Go to the top

Hits: 0

11

 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE​​ DALAM PERSPEKTIF HUKUM​​ *

 

Oleh

Bismar Nasution**

Website: bismarnasution.com

 

Dalam tataran filosofis, perkembangan penerapan isu moral dan etis dalam pengelolaan perusahaan, seperti​​ good corporate governance​​ sejalan dengan tuntutan etika bisnis. Karena etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan kepada mereka yang bekerja di organisasi tersebut.1

Dapatlah diartikan, bahwa kewajiban dasar pengelolaan perusahaan bukanlah hanya untuk memaksimalkan keberhasilan meraih keuntungan, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidupnya dengan menyeimbangkan tuntutan yang saling​​ bersaing dari berbagai kepentingan​​ stakeholders.2​​ Oleh karena itu, perlulah pedoman etis atau​​ code of conduct​​ bagi perusahaan yang mengarah kepada​​ good corporate governace.​​ 

“Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara BUMN” (selanjutnya disebut dengan “UU BUMN”) telah mengadopsi beberapa prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ dalam pengelolaan BUMN. Karena ketentuan tersebut menentukan aturan yang mewajibkan direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan, bahwa prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ terdiri dari transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. KEP-117/M-MBU/2002​​ good corporate governance​​ didefinisikan sebagai suatu proses dari struktur yang digunakan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan​​ stakeholder​​ lainnya, berlandaskan peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika.

Pada dasarnya yang paling hakiki dari​​ Good Corporate Governance​​ adalah suatu sistem atau perangkat yang mengatur hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi.3​​ Berbeda dengan​​ Corporate Governance​​ yang hanya menekankan pada tata kelola perusahaan yang pelaksanaannya merupakan kata kunci untuk menciptakan perusahaan yang sehat. Akan tetapi, penerapannya membutuhkan upaya yang tidak mudah.​​ 

Namun, secara luas Cadbury mendefinisikan​​ corporate governance​​ sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelansungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada​​ stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer dan sebagainya.​​ 

Dalam konteks​​ good corporate governance​​ dapat dipahami dari pengamatan​​ the Organization for Economic Cooperation and Development​​ (OECD) yang menentukan, bahwa​​ good corporate governance​​ dapat memberikan ransangan bagi​​ board​​ dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Hal sejalan dengan definisi​​ corporate governance​​ yang dikemukakan OECD, yakni “​​ corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate Governance also provides the structure ​​ through which the objectives of the company are ​​ set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined”.4​​ 

Sementara itu, OECD memaknai​​ good corporate governance​​ sebagai berikut; “The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation such as the board, managers, shareholers and others stakeholders and spell out rules and procedures for making decisions on corporate affais”.5​​ Setidaknya, terdapat empat prinsip​​ good corporate governance,​​ yaitu prinsip​​ fairness,​​ prinsip​​ transparency,​​ prinsip​​ accountability,​​ dan prinsip​​ responsibility.​​ 

Pertama,​​ prinsip​​ fairness​​ yang bermakna sebagai prinsip dasar dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan, dimana pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ secara kewajaran ​​ dan kesetaraan (fairness).​​ Oleh karena itu, harus ada pemastian adanya perlindungan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ dan pemastian diberlakukannya kontrak yang adil antara pemegang saham, pengelola, dan​​ stakeholders.6

Kedua,​​ prinsip​​ transparency​​ yang kata kerjanya adalah “keterbukaan” (“disclosure”). Melalui prinsip ini perusahaan harus dapat memastikan, bahwa pengungkapan informasi yang mengandung fakta material secara penuh dan disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada pemegang saham saham dan​​ stakeholders.7​​ Perlu dipahami, bahwa prinsip ​​ keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud) dan korupsi serta​​ money laundering.​​ Sangat baik untuk dipahami yang diungkapkan Barry A.K Rider; “sun light is the best disinfectant and electric light the policeman”. ​​ Dengan perkataan lain, Rider mengatakan, bahwa “more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse’.8

Oleh karena itu, prinsip keterbukaan menjadi isu utama yang harus dikaji. Prinsip keterbukaan sekarang ini bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah merupakan sejarah panjang dalam kegiatan perusahaan. Franklin D. Rosoevelt, Presiden Amerika Serikat pada masa Amerika mengalami​​ great depression​​ tahun 1929 menyampaikan proposal kepada Mahkamah Agung dan Kongres mengenai suatu filosofi yang mendasar berkenaan dengan perubahan doktrin​​ caveat emptor​​ kepada doktrin​​ caveat vendor​​ atau filosofi keterbukaan. Tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan curang atau​​ anti-fraud.9

Pengamatan John C. Coffee Jr menunjukkan perlunya sistem keterbukaan wajib (mandatory disclosure system). Dengan menggunakan teori yang lebih sederhana, Ia dapat menjelaskan bagaimana sistem keterbukaan difokuskan. Coffee Jr mengatakan, bahwa ada dasar substansial untuk dipercaya bahwa ketidakefisienan yang lebih besar akan terjadi, apabila sistem keterbukaan wajib tidak diterapkan, maka biaya sosial yang berlebih akan dikeluarkan pemegang saham untuk mengejar laba perusahaan.10​​ 

Tepatlah, pengamatan Coffee Jr tentang perlunya memperkuat dan mempertahankan sistem keterbukaan wajib tersebut, agar dapat dijadikan sebagai dasar penerapan keterbukaan bagi BUMN Perkebunan. Gunanya adalah untuk mengatur pemberian informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham dan​​ stakeholders.11​​ Dengan perkataan lain, tujuan yang ingin dicapai ketentuan penerapan keterbukaan itu adalah untuk menghasilkan dokumen yang menceritakan kepada pemegang saham dan​​ stakeholders​​ mengenai berbagai hal yang seharusnya mereka ketahui.

Tambahan lagi, pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan tersebut dapat mengantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ tidak memperoleh informasi atau fakta material. Di samping itu, informasi yang mengandung fakta material tersebut juga sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan​​ money laundering.

Ketiga,​​ prinsip​​ accountability​​ merupakan pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan serta usaha-usaha yang dapat membantu​​ memastikan kepentingan antara pengelolaan dan kepentingan pemegang saham serta​​ stakeholders​​ untuk diawasi direksi dan dewan komisaris. Juga memastikan perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Hal ini penting untuk mengukur pencapaian kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Di samping itu, optimalisasi kinerja manjemen dan karyawan mendapat dukungan penuh dari penerapan prinsip​​ akuntability,​​ yang dibutuhkan untuk menciptakan manjemen yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, jalannya manajemen perusahaan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan atau manajemen harus mempunyai mekanisme​​ check and balances​​ yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau organ-organ tambahanan lainnya dalam suatu perusahaan. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan implikasinya bisa saja ​​ mengakibatkan buruknya kinerja perusahaan.12​​ 

Oleh karena itu, lembaga pengawas tersebut harus mampu mendeteksi secara dini terjadi salah kelola. Pengawasan internal haruslah pula merupakan​​ first line of defense​​ dari jalannya manajemen perusahaan. Di sini, misalnya Dewan Komisaris menjadi pemain utama dalam menjamin perusahaan dikelola dengan sehat.

Keempat,​​ prinsip​​ responsibility​​ memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ serta​​ corporate social responsility. Hukum harus menjadi panglima dalam pengelolaan perusahaan, pengelolaan perusahaan harus berdasarkan​​ rule of law, pengelolaan perusahaan harus mempunyai​​ rule of game​​ yang kuat. Termasuk juga, aksi korporasi atau​​ business judgment​​ perusahaan harus berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat. Dalam rangka pengawasan pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan cara memperluas penerapan prinsip transaransi atau keterbukaan (sunshine regulation).​​ 

Dengan demikian untuk menerapkan prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ tersebut prasyarat utamanya adalah hukum harus diterapkan dengan tegas. Sanksi optimal harus dikenakan kepada siapa saja yang mencoba bermain-main dengan​​ rule of law.​​ 

 

Penerapan​​ Good Corporate Governance

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

 

Pada dasarnya GCG adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan dikelola dengan baik. Sistem ini mengatur hubungan-hubungan antara organ (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi), hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) baik​​ stakeholder​​ internal maupun stakeholder eksternal. Secara fundamental GCG bertujuan untuk memberikan kemajuan tehadap kinerja suatu perusahaan.

GCG dibangun dengan mengacu pada sejumlah prinsip, yakni : (1). Transparansi, (2). Akuntabilitas, (3). Responsibilitas, (4). Fairness/ kewajaran dan (5). Independensi (kemandirian). Prinsip-prinsip ini diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbagai peraturan terkait lainnya, Anggaran Dasar dan selanjutnya diderivasi oleh perusahaan dalam berbagai produk internal, misalnya code of conduct, code of GCG, dan berbagai manual operating procedure yang dipedomani dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengurusan, dan pengawasan.​​ 

Bagi Direksi, GCG adalah pedoman yang harus diperhatikan dan diikuti dalam melakukan tindakan pengurusan. GCG menjadi parameter untuk menguji tindakan direksi. Kelalaian direksi memenuhi GCG dapat berakibat direksi bertanggungjawab secara pribadi atau renteng atas kerugian yang muncul dari tindakan tersebut. Namun, apabila seluruh prinsip-prinsip dan norma GCG telah dipenuhi oleh Direksi, maka direksi harus dilindungi dari konsekwensi tindakannya. Tindakan direksi yang demikian adalah tindakan korporasi dan akibat​​ apapun yang muncul dari tindakan direksi yang telah memenuhi GCG adalah tanggungjawab korporasi dan karenanya tidak bisa dimintakan pertangungjawabannya kepada direksi. Hal ini juga berlaku terhadap Dewan Komisaris. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG secara konkrit, memiliki tujuan antara lain untuk memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dan melindungi direksi dan kmisars dari tuntutan hukum.

Dengan demikian, GCG adalah parameter uji untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian perusahaan. Jika Direksi atau Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan GCG, maka mereka tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari tindakan yang mereka lakukan. Kerugian tersebut adalah kerugian bisnis dari korporasi dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh korporasi.​​ 

Penerapan prinsip GCG mutlak harus dilaksanakan, karena telah diperintahkan oleh ketentuan Pasal 4 UUPT yang menyatakan, bahwa: “terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan:​​ 

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.​​ 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.​​ 

Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.”

 

Khusus terhadap BUMN, kewajiban menerapkan prinsip GCG telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (3) UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). ​​ Pasal 5 ayat (3) ditujukan kepada Direksi dengan menyatakan : “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi​​ harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) ditujukan kepada Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dengan menyebutkan : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Meskipun redaksi norma dalam pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) tersebut tidak dengan tegas menyebutkan wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG, akan tetapi prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam kedua pasal tersebut pada dasarnya adalah prinsip-prinsip GCG itu sendiri. Norma hukum yang lebih tegas menetapkan kewajiban menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN ditemukan​​ dalam​​ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara​​ sebagaimana telah diubah dengan​​ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09​​ /MBU/2012​​ Tentang​​ Perubahan Atas​​ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam perseroan terbatas, khususnya BUMN, harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh terhadap semua aspek pengelolaan perusahaan dan ruang lingkup penerapannya tidak saja terkait dengan aspek legal tetapi juga aspek etika dan moralitas. Oleh karena itu, dokumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG tidak memadai jika hanya meliputi dokumen legal yang mendasar seperti anggaran dasar perusahaan, tetapi juga meliputi bylaws yang ditetapkan oleh internal perusahaan.​​ 

Dalam praktik penerapan GCG, terdapat sejumlah dokumen yang harus diadakan oleh perusahaan untuk memastikan terimplementasikannya prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek tata kelola perusahaan, antara lain :​​ (1).​​ Anggaran Dasar Perusahaan, (2).​​ Board Manual Direksi dan Komisaris, (3).​​ Pedoman​​ Manajemen Risiko, (4).​​ Manual Sistem Pengendalian Intern, (5).​​ Manual Sistem Pengawasan Intern, (6).​​ Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan​​ pada Perseroan​​ (whistleblower system),​​ (7).​​ Tata Kelola Teknologi Informasi, (8).​​ Pedoman Perilaku Etik (Code of Conduct),​​ (9).​​ Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, (10).​​ Indikator Kinerja Kunci (key performance indicators), dan (11).​​ Pakta Integritas​​ 

 

PENUTUP

Salah satu tujuan GCG dibuat dan wajib dipatuhi oleh semua organ dan pekerja perseroan adalah untuk menghindari atau mencegah terjadi penyimpangan/ kesewenang-wenangan terhadap perseroan. Jika seorang direksi telah memenuhi seluruh persyaratan, batasan dan ketentuan yang tercantum dalam GCG, maka dapat dikatakan direksi tersebut telah beritikad baik.​​ 

Apabila ternyata terjadi juga kerugian dari tindakan direksi yang sudah memenuhi seluruh aspek pada GCG, maka direksi diberikan hak untuk membela diri dengan menggunakan doktrin​​ business judgement rule. Tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut adalah aksi korporasi yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Perusahaanlah yang bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut. Direksi tidak bisa dimintapertanggungjawaban atas kerugian yang demikian itu. Hal ini merupakan konsekwensi dari status badan hukum yang dimiliki perseroan dan konsekwensi dari perlindungan terhadap direksi yang beritikad baik.​​ 

Dengan demikian Direksi yang telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan memenuhi seluruh prinsip-prinsip GCG tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian bisnis yang terjadi.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Allen Linda,​​ Capital Markets and Institutions: A Global View,​​ (New York).

 

Coffee John C., Jr, “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System”,​​ Virginia Law Review, (Vol. 79, 1984).

 

Freeman R. Edward, “A Stakeholders Theory of the Modern Corporation”, dalam Milton Snoeyenbos, Almeder Robert dan Humber James,​​ Business Ethics,​​ (New: York: Prometheus Books, 2001).

 

Gregory Holly J. dan Simms Marshal E., ​​ “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000.

 

Jenning Richard W.​​ dan Marsh Harold, Jr,​​ Securities Regulation Cases and Materials,​​ (New York: The Foundation Press Inc, 1987).

 

Law​​ Colin dan​​ Wong​​ Patricia, “Corporate Governance: A Comparative Analysis Between The UK and China”, 16 (9), International Company​​ and Commercial Law Review, 2005.

 

Rider​​ Barry A.K, “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate, “Dickinson Journal of International Law,​​ (Spring, 1995), John Wiley & Sons, Inc, 1977).

 

Scott Charity, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exhange Act”,​​ Securities Regulation Law Journal,​​ (Vol. 17, 1989).

 

Surya Indra dan Yustiavandana Ivan,​​ Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,​​ (Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).

 

Velazquez Manuel G.,​​ Business Ethics: Concept and Cases, Ed, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2002).

 

Yosephus L. Sinuor,​​ Etika Bisnis,​​ (Jakarta: Yayasan​​ Pustaka Obor Indonesia, 2010).

​​ 

 

*

​​ Disampaikan pada Seminar Sehari “Good Corporate Governance​​ (GCG) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan,” diselenggarakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, Batam, tanggal 29 Agustus 2019.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

 ​​​​ Manuel G. Velazquez,​​ Business Ethics: Concept and Cases, Ed, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2002), hal 76.

2

​​ Lihat. R. Edward Freeman, “A Stakeholders Theory of the Modern Corporation”, dalam Milton Snoeyenbos, Robert Almeder, dan James Humber,​​ Business Ethics,​​ (New: York: Prometheus Books, 2001), hal. 62.

3

​​ Ibid.​​ 

4

​​ Colin Law dan Patricia Wong, “Corporate Governance: A Comparative Analysis Between The UK and China”, 16 (9), International Company and Commercial Law Review, 2005, hal. 350.

5

​​ L. Sinuor Yosephus,​​ Etika Bisnis,​​ (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal. 270

6

​​ Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000, hal.12

7

​​ Bandingkan. Linda Allen,​​ Capital Markets and Institutions: A Global View,​​ (New York)​​ 

8

​​ Barry A.K Rider, “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate, “Dickinson Journal of International Law,​​ (Spring, 1995), hal. 120.John Wiley & Sons, Inc, 1977), hal. 38.

9

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exhange Act”,​​ Securities Regulation Law Journal,​​ (Vol. 17, 1989), hal. 274.

10

​​ John C. Coffee, Jr, “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System”,​​ Virginia Law Review, (Vol. 79, 1984), hal. 721.

11

​​ Bandingkan. Richard W Jenning dan Harold Marsh, Jr,​​ Securities Regulation Cases and Materials,​​ (New York: The Foundation Press Inc, 1987), hal. 63.

12

Bandingkan. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana,​​ Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,​​ (Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 100.

Leave a Comment