Go to the top

Hits: 6

KEBERADAAN PUNGUTAN​​ OTORITAS​​ JASA KEUANGAN​​ UNTUK PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANGNYA SECARA INDEPENDEN*

 

Oleh

Bismar Nasution**

 

​​ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas​​ Jasa Keuangan” (“UUOJK”) dimaksudkan untuk mewujudkan “Otoritas Jasa Keuangan” (“OJK”) yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.​​ Di sini, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pennyidikan terhadap lembaga jasa keuangan. Seperti, lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Misalnya antara lain Dana Pensiun, Lembaga Pembiaayaan.​​ 

Dalam Pasal 7 UUOJK disebutkan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:​​ 

  • pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:​​ 

  • perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

  • kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;​​ 

  • pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:​​ 

  • likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;​​ 

  • laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;​​ 

  • sistem informasi debitur;​​ 

  • pengujian kredit (credit testing); dan​​ 

  • standar akuntansi bank;​​ 

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, ​​ 

 ​​ ​​ ​​​​ meliputi:​​ 

  • manajemen risiko;​​ 

  • tata kelola bank;​​ 

  • prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan​​ 

  • pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan​​ 

d. pemeriksaan bank​​ 

 

Selanjutnya Pasal 8 UUOJK menentukan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:​​ 

    • menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;​​ 

    • menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;​​ 

    • menetapkan peraturan dan keputusan OJK;​​ 

    • menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;​​ 

    • menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;​​ 

    • menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;​​ 

    • menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;​​ 

    • menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan​​ 

    • menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.​​ 

 

Di samping itu,​​ Pasal 9 UUOJK​​ menyatakan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:​​ 

    • menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;​​ 

    • mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;​​ 

    • melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;​​ 

    • memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;​​ 

    • melakukan penunjukan pengelola statuter;​​ 

    • menetapkan penggunaan pengelola statuter;​​ 

    • menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan​​ 

    • memberikan dan/atau mencabut:​​ 

      • izin usaha;​​ 

      • izin orang perseorangan;​​ 

      • efektifnya pernyataan pendaftaran;​​ 

      • surat tanda terdaftar;​​ 

      • persetujuan melakukan kegiatan usaha;​​ 

      • pengesahan;​​ 

      • persetujuan atau penetapan pembubaran; dan​​ 

      • penetapan lain,​​ 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 

Berdasarkan tugas,​​ fungsi dan wewenang OJK tersebut, OJK telah didesain ​​ sebagai sebuah lembaga yang independen.​​ Pasal 2 ayat (2) UUOJK menentukan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Independensi​​ OJK tersebut​​ merupakan salah satu isu penting dalam membahas peran​​ OJK. Independensi tidak berarti​​ OJK​​ bebas menjalankan​​ pengaturan dan​​ pengawasan​​ yang mereka inginkan. Independen berarti​​ OJK​​ dapat menggunakan instrumen yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem politik tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar​​ OJK. Ini yang disebut dengan ”instrument independence” bukan ”goal independence”. Konsekwensi independen bagi​​ OJK​​ adalah harus lebih akuntabel untuk tindakan yang dilakukan​​ dalam pengaturan​​ dan​​ pengawasan​​ secara transparan.​​ 

Terdapat kesepakatan diantara para ahli bahwa ​​ independensi suatu lembaga​​ yang bebas dari campur tangan pemerintah dapat mencapai tujuan menjaga​​ lembaga itu​​ dengan lebih baik.​​ 

 

PungutanN OJK

Walaupun OJK independen dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, namun menurut Pasal 34 ayat (2) UUOJK menentrukan bahwa anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Berkaitan dengan anggaran OJK itu, Pasal 37 menentukan sebagai berikut:

  • OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan.

  • Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  • Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.

  • OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.

  • Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.​​ 

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) ​​ UUOJK menyatakan, bahwa:

Yang dimaksud dengan “pungutan” antara lain pungutan untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi​​ perdagangan efek.

Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.​​ 

Jika diamati dari ketentuan Pasal 37 UUOJK tersebut, maka OJK dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada kesediaan anggaran yang berasal dari APBN, sehingga dapat mengurangi intervensi terhadap OJK.​​ 

Dengan itu, akuntabilitas diperlukan OJK untuk melegitimasi tindakannya atas dasar kewenangan yang diberikan. Integritas direfleksikan dalam mekanisme yang​​ mensyaratkan karyawan lembaga dalam mencapai tujuan organisasi tanpa menjadi takut terhadap intervensi.1

Pungutan-pungutan OJK​​ sebagaimana diatur dalam UUOJK​​ tersebut, juga telah diatur lebih lanjut dalam​​ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.​​ Pungutan itu​​ dipraktekkan juga oleh otoritas pengawas industri jasa keuangan di negara-negara lain dan sudah merupakan​​ International Base Practice.​​ Beberapa lembaga pengawas didanai melalui biaya industri.2

 Di dalam Undang-Undang Otoritas Pengawasan Keuangan Estonia pada bab 4 pasal 35 mengenai sumber pembiayaan operasional dari lembaga tersebut pada ayat 1 menyebutkan bahwa biaya dari otoritas pengawas harus tercakup dari pembayaran pergantian yang dibuat oleh subjek dari pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Otoritas Pengawasan Keuangan Estonia dan dalam kasus yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dari dana yang ditentukan dalam anggaran Bank Estonia dan juga alokasi yang ditentukan dalam anggaran negara. Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa biaya pengawasan terdiri dari modal saham dan juga saham yang dihitung berdasarkan aset.3

 Adapun Undang-Undang di negara Latvia yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Undang-Undang Komisi Keuangan dan Pasar Modal. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat juga pengaturan tentang pembiayaan operasional dari komisi. Aktifitas dari para komisi dibiayai oleh pembayaran dari para peserta di bagian keuangan dan pasar modal dalam jumlah yang ditentukan oleh dewan komisi. Ketentuan ini membantu untuk mempromosikan independensi dan keotonoman dari komisi. Tentunya pada beberapa kasus dimana badan pengawas didanai oleh anggaran pemerintah pusat, fungsi dan otonomi operasional terganggu. Adapun kemungkinan bahwa badan pengawas tidak akan mempunyai kebebasan berpolitik yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas nya secara efektif, mengingat adanya beban interferensi dari badan eksekutif negara.4​​ 

Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 22 yang menyebutkan bahwa aktifitas-aktifitas dari komisi harus dibiayai dari pembayaran dari para peserta di bagian keuangan dan pasar modal yang dibuat dalam jumlah yang ditentukan oleh dewan dan tidak melebihi jumlah yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pembayaran dari para peserta harus ditransfer ke rekening komisi dengan Bank Latvia dan digunakan semata-mata untuk tujuan membiayai kegiatan tersebut.5

 

PENUTUP

 Untuk mendorong​​ struktur regulasi independen OJK yang efisien dan efektif,​​ memang perlu pungutan oleh OJK. APBN bagi OJK dapat diamati sebagai sumber pembiayaan sementara.​​ Dengan itu, terdapat ​​ pengelolaan khusus keuangan OJK, sebagaimana dapat diamati dalam UUOJK dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kenneth Kaoma Mwenda,​​ Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator, the World Bank, 2006.

 

Zulkarnain​​ Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan”,​​ Jurnal ​​ Legislasi Indonesia,​​ Juli, Vol. 9.

 

Appendix 1 The Estonian Financial Supervisory Authority Act, 2001

 

Appendix 3The Latvian Law on the Financial and Capital Market Commission, 2001

*

Disampaikan pada​​ Seminar​​ Pungutan oleh ​​ OJK dalam mendukung fungsi dan tugas OJK secara independen dan profesional​​ , dilaksanakan​​ di Balai Rasa Sayang 3 Hotel Polonia Medan,​​ , tanggal​​ 14 April 2014​​ .

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987-sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999-sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 200-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 200-sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997-2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2010. Ketua Lembaga Kajian Hukum Ekonomi F. Hukum USU, tahun 2013.

1

​​ Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, ​​ (Juli, Vol. 9), hal, 351.

2

​​ Kenneth Kapma Mwenda,​​ Legal Aspects of Financial Services Regulation and The Concept of A Unified Regulator,​​ The World Bank, 2006, hal. 26.

3

​​ Appendix 1 The Estonian Financial Supervisory Authority Act, 2001

4

​​ Kenneth Kaoma Mwenda,​​ Op,​​ Cit, hal​​ 74

5

​​ The Latvian Law on the Financial and Capital Market Commission, 2001

Johar Napitupulu 3 Maret 2019 Post Reply

Matafffffff kali artikel ini

    Team Web 3 Maret 2019 Post Reply

    Terima Kasih bang Johar Napitupulu

Leave a Comment