Go to the top

ELEMEN-ELEMEN HUKUM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAKERJAAN

Team Web / 0 Comments

Hits: 0

2

 

ELEMEN-ELEMEN​​ HUKUM JAMINAN SOSIAL​​ 

BIDANG KETENAKERJAAN​​ 

 

oleh

Bismar Nasution

Website : bismarnasution.com

 

 ​​ Undang-Undang Nomor ​​ 40 Tahun 2004 tentang​​ ​​ Sistim Jaminan Sosial​​ Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ​​ merupakan derivatif ​​ dari​​ norma dasar sebagaimana​​ antara lain​​ diatur Pasal 27 ayat 2​​ UUD 1945​​ menyatakan, bahawa​​ tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.​​ Pasal 28​​ C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.​​ Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukuum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum.​​ Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang​​ bermartabat.​​ Pasal 33​​ ayat (4)​​ UUD 1945​​ menyatakan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.​​ Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur berkenaan hak sosial rakyat.​​ Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahawa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan norma dasar tersebut implementasi hubungan ketenagakerjaan dalam proses produksi atau hubungan industrial (labor relation) harus sesuai dengan yang diingingan UUD 1945. Dalam konsep hukum John Austin hal itu adalah perintah dan apabila tidak dilaksanakan akan memperoleh sanksi.​​ Apabila semua norma dasar dilaksanakan, maka akan tercapai hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.​​ ​​ 

 

Peran Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Banyak istilah yang digunakan atas peran sebuah negara dalam menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya, di Indonesia para​​ founding father​​ menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana yang tertuang dalam Alinea Kedua​​ Pembukaan​​ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Istilah lainnya adalah “kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial” yang ditemukan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat ditemukan istilah “kesejahteraan sosial” dan dalam Pasal 3 ayat tersebut juga ditemukan istilah ‘kemakmuran rakyat”.​​ 

Berdasarkan Laporan Pembangunan Dunia, negara memunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi minimal, fungsi menengah, dan fungsi aktivis.1​​ Fungsi minimal negara yaitu,​​ Pertama, menyediakan kebutuhan publik,​​ Kedua, manajemen makro ekonomi dan kesehatan masyarakat,​​ Ketiga, meningkatkan keadilan, dan​​ Keempat, melindungi kaum miskin. Fungsi menengah negara meliputi,​​ Pertama, menangani persoalan eksternal, pendidikan dan lingkungan,​​ Kedua, mengatur monopoli, Ketiga, memperbaiki kualitas pendidikan, asuransi, regulasi keuangan dan asuransi sosial. Sementara itu fungsi aktivis negara yaitu kebijakan industri dan redistribusi kekayaan.​​ 

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat,2​​ setiap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi ataupun perundang-undangan akan dapat membuka peluang terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian tugas negara adalah bagaimana merumuskan dalam setiap regulasi yang diterbitkan kiranya dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat dirasakan secara nyata bahwa keberadaan hukum sangat berperan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.​​ 

Sajipto Rahardjo bahkan lebih jauh mengatakan bahwa hukum hendaknya membuat bahagia, dalam konteks itu ditanyakan “kita bernegara hukum untuk apa?” “Hukum ​​ itu mengatur semata-mata untuk mengatur atau untuk tujuan yang lebih besar?”3​​ Apa yang dikemukakan Satjipto setidaknya dapat dijadikan acuan bahwa negara dapat menjadikan hukum sebagai sarana untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan rakyatnya.​​ 

Negara yang membahagiakan rakyatnya akan cenderung untuk menjadi lebih progresif, hal ini bisa dilihat dari inisiatif yang selalu datang dari pihak negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka negara akan selalu aktif mengambil inisiatif untuk bertindak. Bukan rakyat yang harus meminta-minta untuk dilayani negara, melainkan negaralah yang aktif datang kepada rakyat.4 ​​​​ Masyarakat menginginkan agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan yang sebenarnya. Kelahiran era pasca liberal menyertakan negara untuk ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang dikenal dengan “Negara Kesejahteraan” (welfare state). Hukum pun ikut turun tangan dalam mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya.5​​ 

Secara garis besar definisi dari​​ Welfare State​​ adalah tanggung jawab negara​​ terhadap kesejahteraan warganya. Dalam​​ Encyclopedia Britannica, welfare​​ state​​ didefinisikan sebagai konsep pemerintahan yang menganggap negara​​ memiliki peranan kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan​​ ekonomi dan sosial warganya.​​ Welfare state​​ pada​​ the Concise Oxford​​ Dictionary of Politics​​ didefinisikan sebagai sistem dimana negara menyatakan​​ diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi​​ yang mendasar.6

Esping-Andersen yang disebut sebagai Bapak Perbandingan​​ Welfare State​​ membagi​​ menjadi tiga tipologi berdasarkan bagaimana pemerintah bekerja dengan, atau​​ untuk mengatasi pengaruh dari pasar yang menyebabkan kesenjangan sosial. Tiga​​ tipologi ini dibagi berdasarkan gerakan politik yang berkembang di Eropa Barat​​ dan Amerika Utara pada abad ke-20 yaitu Demokrasi Sosial, Konservatisme, dan​​ Liberalisme.7​​ Pada ideologi​​ welfare state​​ yang diwarnai demokrasi sosial didasarkan​​ pada prinsip universalisme dimana negara bertanggung jawab terhadap semua​​ program sosial warganya. Sistem ini memberikan tingkat​​ otonomi yang tinggi dan​​ membatasi ketergantungan individu pada keluarga dan mekanisme pasar.​​ 

Ideologi​​ welfare state​​ konservatisme sistem didasarkan pada subsidi dan dominasi​​ skema asuransi sosial. Pada sistem ini pemerintah berusaha untuk mengurangi​​ ketergantungan individu terhadap mekanisme pasar dan juga pekerjaannya dalam​​ rangka meningkatkan kesejahteraan berada pada level menengah dan stratifikasi​​ sosial menjadi tinggi.​​ Sementara itu​​ ideologi​​ welfare state​​ versi liberalisme kesejahteraan​​ sosial sepenuhnya didasarkan oleh pasar dan penyediaannya dilakukan oleh pihak​​ swasta. Negara baru akan melakukan intervensi terhadap kesejahteraan sosial​​ dan menyediakan kebutuhan dasar warganya (kesehatan, pendidikan, dll) setelah​​ melakukan​​ means test​​ (penyelidikan terhadap kondisi keuangan seseorang yang​​ mengajukan permohonan bantuan sosial dari negara).

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komperhensif kepada warganya. Kesejahteraan mengacu pada peran negara yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Menurut Siswono8​​ konsep seperti ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (market failure) pada masyarakat kapitalis dan sosialis.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Edhie Suharto9, dinyatakannya bahwa​​ bila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang berporos​​ pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa menimba pengalaman dari negara-negara maju ketika mereka memanusiawikan kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim jaminan sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata terutama oleh masyarakat kelas bawah. ​​ 

Pengalaman dunia Barat memberi pelajaran bahwa jika negara menerapkan sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis, maka itu tidak berarti pemerintah harus “cuci tangan” dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Karena, sistem ekonomi kapitalis adalah strategi mencari uang, sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial adalah strategi mendistribusikan uang secara adil dan merata. ​​ 

 Diibaratkan sebuah keluarga, mata pencaharian orang tua boleh saja bersifat kapitalis, tetapi perhatian terhadap anggota keluarga tidak boleh melemah, terutama terhadap anggota yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak balita, anak cacat atau orang lanjut usia. Bagi anggota keluarga yang normal atau sudah dewasa, barulah orang tua dapat melepaskan sebagian tanggungjawabnya secara bertahap agar mereka menjadi manusia mandiri dalam masyarakat.

Lebih jauh​​ dapat​​ dilihat​​ Selandia Baru​​ sebagai​​ negara yang mempraktekkan negara kesejahteraan.​​ Selandia Baru memang tidak menganut model ideal negara kesejahteraan seperti di negara-negara Skandinavia. Tetapi, penerapan negara kesejahteraan di negara ini terbilang maju diantara negara lain yang menganut model residual. Yang unik, sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan strategi ekonomi kapitalisme. Sistem jaminan sosial, pelayanan sosial dan bantuan sosial (income support), misalnya, merupakan bagian dari strategi ekonomi neo liberal dan kebijakan sosial yang terus dikembangkan selama bertahun-tahun. ​​ 

Penerapan negara kesejahteraan di Selandia Baru dimulai sejak tahun 1930, ketika negara ini mengalami krisis ekonomi luar biasa. Saat itu tingkat pengangguran sangat tinggi,​​ kerusuhan memuncak dan kemiskinan menyebar di mana-mana. Kemudian sejarah mencatat, negara ini keluar dari krisis dan menjadi negara adil-makmur berkat keberanian Michael Joseph Savage, pemimpin partai buruh yang kemudian menjadi perdana menteri tahun 1935, menerapkan negara kesejahteraan yang masih dianut hingga kini.

Liberalisasi ekonomi dan mekanisme pasar bebas yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh,​​ ​​ sejak tahun 1980 Selandia Baru menjalankan privatisasi dan restrukturisasi organisasi pemerintahan. Namun negara ini tetap memiliki lembaga setingkat departemen (ministry of social welfare) yang mengatur urusan sosial. Anggaran untuk jaminan dan pelayanan sosial juga cukup besar, mencapai 36% dari seluruh total pengeluaran negara, melebihi anggaran untuk pendidikan, kesehatan maupun Hankam). Setiap orang dapat memperoleh jaminan hari tua tanpa membedakan apakah ia pegawai negeri atau swasta. Orang cacat dan penganggur selain menerima​​ social benefit​​ sekitar NZ$400 setiap dua minggu (fortnightly), juga memperoleh pelatihan dalam pusat-pusat rehabilitasi sosial yang profesional.

Secara historis, negara kesejahteraan berakar pada ideologi demokrasi sosial yang mempromosikan kapasitas negara yang kuat, aktif dan protektif namun tidak otoriter untuk menjalankan peran redistribusi sosial kepada penduduknya.10​​ Konsep sosialisme radikal dalam negara kesejahteraan memperlihatkan mutlaknya peran negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Kemudian seiring dengan persentuhannya dengan konsep kapitalis negara kesejahteraan lebih bersikap demokratis-liberal. Artinya, negara memang masih​​ berperan besar dalam penyelenggaraan jaminan sosial, namun terjadi perpaduan antara peran negara dan swasta.11​​ 

Mewujudkan kesejahteraan adalah cita-cita setiap manusia, bangsa, dan negara. Namun, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat setiap manusia, bangsa, dan negara menempuh jalan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan filosofi buat apa negara itu didirikan. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan demikian tidak terlepas dari lingkungan kita berada, kondisi suatu bangsa dan negara dengan seperangkat ketentuan perundangan yang melandasinya. Dengan kata lain, untuk mewujudkan kesejahteraan terkait dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa sistem jaminan sosial merupakan cara (means) sekaligus tujuan mewujudkan kesejahteraan, yang sekarang telah terkenal diseluruh dunia, baik yang menganut sistem ekonomi sosialis (SES), sistem ekonomi kapitalis (SEK), maupun sistem ekonomi campuran (SEC).12

Kebijakan perlindungan sosial akan berdiri tegak jika ditopang oleh sistem negara kesejahteraan. Jika perlindungan sosial diibaratkan alat-alat rumah tangga (furniture), maka negara kesejahteraan adalah rumahnya. Membangun negara kesejahteraan bukanlah mimpi, melainkan keniscayaan sejarah bagi Indonesia. Selain ide ini telah dicanangkan​​ oleh founding fathers​​ dalam konstitusi, kemajuan demokrasi bisa merupakan lahan yang baik bagi tumbuh kembangnya sistem ini.​​ 

Pembukaan UUD 1945 tegas menyatakan bahwa tujuan negara ini dibentuk, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara memiliki tanggungjawab untuk pemenuhan kesejahteraan rakyatnya. Tanggungjawab negara tersebut menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan upaya-upaya konkrit dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara​​ a contrario, kewajiban tersebut melahirkan hak bagi warga​​ negara Indonesia untuk memperoleh jaminan kesejahteraan. Salah satu peran penting negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan,"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".​​ Pemenuhan akan hak atas jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab negara, sesuai dengan pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 yang mengatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.´​​ 

Sebagai negara yang​​ menyiratkan konsep​​ welfare state​​ pada konstitusinya,​​ Keberadaan​​ Undang​​ Undang​​ No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional​​ yang diberlakukan di Indonesia dapat dilihat​​ sebagai​​ langkah awal dari negara ini untuk melaksanakan amanah​​ dari konstitusi bangsa​​ yang merupakan bentuk konkrit peranan negara dalam mensejahterakan rakyat.

 

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Faktor utama yang mendorong perkembangan sistem kesejahteraan adalah keinginan dari negara untuk mendorong solidaritas nasional. Sistem kesejahteraan dibangun sebagai bagian dari proses kemajuan negara. Skema kesejahteraan merupakan suatu bentuk jaminan sosial sebagai upaya manajemen risiko, jaminan sosial merupakan penyelesaian risiko dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jaminan sosial sangat penting bagi pekerja, keluarganya dan masyarakat secara keseluruhan. Jaminan sosial merupakan hak asasi dan menjadi alat penting untuk membentuk kohesi sosial, sehingga membantu terwujudnya perdamaian dan kesatuan sosial.​​ Kondisi ini​​ merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial suatu pemerintahan dan juga menjadi alat penting untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan. Melalui solidaritas dan​​ pembagian beban yang adil, jaminan sosial memberi kontribusi pada martabat manusia, persamaan hak dan keadilan sosial. Ia juga merupakan unsur penting dalam pemberdayaan dan perkembangan demokrasi serta memastikan orang tidak tersisih secara politik.

Walaupun globalisasi dapat meningkatkan standar hidup, namun hal tersebut tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar saja. Penyediaan manfaat jaminan sosial yang mencukupi dibutuhkan bersamaan dengan pemerintah yang demokratis dan tata kelola ekonomi yang sehat. Jika semua ini berlangsung secara bersamaan, angkatan kerja yang lebih stabil dan produktif dapat dihasilkan dan produktivitas perusahaan serta perekonomian juga dapat ditingkatkan. Belakangan ini terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang memicu perkembangan angkatan kerja tepian. Di negara maju, terjadi penurunan jaminan kerja, peningkatan pekerja paruh-waktu, dan bertambahnya pekerjaan pada usaha kecil menengah. Di negara sedang berkembang, tingkat pengangguran tinggi dan pekerja di sektor informal terlibat dalam pekerjaan berpenghasilan rendah yang tidak teregulasi maupun terjamin. Seiring dengan berjalannya waktu, pekerja tersebut harus dibantu agar beralih kepada pekerjaan yang lebih menjamin di sektor formal.13​​ 

Paradigma hubungan antara penyelenggara Negara dengan warganya​​ di Indonesia​​ mengalami perubahan sangat mendasar sejak reformasi ketatanegaraan​​ pada medio tahun 1998.​​ Selama pemerintahan Orde Baru, hubungan tersebut berorientasi kepada​​ Negara​​ (state oriented). Kemudian sejak reformasi hubungan tersebut​​ berubah menjadi atau berorientasi kepada rakyat yang berdaulat​​ (people​​ oriented). Rakyat tidak dipandang sebagai obyek tetapi subyek yang diberi​​ wewenang untuk turut menentukan kebijakan publik yang menyangkut​​ kepentingan mereka. Negara tidak lagi menguasai penyelenggaraan segala​​ urusan pelayanan publik, tetapi mengatur dan mengarahkannya.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.​​ 

Keinginan negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan suatu sistem jaminan sosial nasional telah ada sejak ditetapkannya​​ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960. Keinginan ini kemudian ditindaklanjuti secara sporadis dengan diundangkannya​​ Undang-Undang​​ No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan​​ Undang-Undang​​ No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Bagian Menimbang kedua​​ Undang-Undang​​ tersebut menegaskan bahwa program dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan merupakan​​ langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960.​​ Hal ini berarti bahwa pada saatnya tiba, negara akan menyelenggarakan suatu sistem jaminan sosial nasional yang sistematik dan komperehensif (menyeluruh).​​ 

Pada tahun 1970 Pemerintah mengundangkan​​ Undang-Undang​​ Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Konsideran dari UU ini menegaskan bahwa​​ tujuan perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil ​​ dan makmur, baik material maupun spiritual yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan​​ Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Oleh karenanya kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah atas dasar kekeluargaan.​​ Berdasarkan Pasal 2 ayat (2)​​ Undang-Undang​​ No. 6 Tahun 1974, jaminan​​ sosial diartikan sebagai seluruh sistim perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi Warganegara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Undang-Undang​​ No. 6 Tahun 1974 hanya terbatas pada adanya keinginan untuk menyelenggarakan suatu sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan merata bagi setiap warga negara, akan tetapi tidak mengatur secara rinci tentang sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan merata tersebut. Flama (2004) menyebutkan bahwa alasan klasik tidak terselenggaranya suatu sistem jaminan sosial nasional adalah dikarenakan keterbatasan negara dalam menyediakan dana untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional. Alasan ini kemudian mendorong penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional secara prioritas kepada kelompok masyarakat tertentu saja, yakni pegawai negeri sipil dan militer. Kebijakan jaminan sosial oleh pemerintah diterjemahkan menjadi mekanisme asuransi, seperti Askes, Taspen bagi pegawai negeri sipil, dan Asabri bagi tentara, sedangkan bagi pekerja formal mendapatkan jaminan sosial melalui Astek. Akibat dari sistem asuransi ini, maka setiap pegawai negeri sipil, militer dan pekerja formal dibebani kewajiban untuk membayar premi asuransi melalui pemotongan gaji. Sistem jaminan sosial dengan pendekatan sistem asuransi ini mengakibatkan jaminan sosial hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu (pekerja formal), sedangkan pekerja informal, kelompok-kelompok miskin dan rentan tidak tersentuh dengan sistem asuransi ini.14​​ 

Program jaminan sosial dengan mekanisme asuransi ini menjadi semakin kurang tepat ketika negara kemudian membentuk perusahaan-perusahaan negara yang berorientasi mencari keuntungan sebagai pengelola dana asuransi jaminan sosial tersebut. Alih-alih memberikan jaminan sosial secara menyeluruh dan merata, negara melalui pemerintah justru mengamil keuntungan (dividen) dari operasional perusahaan-perusahaan negara tersebut. ​​ 

Pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.15

Dalam rangka​​ implementasi jaminan sosial secara efektif, pada tahun 2004 diundangkan​​ Undang-Undang​​ No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam​​ Undang-Undang​​ ini Jaminan Sosial diartikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.16​​ Sedangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.

Berdasarkan​​ amanat​​ Konstitusi​​ dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)​​ UUD​​ 1945 mengenai hak​​ rakyat Indonesia​​ terhadap jaminan sosial, maka saat ini bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang​​ tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional​​ (SJSN). Selanjutnya penjelasan Undang-Undang SJSN​​ menyebutkan bahwa​​ pada dasarnya​​ SJSN​​ merupakan program Negara yang​​ bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat​​ Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan​​ dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang​​ dapat mengakibatkan hilang atau​​ berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan​​ pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Dalam Undang-Undang SJSN yang disebut dengan​​ Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin​​ seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.17​​ Sementara itu​​ Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program​​ jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.18​​ SJSN​​ bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya​​ kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.19

Mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan​​ Undang-Undang​​ No. 40 Tahun 2004 adalah mekanisme asuransi sosial yang dimaknai sebagai suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.20​​ Perbedaannya dengan sistem yang ada sebelumnya adalah adanya bantuan iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.21

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan​​ Undang-Undang​​ No. 40 Tahun 2004 diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan​​ pengelolaan yang efisien dan efektif. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dan diselenggarakan berdasarkan prinsip :​​ 

  • Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong- royong dari peserta yang mampu kepada peserta yamg kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

  • Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

  • Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip- prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

  • Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.​​ 

  • Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan​​ ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

  • Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

  • Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Regulasi SJSN menetapkan 5​​ jenis program jaminan sosial22​​ di Indonesia, yang​​ meliputi:

  • Jaminan Kesehatan, adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional​​ dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya​​ memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan​​ dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

  • Jaminan Kecelakaan Kerja,​​ adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional​​ dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan​​ kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan​​ kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

  • Jaminan Hari Tua, adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional​​ dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai​​ apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau​​ meninggal dunia.

  • Jaminan Pensiun, adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional​​ dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang​​ layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang​​ penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat​​ tetap total.

  • Jaminan Kematian, adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional​​ dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan​​ kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.​​ 

Program​​ program​​ jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara​​ Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang​​ SJSN​​ adalah​​ transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan​​ dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika​​ perkembagan jaminan sosial.23​​ Disamping itu ketentuan Pasal 5 Undang-Undang SJSN mengatur bahwa​​ Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial​​ (BPJS)​​ harus dibentuk dengan Undang-Undang. BPJS terebut​​ adalah:

  • Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja​​ (JAMSOSTEK);

  • Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri​​ (TASPEN);

  • Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata​​ Republik Indonesia (ASABRI); dan​​ 

  • Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);

Dengan pertimbangan​​ bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang​​ BPJS​​ harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang​​ yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat​​ terselenggaranya​​ sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia,24​​ maka pada tanggal 25 Nopember 2011 pemerintah menerbitkan Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.​​ Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.​​ BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan​​ menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan​​ kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial​​ akan diperluas secara bertahap.

Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebagai dasar hukum penyelenggaraannya kemudian diundangkan​​ Undang-Undang​​ No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. ​​ 

Ketentuan Pasal 7 dari UU No. 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa status BPJS adalah badan hukum publik dan bertanggungjawab kepada presiden. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS sebagai penyelenggara asuransi sosial diselenggarakan oleh pemerintah melalui suatu badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dengan demikian tidak terbuka kemungkinan jaminan sosial atau asuransi sosial diselenggarakan oleh badan hukum privat (badan hukum swasta).​​ 

Dalam perjalanannya pemberlakuan​​ Undang-Undang​​ SJSN​​ bukan tidak mendapat tentangan, pada​​ kenyataannya Undang​​ Undang ini sudah dua​​ kali digugat​​ ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil. Penentangan​​ yang paling menarik adalah ketika masyarakat​​ yang diwakili oleh Dewan Kesehatan Rakyat,​​ Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota,​​ Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia​​ menggugat keharusan pembayaran premi.​​ Menurut para pemohon ini SJSN yang​​ mewajibkan pembayaran iuran bertentangan​​ dengan UUD 1945. Menurut para penggugat,​​ BPJS seperti yang diamanatkan dalam Undang​​ Undang​​ No.​​ 40​​ Tahun​​ 2004, hanya akan mengeksploitasi rakyat​​ dan menguntungkan pemerintah karena​​ semua rakyat Indonesia harus membayar​​ premi jaminan sosial kepada lembaga​​ tersebut. Di samping itu, pembayaran premi​​ wajib bagi semua warga negara, terlepas dari​​ status sosial ekonomi mereka, untuk semua​​ program jaminan sosial yang diadakan​​ oleh pemerintah telah mengaburkan antara​​ jaminan sosial dan asuransi sosial.

Secara khusus alasan para penggugat​​ karena ketentuan pelaksanaan jaminan sosial​​ yang mewajibkan para pesertanya untuk membayar iuran pada Pasal 17 Ayat (1) Undang​​ Undang​​ No.40 Tahun 2004 adalah bukti bahwa negara​​ mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi​​ hak jaminan sosial bagi warganya. Hal ini​​ bertentangan dengan UUD 45 Pasal 34 Ayat​​ (1) dan Pasal 28I Ayat (4). Kemudian pada​​ Pasal 17 Ayat (2) UU No.40 Tahun 2004 mengenai​​ pemberian kewenangan kepada pihak​​ pemberi kerja untuk memungut iuran dari​​ para pekerjanya yang kemudian disetorkan​​ pada badan penyelenggara jaminan sosial​​ setelah ditambahi iuran dari pihak pemberi​​ kerja dianggap sebagai pengalihan tanggung​​ jawab negara kepada sektor swasta dan​​ masyarakat. Padahal menurut Pasal 34 ayat​​ (2)​​ dan​​ (3) negara bertanggung jawab terhadap​​ jaminan kesejahteraan bagi rakyat.​​ Gugatan masyarakat ini menarik​​ ditelusuri, karena sepanjang sejarah, Indonesia​​ belum pernah mengimplementasikan varian​​ dari konsep​​ Welfare State​​ dalam praktik​​ jaminan sosial yang sesuai dengan UUD 45​​ dan Pancasila. Jika memang​​ Undang-Undang​​ No. 40/2004​​ hanya untuk memanipulasi tanggung jawab​​ negara dalam menyejahterakan rakyat​​ maka Mahkamah Konstitusi harus​​ membatalkan undang-undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya​​ menolak seluruh gugatan para penggugat.​​ Dalam putusan tersebut MK menganggap​​ dalil-dalil yang diajukan penggugat bahwa​​ sistem asuransi sosial yang terkandung dalam​​ Undang-Undang​​ No.40/2004 inkonstitusional karena​​ bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945​​ tidak beralasan. Pendapat ini menguatkan​​ putusan MK pada tahun 2005 (Putusan No.007/​​ PUU-III/2005) tentang konstitusionalitas​​ sistem​​ asuransi sosial yang terdapat di​​ Undang-Undang tentang Sistem Jaminan​​ Sosial Nasional​​ , salah satu pertimbangan hakim menyebutkan bahwa ​​ ” …UU SJSN telah cukup​​ memenuhi maksud Pasal 34 Ayat (2) UUD​​ 1945, dalam arti bahwa sistem jaminan​​ sosial yang dipilih Undang​​ Undang​​ SJSN telah cukup​​ menjabarkan maksud konstitusi yang​​ menghendaki agar sistem jaminan sosial yang​​ dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan​​ bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan​​ masyarakat yang lemah dan tidak mampu​​ sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Dengan jelas putusan MK merestui​​ sistem jaminan sosial nasional di Indonesia​​ mengadopsi konsep asuransi sosial. Hal​​ ini berarti Indonesia cenderung pada​​ model​​ institutionalist welfare state​​ versi​​ rezim konservatif karena sistem ini tidak​​ sepenuhnya diserahkan kepada pihak​​ swasta. Pemerintah tetap bertanggung jawab​​ terhadap jaminan sosial seluruh warga​​ negara yang akan dikelola oleh sebuah​​ badan hukum yang dibentuk pemerintah​​ berdasarkan undang-undang. Selain itu​​ prinsip subsidi yang menjadi ciri dari​​ rezim konservatif juga diterapkan di mana​​ pemerintah bertanggung jawab terhadap​​ warga negara yang tidak mampu untuk​​ membayar iuran wajib. MK membenarkan​​ SJSN berdasarkan tafsiran pemerintah​​ dalam ideologi Negara Kesejahteraan dengan​​ kebijakan institusionalis model konservatif​​ bukan institusionalis model demokrasi sosial​​ seperti yang diinginkan oleh para penggugat.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan​​ bahwa konstitusi negara Indonesia​​ telah memberikan kriteria konstitusionalnya​​ pada Pasal 34 Ayat (2) ”komprehensif dan​​ pemberdayaan masyarakat tidak mampu”​​ telah dapat dipenuhi dalam SJSN yang​​ terdapat dalam​​ Undang-Undang​​ No.40/2004. Sistem​​ jaminan sosial nasional yang mewajibkan​​ orang berkemampuan untuk membayar​​ premi dan pemerintah membayar premi​​ bagi orang tidak mampu merupakan​​ pengejewantahan dari Pasal 34 Ayat (2) di atas​​ serta penerapan dari prinsip asuransi sosial​​ juga kegotong-royongan.

Dalam pasal 5 ayat (2)​​ Undang-Undang​​ No 24 tahun 2011 tentang BPJS disebutkan ​​ terdapat dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. ​​ BPJS Kesehatan menyelenggarakan pogram jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program ​​ jaminan kecelakaan kerja, ​​ jaminan hari tua, ​​ jaminan pensiun dan ​​ jaminan kematian. Dalam pasal 58​​ Undang-Undang​​ no 24 tahun 2011 di ketentuan penutup disebutkan bahwa PT Askes (Persero) dipersiapkan dan ditugasi menyelengarakan BPJS Kesehatan. Pasal 61 s/d 66 menyebutkan PT Jamsostek (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) sebagai penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan.

Pengukuhan empat BPJS tersebut diatas bukan hal mutlak dan bersifat monopoli. Dalam Pasal 5 ayat (1)​​ Undang-Undang​​ SJSN “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang”​​ jo.​​ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU/III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, membuka peluang untuk dibentuk badan penyelenggara lain diluar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang​​ SJSN. Pembentukan BPJS lain ini pun harus dengan Undang-Undang.

 

Peran Hukum Dalam Pembangunan BPJS

Apabila diamati konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang ​​ Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka dapat dipastikan tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dengan menerapkan sistem jaminan sosial nasional yang seterusnya menjadi program negara yang​​ bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.​​ 

Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang ​​ Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat diidentikkan dengan​​ teori utilitas (utilitarianisme)​​ yang dipelopori oleh Jeremy Bantham .Bentham dalam​​ ”An Introduction to the Principles of Moral and Legislation”​​ menjelaskan bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauhmana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Kerangka etika utilitarianisme Bentham dirumuskan dalam tiga kriteria objektif yang dijadikan sebagai dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan, yakni : Kriteria pertama, manfaat, yaitu kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.​​ 

 Kriteria kedua, manfaat terbesar, yaitu kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau alternatif lainnya. Kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

 Kriteria ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena​​ kebijaksanaan atau tindakan yang saya ambil. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika​​ utilitarianisme​​ mengemukakan kriteria berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari kerugian, maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik apabila membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit mungkin orang.25​​ 

 Teori utilitarianisme menjadi dasar pengambilan keputusan etis dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhir dari tindakan atau kebijaksanaan tersebut (the great happiness​​ for the greatest​​ numbers).​​ Hal yang benar didefenisikan sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik dan meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyak orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin baik secara etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan. Utilitarianisme sering disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan.26

 Utilitarianisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan, baik buruknya tergantung pada konsekuensi yang dibawakan oleh perbuatan tersebut. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya.27​​ Utilitarianisme, menurut Manuel G. Velazquez mengajarkan bahwa :​​ ”an action is right from an ethical point of view if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any​​ other act the agent could have performed in its place”28​​ (suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis, jika dan hanya jika jumlah total manfaat yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari manfaat total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dilakukan).

 Berdasarkan aspek utilitas (kemanfaatan) akan dianalisis​​ misalnya​​ keberadaan​​ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)​​ sebagai​​ Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial​​ di tengah masyarakat. Dari sudut kemanfaatan yang telah diciptakan oleh​​ BPJS sampai saat saat ini​​ ​​ masih perlu dianalisis​​ dari sudut​​ perangkat hukum, khususnya dari teori​​ Peranan Hukum dalam Pembangunan. Teori ini​​ penting​​ dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undang bidang jaminan sosial nasional​​ tersebut, agar​​ eksis dalam memberikan kepastian, keadilan dan prediktabilitas terkait keberadaan​​ BPJS​​ mengingat keberadaan hukum tersebut akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi​​ BJS​​ dalam memainkan peran strategisnya dalam pembangunan di Indonesia. Dengan asumsi bahwa jika peraturan hukum yang ada kurang memberikan kepastian dan prediktabilitas terkait keberadaan​​ BJS, maka hal tersebut akan mempengaruhi peran ​​ BPJS.

Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.29​​ 

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan​​ secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan.30

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat.​​ Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, dan mengandung daya prediktibilitas.31

Douglass C. North, dalam essei yang berjudul “Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction,” mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “transaction cost” atau biaya-biaya transaksi.​​ Transaction cost​​ dalam kontek ini, adalah biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi.​​ Transaction cost​​ yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen.32​​ Peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat.​​ 

Nyhart mengemukakan adanya 6 (enam) konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Adapun keenam konsep tersebut adalah sebagai berikut, pertama, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. Kedua, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk : arbitrasi, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. Ketiga, kodifikasi daripada tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. Keempat, factor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat.​​ Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Kelima, akomodasi. perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini​​ dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. Faktor terakhir, keenam, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara.33

Hal senada diungkapkan oleh Burgs. Setidak-tidaknya menurut studi yang dilakukan Burg’s ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem ekonomi berfungsi.​​ Pertama,​​ “stabilitas” (“stability”), dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.​​ Kedua,​​ “meramalkan” (“predictability”), berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Namun, diantara kedua unsur itu penting pula diperhatikan aspek “keadilan” (“fairness”) seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.34

 

 

 

 

PENUTUP

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang ​​ Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimaksudkan memperkuat implementasi dan menjamin keberlansungan SJSN.​​ Oleh karena rencana revisi itu​​ harus memenuhi elemen-elemen atau unsur-unsur hukum yang membuat SJSN lebih kondusif. Tentunya juga, akan​​ membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang ​​ Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial​​ lebih berperan dan jalannya lebih baik sesuai dengan filosofi SJSN tersebut. Apabila elemen-elemen hukum itu dicapai, maka ada jaminan untuk mempermudah akses masyarakat atau pekerja dalam jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku-buku​​ :

 

Bartens​​ K.,​​ Pengantar Etika Bisnis,​​ (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2000).

 

Ernawan Erni R.,​​ Business Ethics : Etika Bisnis,​​ (Bandung : Alfabeta, 2007).

 

Fukuyama Fancis,​​ Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21,​​ (Jakarta :​​ Gramedia Pustaka Utama, 2004).

 

ILO,​​ Jaminan Sosial : Konsensus Baru, (Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional, 2008).

 

Keraf​​ Sonny A.,​​ Etika Bisnis,​​ (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998).​​ 

 

Rahardjo Satjipto,​​ Hukum dan Masyarakat,​​ (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980).

 

______________, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1983).

​​ ​​ 

______________,​​ Membedah Hukum Progresif, (Jakarta :​​ Penerbit Buku Kompas, 2006),​​ Selanjutnya disebutkan bahwa masyarakat rupa-rapanya tidak tahan dengan bekerjanya hukum (liberal) yang hanya memperhatikan kemerdekaan dan kebebasan individu.​​ 

 

______________,​​ Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009).

 

Velazquez Manuel G.,​​ Business Ethics : Concept and Cares,​​ Fifth Edition, (New Jersey :​​ Pearson Education, Inc., 2002).

 

 

Peraturan Perundang-undangan :

 

Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).

 

Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,​​ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

 

 

Artikel Ilmiah​​ :

 

Eko​​ Sutoro,​​ Menuju Kesejahteraan Rakyat ​​ melalui Rute Desentralisasi, Makalah disampaikan pada seminar “Mengkaji ulang Relefansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Insitute for Reasearch and Empowerment​​ (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

Flamma,​​ Tragedi Jaminan Sosial dalam Tiga Orde,​​ (Yogyakarya : Flamma Edisi 21, Vol. 10, IRE, 2004). Lihat juga Eddy Kiswanto,​​ Negara Kesejahteraan (Welfare State) : Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia,​​ (Yogyakarya : Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 9 No.2, 2005).

 

Husodo​​ Siswono Yudo,​​ Membangun Negara Kesejahteraan, Makalah disampaikan pada seminar “Mengkaji ulang Relefansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Insitute for Reasearch and Empowerment​​ (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

 

Kiswanto Eddyo,​​ Negara Kesejahteraan : Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada,​​ Volume 9 No. 2, Nopember 2005.

 

Setiawan, “Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisnis,” Makalah dalam Seminar Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia, tanggal 8 Desember 1993, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Indonesia. Lihat juga Charles Himawan, “Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi”, Kompas, 21 April 1998.​​ 

 

Suhardin Yohanes,​​ Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2007, Volume 25 No. 3.

 

Suharto Edhie,​​ Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial,​​ http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm

 

Sulistiyono Adi, ”Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”, pidato pengukuhan Guru Besar pada Bidang Hukum Ekonomi pada Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 17 Maret 2007).

 

Sulastomo,​​ Sistem Jaminan Sosial Nasional : Mewujudkan Amanat Konstitusi, (Jakarta :​​ Kompas Media Nusantara, 2011).

 

Tabloid Wacana HAM,​​ Edisi I​​ /​​ Tahun XI​​ /​​ 2013.

 

Theberge Leonard​​ ​​ J.,​​ “Law and Economic Development,”​​ Journal of International and Policy,​​ (Vol. 9, 1980).

 

​​ Disampaikan pada​​ Workshop “Empat ​​ Belas Tahun Undang-Undang SJSN , Dinamika Implementasi Program Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan Urgensi Penguatan Melalui Revisi,​​ dilaksanakan Dewan Jaminan Nasional,​​ tanggal 31 Juli 2018, Jakarta.​​ 

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Fancis Fukuyama,​​ Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21,​​ (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 10

2

​​ Yohanes Suhardin,​​ Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2007, Volume 25 No. 3, hlm. 273

3

​​ Satjipto Rahardjo,​​ Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 9. Selanjutnya disebutkan bahwa masyarakat rupa-rapanya tidak tahan dengan bekerjanya hukum (liberal) yang hanya memperhatikan kemerdekaan dan kebebasan individu.​​ 

4

​​ Satjipto Rahardjo,​​ Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 106

5

​​ Satjipto Rahardjo, ​​ Membedah Hukum Progresif​​ ,​​ Op.Cit, hlm. 11

6

​​ Tabloid Wacana HAM,​​ Edisi I​​ /​​ Tahun XI​​ /​​ 2013, hlm. 5

7

​​ ​​ I b i d

8

​​ Siswono Yudo Husodo,​​ Membangun Negara Kesejahteraan, Makalah disampaikan pada seminar “Mengkaji ulang Relefansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Insitute for Reasearch and Empowerment​​ (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

9

​​ Edhie Suharto,​​ Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial,​​ http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm

10

​​ Sutoro Eko,​​ Menuju Kesejahteraan Rakyat ​​ melalui Rute Desentralisasi, Makalah disampaikan pada seminar “Mengkaji ulang Relefansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Insitute for Reasearch and Empowerment​​ (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

11

​​ Eddy Kiswanto, Negara Kesejahteraan : Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Volume 9 No. 2, Nopember 2005, hlm. 98-99​​ 

12

​​ ​​ Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional : Mewujudkan Amanat Konstitusi, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 14​​ 

13

​​ ILO, Jaminan Sosial : Konsensus Baru, (Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional, 2008), hlm. 13

14

​​ Flamma,​​ Tragedi Jaminan Sosial dalam Tiga Orde,​​ (Yogyakarya : Flamma Edisi 21, Vol. 10, IRE, 2004). Lihat juga Eddy Kiswanto,​​ Negara Kesejahteraan (Welfare State) : Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia,​​ (Yogyakarya : Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 9 No.2, 2005), hal. 92​​ 

15

​​ Lihat Penjelasan Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).

16

​​ Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.​​ 

17

​​ Lihat Pasal 1 angka (1) ​​ Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).

18

​​ Lihat Pasal 1 angka (2) ​​ Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).​​ 

19

​​ Lihat Pasal 3 ​​ Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).

20

​​ Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

21

 ​​​​ Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

22

​​ Lihat Pasal 18 ​​ Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).

23

​​ Lihat Penjelasan ​​ Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).​​ 

24

​​ Lihat Konsideran menimbang poin (c) Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,​​ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

25

​​ Sonny A. Keraf,​​ Etika Bisnis,​​ (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998), hal. 94.​​ 

26

​​ Erni R. Ernawan,​​ Business Ethics : Etika Bisnis,​​ (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 93​​ 

27

​​ K. Bartens,​​ Pengantar Etika Bisnis,​​ (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2000), hal. 67​​ 

28

​​ Manuel G. Velazquez,​​ Business Ethics : Concept and Cares,​​ Fifth Edition, (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2002), hal. 76​​ 

29

 ​​​​ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1983)​​ ​​ 

30

​​ Adi Sulistiyono, ”Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”, pidato pengukuhan Guru Besar pada Bidang Hukum Ekonomi pada Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 17 Maret 2007), hal. 5  ​​​​ 

31

​​ Setiawan, “Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisnis,” Makalah dalam Seminar Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia, tanggal 8 Desember 1993, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Indonesia. Lihat juga Charles Himawan, “Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi”, Kompas, 21 April 1998.​​ 

32

​​ Adi Sulistiyono,​​ op.cit.,​​ hal. 7​​ 

33

​​ Dalam Satjipto Rahardjo,​​ Hukum dan Masyarakat,​​ (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980).

34

​​ Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,”​​ Journal of International and Policy,​​ (Vol. 9, 1980), hal. 232.

Leave a Comment