Go to the top

Isu Kepentingan Umum Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Team Web / 0 Comments

Hits: 269

Isu Kepentingan Umum Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan​​ Umum​​ *

 

Oleh​​ 

Bismar Nasution**

 

Memang harus diakui bahwa salah satunya masalah yang mendasar dalam hukum tanah di Indonesia sejak tahun 1945 adalah masalah kepemelikan tanah. Itulah yang mendorong perlunya pembaharuan dalam hukum tanah di Indonesia.​​ 

 Berkenaan dengan itu,​​ Undang-Undang No. 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diundangkan pada tanggal 14 Januari 2012.​​ Menjadi pertanyaan di sini, apakah Undang-Undang tersebut telah mengandung unsur​​ Fairness, Predictability​​ dan​​ stability​​ sebagaimana diamati Leonard J. Theberge. Dalam unnsur​​ Predictability​​ dapat dilihat Undang-Undang itu dapat memberikan prediksi kepada masyarakat dan kepastian mengenai kepemilikan tanahnya serta dapat pula memprediksi mengenai akibat dari langkah-langkah yang dilakukan mengenai tanahnya. Sedangkan unsur​​ Stability​​ dalam Undang-Undang itu membuat hal yang mengakomodasi​​ atau menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat mengenai kepemilikan tanah. Akhirnya, unsur​​ fairness​​ membuat Undang-Uudang​​ itu dapat memberikan keadilan​​ bagi masyarakat.

​​ Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah​​ bagi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak yaitu pemilik tanah sebelum dibeli untuk kepentingan​​ umum. Pihak pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9 Ayat 1 mengatakan bahwa penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.​​ Timbul pendapat ​​ berbagai pihak,​​ norma pasal itu bisa dianggap bertentangan dengan kepentingan umum karena tidak memberikan definisi kepentingan pembangunan dan masyarakat yang menjadi syarat penyelenggaraan kepentingan umum.

Kemudian pasal 10 Undang-Undang ini mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam hal instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Badan Usaha Milik Negara maka tanah yang akan digunakan tersebut akan menjadi milik Badan Usaha Milik Negara.

Keberlakukan ketentuan undang-undang ini masih menimbulkan tanda tanya dan pertentangan dari banyak kalangan akibat belum jelasnya definisi atau batasan dari ketentuan pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 tersebut, yang justru dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. ​​ Hal ini dapat dilihat contohnya dengan diajukannya ketentuan tersebut untuk dilakukan​​ judicial review​​ ke Mahkamah Konstitusi oleh LSM Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani Indonesia, serta Yayasan Bina Desa Sadajiwa, dengan dasar bahwa ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 (yaitu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, Pasal 33, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1)) serta kepentingan umum.​​ 

(http://www.tempo.co/read/news/2012/06/11/063409895/UU-Pengadaan-Tanah-Dinilai-Tak-Berpihak-Masyarakat)

 Dari kondisi di muka tersebut terlihat bahwa Undang-Undang itu belum memenuhi unsur ​​ defenition and clarity of status​​ atau definisi dan status yang jelas. Padahal Undang-Undang itu seharusnya memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum (Public good).​​ Peristiwa tersebut kiranya bisa memberikan gambaran sulitnya untuk meletakkan suatu batasan yang jelas mengenai konsep kepentingan umum.​​ 

Hal ini harus dikritisi karena ​​ pengawal kepentingan umum yang tepat adalah pemerintah. Mereka bertanggung jawab kepada warga negara.​​ Apalagi tugas para wakil yang telah dipilih rakyat adalah menetapkan tujuan bagi regulator, menyelesaikan masalah tanah,​​ menyelesaikan sengketa diantara masyarakat, menciptakan keadilan sosial, menjaga kepentingan umum, memungut pajak, menetapkan prioritas tujuan bersama bila diperlukan dan mengatur sumber daya.

Dalam tataran filsafat dan ​​ etika, kepentingan dalam konteks "kebaikan" atau "interest" bisa berbeda pada setiap individu. Apa yang dianggap baik oleh A misalnya, belum tenth dianggap baik oleh B atau C. ​​ Apa yang merupakan kepentingan A, belum tenth baik B atau C juga memiliki kepentingan yang sama. ​​ Konsep kepentingan umum menjadi suatu terminasi yang bisa dilihat dalam berbagai konsep dan terbentuk sesuai dengan konsep mana yang paling banyak bisa diterima dan yang paling menguntungkan paling banyak anggota masyarakat. ​​ Konsep kepentingan umum yang banyak terbentuk adalah didasarkan pada utilitarisme. Konsep kepentingan umum juga bisa berubah, meskipun mungkin ada hal-hal yang fundamental yang tidak berubah.

Sudikno Mertokusumo dalam pemikirannya tentang kepentingan umum yang dituangkan dalam suatu artikel menyatakan hal yang serupa. ​​ Menurut Sudikno, pengertian yang terkandung dalam kepentingan umum itu sangat luas. Apabila kita ingin memberikan batasan mengenai apa yang dikatakan sebagai kepentingan umum, Sudikno menyatakan kalau kepentingan umum itu adalah kepentingan masyarakat luas, berapa luaskah? Kalau kepentingan umum itu adalah kepentingan rakyat banyak, berapa banyakkah? Kalau kepentingan umum itu adalah kepentingan Bangsa dan Negara apakah kepentingan umum itu sama dengan kepentingan Pemerintah dan apakah setiap kepentingan Pemerintah adalah kepentingan umum? Sedemikian luasnya pengertian kepentingan umum sehingga segala macam kegiatan dapat dimasukkan dalam kegiatan demi kepentingan umum. (Sudikno Mertokusumo, "Kepentingan Umum," Kertas Kerja untuk Diskusi dengan Kejaksaan Agung, 1996 http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html)

Kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan- kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. (ibid)​​ 

Tidak seharusnya memberi batasan yang konkret mutlak mengenai kepentingan umum, namun yang diperlukan adalah satu rumusan umum sebagai pedoman yang dapat digunakan, terutama untuk digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait, yang dinamis tidak tergantung pada waktu dan tempat. (ibid)

 

Terkait kepentingan umum dalam konteks pengadaan tanah, di negara​​ Common law​​ seperti Amerika Serikat terdapat prinsip yang disrupt dengan eminent domain. Eminen​​ domain adalah kekuasaan pemerintah untuk mengambil tanah-tanah milik privat untuk kegunaan umum. ​​ Di Amerika, prinsip atau doktrin ini dibatasi oleh Konstitusi dan Konstitusi negara-negara bagian. Pada dasarnya, ketika pemerintah mengambil tanah untum kegunaan umum (terutama untuk proyek-proyek infrastruktur) maka pemerintah harus mengkompensasi pemilik secara layak dan adik. ​​ Imminent domain kerap menjadi kontroversi ketika pemerintah dan pemilik tanah tidak bisa mencapai kata sepakat tentang besar atau bentuk kompensasi. (Salil Tripathi, "Getting Land Acquisition Right," 2009' http://www.ihrb.org/commentary/staff/getting_land_acquisition_right.html)

Di negara lain, imminent domain juga bisa disebuta "apropriation", "compulsory purchase" atau "expropriation."

Perdebatan tentang imminent domain dapat dilihat dalam kasus Berman v. Parker, 348 U.S. 26 (1954) dan kemudian Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U.S. 229 (1984). ​​ Dalam kedua kasus ini, adapun salah satu pertanyaan hukum yang ingin dijawab adalah apakah tindakan pengambil alihan tanah yang dikatakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum sesuai dengan batasan atau restriksi yang telah digariskan oleh Taking Clause dalam Fifth Amendment: "nor shall private property be taken for public use, without just compensation."​​ 

Dalam Bergman v. Parker, pengadilan berpendapat bahwa private property dapat diambil untuk kepentingan umum dengan memberikan kompensasi yang adil. ​​ Dalam kasus ini, Justice Douglas menyatakan bahwa "If owner after owner were permitted to resist these redevelopment programs on the ground that his particular property was not being used against the public interest, integrated plans for redevelopment would suffer greatly." ​​ 

Kemudian dalam Hawaii Housing Authority v. Midkiff, pengadilan mengatakan bahwa negara bisa menggunakan​​ imminent domain​​ untuk mendistribusi kepemilikan yang terkonsentrasi kepada kelompok orang yang lebih besar.​​ 

Namun pengadilan juga menetapkan batasan dalam kasus ini dengan menyatakan bahwa "A purely private taking could not withstand the scrutiny of the public use requirement; it would serve no legitimate purpose of government and would thus be void'" yaitu bahwa apabila ada pengambilan dilakukan oleh pihak privat namun tidak memenuhi​​ the scrutiny of the public use requirement,​​ maka pengambilan itu tidak akan sesuai dengan kepentingan pemerintah dan dianggap batal.

 

Setelah tahun 1984, pada tahun 2005 kembali terjadi lagi kasus penting, yaitu Kelo v. City of New London, dimana pengadilan memberikan keputusan yang dinilai sangat​​ kontroversi. Dalam kasus ini negara atau pemerintah mengambil tanah privat ​​ milik Sussette Kelo, dan kemudian mengalihkannya kepada developer swasta dengan dalih bahwa pengalihan tersebut diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang lebih​​ (in furtherance of economic development). Hal ini oleh pengadilan dianggap memenuhi kriteria sebagai​​ permissible "public use" berdasarkan The Fifth Amendment. Apabila suatu proyek ekonomi ​​ Akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pajak dan pendapatan kota dan merevitalisasi area kota yang kumuh dan tidak berkembang, maka proyek tersebut memenuhi kualifikasi sebagai kepentingan umum dan dengan demikian menjustifikasi pengambilan tanah oleh negara dan mengalihkannya kepada pihak privat lainnya.​​ 

Kasus ini mendapatkan kritikan yang sangat besar dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak milik dan kesalahan dalam menafsirkan​​ 

The Fifth Amendment, dan hal ini dianggap hanya semata-mata menguntungkan korporasi-korporasi yang besar dengan merugikan para pemilik tanah dan masyarakat setempat.

Pengaturan yang berkembang terkait dengan imminent domain seperti yang dapat dilihat dalam kasus-kasus tersebut kembali memberikan gambaran atas tidak mudahnya menetapkan suatu batasan atau kriteria yang definitif tentang kepentingan umum, terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Konsep atau batasan kepentingan umum akan terus mengalami perkembangan.

 

*

Disampaikan pada​​ seminar Komoisi Hukum Nasional, Tanggal 20 Juni 2012 , JW. Marriot ​​ Medan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Industri Jasa Keuangan Yang terintegrasi, ​​ dilaksanakan ​​ Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan berkerjasama dengan Universitas Medan Area, ​​ Medan, ​​ tanggal 19 Juni 2012.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-​​ 2010

Leave a Comment