Go to the top

Kajian Terhadap RUU Perbankan

Team Web / 0 Comments

Hits: 28

Kajian Terhadap RUU​​ Perbankan​​ *

oleh

Bismar Nasution**

 

Posisi Bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara, oleh karena itu hukum berkenaan bank sangat penting pula bagi suatu negara. Sekarang ini sedang dilakukan pembahasan RUU Perbankan, maka perlu diamati apa yang ​​ Ann Seidman, Robert B. Siedman dan Nalin Abeyesekere,​​ bahwa dalam proses pembangunan undang-undang merupakan alat​​ dikatakan​​ ​​ utama pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong ​​ suatu perilaku yang  ​​​​ dituju atau yang diaturnya.1​​ 

Dengan​​ demikian​​ RUU Perbankan harus menjadi​​ Rule of Law​​ yang​​ dapat membuat pengaturan​​ bank lebih baik dan dapat​​ ​​ membawa perubahan​​ lebih baik​​ dalam sistem ekonomi​​ terutama dalam pengaturan dan dan pengawasan pengelolaan kegiatan sektor keuangan yang​​ diselenggarakan oleh lembaga​​ perbankan.​​ 

Dalam konteks pembahasan RUU Perbankan itu perlu juga dikritisi peran​​ Bank sentral​​ (Bank Indonesia)​​ yang​​ telah​​ diberikan tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas nilai rupiah. Hal ini perlu agar Bank Indonesia (BI) tidak menemukan​​ kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Untuk itu​​ kewenangan​​ BI harus secara tegas dimaknai dalam norma hukum.​​ Lebih lagi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka​​ kajian​​ terhadap​​ RUU Perbankan,​​ perlu​​ memperhatikan sebagaimana​​ diamati hasil​​ studi yang dilakukan Burg’s ​​ mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” (preditability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan “pengembangan khusus dari sarjana hukum” (the special development abilities of the lawyer).2 ​​​​ 

Selanjutnya Burg’s ​​ mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini “stabilitas” berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi” merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara3​​ Hal ini sejalan dengan​​ pendapat​​ J.D. Ny Hart, yang​​ mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu​​ predictability, procedural capabilyty, codification of goals, education, balance, defenition and clarity of status​​ serta​​ accomodation.4

Dengan mengacu​​ prinsip-prinsip dan unsur unsur dimuka​​ dapat dilihat bahwa RUU​​ Perbankan​​ harus ​​ mempunyai unsur unsur sebagai berikut :​​ 5

Pertama,​​ RUU​​ Perbankan​​ harus dapat membuat prediksi​​ (predictability), yaitu apakah​​ nantinya​​ dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi​​ perbankan​​ ​​ terutama dampak dari struktur pengawasan pada aspek kesehatan sistem perbankan yang meliputi keselamatan dan kesehatan bank, stabilitas sistemik dan pengembangan sistem perbankan dan keuangan.​​ 

Hal ini penting bahwa penentuan oleh UU terhadap​​ Perbankan jangan​​ menggangu pelaksaaan tugas BI​​ dan OJK​​ dan pencapaian tujuan BI​​ dan OJK.​​ 

Kedua,​​ RUU​​ Perbankan​​ harus​​ ​​ mempunyai kemampuan prosedural (procedural capability) dalam​​ struktur pengaturan bank.​​ 

Ketiga, pembuatan​​ RUU​​ Perbankan​​ harus​​ mempunyai​​ tujuan untuk​​ dapat secara maksimal​​ menciptakan efisiensi disektor perbankan.​​ 

Keempat,​​ RUU​​ Perbankan​​ nantinya​​ ​​ harus​​ dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance)​​ karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi.​​ Disini perlu pendalaman pemikiran kedepan bagaimana keseimbangan kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK.​​ Misalnya, peraturan yang​​ memberikan kewenangan kepada OJK, salah satu misalnya pemberian ijin dan pencabutan usaha , sementara kewenangan demikian​​ diatur juga dalam kewenangan BI.​​ Apabila nantinya RUU tersebut menjadi UU , maka​​ hal demikian dapat diharmonisasikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kelima,​​ ​​ UU itu nantinya dapat​​ berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). ​​ Dalam hal ini hukum tersebut harus memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu​​ yang berkaitan dengan pelaksanaan​​ pengelolaan​​ perbankan.

​​ Keenam​​ ,​​ UU​​ itu​​ nantinya​​ harus dapat mengakomodasi (accomodation) berbagai kepentingan yang saling bersaing. Bila diamati RUU​​ Perbankan​​ belum mengakomodasi pengaturan bentuk bentuk pengawasan bank, padahal ketentuan pengawasan demikian harus diatur secara detail.​​ 

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter​​ (macro-economic supervision),​​ dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (prudential supervision).

Sasaran yang ingin dicapai oleh​​ macro economics supervision​​ adalah bagaimana​​ mengarahkan​​ dan​​ mendorong​​ bank serta sekaligus​​ mengawasinya, agar dapat ikut berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan seperangkat kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi bank guna melaksanakan pencapaian sasaran ekonomi makro dimaksud. Dalam kaitan dengan pengawasannya, walaupun dalam beberapa hal​​ pelaksanaan program tersebut tidak terlalu menguntungkan bank, dan bahkan kadangkala merupakan suatu beban, kepada bank biasanya ditetapkan suatu​​ reward​​ atau​​ penalty, yaitu bagi bank yang dapat memenuhi pelaksanaan program tersebut atau yang tidak dapat memenuhinya.

Tujuan dari​​ prudential supervision​​ adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Dengan demikian, bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko tinggi.​​ 

Teori pengawasan bank mengajarkan bahwa sistem pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan semata mata untuk mewujudkan dan menjaga sistim perbankan yang sehat, akan tercapai apabila otoritas pengawas bank dapat dengan mudah melakukan pengawasannya secara efektif serta semua bank yang diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan apabila bank yang diawasi jumlahnya sedikit atau diupayakan menjadi sangat minimal, dan semua kegiatan bank sampai pada hal yang paling teknis diatur melalui seperangkat aturan yang ketat dan pembatasan ruang gerak usaha bank melalui berbagai aturan yang bersifat larangan.

Terakhir, ​​ tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah​​ RUU itu nantinya harus telah terjamin mengandung​​ unsur stabilitas (stability) sebagaimana diuraikan di muka.

Unsur stabilitas disini adalah harus dapat memotong birokrasi yang berkepanjangan.​​ 

PENUTUP

 Pengamatan berbagai unsur unsur yang dikedepankan di muka, dikaitkan dengan substansi ​​ RUU​​ Perbankan perlu dielaborasi unsur-unsur tersebut agar dapat​​ menciptakan sistem perbankan yang sehat, ​​ yang memenuhi tiga aspek yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan perbankan yang berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.

 

*

Disampaikan pada Focus Group Discusion(FGD) “Pembahasan RUU​​ Perbankan​​ yang diselengarakan oleh​​ DPR RI di ​​ Medan,​​ Kamis​​ 16​​ April 2015.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006- sekarang.

1

​​ Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere,​​ Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters,​​ (London: Kluwer Law Interenational, 2001), hal. xxi.

2

​​ Leonard ​​ J. Theberge, “Law and Economic Development,” ​​ Journal of International Law and Policy¸​​ (Vol. 9, 1980) : 232.

3

​​ Ibid.

4

​​ J.D. Ny.​​ Hart, “The Role of Law in Economic Development,” ​​ dalam Erman Rajagukguk,​​ Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid ​​ 2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367.

5

​​ Bandingkan, Burg’s dalam Leonard ​​ J. Therberge,​​ op.cit. dan ​​ J.D. N. Hart,​​ log.cit

Leave a Comment