Go to the top

Hukum Ekonomi Syariah Dalam Regulasi Nasional

Team Web / 0 Comments

Hits: 923

Hukum Ekonomi Syariah Dalam Regulasi Nasional. *

Oleh

Bismar Nasution.**

 

Ekonomi syariah telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Penggunaan beberapa metode pembiayaan syariah telah mulai lazim digunakan di dunia. Contohnya, di akhir tahun 2005, penggunaan sukuk (sejenis obligasi berbasis syariah) telah mencapai angka US$ 40 milyar.1 Diperkirakan pasar dari pembiayaan berbasis syariah juga berkisar US$ 300 milyar dengan pertumbuhan sekitar 15% setiap tahunnya.2

Perkembangan ini menjadi salah satu yang membuat perekonomian berbasis Islam menjadi sorotan dunia terutama di tengah-tengah berbagai skandal finansial yang terjadi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, penggunaan ekonomi syariah telah timbul sebagai salah satu ekonomi alternatif terutama pasaca krisis moneter yang menghantam Indonesia satu dekade yang lalu.

Makalah ini akan berusaha untuk membahas tentang hukum ekonomi syariah dalam regulasi nasional dan secara khusus akan meninjau tentang perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia. Pemilihan sektor perbankan untuk menggambarkan perkembangan hukum ekonomi syariah dalam makalah ini dilakukan karena perbankan syariah mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di dunia. Saat ini ketika kita berbicara tentang ekonomi syariah maka 80% dari topik yang akan di bahas adalah mengenai perbankan syariah.3

Selain itu perbankan juga mempunyai peran yang sangat krusial dalam perkembangan perekonomian terutama bagi Negara berkembang.4 Bank adalah lembaga pembiayaan yang berperan besar untuk menyalurkan dana kepada berbagai sektor bisnis. Oleh karena itu berkembangnya suatu perekonomian sangat tergantung oleh pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga perbankan.

Inilah sebabnya pembahasan mengenai perbankan syariah menjadi isu penting dalam mengembangkan ekonomi syariah. Berbeda dengan perbankan pada umumnya, perbankan syariah hanya meyalurkan dana kepada bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu pula apabila perbankan syariah dapat berkembang baik maka sektor rill juga akan mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Hal ini secara tidak langsung akan sangat membantu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

 

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.

Secara umum penerapan hukum Islam di Indonesia telah terjadi jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Misalnya pada abad XIV masehi, penerapan dan penyebaran hukum Islam dilakukan oleh Sultan Malikul Zahir dari Kerajaan Samudera Pasai.5 Hadirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu/Budha inilah untuk pertama kalinya hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.6

Hadirnya Belanda kemudian merubah kedudukan hukum Islam di Indonesia. Pada awal kependudukan Belanda di Indonesia, hukum Islam di Indonesia diakui dalam hukum nasional dengan adanya Regerings Reglemen. Pada saat ini hukum Islam berlaku untuk orang Indonesia yang beragama Islam (teori Receptio in Complexu).7 Pada tahun 1893, kedudukan ini berubah ketika Snouck Hurgronje menawarkan teori receptie dimana hukum Islam baru diakui apabila telah diterapkan oleh hukum adat setempat.  ​​​​ 

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya prinsip-prinsip hukum Islam mendapat kedudukannya kembali di hukum nasional. Bahkan baru-baru ini Indonesia mengeluarkan UU Peradilan Agama No.3 tahun 2006 yang merevisi UU No. 7 tahun 1989 yang mengatur tentang masalah lembaga peradilan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Selain itu Indonesia juga mengeluarkan UU Pengelolaan Zakat No. 36 tahun 1999 yang memberikan dasar pengelolaan zakat dalam hukum nasional. Di bidang hukum ekonomi pengakuan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dimasukan dalam UU Perbankan no. 10 tahun 19988 dan UU Perseoran Terbatas no 40 tahun 2007 yang mengamandemen UU no. 1 tahun 1995.9

 

 

Perbankan Syariah

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di dunia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Dimulai pada saat era oil boom di tahun 1970an, perkembangan perbankan syariah diawali dengan terbentuknya Islamic Development Bank yang berfungsi menyerupai World Bank.10 Di pertengahan tahun 1970, ​​ bank syariah pertama di Dubai mulai menerima deposit. Trend ini kemudian diikuti oleh Negara-negara lain seperti Saudi Arabia, Iran dan Pakistan di tahun 1980an yang mulai memperkenalkan konsep perbankan syariah dalam system perbankannya.11

Keberadaan perbankan syariah menjadi lebih kuat dengan terbentuknya AAOIFI (accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Lembaga ini mengkodifikasi hukum-hukum syariah menjadi sebuah standard industri bagi para bank syariah.12  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Hal inilah yang pada akhirnya sangat membantu perkembangan perbankan syariah di dunia. Meroketnya harga minyak di pasaran dunia yang di dominasi oleh kaum muslim telah melahirkan pasar tersendiri bagi perbankan syariah. Sedangkan lahirnya berbagai institusi-institusi professional seperti IDB dan AAOIFI telah membantu mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam sistem perbankan dunia sehingga dalam perkembangannya bank syariah telah melampaui batas tradisional wilayah negara islam, dimana bank syariah ​​ telah mulai berkembang di negara-negara barat yang selama ini mempraktekkan sistem perbankan konvesional, khususnya di Inggris.13 Sementara itu, Bank-bank konvensional Barat telah pula mulai memasuki pasar perbankan islam dengan membuka islamic windows (gerai syariah), seperti Citibank, HSBC, Chase Mahattan Bank dan ANZ telah memberikan jasa-jasa perbankan islam.14

Secara umum ada beberapa praktek perbankan berbasis syariah yang digunakan oleh bank-bank syariah ataupun bank konvensional melalui gerai syariahnya. Secara sekilas praktek perbankan ini mirip dengan praktek yang ditemui di perbankan konvensional hanya saja metode yang dilakukan melalui cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Adapun beberapa praktek yang sering ditemui dalam perbankan syariah adalah:

 

A. Murabahah.15

​​ Murabahah adalah salah satu tekhnik pembiayaan syariah yang digunakan dalam pembiayaan pembelian barang seperti bahan baku, mesin, atau pembelian jangka pendek. Secara umum, jenis pembiayaan ini diawali dengan permohonan peminjam dana (debitor) kepada bank syariah. Permohonan pembiayaan tersebut biasa berisi tidak hanya spesifikasi barang yang akan dibeli tetapi juga harga pasar dan ketersediaan barang tersebut di pasar. ​​ 

Setelah melihat kelayakan permohonan yang diajukan bank kemudian menginformasikan profit margin (selisih harga) dari harga barang yang diminta oleh debitor. ​​ Jika antara bank dan debitor telah mencapai kesepakatan maka permohonan resmi untuk murabahah atau yang sering juga disebut sebagai “promise to buy/sell” dokumen ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dokumen ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak. Debitor masih dapat merubah pikirannya sehingga pada jenis pembiayaan ini bank mempunyai resiko yang cukup besar atas kehilangan biaya dalam memproses permohonan debitor.

Dalam hal para pihak tetap melanjutkan transaksi, kontrak Murabahah ditandatangani oleh para pihak dan bank akan kemudian membeli barang yang telah disetujui dari penjual barang dengan uang cash baik secara penuh maupun bertahap. Debitor kemudian membeli barang tersebut dari Bank sesuai harga yang telah disepakati. Pembayaran debitor kemudian dilakukan pada tanggal yang telah disepakati atau di beberapa bank pembayaran dilakukan secara bertahap.

Secara sekilas jenis pembiayaan ini mirip seperti pembiayaan kredit dalam system perbankan konvensional. Namun, Murabahah berbeda karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pertama, selisih harga antara harga pasar dan harga yang dibayar debitor ditentukan berdasarkan negosiasi antara bank dan debitor. Kedua, barang yang dimohonkan harus sudah ada ditangan bank sebelum dijual kembali ke debitor.

Jenis pembiayaan ini sangat popular di kalangan bank syariah. Diperkirakan 70% sampai 80% pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah diperoleh melalui metode murabahah.16 Di beberapa Negara seperti yang dilakukan oleh Jordan Islamic Bank metode ini bahkan dikembangkan untuk jenis pembiayaan untuk jenis barang konsumen seperti perumahan ataupun mobil.17

B. Musyarakah18

Kata musyarakah merupakan derivasi dari kata sharikah yang dalam bahasa arab berarti kerjasama (partnership). Secara umum jenis pembiayaan ini dilakukan sebagai berikut.

Debitor melakukan permohonan kepada bank syariah untuk membiayai sebuah proyek. Setelah melakukan pemeriksaan dan menyetujui permohonan debitor, bank baik secara sendiri atau dengan mengajak pihak lainnya untuk melakukan pembiayan terhadap proyek si debitor. Semua pihak termasuk bank mempunyai hak untuk terlibat dalam perlaksanaan proyek walaupun hak ini dapat tidak di laksanakan oleh pihak tersebut.

Keuntungan dari proyek tersebut kemudian dibagi kepada para pihak sesuai dengan proposi yang telah disepakati. Dalam hal proyek yang dibiayai ​​ mengalami kerugian, para pihak juga menanggung kerugian tersebut sesuai dengan proposi yang sama dalam pembagian keuntungan.

Dalam perkembangannya Musharakah mengalami divertifikasi dalam metode pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Contohnya jenis pembiayaan ini digunakan untuk membiayai suatu proyek dengan cara penyertaan modal. Bank dapat berpartisipasi dalam sebuah proyek sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan. Bank kemudian mendapat pembagian dari keuntungan tahunan perusahaan dengan basis pro-rata. Apabila tidak ada tenggat waktu untuk pemutusan kontrak maka jenis pembiayaan ini disebut sebagai permanent musharakah.

Sedangkan dalam Diminishing Musharakah, pembiayaan dilakukan melalui penyertaan modal dimana pada akhir kontrak debitor akan memperoleh kepemilikan penuh perusahaannya atau proyeknya. Pada jenis pembiayaan ini, bank berperan sebagai financial partner dimana bank akan mendapat perkiraan keuntungan yang akan didapat. Bank kemudian mendapat jatah pembagian keuntungan sebagai partner dalam perusahaan tersebut. Selain pembagian keuntungan ini, bank juga mendapat jatah pembagian keuntungan bersih (net income) sebagai bentuk pembayaran terhadap modal yang disertakan bank dalam perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, dalam jenis pembiayaan ini, penyertaan modal bank di perusahaan tersebut akan dikurangi secara bertahap sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sehingga di akhir kontrak bank tidak lagi menjadi partner dalam perusahaan tersebut dan si debitor menjadi pemilik penuh dari perusahaan atau proyek yang dibiayai setelah modal awal yang diserahkan bank dibayar oleh si debitor melalui pembagian keuntungan. ​​ 

 

Dalam perkembangannya, pembiayaan melalui metode musharakah telah dilakukan diberbagai Negara ke berbagai sektor bisnis. Misalnya di Jordan, pembiayaan jenis ini dilakukan untuk membiayai proyek konstruksi.19 Begitu juga di Sudan, musharakah di gunakan untuk pembiayaan pertanian dan bank di Malaysia juga menggunakan metode ini untuk mengeluarkan Letter of Credit (L/C).20

 

C. Ijarah.21

Jenis pembiayaan ini mirip dengan metode leasing yang biasa ditemui dalam perbankan konvensional. Dalam hukum Islam, leasing sebenernya diperbolehkan untuk beberapa asset-asset tertentu dimana keuntungan yang didapat oleh pemohon leasing dapat digunakan untuk membayar biaya peminjaman yang telah disetujui. Dalam perkembangannya, metode Ijarah telah dilakukan oleh bank-bank syariah di beberapa Negara seperti ​​ Islamic Development Bank, the Bank Islam Malaysia dan Commercial Bank of Pakistan.

Untuk menghindari ketidakpastian (gharar), kontrak leasing haruslah dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Shad’ah. Misalnya, kontraknya harus jelas, dibuat sesuai dengan persetujuan bersama dan dengan periode waktu yang jelas.  ​​​​ 

Dalam skema pembiayaan Ijarah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh debitor dan menyewakannya kepada si debitor. Jangka waktu penyewaan dan harga sewa dari barang tersebut kemudian ditentukan secara bersama-sama sesuai dengan jenis barang yang disewakan. Selama masa jangka waktu penyewaan tersebut, kepemilikan terhadap barang dipegang oleh bank sementara fisik dan penggunaan barang tersebut dipegang oleh si debitor. ​​ Setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, bank kemudian menyerahkan kepemilikan barang tersebut kepada si debitor.

Dalam metode pembiayaan ini, bank sebagai pemilik bertanggung jawab atas pemeliharaan barang tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam Islam, keuntungan dari sebuah barang berkaitan dengan tanggung jawab atas barang tersebut.

 

Selain metode pembiayaan yang telah diuraikan diatas, penggunaan prinsip-prinsip syariah sendiri telah diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk pembiayaan di berbagai sektor. Misalnya prinsip syariah sekarang mulai digunakan untuk membiayai direct investment seperti yang dilakukan oleh Iran. Prinsip ekonomi syariah juga kini mulai digunakan di pasar modal syariah dalam bentuk obligasi dan securitisasi berbasiskan syariah.22 ​​ Perkembangan jenis pembiayaan syariah inilah yang pada akhirnya mendorong perkembangan ekonomi syariah di dunia. Saat ini misalnya, pembiayaan dan metode transaksi syariah ​​ telah mendorong perekonomian timur tengah dimana volume Initial Public Offerings (IPO) di timur tengah telah melebihi volume European emerging markets seperti Rosneft.23

 

 

Perbankan Syariah di Indonesia.

Di bandingkan dengan perkembangan perbankan syariah di dunia seperti yang diuraikan telah diatas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia justru dimulai di waktu yang agak terlambat. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat mengenai konsep riba di perbankan nasional oleh para Ulama Indonesia dimana sebagian ulama tidak menganggap bunga bank sebagai riba.24

Perkembangan perbankan syariah kemudian mengalami perkembangan pesat ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia telah membuktikan ketangguhan bank-bank syariah yang tetap bertahan dan mempunyai tingkat kesehatan yang baik ditengah-tengah kolapsnya bank-bank konvensional di Indonesia. Hal ini telah menimbulkan minat masyarakat untuk menggunakan perbakan syariah sehingga dalam jangka waktu dua tahun setelah krisis, asset dari perbankan syariah naik dua kali lipat.25 ​​ Selain itu Posisi perbankan syariah menjadi lebih kuat ketika keluarnya Fatwa MUI yang mengukuhkan status haram untuk bunga bank di akhir tahun 2003.26

Pengakuan UU perbankan terhadap prinsip ekonomi syariah juga ikut mendukung perkembangan ​​ perbank syariah di Indonesia. Apabila diamati dalam konteks Indonesia, terdapat pemisahan antara kegiatan commercial banking dan investment banking. Kegiatan investment banking hanya dapat dilakukan melalui subsidiary bank umum (commercial bank). Dengan sistem perbankan syariah kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh bank yang sama. Apalagi Undang- Undang Nomor10 tahun 1998 tentang Perbankan telah mempermudah pembukaan bank dan kantor cabang bank berdasarkan prinsip syariah, artinya pada dasarnya sistem universal banking telah pula dapat dikembangkan. Ditambah pula, kebijakan perbankan yang dianut Bank Indonesia saat ini adalah pengembangan perbankan syariah sehingga akan berjalan dua sistim perbankan secara bersamaan yaitu bank konvensional dan bank syariah (dual banking sitem).27

 Dengan demikian terlihat bahwa bank syariah melakukan kegiatan commercial banking dan investment banking sekaligus yang dalam terminologi perbankan dikatakan sebagai universal banking, meskipun konsep universal banking pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem perbankan Indonesia.28

 Oleh karena itu, perlu pula dikembangkan kemungkinan bank syariah melakukan kegiatan yang lebih luas, yaitu melakukan kegiatan usaha asuransi sebagaimana lazimnya dilakukan ole universal banking. Alasannya adalah sistem perbankan syariah merupakan subsistem ​​ dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Tujuan pendiri bank-bank Islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terkait. Tambah pula, dengan memperluas kegiatan usaha bank syariah maka prospek pengembangan bank syariah sebagai bagian peningkatan ketahanan sistem perbankan menjadi semakin baik. Konsep pengembangan yang selama ini dilakukan melalui pendekatan institusi, menjadi lebih lengkap.29

Berdasarkan itu, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang secara tegas telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip syariah islam, masih perlu membuat pembaharuan hukum secara mendasar. Karena ketentuan-ketentuan itu belum cukup sebagai landasan yang kuat bagi pengembangan produk-produk Perbankan Islam untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah pada umumnya.

Oleh karena itu hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perkembangan yang baik untuk sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah dalam hukum nasional kita. KHI dapat memberikan panduan mengenai prinsip dasar ekonomi syariah dalam pelaksanaan ekonomi berbasiskan hukum Islam di Indonesia. Di harapakan dengan adanya ​​ KHI ini, sektor bisnis dan sektor hukum mempunyai panduan yang jelas mengenai pelaksanaan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kekuatan hukum dari KHI itu sendiri. KHI bukanlah UU yang mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Hal ini tentunya mempunyai dampak terhadap perkembangan ekonomi syariah itu sendiri karena dalam dunia bisnis kepastian hukum mempunyai peranan yang sangat besar. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan suatu pengintegrasian prinsip-prinsip ekonomi syariah baik yang terdapat dalam KHI maupun dalam panduan lainnya kedalam hukum nasional agar memiliki kekuatan hukum yang pasti seperti yang akan di bahas di bawah.

Pengintegrasian Hukum Ekonomi Syariah ​​ 

Dalam Tatanan Hukum Nasional.

Penerapan atau pengadopsian ekonomi syariah Islam ke dalam tatanan hukum nasional haruslah dilihat dalam kerangka yang luas. Untuk keberhasilan transisi tersebut haruslah terbentuk suatu sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk mengintergrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum di Indonesia. ​​ 

Lawrence M. Friedman mengatakan ada tiga elemen dalam suatu sistem hukum yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.30 Oleh sebab itu hal pertama yang harus dibentuk dalam sebuah sistem hukum adalah subtansi hukum yang kuat.31 Dalam konteks ekonomi syariah, substansi disini adalah pengintegrasian prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam peraturan nasional di Indonesia baik itu berupa amandemen peraturan ataupun pembuatan peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanan prinsip-prinsip syariah di dalam perekonomian kita.

Secara umum, tahap pengintegrasian prinsip-prinsip syariah telah dilakukan oleh Indonesia. Contohnya, seperti telah di ungkapkan diatas, dalam UU Perbankan telah diakui adanya sistem perbankan berbasiskan syariah. Namun yang perlu diperhatikan adalah UU ini perlu di dukung oleh perangkat perundang-undangan yang lainnya agar dapat berjalan secara maksimal.

Seperti yang terlihat dalam pengalaman Singapura, reformasi di bidang perbankan tidak cukup jika tidak didukung oleh perubahan kebijakan di bidang perpajakan.32 Jenis transaksi keuangan berbasiskan prinsip syariah seringkali mempunyai skema yang berbeda dengan transaksi keuangan umumnya. Contohnya, dalam murabahah untuk sebuah pembiayaan diperlukan dua transaksi yang berbeda. Yang pertama adalah transaksi yang dilakukan pihak bank kepada penjual dan yang kedua adalah transaksi antara bank dan debitor. Hal ini tentunya menimbulkan biaya tambahan karena dua transaksi tersebut terkena beban pajak. Beban pajak ganda inilah yang dapat menghambat perkembangan jenis pembiayaan berbasis syariah di Indonesia.

Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan sebuah penelitian yang mendalam untuk melihat hambatan-hambatan potensial yang akan timbul dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian kita. Hal-hal seperti peraturan di bidang perpajakan, investasi, pasar modal, dan perijinan haruslah mendukung penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah agar pengintegrasian hukum Islam di Indonesia dalam berjalan dengan maksimal.

Adapun cara pengintegrasian ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pengakuan dan pengadoptasian prinsip hukum ekonomi syariah seperti yang terdapat dalam KHI ke dalam regulasi nasional kita. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi khusus yang mengatur tentang ekonomi syariah maupun melalui amandemen regulasi yang ada dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah.

Unsur kedua yang harus ada dalam sebuah sistem hukum adalah struktur atau perangkat pelaksana peraturan yang lengkap dan kuat. Lembaga-lembaga pelaksana hukum seperti peradilan atau institusi yang mengawasi dan melaksanakan peraturan harus ada dalam sebuah system hukum.

Dalam hal ini Indonesia sendiri telah melangkah maju. Keberadaan peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah adalah suatu bukti komitmen Indonesia dalam mengembangkan perekonomian syariah. Selain itu keberadaan lembaga pengawas khusus di bidang perbankan seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui divisi syariahnya, dapat mendukung perkembangan insfrastruktur perekonomian syariah di Indonesia.

Namun perlu juga dipikirkan infrastuktur pendukung lainnya. Misalnya pembentukan divisi khusus syariah pada badan-badan pengawas perekonomian yang ada. Contohnya, secara esensi Islam melarang terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat seperti ihtikar (penimbunan barang) atau tas’ir (penetapan harga).33 Oleh karena itu perlu kiranya dipikirkan pembentukan divisi syariah di dalam badan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas sesuai dengan UU No.5 tahun 1999.

Hal ini dimaksudkan agar pengimplementasian hukum ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik. Adanya lembaga-lembaga khusus yang mengawasi penerapan ekonomi syariah diharapkan dapat “membumikan” prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam praktek sehari-hari.

Oleh karena itu pengembangan SDM yang menguasai ekonomi syariah mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pengembangan kurikulum di bidang ekonomi syariah baik di universitas umum atau universitas berbasis Islam haruslah dilakukan untuk mencetak SDM yang kompeten dan berkualitas.

 

Unsur terakhir yang harus ada dalam sebuah sistem hukum adalah adanya suatu budaya hukum yang baik agar kedua unsur diatas dapat berjalan lancar ditingkat pengimplementasiaannya. Budaya hukum berperan sangat besar dalam menentukan pelaksanaan sebuah regulasi. Tanpa adanya budaya hukum yang kuat, penegakan dan pengimplementasian hukum kepada masyarakat akan mengalami kendala yang besar. Tanpa adanya SDM yang berkualitas pengembangan dan penerapan ekonomi syariah akan mengalami kendala yang dapat berakibat terhadap penerimaan masyarakat terhadap ekonomi syariah itu sendiri seperti yang akan dijelaskan dibawah.

Hal ini menjadi suatu hal yang penting karena menurut Friedman budaya hukum merupakan gagasan, sikap dan harapan rakyat tentang hukum dan proses hukum.34 Dia mengatakan ada dua hal tentang hukum yang tidak dapat dipisahkan, yaitu hukum sebagaimana yang dipahami oleh ahli hukum dan hukum sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat secara umum.35 Selanjutnya dikatakannya bahwa dari budaya hukum inilah mengalir barisan-barisan kekuatan, tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan yang mendukung lembaga-lembaga hukum yang pada gilirannya menentukan bentuknya.

Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi syariah, pembentukan budaya hukum haruslah meliputi ​​ segala aspek sosial dari penerapan hukum ekonomi syariah. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kedua unsur dari system hukum diatas. Pertama, pembentukan hukum ekonomi syariah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. ​​ Perlu diperhatikan bahwa saat ini ada mental path dependence dalam masyarakat kita. Masyarakat sudah terlalu lama terbiasa dengan ekonomi konvensional yang dalam beberapa hal sangat berbeda dengan prinsip yang terdapat pada ekonomi syariah.

Oleh karena itu regulasi hukum syariah haruslah berorientasi pasar, agar dapat dilaksanakan dalam praktek. Tanpa adanya formulasi yang beorientasi pasar, dikhawatirkan hukum ekonomi syariah hanyalah menjadi hukum di atas kertas yang tidak enforceable di lapangan karena adanya resistensi dari pasar.

Selain itu perlu juga kiranya dibuat panduan yang jelas diluar regulasi ekonomi syariah. Misalnya, panduan mengenai prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) bagi perusahaan yang berbasis ekonomi syariah. Misalnya dalam perbankan, perlu di buat suatu prinsip pengelolaan perbankan syariah yang baik.

Jenis pembiayaan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional memerlukan suatu bentuk pengeloaan yang berbeda pula.36 Contohnya, panduan mengenai kepada siapa bank syariah menyalurkan dana haruslah jelas. Begitu juga mengenai pertanggung jawaban direktur bank syariah kepada stakeholder haruslah jelas pula. Hal ini penting mengingat perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip Islam dimana nilai moral dan ekonomi dari kegiatannya mempunyai nilai yang sangat penting bagi para nasabahnya.

 ​​ ​​ ​​​​ Kedua, penerapan hukum ekonomi syariah haruslah ditegakkan secara konsisten dan konsekwen untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi hukum ekonomi syariah itu sendiri. Seperti yang telah terlihat dalam perjalanan hukum di Indonesia, lemahnya penegakkan hukum adalah salah satu faktor utama rendahnya budaya hukum di Indonesia. Oleh karena itu lembaga-lembaga dan SDM pendukung ekonomi syariah seperti yang telah diuraikan diatas harus dibentuk untuk mendukung infrastruktur pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

Ketiga, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat. Salah satu hambatan dari pelaksanaan sebuah regulasi adalah tingkat pemahaman masyarakat. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada institusi pasar modal di Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang resiko dan cara kerja pasar modal membuat masyarakat enggan untuk menggunakan institusi pasar modal dalam kegiatan ekonominya.

Hal yang sama juga berlaku pada ekonomi syariah. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan penerimaan prinsip-prinsip ekonomi syariah, perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Pemahaman tentang hak, resiko dan pertanggung jawaban yang berkaitan dengan ekonomi syariah dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

 

 

 

Penutup.

Ekonomi berbasiskan syariah memang sedang mengalami perkembangan yang pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Perbankan syariah, sebagai ujung tombak perekonomian syariah, mulai diterima dan digunakan oleh berbagai Negara di dunia.

Di Indonesia sendiri walaupun sedikit terlambat, ekonomi syariah mulai mempunyai tempat di perekonomian Indonesia. Pengakuan prinsip syariah dalam UU perbankan merupakan indikasi yang baik mengenai pengakuan hukum Islam dalam regulasi nasional kita. Hadirnya KHI sebagai panduan dan kewenangan Peradilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah juga merupakan perkembangan yang positif dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Namun, untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh, Indonesia masih perlu melakukan pengintengrasian prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam system hukum nasional kita. Pembuatan regulasi khusus atau pengamandemenan regulasi ekonomi nasional kita perlu dilakukan untuk memasukan prinsip-prinsip ekonomi syariah di berbagai sektor perekonomian.

Selain itu penguatan infrastruktur pelaksana hukum ekonomi syariah juga harus dilakukan untuk mengimplementasikan hukum ekonomi syariah di tingkat lapangan. Pembentukan budaya hukum masyarakat yang menerima dan melaksanakan prinsip ekonomi syariah juga merupakan hal yang krusial untuk menjamin kesuksesan pengintegrasian hukum ekonomi syariah dalam hukum nasional kita.

Aksi nyata yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan pembaharuan produk-produk hukum ekonomi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangannya dan pengimplementasian ekonomi syariah. Disini harus dilaksanakan pembangunan hukum (law making) sebagai suatu usaha untuk meperbaharui hukum positif di Indonesia.

 

Daftar Pustaka.

Ahmad, Ausaf, “Contempory Practices of Islamic Financing Techniques”, Islamic Development Bank Research Paper no. 20 1993.

Amin, A Riawan, “Perluasan Jaringan dan Windows System”, dalam syaiful Bakhri dkk, Ekonomi Syariah dalam Sorotan (Jakarta, 2003)

 

Caragata, Warren, “Shariah lenders make headway in Indonesia” , Asia Week Vol. 26 No. 28 tgl 21 Juli 2000.

 

Errico, Luca dan Farahbaksh, Mitra, Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision, International Monetary Funf WP/98/30, Maret 1998.

 

Fortune Magazine, Islamic Finance- Banking on Allah (10 Juni 2002).

 

Friedman, Lawrence M., The Republic of Choice, Authority and Culture (London, Harvard University Press, 1990).

 

Herrero, Alicia Garcia, Gavila, Sergio and Santabarbara, Daniel, ‘China’s Banking Reform: An assessment of Its Evolution and Possible Impact’ (Working Paper no, No.0502, Banco Espana, 2005).

 ​​​​ 

Hughes, Jane E. dan MacDonald, Scott B., International Banking Text and Cases, (Boston: Addison Wesley, 2002).

 

IOSCO Report 2003 dan Islamic Financial Information Services.

 

Kaba’ah, Rifyal, Hukum Islam di Indonesia (Universitas Yarsi Jakarta, 1999).

 

Ng Nam Sin, “Opening Remarks of ​​ Monetary Authority of Singapore”, (IQPC Islamic Finance Singapore ​​ 21 Februari 2006).

 

Project Finance International, “IPO Market Back On”, the PFI Middle East Report 2006.

 

Project Finance International,” The Preaching to the Convertible, ​​ the PFI Middle East Report 2006.

 

Sitompul, Zulkarnain, Problematika Perbankan, (Bandung: Book Terrace & Library, 2005).

Sweet & Maxwell ltd, “Corporate Governance, Market Dicipline and Regulation of Islamic Banks, the Company Lawyer vol. 27 no. 5, 2006.

 

Tarigan, Azhari Akmal, “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam” dalam Azhari Akmal Tarigan, dkk, “Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung 2007.

 

Tempointeraktif, “Fatwa MUI Haramkan Bunga”, 16 Desember 2003.

 

Timberg, Thomas A, Risk Management: Islamic Financial Policies, Islamic Bank and Its Potential Impact, An international Conference of Best Practice.

 

*

​​ Disampaikan dalam Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama antara Fakultas Syariah IAIN SU dengan Mahkamah Agung RI, Hotel Polonia Medan 27 Oktober 2007.

*

* Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU (2004), Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, tahun 2003-sekarang. Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam, Jakarta, tahun 2004-sekarang. Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2005. Dosen Penguji dan Pembimbing Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2001-sekarang dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2006-sekarang

1

​​ IOSCO Report 2003 dan Islamic Financial Information Services.

2

​​ Fortune Magazine, Islamic Finance- Banking on Allah (10 Juni 2002).

3

​​ A Riawan Amin, “Perluasan Jaringan dan Windows System”, dalam syaiful Bakhri dkk, Ekonomi Syariah dalam Sorotan (Jakarta, 2003) hal 71.

4

​​ Herrero, Alicia Garcia, Gavila, Sergio and Santabarbara, Daniel, ‘China’s Banking Reform: An assessment of Its Evolution and Possible Impact’ (Working Paper no, No.0502, Banco Espana, 2005) ​​ hal 9.

5

​​ Rifyal Kaba’ah, Hukum Islam di Indonesia (Universitas Yarsi Jakarta, 1999), 69.

6

​​ Ibid. 71.

7

​​ Ibid.

8

​​ Lihat Pasal 1, 6, 7,8,11 dan 13 UU Perbankan.

9

​​ Lihat Pasal 109 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10

​​ Lihat Majalah fortune, Opcit.

11

​​ Ibid.

12

​​ Ibid.

13

​​ Luca Errico dan Mitra Farahbaksh, Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision, International Monetary Funf WP/98/30, Maret 1998.

14

​​ Jane E. Hughes dan Scott B. MacDonald, International Banking Text and Cases, (Boston: Addison Wesley, 2002), hal. 68.

15

​​ Dr.Ausaf Ahmad, “Contempory Practices of Islamic Financing Techniques”, Islamic Development Bank Research Paper no. 20 1993, hal 34-38.

16

​​ Ibid, hal.38.

17

​​ Ibid.

18

​​ Ibid. hal 40-44.

19

​​ Ibid.

20

​​ Ibid.

21

​​ Ibid. hal 47.

22

​​ Lihat Project Finance International,” The Preaching to the Convertible, ​​ the PFI Middle East Report 2006 hal 32-37.

23

​​ Project Finance International, “IPO Market Back On”, the PFI Middle East Report 2006 hal 15.

24

​​ Thomas A Timberg, Risk Management: Islamic Financial Policies, Islamic Bank and Its Potential Impact, An international Conference of Best Practice ???

25

​​ Warren Caragata, “Shariah lenders make headway in Indonesia” , Asia Week Vol. 26 No. 28 tgl 21 Juli 2000.

26

​​ Lihat Tempointeraktif, “Fatwa MUI Haramkan Bunga”, 16 Desember 2003.

27

​​ Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Bandung: Book Terrace & Library, 2005), hal. 39.

28

​​ Ibid, hal. 40

29

​​ Ibid.

30

​​ Lawrence M. Friedman, The Republic of Choice, Authority and Culture (London, Harvard University Press, 1990) hal 4.

31

​​ Ibid.

32

​​ Lihat Ng Nam Sin, “Opening Remarks of ​​ Monetary Authority of Singapore”, (IQPC Islamic Finance Singapore ​​ 21 Februari 2006) hal 2.

33

​​ Lihat ​​ Azhari Akmal Tarigan, “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam” dalam Azhari Akmal Tarigan, dkk, “Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung 2007, hal ​​ 13-18.

34

​​ Friedman, loc cit.

35

​​ Ibid.

36

​​ Untuk pembahasan mengenai isu ini lihat Sweet & Maxwell ltd, “Corporate Governance, Market Dicipline and Regulation of Islamic Banks, the Company Lawyer vol. 27 no. 5, 2006 hal 134-143.

Leave a Comment