Go to the top

Hits: 0

KAJIAN​​ KEDUDUKAN​​ DJSN DAN PERBANDINGAN DENGAN​​ 

LEMBAGA​​ NEGARA​​ LAINNYA: STUDI MENGENAI​​ 

STRUKTUR REGULASI INDEPENDEN​​ *

 

Oleh

Bismar Nasution**

 

 

Dalam konteks,​​ the concept of the State-Organ​​ baik untuk dipahami sebagaimana diajarkan oleh Hans Kelsen, bahwa “Whoever fulfills a function determined by the legal order is a organ”.​​ Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal order) adalah suatu organ.1​​ Termasuk juga pembentukan ​​ suatu organisasi/badan hukum terjadi berdasarkan undang-undang, dengan kata lain jika ditetapkan dalam suatu putusan organisasi yang bersifat hukum publik, maka badan hukum itu mau tak mau memiliki wewenang yang tergolong organisasi pemerintahan.2

Namun, organ negara​​ atau lembaga​​ negara dan disebut pula dengan lembaga​​ pemerintahan​​ berbeda-beda​​ substansinya dan​​ kedudukannya​​ sebab dasar hukum​​ yang​​ menjadi dasar pembentukannya.​​ Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar​​ 1945​​ (UUD​​ 1945),​​ seperti Bank Sentral (Bank Indonesia – BI). Ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang (UU),​​ seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya dan substansinya​​ tergantung pada derajat pengaturannya menurut perundang-undangan yang berlaku.3​​ 

Apabila lembaga-lembaga negara tersebut dilihat dari segi fungsinya, maka lembaga-lembaga negara​​ ​​ yang disebutkan dalam UUD 1945, ada yang dapat dikategorikan organ utama atau primer (primary constitutional​​ organs), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Jadi meskipun lembaga-lembaga negara​​ sama-sama ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945, tetapi dari segi fungsi lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat​​ auxiliary.​​ Demikian pula lembaga-lembaga negara kewenangannya dan kelembagaannya tidak diatur dalam UUD 1945 dapat juga bersifat​​ auxiliary4,​​ seperti​​ Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sebab, keberadaan​​ fungsi​​ DJSN​​ yang bersifat​​ auxiliary​​ terhadap kekuasaan​​ eksekutif atau pemerintahan negara.​​ Hal ini sesuai dengan ketentuan​​ Pasal 6 “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional” (“UUSJSN”) menyatakan, bahwa “untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional”. ​​ Selanjutnya, Pasal 7 UUSJSN menentukan, “Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden”.

Kedudukan DJSN kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara dan bertanggung jawab kepada Presiden mirip dengan ​​ the National​​ Council for Social Security Fund​​ di China dan berbeda dengan​​ the Social Security Advisory Board​​ yang independen di Amerika Serikat dan​​ kedudukannya di dalam struktur organisasi Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.5

Dapat dipahami, bahwa kedudukan​​ DJSN​​ bukan​​ sebagai organ-organ atau lembaga negara​​ yang independen. Berbeda dengan BI sebagai badan hukum yang independen​​ dan​​ OJK​​ Lembaga​​ yang independen.​​ ​​ Berbeda pula dengan​​ LPS sebagai​​ badan hukum atau lembaga yang independen, namun persamaannya antara DJSN dan LPS terdapat persamaan, yaitu sama-sama​​ bertanggung jawab kepada Presiden.​​ 

Makalah ini akan membahas​​ perbandingan pada bentuk Badan Hukum LPS secara singkat dan​​ isu independensi​​ LPS dan BI​​ secara umum dengan titik berat​​ secara​​ khusus​​ membahas​​ independensi​​ OJK.​​ Bagian​​ Pertama, membahas​​ bentuk Badan Hukum LPS.​​ Bagian​​ Kedua,​​ membahas lembaga OJK.​​ Bagian Ketiga.​​ makalah ini membahas mengenai​​ independensi OJK.​​ Bagian Keempat, membahas pentingnya struktur regulasi yang independen.​​ Bagian Kelima,​​ ​​ menganalisis secara singkat pada struktur regulasi dalam UUOJK ditinjau dari kacamata panduan umum mengenai struktur regulasi yang independen.​​ Bagian​​ Keenam,​​ pertanyaan keberadaan DJSN dalam penerapan regulasi yang independen.​​ Bagian ketujuh,​​ penutup.

 

  • BADAN HUKUM LPS

Pasal 1 angka​​ 8​​ “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan” (“UULPS”)​​ menyatakan, bahwa Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan,​​ adalah penjaminan yang dilaksanakan ​​ oleh Lembaga Penjamin Simpanan nasabah bank. Sedangkan bentuk badan hukum LPS ditentukan dalam​​ Pasal 2 ayat (3) UULPS menentukan, bahwa LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.​​ Ketentuan Pasal 2 ayat (3) tersebut tidak menegaskan lebih lanjut mengenai badan hukum LPS itu. Namun, Pasal 2 ayat (4) UULPS menentukan, bahwa “LPS bertanggung jawab kepada Presiden”.

Berkaitan dengan independensi dalam UULPS diartikan, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang. Karena kebijakan mengenai penjaminan berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang di sektor perbankan dan fiskal. Keberadaan para wakil otoritas dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Meskipun demikian pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Misalnya,​​ dalam melaksanakan tugas​​ penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan dan atau pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah. Bentuk pengaturan mencerminkan mandat dan tingkat independensinya dari lembaga-lembaga lain yang juga bertanggung-jawab terhadap jaring pengaman keuangan (financial safety net). Kunci independensi manajemen LPS terletak pada komposisi pengurusnya. Pengurus LPS harus ditunjuk dan diangkat untuk memberi arahan, memberi kepemimpinan bagi LPS, dan melakukan kegiatan lainnya.​​ 6

Setidaknya, terdapat 2 (dua) fungsi LPS.​​ Pertama,​​ menjamin simpanan nasabah penyimpan.​​ Kedua,​​ turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.​​ Dalam menjalankan fungsinya tersebut LPS mempunyai tugas, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan melaksanakan penjaminan simpanan.

Pasal 6 ayat (1) ​​ UULPS menentukan, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

  • menetapkan dan memungut premi pijaman;

  • menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;

  • melakukan pengelolaan kekeyaan dan kewajiban LPS;

  • mendapatkan data simpanan nasabah, dan laoran hasil pemerinsaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

  • melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;

  • menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;​​ 

  • menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

  • melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan

  • menjatuhkan sanksi administratif.​​ 

Berbeda dengan perjalanan independen LPS yang lahir sejak lahirnya LPS dengan BI. Menilik pengalaman​​ independensi​​ BI misalnya, tidak terlepas dari tuntutan​​ independensi​​ bank sentral​​ dari segi ekonomi menjadi semakin penting.7​​ Selain untuk menghindari pemanfaatannya untuk kepentingan jangka pendek, yang utama adalah agar bank sentral​​ tidak diminta oleh pemerintah untuk membiayai kredit yang mungkin disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan membiayai​​ fiscal defisit.8​​ Hal BI pada awalnya tidak tegas bersifat independen, namun dengan perdebatan yang panjang tentang perlunya independensi BI, akhirnya​​ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia​​ (“UUBI”)menetapkan​​ BI adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara diatur ​​ dalam UUBI.

Berdasarkan hal-hal uraian​​ di atas, adalah suatu hal yang sangat penting untuk mendesain sebuah struktur regulasi​​ yang​​ independen.​​ Hal ini dapat diamati dari perjalanan independen OJK yang juga telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” (“UUOJK).​​ ​​ 

 

II.LEMBAGA OJK

Lembaga keuangan adalah sumber dari pertumbuhan karena fungsinya sentralnya yang membantu akumulasi dari sumber dana untuk produksi. Melalui proses intermediasi, arus dari sumber dana dapat tersalurkan yaitu dari mereka yang mempunyai sumber dana lebih ke mereka yang membutuhkan sumber dana untuk berproduksi. Agar dapat berfungsi dengan baik, hal ini tentunya memerlukan ​​ kepercayaan (trust) dari para pelaku pasar.9

Untuk itu, fungsi Otoriras​​ Jasa​​ Keuangan (OJK)​​ sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan (audit) yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistim pengaturan dan pengawasan OJK. Seperti sektor Perbankan, Pasar Modal,​​ Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Keberadaan OJK sebagai regulator tersebut harus dapat melakukan fungsi pengawasan untuk mengendalikan penyalahgunaan pasar (market abuses) dengan mencegah tindakan-tindakan perusahaan dan nasabah atau konsumen di dalam sektor jasa keuangan yang berpotensi merugikan kepentingan-kepentingan perusahaan, nasabah atau konsumen, dan investor dari keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Seperti, keterbukaan yang melanggar hukum dan keterbukaan yang tidak sah atau pernyataan menyesatkan (misleading statement),​​ insider dealing,​​ dan​​ money laundering.

Untuk itu, OJK harus membuat regulasi dengan suatu standarisasi yang mengandung​​ stability​​ dan​​ predictabilty​​ atas peraturan-peraturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Hal itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh UUOJK, dimana OJK dimaksudkan untuk mewujudkan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

 Secara umum, regulasi atau peraturan OJK itu harus meliputi beberapa sasaran, yaitu sebagai berikut:​​ 10

  • Melindungi investor untuk membangun krepercayaan terhadap pasar.

  • Memastikan bahwa pasar yang terbentu adalah pasar yang​​ fair,​​ efisien, dan transparan.

  • Mengurangi risiko sistemik.

  • Melindungi lembaga keuangan dari penyalahgunaan atau malpraktek dari konsumen (seperti​​ money Laundering).

  • Menjaga kepercayaan konsumen dalam sitim keuangan.

 

III.INDEPENDENSI OJK

Konsep dari pengaturan independensi telah lebih menjadi terkait dengan sektor jasa dibandingkan dengan sektor barang.11​​ Selanjutnya, pengawasan yang independen ​​ (supervisory independence) sangat penting untuk sektor keuangan12. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUOJK telah menentukan, bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Istilah indendensi tersebut dapat diartikan sebagai ide untuk tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain, independensi setiap badan regulator dapat dilihat dari empat sudut yang terkait satu sama lain, yaitu regulasi, pengawasan, institusional, dan anggaran.13​​ 

Oleh karena itu, OJK membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasinya, sehingga tujuan OJK sebagaimana ditentukan Pasal 4 UUOJK dapat tercapai. Kejelasan tujuan OJK tersebut adalah alat mengukur tingkat independensi, yakni; 1) tujuan ditetapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat keputusan tentang alokasi sumber daya dan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu, 2) tujuan adanya pengaturan ​​ (arrangement) tentang akuntabilitas untuk respon kebijakan.14​​ Pasal 4 UUOJK menyatakan, bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.​​ 

Di samping itu, untuk mengukur tingkat independensi OJK dilihat dari indepensi, akuntabilitas, integritas, dan sumber daya yang memadai. Lembaga independen harus mampu memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambil keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi anggaran dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebijakan internal lembaga.15​​ Pasal 34 UUOJK menyatakan, bahwa (1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. (2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Berkaitan dengan anggaran OJK itu, Pasal 37 menentukan sebagai berikut:

  • OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan.

  • Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  • Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.

  • OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.

  • Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.​​ 

 Jika diamati dari ketentuan Pasal 37 UUOJK tersebut, maka OJK dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada kesediaan anggaran yang berasal dari APBN, sehingga dapat mengurangi intervensi terhadap OJK. Dengan itu, akuntabilitas diperlukan OJK untuk melegitimasi tindakannya atas dasar kewenangan yang diberikan. Integritas direfleksikan dalam mekanisme yang mensyaratkan karyawan lembaga dalam mencapai tujuan organisasi tanpa menjadi takut terhadap intervensi.16

 Sementara ​​ itu, ketentuan Pasal 17 UUOJK yang mengatur mengenai masa kerja Anggota Dewan Komisioner merupakan ukuran tingkat independensi OJK. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 tersebut Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan berdasarkan alasan politik. Dengan ketentuan demikian akan memberikan keamanan bagi Anggota Dewan Komisioner dalam mengambil kebijakan yang tidak popular secara politik.17 ​​​​ Pasal 17 UUOJK menentukan, bahwa Anggota Dewan Komisioner tidak dapat dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

    • Meninggal dunia.

    • Mengundurkan diri.

    • Masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali.​​ 

    • Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

    • Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    • Tidak lagi menjadi anggota dewan gubernur bank indonesia bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h.​​ 

    • Tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon i pada kementerian keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari kementerian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i.​​ 

    • Memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota dewan komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya.

    • Melanggar kode etik,​​ atau​​ 

    • Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.​​ 

 

Iv.​​ Pentingnya Struktur Regulasi Yang Independen

  • Pengalaman di Beberapa Negara

Mendesain sebuah struktur regulasi yang independen adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan beberapa negara yang mempunyai sebuah stuktur regulasi yang tidak independen. Pengalaman Korea dan Jepang sebelum di tahun 1990an merupakan contoh dari kegagalan struktur regulasi yang tidak independen.​​ 

Di Korea regulator dan pengawasan bank khusus dan lembaga non-bank berada dalam kekuasaan​​ Ministry of Finance and Economy. Pada saat itu banyak permasalahan dalam pengaturan dan pengawasan termasuk kekuasaan untuk mengenyampingkan persyaratan yang pada gilirannya di percaya menjadi salah satu faktor penyebab dari krisis di Korea.18​​ Permasalahan independensi pada pengawasan keuangan yang dipegang oleh Ministry of Finance di Jepang juga dipercaya menjadi sumber dari kelemahan sektor keuangan di Jepang di tahun 1990an.19

Perlu menjadi ingatan, bahwa berdasarkan penelitian tidak ada institusi yang independen dari pengaruh politik ​​ jangka pendek dan independen dari keterikatan dan pengaruh lembaga keuangan.20​​ Terdapat pendapat yang mengatakan, bahwa meskipun independensi pengawas sangat penting untuk sektor keuangan, hal tersebut mungkin sulit dibuktikan untuk dapat berkembang dan memberikan jaminan. Karena pengawas sering bekerjasama dengan lembaga keuangan tidak hanya dalam memeriksa dan memantau, tetapi juga dalam menegakkan sanksi dan bahkan mencabut izin. Selanjutnya, dikatakan “because much supervisory activity takes place outside direct public view, interference, either by politicians or by industry, can be subtle, taking many form”.21

Secara umum, krisis di Asia Timur yang terjadi di akhir 1990an dipercaya terjadi karena adanya intervensi politik pada badan regulator dan supervisi di bidang keuangan. Pada kasus tertentu, badan regulator dan pengawasan bidang keuangan sebenarnya mengetahui permasalahan yang ada. Namun, tekanan politik oleh golongan tertentu memaksa mereka untuk mengambil kebijakan yang justru semakin membuat perekonomian semakin terpuruk.22

Contoh intervensi politik yang kuat dapat dilihat dari pengalaman Indonesia sendiri pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang lalu. Banyak kebijakan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang ditolak karena alasan politik. Tidak jarang juga BPPN mendapat tekanan politik yang sangat kuat baik dari pemerintah maupun politisi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan golongan tertentu. Hal inilah yang dipercaya mengakibatkan gagalnya Indonesia untuk keluar dari krisis lebih cepat dan kerugian Negara yang sangat besar.23 ​​ ​​ ​​​​ 

​​ 

  • Bentuk Independensi Yang Sesuai​​ 

Berdasarkan pengalaman di atas maka tidak dapat dipungkiri bahwa independensi merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah struktur regulasi yang tepat untuk Indonesia, terutama independensi dari pengaruh politik kepentingan yang masih menjadi momok di Indonesia.​​ 

Namun demikian, apabila tidak dicermati secara hati-hati, sebuah institusi yang mempunyai​​ absolute independence​​ juga dapat menyebabkan pengaruh negatif. Sebuah regulator yang terlalu independen dari pemerintah dan politik dapat menyebabkan “regulatory capture” dimana regulator terjebak untuk membuat kebijakan bias yang hanya menguntungkan golongan tertentu saja.24​​ Tanpa adanya kontrol yang cukup dari pemerintah dan​​ stakeholders​​ lainnya, sebuah regulator yang terjebak dalam “regulatory capture” dapat melihat kepentingan industri​​ sebagai kepentingan publik.25​​ Hal ini dapat mengakibatkan regulasi yang dibuatnya​​ hanya​​ untuk bertujuan mengurangi biaya dari industri​​ daripada menciptakan keseimbangan dari kepentingan industri​​ dan kepentingan publik.26

Selain itu, akan sulit untuk mengukur akuntanbilitas dari regulator yang mempunyai independensi yang absolut. Regulator yang mempunyai independensi yang absolute dapat mengejar kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebijakan ekonomi dari pemerintah.27​​ Beberapa pengamat bahkan menganggap regulator tersebut sebagai “fourth branch of government” dimana si regulator tersebut berada dalam sistem trias politica yang selama ini menjadikan dasar dari​​ check and balances.28​​ 

Hal inilah yang menyebabkan perlunya untuk membentuk sebuah struktur regulasi yang independen sesuai dengan kondisi perekonomian dari Negara tersebut. Dalam perekonomian yang sedang berkembang, Intervensi dari pemerintah kadang diperlukan pada hal-hal tertentu dikarenakan belum adanya struktur regulasi dan infrastruktur ​​ perekonomian yang kuat dan masih belum terbentuknya​​ legal culture​​ yang mendukung instrumen perekonomian (misalnya pengakuan terhadap hak kontraktual).29

Indonesia adalah negara berkembang dengan perekonomian yang masih berkembang. Infrastruktur perekonomian yang ada juga masih belum sematang Negara lain yang mempunyai perekonomian yang maju. Oleh karenanya harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan regulasi di bidang perekonomian menjadi sangat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat dan tepat untuk kesejahteraan rakyat.​​ 

Dalam konteks inilah, struktur regulasi otoritas jasa keuangan di Indonesia (OJK) harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan industri agar nantinya arah kebijakan perekonomian di bidang keuangan dapat berjalan dengan selaras. ​​ 

Oleh karenanya, independensi yang dimaksud dalam makalah ini ​​ bukanlah independensi yang absolut. OJK sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan harus dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan wasit untuk​​ fair play.​​  Untuk memahami independensi lembaga tersebut dapat dikaitkan dengan independensi bank central. Karena tidak ada satu negara pun yang menyesal telah memberikan independensi kepada bank sentralnya.30​​ Alan S. Blinder menyatakan bahwa independensi bank sentral dapat berarti dua hal.​​ Pertama, bank sentral memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya.​​ Kedua, keputusan-keputusan yang diambil olehnya sulit untuk dibatalkan oleh cabang-cabang atau lembaga pemerintahan lainnya.31

Independen​​ dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya bukan berarti bahwa bank sentral dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan bank sentral secara umum tentu saja ditetapkan melalui legislasi yang disepakati bersama melalui suatu sistem demokrasi. ​​ Tapi yang dimaksud adalah bahwa bank sentral memiliki diskresi yang luas mengenai bagaimana menggunakan instrumen-instrumennya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui undang-undang.​​ 32

​​ 

v.​​ AnalisIS​​ singkat struktur regulasi dalam​​ uuOJK​​ 

ditinjau dari panduan umum mengenai​​ 

stuktur regulasi yang independen

Untuk mengukur struktur independensi yang diadopsi oleh UUOJK, maka ada beberapa panduan yang dapat digunakan. Panduan ini tidaklah dimaksudkan sebagai acuan untuk sistem yang sempurna karena seperti yang telah disampaikan di atas, struktur independensi yang tepat haruslah disesuaikan dengan kondisi dan struktur perekonomian dari Negara tersebut.​​ 

Secara umum, struktur regulasi yang independen dapat diukur dari beberapa faktor sebagai berikut:

  • Independensi Dari Segi Regulasi​​ 

Pertama,​​ Independensi dari segi regulasi​​ (Regulatory Independence).33​​ Regulasi di bidang keuangan haruslah didesain untuk memberi keleluasaan untuk OJK dalam membentuk kebijakan yang tepat. Undang-undang yang ada haruslah memberi ruang dan fleksibilitas kepada OJK untuk dapat mendesain dan merubah kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi. Undang-undang yang terlalu detail menjadi​​ indirect intervention​​ dimana secara tidak langsung OJK diarahkan dan dikekang untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang ada.​​ 

Dalam konteks ini, secara umum UU OJK telah mengadopsi​​ regulatory independence. Dalam UU OJK, OJK diberi kewenangan yang cukup luas untuk menformulasikan regulasi.34​​ Namun demikian, permasalahan ini sangatlah kompleks dan di luar dari pembahasan makalah ini karena isu​​ regulatory independence​​ juga harus dilihat dari sudut pandang UU terkait seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal.  ​​​​ Studi yang lebih mendalam terhadap peraturan yang ada haruslah dilakukan untuk menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah mengakomodir independensi dari UU OJK. ​​ 

 

  • Independensi Dari Segi Pengawasan

Kedua, independensi dari segi pengawasan​​ (Supervisory Independence).35​​ Tanpa pengawasan yang konsisten dan menyeluruh, regulasi tidak akan menjadi efektif dalam membentuk rezim sistem keuangan yang efisien dan stabil. Ada beberapa aspek dalam membentuk pengawasan yang independen sebagai berikut:36

  • Perlindungan hukum kepada jajaran OJK dalam melakukan tugasnya. Jajaran OJK harus mendapat perlindungan hukum ketika mengeluarkan kebijakannya. Hal ini untuk menghindari adanya keragu-raguan dalam mengambil keputusan karena adanya ancaman tuntutan hukum. Selain itu tuntutan hukum juga dapat menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dimana hal ini dapat mengakibatkan hasil yang negatif mengingat sifat perekonomian yang sangat kontekstual.​​ Di banyak negara, undang-undang melindungi regulator dari kewajiban pelaksanaan tugas yang timbul dari kekuasaan negara, kecuali regulator yang beritikad buruk. Perlindungan regulator penting, agar mereka bekerja dengan rajin, kompeten, mandiri dan profesional.37

  • Adanya system dan standar yang jelas dalam peraturan OJK mengenai pengawasaan dan pengenaan sanksi. Sistem dan standar yang jelas dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi alat​​ check and balances​​ karena keputusan yang diambil bukanlah berdasarkan kebijakan indvidu tetapi harus mengacu pada peraturan yang ada. Hal ini dapat meminimalisasi adanya kebijakan yang bersifat subjektif dan menjaga konsistensi dalam pengawasan regulasi.

  • Sistem remunerasi yang jelas dan terjamin. Harus ada standar gaji yang cukup dan sistem jenjang karir yang berdasarkan​​ merit. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir potensi korupsi dan juga memastikan bahwa OJK diisi oleh orang-orang yang professional dan kompeten dalam bidangnya.

  • Adanya sistem sanksi dan banding yang jelas. ​​ Struktur yang ada harus memberikan kejelasan dalam proses pengenaan sangsi dan upaya hukum yang dapat dilakukan serta jangka waktu dalam prosesnya. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa otoritas jasa keuangan dapat mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Upaya hukum yang berlebihan misalnya dapat menyebabkan.

 

  • Independensi Dari Segi Institusi

Independensi dari segi institusi (Institutional Independence)38​​ mengacu pada status dari otoritas jasa keuangan yang terpisah dari lembaga eksekutif dan legislatif. Mengingat fungsinya yang sangat krusial untuk menyeimbangkan keadaan perekonomian dan kegagalan fungsi otoritas jasa keuangan yang tidak independen seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menjadi sangat penting untuk menjaga independensi sebuah otoritas jasa keuangan dari pengaruh politik dan pemerintah.​​ 

Untuk mencapai hal ini ada beberapa faktor penting yang harus diadopsi oleh sebuah struktur regulasi yang independen sebagai berikut:

  • Peraturan yang jelas mengenai pengangkatan dan pemberhentian dari personel senior. Kepastian mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian diperlukan untuk memberikan jaminan kepada anggota OJK untuk dapat mengambil keputusan tanpa adanya kekhawatiran atas ancaman pemberhentian.​​ 

  • Struktur pengaturan yang jelas. Pengambil kebijakan di OJK sebaiknya bersifat kolektif dan diisi oleh para ahli di bidangnya. Hal ini untuk mencegah adanya satu individu yang terlalu dominan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan yang di ambil.

  • Proses pengambilan kebijakan yang transparan. Walaupun ada beberapa keputusan yang menurut sifatnya bersifat rahasia dan sensitif, proses pengambilan kebijakan yang transparan harus tetap dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan adanya kontrol dari publik terhadap kebijakan yang diambil oleh OJK.

 

  • Independensi Dari Segi Pembiayaan

Independensi dari segi pembiayaan​​ (Budgetary Independence)39​​ mengacu pada keterlibatan dari eksekutif dan legislative dalam memutuskan besarnya anggaran OJK termasuk personel dan besarnya gaji. Otoritas yang mempunyai kebebasan dalam merancang anggaran dan sumber dayanya akan lebih siap untuk menghadapi tekanan politik. Sehinga, proses pengambilan keputusan akan dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan perkembangan pasar. Dalam hal ini, maka sebaiknya pendanaan dari OJK diperoleh dari luar anggaran pemerintah.

Namun demikian, di sisi lain, apabila pendanaan hanya berasal dari industri, ada kekhawatiran bila nantinya OJK akan mengalami​​ conflict interest​​ di saat mengambil keputusan yang berpotensi merugikan industri. Misalnya dalam situasi krisis dimana industri​​ dapat menekan OJK untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan industri tanpa melihat kepentingan publik secara umum.​​ 

Dalam konteks ini, UUOJK telah mengambil langkah yang tepat. Dalam UUOJK, pendanaan OJK berasal dari kombinasi APBN dan premi dari Industri. Mengingat masih rentannya perekonomian Indonesia, kombinasi ini merupakan solusi​​ 

 

vi.​​ PERTANYAAN​​ KEBERADAAN DJSN​​ DALAM PENERAPAN​​ 

stuktur regulasi yang independen

Berkenaan dengan pembicaraan​​ aspek hukum keberadaan​​ lembaga​​ DJSN, tepatlah seperti diamati​​ Ann Seidman, Robert B. Siedman dan Nalin Abeyesekere​​ yang​​ mengatakan,​​ bahwa dalam proses pembangunan undang-undang merupakan alat utama pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong ​​ suatu perilaku yang  ​​​​ dituju atau yang diaturnya.40​​ 

Relevan dengan pendapat sebagaimana diuraikan di muka,​​ ​​ lembaga​​ ditentukan oleh suatu tata-hukum​​ atau dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh undang-undang.​​ Termasuk juga​​ tentunya DJSN yang​​ pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem​​ Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN)​​ ​​ dan​​ memiliki wewenang yang tergolong organisasi pemerintahan.​​ Artinya, DJSN bukan dibentuk berdasarkan UUD 1945, tetapi DJSN​​ juga bersifat​​ auxiliary.​​ Hal ini dapat diyakini dari​​ keberadaan fungsi DJSN yang​​ berfungsi​​ merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Fungsi DJSN tersebut berkaitan dengan cita hukum konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.​​ Mengamati fungsi DJSN itu, dapatlah dikatakan bahwa lembaga DJSN adalah suatu lembaga yang penting secara konstitusional (contitutional importance).

Perlulah menjadi pemikiran, apakah DJSN membutuhkan struktur regulasi yang independen ? apakah struktur regulasi yang independen seperti yang diterapkan di OJK tepat diterapkan pada DJSN ?​​ 

 

VII.​​ PENUTUP

 Untuk mendorong​​ kemungkinan​​ struktur regulasi independen​​ DJSN​​ yang efisien dan efektif, perlu mengkaji kembali​​ UUDJSN, agar DJSN berfungsi juga​​ sebagai regulator untuk pengawasan​​ BPJS secara kuat dan mendalam. Dengan ini diharapkan​​ DJSN​​ menjadi paling objektif, dapat melaksanakan wewenangnya secara memadai, transparan dan akuntabilitas. Di samping itu,​​ DJSN​​ diharapkan memiliki kewenangan hukum yang cukup untuk melakukan​​ pengawalan jalannya penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Asshiddiqie Jimly,​​ Menuju Negara Hukum yang Demokratis.

 

Barth James R., et. Al.,​​ Guardians of Finance making Regulation Work for Us, Cambrige: The MIT Press, 2012.

 

Blinder Alan S.,​​ Central Banking in Theory and Practice, Cambridge: The MIT Press, 1998.

 

Enoch Charles, Baldwin Barbara, et all, “Indonesia, Anatomy of Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99, IMF Working Paper WP/01/52, 2001.

 

Hadjon Philipus M., dkk,​​ Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

 

Ismail Maaqdir,​​ Bank Indonesia Independen, Akuntabilitas dan Transparansi, ​​​​ Jakarta: Unversitas Al-Azhar Indonesia Fakultas Hukum, 2007.

 

Kelsen Hans,​​ General Theory of Law and State, NewYork: Russell & Russel, 1961.​​ 

 

Lastra Rosa Maria, “The Governance Structure for Financial Regulation in Eurofe”, paper disampaikan pada Institutional Organisation of banking Supervision, London, 2001.

 

Lindgren Carl-Johan, Balino Thomas JT, et all, “Financial Sector Crisis and Lesson From Asia, IMF Occasional Paper 188, 1999.

 

Mwenda Kenneth Kaoma,​​ Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator, the World Bank, 2006.

 

Nyberg Lars, “The Framework of Modern Central Banking”, Speech on Reforming the State Bank of Thailand, hanoi, 21 March 2006.

 

Quintyn Marc and Taylor Michael W, “Should Financial Sector Regulator Be Independen​​ ?” 34 Economic Issues 6, IMF 2004.

 

Quintyn Marc and Taylor Michael W,”Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability,​​ IMF Working Paper WP/02/46, ​​ 2002.​​ 

 

Seidman​​ Ann, Seidman Robert B. dan Abeyesekere Nalin,​​ Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters,​​ London: Kluwer Law Interenational, 2001.

 

Sitompul Zulkarnain,​​ Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Perasalahan,​​ ​​ Bandung: Book Terrace & Library, 2006.​​ ​​ 

Situmorang Chazali H.,​​ Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”, Depok: Penerbit Cinta Indonesia, 2013.

 

Sowa Nii K., "Improving the Legal and Regulatory Framework of the Financial Services Sector: A Case for an Independent Financial Regulator", makalah presentasi pada​​ Ghana @ 50: The Achievements, Challenges of the Financial Services Sector and the Expectations of the Next 50 Years, 2007.

 

 

*

Disampaikan pada​​ Workshop​​ Peningkatan​​ Efektifitas Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Melalui Penguatan Kelembagaan, dilaksanakan​​ Dewan Jaminan Sosial Nasional”,​​ , Jakarta, tanggal 19 Desember 2018.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016-sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Lihat.​​ Hans Kelsen,​​ General Theory of Law and State, (NewYork: Russell & Russel, 1961), hal. 192.​​ Lihat juga. Jimly Asshiddiqie,​​ Menuju Negara Hukum yang Demokratis,Hal. 459.

2

​​ Philipus​​ M. Hadjon, dkk,​​ Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), ​​ hal. 71.

3

​​ Lihat.​​ Jimly Asshiddiqie,​​ Op. Cit,​​ hal. 460.

4

​​ Lihat.​​ Ibid. hal. 471-474

5

​​ Lihat. Chazali H. Situmorang,​​ Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”, ( Depok: Penerbit Cinta Indonesia, 2013), ​​ hal 71-75.

6

​​ Zulkarnain Sitompul,​​ Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Perasalahan,​​ (Bandung: Book Terrace & Library, 2006), hal.206-207.​​ ​​ 

7

​​ Bandingkan. Rosa Maria Lastra,​​ “The Governance Structure for Financial Regulation in Eurofe”, paper disampaikan pada Institutional Organisation of banking Supervision, London, 2001. ​​ hal. 14.​​ Bandingkan juga. Maaqdir Ismail,​​ Bank Indonesia Independen, Akuntabilitas dan Transparansi, ​​​​ (Jakarta: Unversitas Al-Azhar Indonesia Fakultas Hukum, 2007), ​​ hal. 297

8

​​ Ibid.

9

​​ Nii K. Sowa, "Improving the Legal and Regulatory Framework of the Financial Services Sector: A Case for an Independent Financial Regulator", makalah presentasi pada​​ Ghana @ 50: The Achievements, Challenges of the Financial Services Sector and the Expectations of the Next 50 Years, 2007,​​ hal 3.

10

​​ Kenneth Kaoma Mwenda,​​ Op.Cit, ​​ hal. 3

11

​​ P.S. Mehta, “Why a Steel Regulator Makes Little Sense”, dalam Kennet Kaoma Mwenda,​​ Op.Cit, hal. 19.

12

​​ Ibid,​​ hal. 21.

13

​​ Ibid, hal. 20.

14

​​ Zulkarnain Sitompul,​​ Op.Cit, hal 350.

15

​​ Ibid.

16

​​ Ibid, hal, 351.

17

​​ Ibid, hal. 352.

18

​​ Lihat Marc Quintyn and Michael W Taylor,”Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability,​​ IMF Working Paper WP/02/46, ​​ 2002, hal 6​​ 

19

​​ Ibid,​​ hal 6-7

20

​​ James R. Barth, et. Al.,​​ Guardians of Finance making Regulation Work for Us, (Cambrige: The MIT Press, 2012), hal. 10.

21

​​ Kennet Kaoma Mwenda,​​ Op.Cit, hal. 21. Lihat juga. M. Quintyn & M. W. Taylor, “Should Financial Sector Regulator Be Independen​​ ?” 34 Economic Issues 6 (IMF 2004), hal. 7.

22

​​ Lihat Carl-Johan Lindgren, Thomas JT Balino, et all, “Financial Sector Crisis and Lesson From Asia, IMF Occasional Paper 188, 1999, dalam Marc Quintyn,​​ Ibid.

23

​​ Untuk lebih lengkap ulasan mengenai hal ini, lihat Charles Enoch, Barbara Baldwin, et all, “Indonesia, Anatomy of Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99, IMF Working Paper WP/01/52, 2001.

24

 ​​​​ Lihat Nii Ka Sowa,​​ Op.Cit, hal 5-6

25

​​ Lihat M. Quintyn & M. W. Taylor,”​​ Should Financial Sector Regulators Be Independent?”​​ IMF​​ Economic Issues ​​ No.32, 2004.

26

​​ Ibid.

27

​​ Ibid.

28

​​ Kenneth Kaoma Mwenda,Op.Cit, hal 34.

29

​​ Untuk ulasan mengenai kapan intervensi pemerintah diperlukan, lihat ibid, hal 31-33.

30

​​ Lars Nyberg, “The Framework of Modern Central Banking”, Speech on Reforming the State Bank of Thailand, hanoi, 21 March 2006.

31

​​ Alan S. Blinder,​​ Central Banking in Theory and Practice, (Cambridge: The MIT Press, 1998), hal. 54.

32

​​ Ibid.

33

​​ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai​​ regulatory independence, lihat Marc Quintyn and Michael W Taylor hal 14-16,

34

​​ Lihat pasal 8 UU OJK.

35

​​ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai supervisory independence, lhiat Marc Quintyn and Michael W Taylor,​​ Op.Cit, hal 17-20

36

​​ Ibid.

37

​​ Kenneth Kaoma Mwenda,Op.Cit, hal​​ 13.

38

​​ Ibid. hal 20

39

​​ Ibid,​​ ​​ hal 21

40

​​ Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere,​​ Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters,​​ (London: Kluwer Law Interenational, 2001), hal. xxi.

Leave a Comment