 

 

Good Corporate Governance

 

Dalam tataran filosofis, perkembangan​​ penerapan​​ isu moral dan etis dalam​​ pengelolaan perusahaan, seperti​​ good corporate governance​​ dan​​ corporate social responsibility​​ sejalan dengan​​ tuntutan etika bisnis. Karena etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan kepada mereka yang bekerja di organisasi tersebut.8

Dapatlah diartikan, bahwa kewajiban dasar pengelolaan perusahaan bukanlah hanya untuk memaksimalkan keberhasilan meraih​​ keuntungan, tetapi untuk​​ memastikan kelangsungan hidupnya dengan menyeimbangkan tuntutan yang saling bersaing dari berbagai kepentingan​​ stakeholders.9​​ Oleh karena itu, perlulah pedoman etis atau​​ code of conduct​​ bagi perusahaan​​ yang mengarah​​ kepada​​ good corporate governace.​​ 

“Ketentuan​​ Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara BUMN” (selanjutnya disebut dengan “UU BUMN”) telah mengadopsi beberapa prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ dalam pengelolaan BUMN. Karena ketentuan tersebut menentukan aturan yang mewajibkan direksi, komisaris dan dewan​​ pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan, bahwa prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ terdiri dari transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. KEP-117/M-MBU/2002​​ good corporate governance​​ didefinisikan sebagai suatu proses dari struktur yang digunakan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan​​ stakeholder​​ lainnya, berlandaskan peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika.

Pada dasarnya yang paling hakiki dari​​ Good Corporate Governance​​ adalah suatu​​ sistem atau perangkat yang mengatur hubungan di antara​​ semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi.10​​ Berbeda dengan​​ Corporate Governance​​ yang hanya menekankan pada tata kelola perusahaan​​ yang pelaksanaannya​​ merupakan kata kunci untuk menciptakan perusahaan yang sehat. Akan tetapi, penerapannya membutuhkan​​ upaya yang tidak mudah.​​ 

Namun, secara luas​​ Cadbury mendefinisikan​​ corporate governance​​ sebagai​​ sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelansungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada​​ stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer dan sebagainya.​​ 

Dalam konteks​​ good corporate governance​​ dapat dipahami dari pengamatan​​ the Organization for Economic Cooperation and Development​​ (OECD) yang menentukan, bahwa​​ good corporate governance​​ dapat memberikan ransangan bagi​​ board​​ dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Hal sejalan dengan definisi​​ corporate governance​​ yang dikemukakan OECD, yakni “​​ corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate Governance also provides the structure ​​ through which the objectives of the company are ​​ set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined”.11​​ 

Sementara itu, OECD​​ memaknai​​ good corporate governance​​ sebagai berikut; “The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation such as the board, managers, shareholers and others stakeholders and spell out rules and procedures for making decisions on corporate affais”.12​​ Setidaknya,​​ terdapat​​ empat prinsip​​ good corporate governance,​​ yaitu​​ prinsip​​ fairness,​​ prinsip​​ transparency,​​ prinsip​​ accountability,​​ dan​​ prinsip​​ responsibility.​​ 

Pertama,​​ prinsip​​ fairness​​ yang bermakna​​ sebagai​​ prinsip dasar dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan, dimana pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ secara kewajaran ​​ dan kesetaraan (fairness).​​ Oleh karena itu, harus ada pemastian adanya perlindungan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ dan​​ pemastian diberlakukannya kontrak yang adil antara pemegang saham, pengelola, dan​​ stakeholders.13

Kedua,​​ prinsip​​ transparency​​ yang kata kerjanya adalah “keterbukaan” (“disclosure”). Melalui prinsip ini perusahaan​​ harus dapat memastikan,​​ bahwa pengungkapan​​ informasi yang mengandung fakta material​​ secara penuh dan disampaikan​​ secara akurat dan tepat waktu kepada pemegang saham saham dan​​ stakeholders.14​​ Perlu dipahami, bahwa prinsip ​​ keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud)​​ dan korupsi serta​​ money laundering.​​ Sangat baik untuk dipahami yang diungkapkan Barry A.K Rider; “sun light is the best disinfectant and electric light the policeman”. ​​​​ Dengan perkataan lain, Rider mengatakan, bahwa “more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse’.15

Oleh​​ karena itu,​​ prinsip keterbukaan menjadi isu utama yang harus dikaji. Prinsip keterbukaan sekarang ini bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah merupakan sejarah panjang dalam kegiatan perusahaan.​​ Franklin D.​​ Rosoevelt, Presiden Amerika Serikat pada masa Amerika mengalami​​ great depression​​ tahun 1929 menyampaikan proposal kepada Mahkamah Agung dan​​ Kongres mengenai suatu filosofi yang mendasar berkenaan dengan perubahan doktrin​​ caveat emptor​​ kepada doktrin​​ caveat vendor​​ atau filosofi keterbukaan. Tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan curang atau​​ anti-fraud.16

Pengamatan John C. Coffee Jr menunjukkan​​ perlunya sistem keterbukaan wajib (mandatory disclosure system). Dengan menggunakan teori yang​​ lebih sederhana,​​ Ia dapat menjelaskan bagaimana sistem keterbukaan difokuskan. Coffee Jr mengatakan, bahwa ada dasar substansial untuk dipercaya bahwa ketidakefisienan yang lebih besar akan terjadi, apabila sistem keterbukaan wajib tidak diterapkan,​​ maka​​ biaya sosial yang berlebih akan dikeluarkan pemegang saham untuk mengejar laba perusahaan.17​​ 

Tepatlah, pengamatan Coffee Jr tentang​​ perlunya memperkuat dan mempertahankan sistem keterbukaan wajib tersebut, agar dapat dijadikan sebagai dasar penerapan keterbukaan bagi BUMN Perkebunan. Gunanya adalah untuk mengatur pemberian informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham dan​​ stakeholders.18​​ Dengan perkataan lain, tujuan yang ingin dicapai ketentuan penerapan keterbukaan itu adalah untuk menghasilkan dokumen yang menceritakan kepada pemegang saham dan​​ stakeholders​​ mengenai berbagai hal yang seharusnya mereka ketahui.

Tambahan lagi, pemberian​​ informasi berdasarkan prinsip keterbukaan tersebut dapat mengantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ tidak memperoleh informasi atau fakta material. Di samping itu, informasi yang mengandung fakta material tersebut juga sangat bermanfaat​​ untuk​​ dijadikan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan​​ money laundering.

Ketiga,​​ prinsip​​ accountability​​ merupakan pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan antara pengelolaan dan kepentingan pemegang saham serta​​ stakeholders​​ untuk diawasi direksi dan dewan komisaris. Juga memastikan perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Hal ini penting untuk mengukur pencapaian kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Di samping itu, optimalisasi kinerja manjemen dan karyawan mendapat dukungan penuh dari penerapan prinsip​​ akuntability,​​ yang dibutuhkan untuk menciptakan manjemen yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, jalannya manajemen perusahaan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan atau manajemen harus mempunyai mekanisme​​ check and balances​​ yang dilakukan oleh Dewan Komisaris​​ atau organ-organ tambahanan lainnya dalam suatu perusahaan.​​ Apabila hal tersebut tidak diperhatikan implikasinya bisa saja ​​ mengakibatkan buruknya kinerja perusahaan.19​​ 

Oleh karena itu, lembaga pengawas tersebut harus mampu mendeteksi secara dini terjadi salah kelola. Pengawasan internal haruslah pula merupakan​​ first line of defense​​ dari jalannya manajemen perusahaan. Di sini, misalnya Dewan Komisaris menjadi pemain utama dalam menjamin perusahaan dikelola dengan sehat.

Keempat,​​ prinsip​​ responsibility​​ memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan​​ prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ serta​​ corporate social responsility.​​ Hukum harus menjadi panglima dalam pengelolaan perusahaan, pengelolaan perusahaan harus berdasarkan​​ rule of law, pengelolaan perusahaan harus mempunyai​​ rule of game​​ yang kuat. Termasuk juga,​​ aksi korporasi atau​​ business judgment​​ perusahaan harus berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat. Dalam rangka pengawasan​​ pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan cara memperluas penerapan prinsip transaransi atau keterbukaan (sunshine regulation).​​ 

Sementara itu, Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan harus mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan​​ tugasnya sebagai​​ pemegang amanah (fiduciary). Mereka​​ harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan . Di sini Dewan Komisaris dan Direksi memiliki posisi​​ fiducia​​ dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme ​​ hubungannya harus ​​ secara ​​ fair.​​ Menurut ​​ pengalaman ​​ common ​​ law system​​ hubungan itu ​​​​ dapat ​​ didasarkan ​​ pada teori ​​ fiduciary duty.20​​ Hubungan​​ fiduciary duty​​ tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).21

Dalam memahami ​​ hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary relationship) tersebut,​​ common law system​​ mengakui bahwa orang ​​ yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciary) secara ​​ natural ​​ memiliki ​​ potensi ​​ untuk ​​ menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang ​​ kepercayaan tersebut harus didasarkan ​​ kepada standar ​​ yang ​​ tinggi.22 ​​​​ 

Oleh karena itu,​​ common law​​ ​​ system​​ mengkontruksikan​​ penipuan secara ​​ lebih ​​ luas ​​ dalam ​​ gugatan ​​ melawan ​​ orang-orang yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciaries) dibandingkan ​​ dengan ​​ gugatan terhadap ​​ individu-individu.​​ Sebab​​ dalam hubungan kepercayaan ​​ dan kerahasiaan, pemegang kepercayaan diharuskan ​​ untuk menerapkan ​​ standar ​​ perilaku ​​ yang ​​ lebih ​​ tinggi ​​ dan ​​ dapat diminta pertanggungjawabannya​​ berdasarkan doktrin “constructive fraud”​​ untuk pelanggaran​​ fiduciary duty.23

Prinsip​​ fiduciary duty​​ tersebut sangat penting untuk mengontrol perilaku dari direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.24​​ 

Pelaksanaan prinsip​​ fiduciary duty​​ oleh direksi ditentukan oleh ketentuan Pasal 92 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” (“UUPT”) yang menyatakan, bahwa “Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Sementara itu, ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPT menyatakan, bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT menentukan, bahwa​​ “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT tersebut merupakan standar dari prinsip​​ fiduciary duty.​​ Namun, standar tersebut masih perlu pengkajian yang mendalam. Di negara-negara​​ common law​​ system,​​ khususnya negara Amerika Serikat telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar​​ duty of loyality​​ dan​​ duty of care​​ dalam pertanggungjawaban direktur pada Perseroan Terbatas didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya. Misalnya, kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik​​ secara individu maupun kelompok,25​​ sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah​​ trustee​​ dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care)26.​​ 

Selain itu, dalam melakukan tugasnya t seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality).27​​ Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan​​ fiduciary duty​​ dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya​​ ​​ baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.28

Demikian pula pelaksanaan tugas Dewan Komisaris harus sejalan dengan prinsip​​ fiduciary duty​​ tersebut. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) UUPT menyatakan, bahwa “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Peseroan maupun usaha Peseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”. Sementara itu, ketentuan Pasal 108 ayat (2) UUPT menentukan, bahwa “Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Peseroan”.

Pelaksanaan prinsip​​ fiduciary duty​​ Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UUPT menyatakan, bahwa “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.​​ 

​​ Dengan demikian untuk menerapkan prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ tersebut prasyarat utamanya adalah hukum harus diterapkan dengan tegas. Sanksi optimal harus dikenakan kepada siapa saja yang mencoba bermain-main dengan​​ rule of law.​​ 

 

 

 

 

Corporate Social Responsibility

 

Keberadaan konsep​​ corporate social responsibility​​ (CSR) tidak terlepas dari perkembangan masa kini yang telah terjadinya pergeseran​​ paradigma​​ pengelolaan perusahaan, yaitu pergeseren dari pengelolaan perusahaan yang pada mulanya​​ berasarkan​​ shareholders theory​​ menjadi​​ stakeholders theory. ​​ Konsep​​ good corporate governance​​ yang umumnya diadopsi adalah konsep yang menitik beratkan pada perlindungan terhadap​​ stakeholder​​ yang berasal dan dikembangkan oleh Jerman dan Jepang. Berbeda dengan teori​​ shareholder​​ yang menitik beratkan pada kepentingan pemegang saham, teori​​ stakeholder​​ melihat perusahaan sebagai institusi sosial, dimana kepentingan pemegang saham bukanlah menjadi hal dominan dalam sistim pengelolaan perusahaan.29​​ 

Di Jerman misalnya, objektif dari perusahaan tidak berhenti pada mencari keuntungan, tetapi juga harus melihat kepentingan perusahaan dalam konteks yang lebih luas. Sehingga dalam perkembangannya prinsip pengelolaan perusahaan mengedepankan perlindungan terhadap tujuan perusahaan sebagai institusi sosial.30​​ Paradigma pengelolaan perusahaan demikian terlihat pula di Jepang yang mengedepankan perusahaan sebagai institusi sosial dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari budaya dan sejarah Jepang, dimana perusahaan umumnya dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan konsensus, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan pekerja dan masyarakat pada umumnya.​​ 31

Apabila pada awalnya pengelolaan perusahaan didasarkan pada​​ shareholders theory​​ lebih mengutamakan atau menitik beratkan pada ​​ kepentingan pemegang saham atau pemilik, maka sebaliknya sekarang ini muncul suatu pandangan​​ stakeholders theory​​ yang menitik beratkan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan​​ stakeholders.​​ Dalam​​ stakeholders theory​​ melihat perusahaan sebagai institusi sosial, dimana kepentingan pemegang saham bukanlah menjadi hal yang dominan dalam sistem pengelolaannya.32​​ 

Di sini konsep​​ stakeholders​​ (pemangku kepentingan)​​ terdiri dari​​ stakeholders​​ internal dan​​ stakeholders​​ eksternal.​​ stakeholders​​ internal terdiri dari pemilik atau pemegang saham. Sedangkan​​ stakeholders​​ eksternal terdiri dari pemerintah, masyarakat/konsumen dan lingkungan hidup.

Dengan kecenderungan pengelolaan perusahaan berdasarkan​​ stakeholders theory​​ tersebut, maka isu tanggung jawab sosial (corporate social responsibility​​ -​​ “CSR”)​​ menjadi satu isu yang menarik untuk dikaji. Apalagi CSR​​ adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Di​​ sini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan.​​ 

Berdasarkan uraian di muka, dapatlah dipahami ajaran kesadaran kolektif dalam pengelolaan perusahaan. Inti ajaran kesadaran kolektif tersebut mengajarkan bahwa perusahaan tidak akan bisa mencapai kesejahteraannya (memaksimalkan profit), jika seluruh​​ stakeholders​​ tidak sejahtera. Di sini perusahaan harus mampu memberikan jawaban kebutuhan​​ stakeholders​​ dan memberikan apa yang dibutuhkan​​ stakeholders​​ tersebut.33

Disamping itu tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan teori utilitarisme sebagaimana diutarakan Jeremy Bentham​​ sebagaimana diuraikan di muka. Hal itu dapat dipahami dari bila perusahaan melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan dan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat.34

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih konfrehensif mengenai lingkup​​ CSR​​ tersebut. Paling kurang sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.35

Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat.

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan ​​ mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga​​ profesional bagi perusahaan ​​ yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial merupakan ​​ balas jasa terhadap masyarakat.

Ketiga, dengan​​ CSR​​ melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu ​​ yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu.

Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut, dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Ini berarti keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan ​​ bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat tersebut.

World Business Council for Sustainable Development memberikan definisi​​ CSR​​ sebagai​​ business’ commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life.”​​ 36​​ 

Selanjutnya,​​ World Business Council menambahkan, bahwa​​ Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”​​ 37​​ 

Di negara lain,​​ seperti Amerika Serikat,​​ CSR​​ telah berkembang menjadi etika bisnis yang begitu penting dan memberikan tekanan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikannya. Pentingnya​​ CSR​​ juga dapat kita lihat dari beberapa pernyataan eksekutif perusahaan besar yang ada di​​ Amerika. CEO Kellog​​ misalnya​​ menyatakan,​​ bahwa terdapat berbagai kriteria suatu perusahaan yang sukses. Kriteria yang utama adalah keuntungan dan naiknya nilai saham. Namun ada kriteria lain yang sangat penting untuk kita pegang, yaitu​​ CSR.38​​ Phil Knight, CEO Nike juga turut menyatakan bahwa keberhasilan Nike dan setiap perusahaan global pada abad 21 ini diukur melalui dampak yang kami hasilkan ​​ kualitas kehidupan masyarakat, selain melalui kenaikan harga saham maupun margin keuntungan.39

Pada tahun 2002​​ saja,​​ berdasarkan hasil survei KPMG, suatu firma profesional di Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa, terhadap 250 perusahaan besar, telah terjadi peningkatan yang signifikan atas jumlah perusahaan yang melaporkan bentuk​​ CSR, yaitu dari 35 % pada tahun 1999 menjadi 45 % pada tahun 2002.40​​ 

Implementasi​​ CSR​​ diawali dengan diajukannya​​ inisiatif social perusahaan (corporate social initiatives). ​​ Inisiatif sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai​​ major activities undertaken by a corporation to support social causes and to fulfill commitments to corporate social responsibility,​​ yaitu berbagai kegiatan atau aktivitas utama perusahaan yang dilakukan untuk mendukung aksi sosial guna memenuhi komitmen dalam tanggung jawab sosial perusahaan.​​ 41​​ 

Di Ameriksa Serikat, terlihat kecenderungan perusahaan-perusahaan yang melihat​​ CSR​​ tidak lagi menjadi kewajiban yang dapat membebani perusahaan, tetapi justu dapat dijadikan sebagai alat atau strategi baru dalam hal pemasaran atau​​ marketing​​ perusahaan. Dalam suatu artikel di​​ Harvard Business Review​​ tahun 1994, Craig Smith mengetengahkan “The New Corporate Philanthropy,” yang menjelaskan ​​ sebagai suatu perpindahan kepada bermunculannya komitmen-komitmen jangka panjang perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan atau turut serta dalam suatu inisiatif atau permasalahan sosial tertentu, seperti memberikan lebih banyak kontribusi dana, dan hal ini dilakukan dengan cara yang juga akan dapat mencapat tujuan-tujuan atau sasaran bisnis perusahaan.​​ 42

Dalam artikelnya, Smith juga memberikan beberapa ulasan singkat dalam sejarah yang menjadi tolak ukur perubahan atau evolusi atas pandangan perusahaan-perusahaan terhadap​​ CSR​​ di Amerika Serikat. Sekitar tahun 1950-an, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menarik segala restriksi hukum dan menyatakan tidak berlaku segala aturan tidak tertulis yang menghalangi keterlibatan perusahaan dalam isu-isu sosial.​​ 43​​ Sehingga, pada tahun 1960-an, dengan telah ditariknya halangan-halangan ​​ tersebut diatas, perusahaan-perusahaan mulai merasakan adanya​​ tekanan atas diri mereka untuk menunjukkan​​ CSR​​ mereka, dan banyak perusahaan yang mulai mendirikan​​ in-house foundations​​ atau unit khusus untuk menangani hal ini.​​ 44​​ 

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, banyak perusahaan yang cenderung menyokong isu-isu sosial yang paling tidak terkait dengan bisnis perusahaan mereka, menyokong beraneka ragam isu sosial, dan bentuk​​ CSR​​ disalurkan melalui suatu yayasan atau unit lain yang terpisah dari perusahaan. ​​ .45

David Hess, Nikolai Rogovsky, dan Thomas W.Dunfee menyatakan bahwa salah satu faktor yang turut mengubang cara pandang terhadap​​ CSR​​ sebagai​​ moral marketplace factor,” yang menambah pentingnya penerimaan atau cara pandang terhadap moralitas suatu perusahaan (corporate morality) yang akan turut mempengaruhi konsumen, investor dan para pekerja​​ dalam memilih ​​ ataupun berinvestasi.​​ 46

Dari pemaparan diatas, secara garis besar, ada 2 bentuk pendekatan terhadap​​ CSR, yaitu pendekatan tradisional (traditional approach) dan pendekatan baru (new approach). ​​ Dalam pendekatan tradisional,​​ CSR​​ oleh perusahaan-perusahaan hanya dipandang oleh sebagai kewajiban semata (fulfilling an obligation), sedangkan dalam pendekatan baru,​​ CSR​​ tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga dapat turut membantu mencapai sasaran-sasaran bisnis perusahaan.47

Di Amerika Serikat juga beredar wacana bahwa apabila suatu perusahaan berpartisipasi ​​ dalam isu-isu sosial, tidak hanya perusahaan tersebut akan kelihatan baik di mata para konsumen, investor, dan analis keuangan, tapi perusahaan tersebut akan memiliki reputasi yang baik di mata Congress, atau bahkan di dalam ruang pengadilan apabila terlibat dalam suatu perkara.​​ 48

Lebih lanjut, pentingnya CSR terlihat dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh​​ Business for Social Responsibility​​ pada tahun 1999 terhadap 25.000 responden di 23 negara, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1.90% reponden menghendaki setiap perusahaan untuk memikirkan masalah CSR selain ​​ keuntungan.

2.​​  60% responden mengatakan bahwa bentuk perusahaan yang bagus itu didasari kepada persepsi pada CSR.

3.​​  40% responden mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan negative atau akan berkata negative terhadap sutau perusahaan yang tidak melakukan CSR.

4.​​  17% responden mengatakan akan menghindar untuk berhubungan dengan perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial.​​ 49

Hasil uraian dan beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa​​ CSR​​ memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikannya. Dengan kata lain, sembari memenuhi kewajiban sosial, suatu perusahaan dapat turut serta meraih keuntungan bisnis.​​ 

Di Indonesia sendiri, hal ini juga pasti akan sangat menguntungkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan​​ CSR​​ dan turut memanfaatkannya untuk mendatangkan keuntungan perusahaan, dan tidak lagi memandangnya sebagai suatu kewajiban belaka. ​​ Perusahaan-perusahaan yang lain yang belum dapat turut menggunakan pendekatan ini. Perusahaan-perusahan yang ingin menerapkan​​ CSR​​ dapat memilih berbagai macam bentuk inisiatif sosial.

Apalagi di Indonesia,​​ Berkenaan​​ dengan CSR​​ yang pada awalnya merupakan etika bisnis. ​​ Namun kini etika bisnis​​ CSR tersebut telah menjadi positivisme hukum, karena telah dinormatifkan melalui​​ Undang-undang​​ Nomor 25 Tahun 2007 tentang​​ Penanaman Modal dan Undang-undang​​ Nomor 40 Tahun 2007 tentang​​ Perseroan Terbatas,​​ serta​​ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang​​ menambahkan pengaturan penggunaan anggaran biaya CSR yang sudah disetujui RUPS dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dengan​​ bergesernya paradigma pengelolaan kepada​​ stakeholders theory​​ dan​​ berbagai​​ cara berpikir​​ berdasarkan etika bisnis​​ dan hasil penelitian empiris mengenai inisiatif CSR dan implementasi CSR yang diuraikan di muka,​​ dapatlah​​ sebagai bahan pertimbangan bagi pengelolan BUMN Perkebunan​​ untuk mengimplementasikan CSR​​ secara​​ lebih kuat lagi​​ sasarannya​​ bagi kepentingan​​ stakeholders. Khususnya​​ primary stakeholders​​ atau pekerja, agar​​ target​​ pencapaian kesejahteraan ​​ pekerja dapat terwujud.​​ Hal itu akan sejalan dengan filsafat​​ corporate social responsibility​​ 2.0, yang salah satunya mengutamakan kesejahteraan pekerja, disamping keutamaan lingkungan hidup.

 

 

Business Judgment Rule

 

Prinsip​​ business judgment rule​​ merupakan salah satu prinsip yang sangat popular untuk menjamin keadilan bagi para direksi yang beritikad baik atau perlindungan bagi direksi. Penerapan prinsip​​ business judgment rule​​ tersebut mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi direksi sebuah perusahaan dalam melakukan suatu keputusan bisnis.​​ 50​​ Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz mengatakan​​ business judgment rule​​ adalah “A rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good ​​ faith and are within both the power of the corporation and the authority of management to make.51​​ 

Dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya direksi, ternyata merugikan perusahaan, padahal dalam mengambil keputusan tersebut direksi tersebut melakukannya dengan jujur dan itikad baik, maka berdasarkan prinsip​​ business judgment rule​​ tersebut direksi dapat dibela atau tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas akibat yang timbul dari kebijakan bisnis yang diputuskannya. Prinsip​​ business judgment rule​​ menjadi isu penting bagi direksi dalam membuat kebijakan bisnis, mengingat perusahaan adalah​​ risk taker,​​ dan penuh dengan ketidak pastian dalam menghadapi persaingan yang semakin tinggi. Sementara itu, direksi dituntut mengambil kebijakan bisnis dengan pertimbangan yang harus segera dilaksanakan.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan, bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Sementara itu, ketentuan Pasal 114 ayat (3) UUPT menyatakan, bahwa “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgment) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip​​ duty of care​​ adalah:​​ pertama,​​ memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar​​ Kedua,​​ tidak memiliki kepentingan dengan keputusan​​ dan memutuskan dengan itikad baik.​​ Ketiga,​​ memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.52

UUPT telah mengadopsi ide dari dalam prinsip​​ business judgment rule​​ itu. Ketentuan Pasal 97 ayat (5) ​​ UUPT menyatakan sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat dibuktikan;

  • kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

  • telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Peseroan;

  • tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

  • telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.​​ 

 

Ide prinsip​​ business judgment rule​​ bagi Dewan Komisaris diadopsi juga dalam ketentuan Pasal 114 ayat (5) UUPT yang menyatakan sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat dibuktikan;

  • telah melakukan pengawasan dengan itkad baik dan kehatihatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

  • tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

  • telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Dengan demikian kerugian perusahaan akibat kebijakan bisnis direksi, tidak serta merta kerugian tersebut dapat dibebankan kepada direksi. Karena sepanjang direksi dalam memutuskan kebijakan bisnis bertindak itikad baik dan penuh tanggung jawab bahwa semata-mata kebijakan bisnis tersebut untuk kepentingan perusahaan atau melaksanakan prinsip​​ fiduciary duty​​ dalam tindakan kebijakan bisnis yang dibuatnya, membuat direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh pemegang saham. Namun, apabila direksi dalam memutuskan kebijakan bisnis​​ menimbukan kerugian itu tidak berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka direksi tersebut dapat dikategorikan melanggar prinsip​​ fiduciary duty,​​ yang akibatnya direksi harus bertanggung jawab secara pribadi.

 

Kesejahteraan​​ Pekerja

 

Perusahaan merupakan alat untuk mengkordinasikan kepentingan​​ stakehoders​​ dan manajemen​​ yang​​ mempunyai hubungan​​ fiduciary​​ tidak saja hanya kepada pemegang saham, tetapi juga untuk semua​​ stakeholder.​​ Walaupun pengelolaan perusahaan diarahkan untuk kepentingan kenaikan kinerja keuangan, namun pengelolaan perusahaan tersebut harus juga untuk kepentingan semua​​ stakeholder.​​ Pendapat tersebut memandang perusahaan bukan hanya sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengembalian keuangan pemegang saham.53​​ Hal ini sejalan dengan teori normative​​ stakeholder,​​ dimana manajemen harus memberikan pertimbangan yang sama diantara semua kepentingan​​ stakeholder.​​ 

Tepatlah, sebagaimana diamati dengan baik John Hasnas mengatakan, bahwa​​ “management’s fundamental obligation is not to maximize the firm’s financial success, but to ensure its survival by balancing the conflicting claims of multiple stakeholders”.54​​ Hal tersebut dapat juga dibandingkan dengan ​​ suatu cara berpikir yang realistis tentang​​ corporate governance​​ sebagaimana disampaikan Gospel dan Pendleton, bahwa​​ corporate governance​​ berkaitan dengan​​ kesepakatan​​ antara​​ capital, management, dan​​ labour.​​ Mereka mengatakan, bahwa adalah kemustahilan untuk mengerti tujuan perusahaan dan bagaimana untuk meningkatkan nilai tambahnya tanpa mengikut sertakan pekerja dalam rencana tersebut.55​​ Dengan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan sebuah perusahaan sangat bergantung kepada pekerja yang dimilikinya.56

Oleh karena itu,​​ perusahaan​​ tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja. Hal ini salah satu bagian dari​​ the triple​​ bottom line, jika perusahaan ingin tetap​​ sustain,​​ yaitu perhatian ​​ terhadap kepentingan​​ profit,​​ people ​​​​ dan​​ planet.57​​ R. Edward Freeman​​ dan John Mc Vea​​ berpendapat pula sejalan dengan​​ the triple​​ bottom line​​ tersebut, bahwa​​ pengelola​​ perusahaan memiliki​​ tugas kepada semua kelompok dan individu yang memiliki saham dan pihak pemangku kepentingan lainnya (stakeholders),58​​ termasuk kepentingan kesejahteraan pekerja​​ sebagai​​ primary stakehoders.​​ ​​ 

Salah satu diskusi yang menarik berkenaan dengan kepentingan​​ kesejahteraan​​ pekerja sebagai​​ primary​​ stakeholder​​ adalah​​ ketentuan standar ketenagakerjaan (labour standard) yang berkembang sekarang.​​ Karena persoalan utama dalam hubungan antara perusahaan dan pekerja adalah standar ketenagakerjaan.59​​ Amerika Serikat Bill Clinton​​ dan Secretary of Labor (“Fair Labor Association”–“FLA”) Robert Reich telah mengembangkan berkaitan dengan standar ketenagakerjaan di Amerika Latin.60​​ 

Menurut​​ Werner Sengenberger, terminologi​​ standar ketenagakerjaan mempunyai dua arti yang jelas.​​ Pertama,​​ merujuk dari​​ terminologi​​ aktual pekerja, kualitas kerja, dan kebaikan pekerja pada suatu tempat yang nyata dan waktu tertentu.​​ Kedua,​​ suatu ketentuan pemberian standar ketegasan hak.61​​ 

Berdasarkan terminologi standar ketenagakerjaan tersebut, BUMN Perkebunan dapat menetapkan penerapan standar​​ ketenagakerjaan​​ dalam​​ rule of the game​​ atau ketentuan-ketentuan pengelolaan perusahaan sebagai turunan dari prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ dan implementasi CSR​​ BUMN Perkebunan.​​ ​​ 

Setidaknya, terdapat enam standar ketenagakerjaan yang dapat menjadi pemikiran untuk kesejahteraan pekerja.62​​ Pertama,​​ ketentuan sistem pengupahan yang dilaksanakan dapat lebih memadai bagi kesejahteraan pekerja.​​ Apakah misalnya, dilakukan dengan upah insentif (wage-incentif plan).​​ Kedua,​​ ketentuan promosi pekerja, hal ini bukan saja bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan.​​ Ketiga,​​ ketentuan kompensasi adalah pemberian penghargaan untuk pekerja diluar penghargaan finasial, seperti pembayaran gaji, asuransi, pembagian​​ keuntungan, dan pembayaran dana pensiun.​​ Keempat,​​ ketentuan pembagian keuntungan adalah​​ menunjuk pada rencana pembayaran upah yang menyediakan upah diluar jadual dasar.​​ Kelima,​​ ketentuan rencana pembagian produksi dengan kerjasama antara manajemen dan pekerja.​​ Keenam,​​ ketentuan pemberian hak membeli saham (“stock option plan”–“Employee Stock Ownership Program”), apabila perusahaan​​ go public​​ melalui pasar ​​ modal atau​​ initial public offering.

Oleh karena itu, BUMN Perkebunan harus menerapkan dengan baik ketentuan mengenai​​ standar ketenagakerjaan​​ sesuai dengan etika bisnis dan​​ rule of law,​​ agar dapat mengimplementasikannya dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan​​ the Triple​​ Bottom Line​​ dalam pengelolaan perusahaan atau sesuai dengan prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ dan​​ CSR.

Di samping itu,​​ berkenaan dengan ketenagakerjaan di lingkungan​​ BUMN Perkebunan, perlu meyatukan pemikiran melalui PT. Perkebunan Nusantara III sebagai Holding Perkebunan Nusantara menghadapi​​ salah satu isu yang paling gencar dibicarakan dewasa ini oleh para kompetitor besar dalam industri global adalah isu tentang revolusi industri 4.0.63​​ 

Perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi dan penggabungan keduanya menjadi proses produksi, memberikan keuntungan bagi seluruh rantai nilai.64​​ Evolusi dari teknologi informasi dan komunikasi telah mendongkrak produktivitas dari perindustrian, mengurangi biaya produksi dan menyediakan solusi-solusi yang efektif untuk melayani para konsumen dengan produk-produk yang berkualitas, cepat penyampaiannya dan dengan harga yang terjangkau.65​​ Dihadapkan dengan perkembangan teknologi dewasa ini dan adanya sebuah skenario dimana adanya permintaan yang meningkat untuk produk-produk yang telah dirancang khusus, yakni kompleksitas produk yang tinggi, kualitas produk yang lebih baik dan harga yang lebih murah; menjadi awal munculnya dari sebuah model industri baru yang sedang dibahas seluruh dunia dengan topik revolusi industri 4.0.66

Dewasa ini, setelah tiga revolusi industri67, kombinasi dari teknologi-teknologi maju dan internet sekali lagi membentuk suatu pandangan yang baru tentang industrial dan disebut sebagai revolusi industri ke-4 atau industri 4.0.68

Istilah industri 4.0 berasal dari prafasa dalam bahasa Jerman “industrie 4.0”, yang menandakan dimana konsep dimaksud berasal. Dimulai pada tahun 2011, ketika pemerintah Jerman memutuskan untuk menganalisa konsekuensi dari teknologi baru pada ekonomi nasional Jerman.69​​ Hasil analisa ini kemudian dipresentasikan pada pameran Hannover pada tahun 2011. Semenjak diperkenalkan, industri 4.0 di Jerman merupakan sebuah topik yang umum dalam penelitian akademik dan komunitas industri dalam berbagai jenis acara.70​​ 

Ide pokok dari topik penelitian dimaksud adalah untuk menggali potensi-potensi dari teknologi-teknologi dan konsep-konsep yang baru, seperti:71

  • Ketersediaan dan penggunaan dari internet dan IoT72

  • Intergrasi dari proses-proses teknis dan proses-proses bisnis dalam perusahaan-perusahaan;

  • Pemetaan digital dan virtualisasi dari dunia nyata;

  • Pabrik cerdas termasuk cerdas dalam artian produksi industrial dan produk-produk yang cerdas.

Revolusi industri ke-4 atau industri 4.0 dengan lancar mengikuti revolusi industri yang ketiga dan basisnya dalam hal digitalisasi. Diharapkan dalam waktu yang singkat mesin-mesin dapat dikendalikan dari jauh berkat jaringan internet. Tahapan ini ditandai dengan manajemen secara mandiri, yang mana orang sebagian besar bekerja sama dengan robot-robot, yang mana​​ orang-orang berkomunikasi dengan telepon genggam dan akses terhadap informasi menjadi tidak terbatas.73​​ Dengan kata lain, waktu dan tempat kelak tidak akan menjadi lagi halangan dalam hal produksi industrial, karena semua proses produksi dapat dikendalikan dari mana saja dan kapan saja berkat dukungan teknologi yang canggih.

Salah satu manfaat dari industri 4.0 adalah penekanan biaya produksi, yang mana berdasarkan hasil riset beberapa sumber, pabrik yang telah berproduksi dalam tahapan industri 4.0 dapat mengurangi biaya produksi sebesar 10-30%, biaya logistik 10-30% dan biaya manajemen 10-20%.74​​ Di samping itu, terdapat juga sejumlah keuntungan dan alasan untuk menerapkan konsep industri 4.0, antara lain:75

  • Waktu yang lebih singkat untuk memasarkan produk-produk baru;

  • Pelayanan konsumen yang lebih responsive;

  • Memungkinkan sebuah produksi massal khusus yang tidak menaikkan secara signifikan total biaya produksi;

  • Lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan ramah;

  • Penggunaan sumber daya alam dan energi yang lebih efisien.

Sistem produksi pada pabrik-pabrik yang menggunakan konsep industri 4.0 disebut juga dengan pabrik cerdas (smart factory). Mesin-mesin produksi pada pabrik cerdas adalah mesin-mesin yang dioperasikan dengan sistem Siber-Fisik (Cyber-Physical) yang terintergrasi dengan komponen-komponen teknologi informasi dan komunikasi.76​​ Fitur-fitur utama dari sebuah perusahaan yang dianggap telah dipengaruhi oleh industri 4.0 adalah:77

  • Kemampuan untuk interoperasi, yang mana mesin-mesin, peralatan-peralatan, sensor-sensor dan orang (pekerja) telah terhubung dan berkomunikasi satu sama lain;

  • Transparansi komunikasi, yang mana sistem menciptakan sebuah duplikat maya dari dunia nyata melalui sensor data guna mengkontekstualkan informasi;

  • Bantuan teknis, termasuk dalam kemampuan untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah serta kemampuan untuk membantu manusia dalam pekerjaan yang sulit dan berbahaya bagi manusia;

  • Pengambilan keputusan yang telah terdesentralisasi, yang mana kemampuan dari sistem siber-fisik untuk membuat keputusan sederhana secara mandiri dan menjadi otonom sebisanya.

Berdasarkan uraian tentang pengertian dan karakteristik dari industri 4.0 di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya industri 4.0 pada intinya merupakan sebuah pemantapan sistem produksi yang mana semua produk dan jasa dihasilkan oleh sistem yang otonom (dikendalikan oleh robot atau komputer). Lalu bagaimana dengan tenaga kerja manusia yang dapat digantikan oleh mesin dan robot? Diprediksi pada sekitar tahun 2020, akan terjadi peningkatan tingkat pengangguran sebesar 5 juta jiwa.78​​ 

Dengan demikian dapat dimuncukan pertanyaan;​​ Bagaimana​​ dampak​​ industri 4.0​​ tersebut​​ bagi​​ pekerja di lingkugan​​ BUMN​​ Perkebunan​​ ? Beberapa pihak memprediksi bahwa industri 4.0 dapat menjadi ​​ skenario “hari kiamat”, yakni akhir dari pekerjaan manusia karena hampir semua pekerjaan manusia telah dapat digantikan oleh mesin dan robot. Sungguh tidak masuk akal untuk bepikir seperti demikian. Di sisi lain, suatu pola pikir yang lebih optimis adalah melihat industri 4.0 adalah era dari “kemalasan yang kreatif”.79​​ Manusia dapat bekerja lebih santai dengan mengandalkan mesin dan robot berkat kemajuan teknologi.

Pekerja​​ dan teknologi telah menjadi satu bagian yang sangat erat dan saling menguntungkan.80​​ Ketika perubahan teknologi telah membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan yang mana juga telah diterjemahkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, di sisi lain teknologi juga telah menggantikan tenaga kerja dalam banyak industri dan profesi, mengganti pekerjaan dari berbagai sektor.81​​ 

Tantangan lain yang muncul dari pemanfaatan industri 4.0 yang​​ notabene​​ memberikan banyak manfaat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, adalah kemampuan dari tenaga kerja untuk beradaptasi. Merupakan suatu fakta bahwa perubahan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keperluan akan tenaga kerja, permintaan dan penawaran dari keahlian dan struktur dari pekerjaan-pekerjaan.82​​ 

Jenis pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul sebagaimana produk-produk, proses-proses produksi dan model bisnis baru terbentuk, misalnya transisi digital dan data besar pada era industri 4,0 sangat memerlukan tenaga kerja yang piawai di bidang data dan memiliki keahlian untuk melakukan analisis data yang melebihi penawaran dan kualifikasi pendidikan pada umumnya di masa kini.83​​ Perkembangan pekerjaan yang memerlukan keahlian rendah di satu sisi dan permintaan akan​​ pekerja​​ dengan keahlian yang tinggi telah menimbulkan polarisasi pekerjaan dalam pasar tenaga kerja (labour market), khususnya di Amerika Serikat.84

Polarisasi pekerjaan terjadi antara pekerjaan yang memerlukan keahlian tinggi dan bergaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian tinggi dan bergaji rendah. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan gaji dan pengangguran tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tinggi.85​​ 

BUMN memiliki peranan yang penting sebagai​​ sokoguru​​ perekonomian nasional, di samping peranannya dalam memberikan dividen kepada negara.86​​ Sementara itu, berbagai Negara, termasuk negara berkembang memiliki beberapa alasan untuk mengadakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya adalah untuk menyeimbangkan atau menggantikan swasta yang lemah. Maksudnya adalah untuk menghasilkan rasio investasi yang lebih tinggi, penambahan modal investasi, alih teknologi, meningkatkan sektor ketenagakerjaan, dan memproduksi barang-barang dengan harga terjangkau.87​​ 

BUMN diharapkan dapat menggerakan roda perekonomian, menjadi​​ agent of change, memberikan efek berganda (multiplier effect) kepada lingkungan.88​​ Kondisi yang demikian diharapkan berlaku bagi semua BUMN tanpa terkecuali, termasuk juga BUMN​​ Perkebunan,89​​ yang salah satu tugasnya adalah penciptaan lapangan kerja, memberkan kontribusi laba serta meningkatkan pendapatan nasional dari sector perkebunan, dan memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, air serta kesuburan tanah.​​ 

Apabila diamati salah satu komoditi unggulan dari BUMN Perkebunan di Indonesia adalah sawit,90​​ maka proses pengolahan sawit dari hulu ke hilir mencakup:91

  • Proses penanaman di kebun;

  • Proses panen buah sawit;

  • Pengangkutan ke pabrik;

  • Proses pemilahan buah sawit;

  • Proses perebusan, perebahan dan pemurnian minyak sawit.

Seluruh proses di atas tentu saja melibatkan​​ pekerja​​ baik dari yang berkeahlian tinggi sampai berkeahlian rendah walau tidak menutup kemungkinan pada beberapa bagian dapat digantikan oleh mesin atau robot.92​​ Jikalau terjadi penggantian tenaga kerja oleh robot, sudah dapat dipastikan konsekuensi logisnya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap​​ pekerja​​ telah digantikan oleh robot atau mesin.

Padahal, pengangguran merupakan salah satu masalah terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, bagian dari pengangguran pada suatu populasi tidak berkontribusi pada pembentukan pendapat domestik bruto, dan pada sisi lainnya pengangguran memberikan tekanan pada anggaran negara karena memberikan biaya atau subsidi kepada pengangguran.93​​ Di samping masalah ekonomi, pengangguran juga dapat menimbulkan masalah sosial dikarenakan penurunan kualitas hidup dari seorang pengangguran dan keluarganya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas.94

Pengangguran dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan kesediaan atau kesadaran dari si pengangguran itu sendiri, yakni:95

  • Pengangguran volunter, yang mana berkisar pada tingkat alami dari pengangguran. Jumlah dari mereka yang tidak bekerja lebih rendah atau sama dengan jumlah lowongan pekerjaan. Meskipun ada cukup tersedia pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak menarik bagi si pengangguran;

  • Pengangguran involunter, yang terjadi ketika jumlah dari pengangguran lebih banyak daripada jumlah lowongan pekerjaan. Permintaan untuk pekerjaan lebih tinggi daripada ketersediaan perkerjaan, yang mana sering terjadi dikarenakan siklus perkembangan ekonomi.

 

Dari faktor penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi:96

  • Pengangguran gesekan (frictional unemployment), yang muncul sebagai hasil dari informasi yang asimetris. Pengangguran yang seperti ini berkontribusi untuk alokasi yang optimal dari tenaga kerja karena asumsinya adalah bahwa si pekerja meninggalkan pekerjaan awalnya guna mencari pekerjaan yang lebih tepat atau sesuai keinginannya. Biasanya pengangguran yang seperti ini hanya terjadi dalam waktu yang singkat, antara satu hingga tiga bulan. Ini adalah pengangguran sementara yang disebabkan oleh fluktuasi pekerja;

  • Pengangguran struktural (structural unemployment), yang disebabkan oleh fakta bahwa penawaran akan pekerjaan tertentu tidak tersedia di area tersebut. Pengangguran ini berdampak, khususnya, sekelompok pekerja yang telah bekerja tidak pada bidangnya dan menolak untuk dilatih ulang jika diperlukan. Meksipun ada sebuah tawaran pekerjaan, tidak ada pengangguran yang memiliki kualifikasi untuk dapat diperkerjakan di tempat-tempat tersebut. Pengangguran yang seperti ini sering kali disebabkan oleh tenaga kerja yang digantikan oleh mesin-mesin;

  • Pengangguran siklikas atau konjungtural (cyclical unemployment), merupakan tipikal pengangguran untuk periode penurunan stagnansi ekonomi. Pengangguran yang demikian merupakan akibat alami dari terbatasnya produksi dikarenakan penurunan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ini merupakan pengangguran makroekonomik, yang berdampak hingga seluruh sektor dari ekonomi yang berkaitan tidak menggunakan semua kapasitas yang ada karena adanya masalah di penjualan.

 

Berdasarkan​​ perkembangan industri 4.0 tersebut,​​ dapat dipahami bahwa apabila​​ pekerja pada BUMN Perkebunan digantikan oleh mesin-mesin dan robot maka dapat dipastikan jumlah pengangguran​​ struktural akan meningkat pesat. Globalisasi dan perkembangan teknologi memang​​ sudah merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi di seluruh dunia dan tidak terelakkan, namun bukan berarti tidak dapat dibatasi.

Indonesia di dalam konstitusinya telah menjamin hak warga negaranya untuk mendapat penghidupan yang layak, pekerjaan dengan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk memenuhi kebutuhan dasar masing-masing.97​​ Oleh karena itu,​​ sudah barang tentu pemerintah seyogyanya menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Perekonomian Indonesia juga disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.98​​ 

Tambahan lagi,​​ setiap badan usaha khususnya BUMN tidak terlalu menitikberatkan pada profit sebagai dasar berusahanya, melainkan kemaslahatan masyarakat umum. Memang profit itu penting, namun jangan karena hanya mengejar profit semata BUMN khususnya BUMN perkebunan mengorbankan​​ pekerja​​ yang berkeahlian rendah,​​ yang mana dapat menimbulkan meningkatnya angka pengangguran.​​ 

Negara dalam hal ini pemerintah seyogyanya dapat menerbitkan suatu​​ regulasi​​ yang mengatur tentang perlindungan pekerja​​ berkeahlian rendah dalam menyongsong era industri 4.0​​ tersebut,​​ guna memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi mereka yang termasuk dalam golongan pekerja berkeahlian rendah. Perlu​​ pula​​ ditekankan bahwa solusi penerbitan​​ regulasi​​ dimaksud hanya merupakan solusi​​ yang dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi pekerja karena industry 4.0.​​ 

Selanjutnya, salah satu​​ peran​​ pemerintah yang penting dewasa ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar kelak dapat siap untuk menghadapi persaingan di era industri 4.0.​​ Sumber daya manusia yang​​ dapat memahani​​ dengan baik​​ informasi teknologi dan​​ sumber daya manusia yang cerdas mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara lain.​​ 

 

 

 

 

 

 

Penutup

 

BUMN Perkebunan harus menjadi perusahaan modern​​ corporate governance​​ bermakna kesejahteraan pekerja. Pengelolaannya didasarkan pada pemahaman, bahwa kemustahilan untuk mengerti tujuan perusahaan dan bagaimana untuk meningkatkan nilai tambahnya tanpa mengikut sertakan pekerja dan juga memahami​​ perusahaan tidak akan bisa mencapai kesejahteraannya, ​​​​ jika seluruh​​ stakeholders​​ tidak sejahtera.​​ Di samping itu,​​ BUMN​​ Perkebunan harus​​ menenerapkan prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ dalam pengelolaan perusahaan.​​ Termasuk juga​​ menerpakan CSR, khususnya CSR 2.0, yang dimanfaatkan​​ sebagai metode untuk mencapai sasaran bisnis perusahaan.​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku:

Allen​​ Linda,​​ Capital Markets and Institutions: A Global View,​​ New York.​​ 

 

Aronoff​​ ​​ C.E dan​​ Ward​​ ​​ John L., “Family Business Governance”,​​ New York:​​ Family Business Consulting Group Publication,​​ 2011.

 

Bentam Jeremy,​​ An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, Kitchener: Batoche Book, 2000.

 

Block​​ Dennis J., Barton Nancy R.​​ dan​​ ​​ Radin Stephen A.,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990.

 

Bradley M., “the Purpose and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroad”,​​ Law and Contemporary Problem, (62, 1992).

 

Charkham J.,​​ Keeping Good Company,​​ Oxford: Oxford University Press, 1994.

 

Clark Robert Charles,​​ Corporate Law, Boston &Toronto: little, Brown and Company, 1986.​​ 

 

Dine Janet,​​ Company Law, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal 179.

 

Freeman R. Edward dan​​ Mc Vea​​ Jonh, “A Stakeholders Approach to Strategic Management”, (No. 01-02) Darden School, University of Virginia, 2002.

 

Harris Freddy dan Anggoro Teddy,​​ Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitaan oleh Direksi,​​ Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

 

Hasnas John, “The Normative Theories of Business Ethics A Guide for Perplexed”,​​ 

 

Jenkins​​ ​​ Rhys,​​ ​​ Pearson​​ ​​ Ruth dan Seyfang​​ ​​ Gill,​​ Corporate Respnsibility & Labour Right Code of Conduct in the Global Economy,​​ London: Earthscan Publication Ltd, 2002.

 

Jenning Richard W.​​ dan Marsh Harold, Jr,​​ Securities Regulation Cases and Materials,​​ New York: The Foundation Press Inc, 1987.

 

Judith​​ ​​ Hennigfeld,​​ The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility,​​ John Wiley & Sons, 2006.​​ 

 

Keenan Denis & Biscare​​ ​​ Josephine,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 1999.

 

Keraf A. Sonny, “Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya”, Yogyakarta : Kanisus, 2002.

 

Kiker​​ Sunita, Nellis​​ ​​ Jhon, Shirley​​ ​​ Mary,​​ Privatization : The Lessons of Experience, Washington D.C : The World Bank, 1997.

 

Kotler Philip dan ​​ Lee​​ Nancy,​​ Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause,​​ New Jersey:​​ John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, 2005.

 

Lipton Philip dan Herzberg ​​ Abraham,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane: The Law Book Company Ltd, 1992.

 

Lower Michael,​​ Employee Participation in Governance, A Legal and Ethical Analysis,​​ New York: Cambridge University Press, 2010..

 

Messelman Vernon A. dan​​ ​​ Jackson​​ ​​ John H.,​​ Introduction to Modern Business, diterjemahkan Kusma Wiriadisastra,​​ Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.

 

Mill John Stuart,​​ Utilitarianism,​​ London: Parker, Son, and Bourn, 1863.

 

Porter​​ ​​ Michael E.,​​ Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance,​​ New York: Simon and Schuster, 2008.​​ 

 

Pound Roscoe,​​ An Introduction to the Philosophy of Law,​​ New Haven: Yale University, 1954.

 

___________,​​ Social Through Law,​​ New Haven: Yale University, 1989.​​ 

 

Prasetio,​​ Power, Values & Compentence: Fenomena Pengangkatan & Pemberhentian Direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta: Rayyan Komunikasindo, 2018.

 

Rawls John,​​ A Theory of Justice,​​ Cambrige: Harvard University Press, 1971.

 

Seligman Joel,​​ Corporations​​ Cases and Materials,​​ New York,​​ Toronto,​​ London:​​ Little Brown and Company Boston,​​ 1995.

 

Sethi S. Prakash,​​ Setting Global Standards Guidelune for Creating Codes of Conduct in Multinational Corporation,​​ New Jersey: John Willey & Son, Inc, 2003.

 

Snoeyenbos Milton, Almeder Robert, dan Humbe​​ James,​​ Business Ethics,​​ New: York: Prometheus Books, 2001.

 

Soekanto Soerjono, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.

 

Surya​​ Indra dan Yustiavandana Ivan,​​ Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,​​ Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Tanya Bernard L,​​ Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama,​​ Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.​​ 

 

Vagts​​ Detlev F.,​​ Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ New York: The Foundation Press Inc. 1989.​​ 

 

Velazquez Manuel G.,​​ Business ​​ Ethics​​ : Concept and Cases, Ed, New Jersey: Pearson Education, Inc, 2002.

 

Wibisono Yusuf,​​ Membedah Konsep & Aplikasi CSR​​ (Corporate Social Responsibility), Gresik:​​ Fascho Publishing, 2007.​​ 

 

Yosephus L. Sinuor,​​ Etika Bisnis,​​ Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

 

Zakem Abe J.,​​ Palmer Daniel E. dan Stoll Mary Lyn (ed),​​ Stakeholder Theory,​​ New York: Promethus Book, 2008.

 

 

Artikel Ilmiah dan Internet

 

Coffee John C., Jr, “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System”,​​ Virginia Law Review, Vol. 79, 1984.

 

Crnjac​​ ​​ Marina,​​ ​​ Veza​​ ​​ Ivica, Banduka Nikola,​​ From Concept to the Introduction of Industry 4.0, “International Journal of Industrial Engineering and Management”, Vol. 8, No. 1, 2017.

 

Deakin Simon dan Wilkinson​​ ​​ Frank, “Right vs Efficiency? The Economic Case for Transnational Labour Standars”,​​ Industrial Law Journal,​​ Volume 23, December 1994.

 

Gregory Holly J. dan Simms Marshal E., “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance)​​ “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000.

 

http://comebuyinfo.hatenadiary.com/entry/2016/04/13/170830, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 09.30 WIB.

 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/08/10/robot-sortir-buah-kelapa-sawit-ur-pertama-di-indonesia-ini-kehebatannya, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 12.00 WIB.

 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/17/190140526/sawit-masih-dominasi-bisnis-holding-bumn-perkebunan, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 11. 50 WIB.

 

https://www.mesinpks.com/sekilas-rangkuman-proses-pengolahan-pabrik-kelapa-sawit/, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 11.55 WIB.

 

https://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-what-is-explained-iot, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 23.50 WIB.

 

Kergroach​​ ​​ Sandrine,​​ Industry 4.0: New Challenges and Opportunities For The Labour Market, “Foresight And STI Governance”, Vol. 11, No. 4, 2017.

 

Law Colin dan Wong Patricia, “Corporate Governance: A Comparative Analysis Between The UK and China”, 16 (9), International Company and Commercial Law Review, 2005, hal. 350.

 

Matovcikova Daniela,​​ Industry 4.0 As The Culprit Of Unemployment, “12th​​ International Workshop Knowledge Management”, 2017.

 

Rider Barry A.K, “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate, “Dickinson Journal of International Law,​​ (Spring, 1995), John Wiley & Sons, Inc, 1977.

 

Rojko Andreja,​​ Industry 4.0 Concept: Background and Overview, “International Journal of Interactive Mobile Technologies”, Vol. 11. No. 5, 2017.

 

Santos Beatrice,​​ Industry 4.0: An Overview, “Conference Paper”, 2018.

 

Scott Charity, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exhange Act”,​​ Securities Regulation Law Journal,​​ Vol. 17, 1989.

 

Scott Charity, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal,​​ Vol. 17, 1989.

 

Seghezzi​​ ​​ Fransesco dan Tiraboschi​​ ​​ Michele,​​ Italy’s Industry 4.0 Plan: An Analysis From A Labour Law Perspective, “E-journal Of International And Comparative Labour Studies”, Vol. 7, No. 1, 2018.

 

Sumer​​ Beyza,​​ Impact of Industry 4.0 On Occupations And Employment in Turkey, “European Scientific Journal, Vol. 14 No. 10, 2018.

 

Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945.

 

 

Putusan​​ Pengadilan

375 U.S. 180, 195-196 (1965).

 

*

​​ Disampaikan pada​​ Lokakarya Nasional Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, “Mau Dibawa Kemana Holding BUMN Perkebunan, diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, Jakarta, tanggal 21 Februari 2019.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Bernard L Tanya,​​ Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama,​​ (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal.​​ 

2

​​ Lihat. Roscoe Pund,​​ An Introduction to the Philosophy of Law,​​ (New Haven: Yale University, 1954)

3

​​ Lihat. Roscoe Pound,​​ Social Through Law,​​ (New​​ Haven: Yale University, 1989). Lihat juga. Roscoe Pund,​​ An Introduction to the Philosophy of Law,​​ (New Haven: Yale University, 1954) dan​​ Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989), hal. 63.

4

​​ John Rawls,​​ A Theory of Justice,​​ (Cambrige: Harvard University Press, 1971), hal. 60.

5

​​ Jeremy Bentam.​​ An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, (Kitchener: Batoche Book, 2000), hal. 6.

6

John Stuart Mill,​​ Utilitarianism,​​ (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), hal. 9.

7

​​ Manuel G. Velazquez,​​ Business ​​ Ethics​​ : Concept and Cases, Ed, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2002), hal. 76.

8

 ​​​​ Ibid.

9

​​ Lihat. R. Edward Freeman, “A Stakeholders Theory of the Modern Corporation”, dalam Milton Snoeyenbos, Robert Almeder, dan James Humber,​​ Business Ethics,​​ (New: York: Prometheus Books, 2001), hal. 62.

10

​​ Ibid.​​ 

11

​​ Colin Law dan Patricia Wong, “Corporate Governance: A Comparative Analysis Between The UK and China”, 16 (9), International Company and Commercial Law Review, 2005, hal. 350.

12

​​ L. Sinuor Yosephus,​​ Etika Bisnis,​​ (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010),​​ hal. 270

13

​​ Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms,​​ Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000,​​ hal.12

14

​​ Bandingkan. Linda Allen,​​ Capital Markets and Institutions: A Global View,​​ (New York)​​ 

15

​​ Barry A.K Rider, “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate, “Dickinson Journal of International Law,​​ (Spring, 1995), hal. 120.John Wiley & Sons, Inc, 1977), hal. 38.

16

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exhange Act”,​​ Securities Regulation Law Journal,​​ (Vol. 17, 1989), hal. 274.

17

​​ John C. Coffee, Jr, “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System”,​​ Virginia Law Review, (Vol. 79, 1984), hal. 721.

18

​​ Bandingkan. Richard W Jenning dan Harold Marsh, Jr,​​ Securities Regulation Cases and Materials,​​ (New York: The Foundation Press Inc, 1987), hal. 63.

19

Bandingkan. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana,​​ Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,​​ (Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006),​​ hal. 100.

20

​​  375 U.S. 180, 195-196 (1965).

21

​​ Henry Campbell Black ,​​ Op. cit, hal. 625.

22

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989), hal. 291.

23

​​  Ibid,​​ hal. 279.

24

​​ Janet Dine,​​ Company Law, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal 179.

25

.​​ Ibid,​​ hal ​​ 217.​​ 

26

. Denis Keenan & Josephine Biscare,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, (Financial Times, Pitman Publishing, 1999), hal 317.

27

. Joel Seligman,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

28

. Philip Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.​​ 

29

​​ M. Bradley, “the Purpose and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroad”,​​ Law and Contemporary Problem, (62, 1992), hal. 9

30

​​ J. Charkham,​​ Keeping Good Company,​​ (Oxford: Oxford University Press, 1994), hal. 10.

31

​​ Ibid.

32

M. Bradley, “The Purpose and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at aCrossroad” (1992) 62 Law and Contemporary Problem, hal. 9.​​ 

33

​​ Philip Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ (Brisbane: The Law Book Company Ltd, 1992), hal. 297.

34

 ​​​​ A. Sonny Keraf, “Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya”, (Yogyakarta : Kanisus, 2002), hal. 123

35

​​ Ibid

36

​​ Philip Kotler dan ​​ Nancy Lee,​​ Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2005, hal. 3

37

​​ Yusuf Wibisono,​​ Membedah Konsep & Aplikasi CSR​​ (Corporate Social Responsibility), Gresik, Fascho Publishing, 2007, hal.7.​​ 

38

​​ Kotler,​​ Op.Cit,​​ hal.6.

39

​​ Ibid, hal.7.

40

​​ Ibid, hal.5.

41

​​ Ibid, hal.4.

42

​​ Ibid, hal.7.

43

​​ Ibid.

44

​​ Ibid.​​ 

45

​​ Ibid.

46

​​ Ibid.

47

​​ Ibid.

48

​​ Ibid, hal.10.

49

​​ Kotler, Op.Cit, hal.12.

50

​​ Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990, hal 4

51

Freddy Harris dan Teddy Anggoro,​​ Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitaan oleh Direksi,​​ (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 58

52

​​ Detlev F. Vagts,Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ (New York: The Foundation Press Inc. 1989) hal 212.​​ , lihat juga Robert Charles Clark,​​ Corporate Law, Boston &Toronto: little, Brown and Company, 1986, hal 123.​​ 

53

John Hasnas, “The Normative Theories of Business Ethics A Guide for Perplexed”, dalam Abe J. Zakem, Daniel E. Palmer dan Mary Lyn Stoll (ed),​​ Stakeholder Theory,​​ (New York: Promethus Book, 2008), hal. 118.

54

​​ Ibid.

55

​​ Michael Lower,​​ Employee Participation in Governance, A Legal and Ethical Analysis,​​ (New York: Cambridge University Press, 2010), hal. 98.

56

​​ C.E Aronoff dan John L. Ward, “Family Business Governance”,​​ Family Business Consulting Group Publication,​​ New York, 2011.

57

Hennigfeld Judith,​​ The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility,​​ (John Wiley & Sons, 2006), hal. 27.​​ 

58

​​ R. Edward Freeman dan Jonh Mc Vea, “A Stakeholders Approach to Strategic Management”, (N0. 01-02) Darden School, University of Virginia, 2002.

59

​​ Rhys Jenkins, Ruth Pearson dan Gill Seyfang,​​ Corporate Respnsibility & Labour Right Code of Conduct in the Global Economy,​​ (London: Earthscan Publication Ltd, 2002).

60

​​ S. Prakash Sethi,​​ Setting Global Standards Guidelune for Creating Codes of Conduct in Multinational Corporation,​​ (New Jersey: John Willey & Son, Inc, 2003), hal. 135.

61

​​ Simon Deakin dan Frank Wilkinson, “Right vs Efficiency? The Economic Case for Transnational Labour Standars”,​​ Industrial Law Journal,​​ (Volume 23, December 1994), hal. 289.

62

​​ Lihat. Vernon A. Messelman dan John H. Jackson,​​ Introduction to Modern Business, diterjemahkan Kusma Wiriadisastra, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), hal. 206-207.

63

​​ Marina Crnjac, Ivica Veza, Nikola Banduka,​​ From Concept to the Introduction of Industry 4.0, “International Journal of Industrial Engineering and Management”, Vol. 8, No. 1, 2017, hal 22.

64

​​ Rantai nilai (chain value) adalah sebuah terminologi ekonomi yang dipopulerkan oleh Michael Eugene Porter, seorang ekonom dari Harvard Business School pada tahun 1985. Porter menyatakan bahwa setiap perusahaan adalah sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk mendesain, menghasilkan, menjual, mengirim dan mendukung setiap produk dan jasa yang dihasilkannya., Lihat​​ Michael E. Porter,​​ Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, (New York: Simon and Schuster, 2008), hal 48., Lihat juga​​ Beatrice Santos,​​ Industry 4.0: An Overview, “Conference Paper”, 2018, hal 1.

65

​​ Beatrice Santos,​​ Ibid.

66

​​ Ibid.

67

​​ Revolusi industri pertama memperkenalkan mesin uap ciptaan James Watt yang membantu untuk memekanisasi produksi dan mempengaruhi khususnya industri tekstil, besi, transportasi dan perekayaasaan (engineering). Revolusi industri kedua melahirkan listrik yang membantu dalam produksi massal, terlepas dari perkembangan yang pesat dari rel kereta, revolusi industri yang kedua ini juga mempengaruhi industri besi, baja, kertas dan karet. Revolusi industri ketiga memperkenalkan komputer dan menekankan pada kostumisasi produksi. Revolusi industri ketiga ini dimulai sekitar tahun 1960 dan dibarengi oleh permintaan akan pekerja-pekerja yang memilki keahlian yang mana produksi barang dipindahkan ke negara yang memiliki upah kerja kecil., Lihat​​ Daniela Matovcikova,​​ Industry 4.0 As The Culprit Of Unemployment, “12th​​ International Workshop Knowledge Management”, 2017, hal 71.

68

​​ Beatrice Santos,​​ op.cit., hal 2.

69

​​ Daniela Matovcikova,​​ op.cit., hal 73

70

​​ Andreja Rojko,​​ Industry 4.0 Concept: Background and Overview, “International Journal of Interactive Mobile Technologies”, Vol. 11. No. 5, 2017, hal 80.

71

​​ Ibid.

72

​​ IoT atau​​ Internet of Things​​ adalah istilah yang digunakan terhadap barang-barang yang bisa terhubung dalam jaringan internet sehingga memudahkan orang untuk pertukaran data dan informasi., Lihat​​ https://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-what-is-explained-iot, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 23.50 WIB.

73

​​ Daniel Matovcikova,​​ op.cit., hal 71.

74

​​ Andreaj Rojko,​​ loc.cit.

75

​​ Ibid.

76

​​ Ibid., hal 81.

77

​​ Daniela Matovcikova,​​ op.cit., hal 74.

78

​​ http://comebuyinfo.hatenadiary.com/entry/2016/04/13/170830, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 09.30 WIB.

79

​​ Fransesco Seghezzi dan Michele Tiraboschi,​​ Italy’s Industry 4.0 Plan: An Analysis From A Labour Law Perspective, “E-journal Of International And Comparative Labour Studies”, Vol. 7, No. 1, 2018, hal 6.

80

​​ Sandrine Kergroach,​​ Industry 4.0: New Challenges and Opportunities For The Labour Market, “Foresight And STI Governance”, Vol. 11, No. 4, 2017, hal 6.

81

​​ Ibid.

82

​​ Ibid, hal 7.

83

​​ Ibid.

84

​​ Beyza Sumer,​​ Impact of Industry 4.0 On Occupations And Employment in Turkey, “European Scientific Journal, Vol. 14 No. 10, 2018, hal 3.

85

​​ Ibid.

86

​​ Prasetio,​​ Power, Values & Compentence: Fenomena Pengangkatan & Pemberhentian Direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (Jakarta: Rayyan Komunikasindo, 2018), hal 1.

87

​​ Sunita Kikeri, Jhon Nellis, Mary Shirley,​​ Privatization : The Lessons of Experience, (Washington D.C : The World Bank, 1997), hal. 3.

88

​​ Ibid.

89

​​ BUMN yang bergerak di bidang perkebunan antara lain PT. Perkebunan Nusantara I-XIV (Persero) dan PT.​​ Rajawali Nusantara Indonesia dengan PT. Perkebunan Nusantara III sebagai​​ holding company​​ dari seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia.

91

https://www.mesinpks.com/sekilas-rangkuman-proses-pengolahan-pabrik-kelapa-sawit/, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 11.55 WIB.

93

​​ Daniela Matovcikova,​​ op.cit., hal 75.

94

​​ Ibid.

95

​​ Ibid.

96

​​ Ibid., hal 75-76.

97

​​ Lihat Pasal 28 A, 28 D dan 28 H Undang-undang Dasar 1945.

98

​​ Lihat Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

Leave a Comment