Go to the top

KONSEKUENSI KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA USAHA MILIK DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PT. BANK SUMUT

Team Web / 0 Comments

Hits: 0

KONSEKUENSI KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA USAHA MILIK DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ​​ NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG​​ PENGANGKATAN​​ DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA KOMISARIS​​ DAN ANGGOTA DIREKSI​​ DALAM PENGELOLAAN PT. BANK SUMUT​​ *​​ ​​ 

 

Bismar Nasution**

Website : bismarnasution.com

 

 

PT. Bank Sumut adalah perusahaan daerah berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan. Sejalan dengan bentuk hukum PT. Bank Sumut yakni perseroan terbatas dan kegiatan usaha yang dijalankannya, maka dalam prakteknya PT. Bank Sumut tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berbagai Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Disamping itu, PT. Bank Sumut juga tunduk pada ketentuan​​ Perda Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pembentukan Bank Sumut dan Anggaran Dasar PT. Bank Sumut.​​ 

Pada tahun 2017, Pemerintah mengundangkan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan terkait dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2018, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal yang diuaraikan di muka, muncul berbagai pertanyaan​​ sebagai berikut :

  • Bagaimana kedudukan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dikaitkan dengan keberadaan PT. Bank Sumut sebagai badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas dan konsekwensi hukum dari PP No. 54 Tahun 2017 tersebut terhadap PT. Bank Sumut ?​​ 

  • Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dikaitkan dengan keberadaan PT. Bank Sumut sebagai badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas dan konsekwensi hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tersebut terhadap PT. Bank Sumut ?

  • Bagaimana rekomendasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh PT. Bank Sumut sehubungan dengan terbitnya PP No. 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 tersebut ?​​ 

 

 

  • Kedudukan PT. Bank Sumut sebagai Perseroan Terbatas​​ 

Semula setiap bank yang didirikan oleh Daerah, termasuk Bank Sumut adalah termasuk perusahaan daerah yang berbentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang pembentukannya didasarkan pada ketentuan UU No. 13 Tahun​​ 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Setelah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan​​ Pasal 3 ayat (1) dari Permendagri No. 1 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Pembangunan Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa terhadap Bank Pembangunan Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Permendagri No. 1 Tahun 1998 tersebut memberikan kesempatan kepada Gubernur untuk melakukan perubahan bentuk hukum BPD dari​​ Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Permendagri No. 1 Tahun 1998.​​ 

 

Dengan diubahnya bentuk hukum sejumlah bank daerah (termasuk Bank Sumut) menjadi perseroan terbatas, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 1998, maka pada prinsipnya PT. Bank Sumut adalah sebuah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Dengan demikian, sejak perubahan bentuk hukum tersebut, maka berdasarkan Pasal 3 Permendagri tersebut diatas, PT. Bank Sumut tidak lagi tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah, tetapi tunduk pada ketentuan UU yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

 

Sebagai Perseroan Terbatas, maka pengelolaan PT. Bank Sumut dilakukan berdasarkan UUPT, yang dilakukan oleh Organ PT. Bank Sumut yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan wewenang masing-masing organ berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 sebagaimana telah digantikan oleh UU No. 40​​ Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Bank Sumut. Sedangkan secara teknis, pengelolaannya tunduk pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Maka dalam konteks yang demikian, kedudukan kepala daerah adalah sebagai pemegang saham yang mengambil kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. ​​ 

 

  • Kedudukan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah​​ 

PP Nomor 54 Tahun 2017 adalah produk hukum yang bersifat mengikat. Secara hirarkhis berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan PP No. 54 Tahun 2017 berada dibawah Undang-Undang.​​ 

 

PP No. 54 Tahun 2017 diundangkan untuk melaksanakan amanat yang diperintahkan berdasarkan ketentuan​​ Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 34O ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah.​​ 

 

Dengan demikian, oleh karena PP No. 54 Tahun 2017 adalah produk hukum yang sah dan karenanya mengikat, maka kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam PP No. 54 Tahun 2017 tersebut bersifat mengikat kepada BUMD sepanjang BUMD dimaksud adalah BUMD yang memenuhi ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 tersebut.​​ 

 ​​​​ 

  • PP No. 54 Tahun 2017 Belum Mengikat terhadap PT. Bank Sumut Sebelum Dilakukan Penyesuaian Bentuk Hukum Menjadi BUMD

 

PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD tersebut belum mengikat terhadap PT. Bank Sumut dan karenanya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Bank Sumut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

  • Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan daerah (Perseroda) adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 339 ayat (1) yang menyatakan : (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau​​ paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

 

Dalam Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa untuk dapat disebutkan sebagai BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

  • Modalnya terbagi atas saham​​ 

  • Seluruh saham atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.​​ 

 

b.​​  Berdasarkan Annual Report PT. Bank Sumut Tahun 2017, kepemilikan PY. Bank Sumut adalah sebagai berikut :

1.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 46, 82 %​​ 

2. ​​  Pemerintah Kota Se-Sumatera Utara sebesar 11, 73 %​​ 

3.Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera Utara sebesar 41,45%​​ 

 

Dengan demikian, berdasarkan komposisi kepemilikan saham tersebut, maka tidak ada satu daerah pun yang memiliki saham sebesar paling sedikit 51% sebagaimana ditentukan dalam pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. ​​ Oleh karena itu, disimpulkan bahwa PT. Bank Sumut belum memenuhi kriteria sebagai BUMD berbentuk Perseroan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.​​ 

 

c.​​  Berdasarkan ketentuan Pasal 139 PP No. 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa :

  • Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD;

  • Terhadap perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kepemilikan saham 1 (satu) Daerah di bawah 51% (lima puluh satu persen), Daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

  • Ketentuan mengenai penyesuaian kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 139 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa keberadaan PP No. 54 Tahun 2017 tidak demi hukum menyebabkan perusahaan daerah yang sudah terbentuk sebelumnya langsung menjadi BUMD.​​ 

 

Frase “dapat diubah menjadi BUMD” yang terkandung pada norma hukum pada Pasal 139 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa ​​ masih diperlukan suatu tindakan hukum lanjutan untuk mengubah status perusahaan daerah menjadi BUMD. Tindakan hukum lebih lanjut tentunya memerlukan persetujuan RUPS untuk perseroan terbatas dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri mengingat kedudukan perusahaan sebagai perusahaan daerah dan selanjutnya dikukuhkan dalam Perda.​​ 

 

Selanjutnya berdasarkan ayat (2) dari Pasal 139 tersebut ditetapkan bahwa terhadap perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kepemilikan saham 1 (satu) Daerah di bawah 51% (lima puluh satu persen), Daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam struktur kepemilikan saham PT. Bank Sumut tidak ada satu daerah yang memiliki saham sekurang-kurangnya 51%. Oleh karena itu, jika PT. Bank Sumut akan dijadikan BUMD dalam bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 2017, maka terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian komposisi kepemilikan saham di Bank Sumut agar memenuhi kriteria BUMD berbentuk Perseroda. ​​ 

 

Bahwa untuk melakukan penyesuaian kepemilikan modal tersebut harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) Pasal 139 PP No. 54 Tahun 2017 tersebut.​​ 

 

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka PT. Bank Sumut belum memiliki kualifikasi sebagai BUMD berbentuk Perseroda sebagaimana dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan BUMD sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 dan peraturan pelaksananya belum dapat dilaksanakan oleh PT. Bank Sumut sebelum status PT. Bank Sumut terlebih dahulu ditetapkan sebagai BUMD berbentuk Perseroda.​​ 

 

4.​​  Keberlakuan Permendagri Nomor​​ 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah kepada PT. Bank Sumut​​ 

 

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah adalah produk perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dasar kekuatan mengikat Permendagri​​ tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

(1)​​  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,​​ Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.​​ 

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.​​ 

 

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 dari PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD. ​​ Dengan demikian, daya mengikat Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi adalah terhadap BUMD sebagaimana dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 2017.​​ 

 

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tersebut belum mengikat terhadap PT. Bank Sumut dan karenanya belum dapat dilaksanakan oleh PT. Bank Sumut dengan pertimbangan sebagai berikut :

  • Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 ditujukan untuk mengatur pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, sedangkan PT. Bank Sumut sebagaimana dijelaskan diatas, belum memiliki kualifikasi sebagai BUMD​​ berbentuk Perseroda berdasarkan PP No. 54 Tahun 2017 karena belum dilakukan penyesuaian.​​ 

  • Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana dari PP No. 54 Tahun 2017 sementara PP No. 54 Tahun 2017 tersebut belum dapat dilaksanakan oleh PT. Bank Sumut mengingat status PT. Bank Sumut tidak memiliki kualifikasi sebagai BUMD berbentuk Perseroda sebagaimana dimaksudkan dalam PP No. 54 Tahun 2017.​​ 

 

5.​​  Ketentuan yang Berlaku dalam​​ Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. Bank Sumut​​ 

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT. Bank Sumut belum memiliki kualifikasi sebagai BUMD berbentuk Perseroda sebagaimana dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 2017 karena belum dilakukan perbuatan penyesuaian terhadap PT. Bank Sumut, maka terhadap PT. Bank Sumut belum dapat diberlakukan PP Nomor 54 Tahun 2017 sampai dilakukan penyesuaian.​​ 

 

Sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah belum dapat diberlakukan terhadap PT. Bank Sumut karena PT. Bank Sumut belum memiliki kualifikasi sebagai BUMD berbentuk Perseroda sebagaimana dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 2017.

 

Oleh karena itu, sampai dengan dilakukannya penyesuaian terhadap PT. Bank Sumut agar memenuhi kualifikasi sebagai BUMD berbentuk Perseroda, maka mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT. Bank Sumut tetap merujuk kepada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Bank Sumut. Sedangkan terhadap proses seleksi secaara teknis maka merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa​​ Keuangan Nomor : 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan POJK terkait lainnya yang relevan.​​ 

 

Keberlakuan POJK dalam hal ini mengingat PT. Bank Sumut adalah perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan. Keberlakuan POJK adalah didasarkan kepada kedudukan OJK sebagai Otoritas yang memiliki wewenang secara atribusi untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (dalam hal ini Bank) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta pasal terkait lainnya dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. ​​ POJK juga merupakan​​ lex specialis​​ dari PP No. 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 menyangkut ketentuan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank yang telah berbentuk BUMD Perseroda.​​ 

 

6.​​  Tentang Kewajiban Penyesuaian Bentuk Hukum PT. Bank Sumut ​​ menjadi BUMD Berbentuk Perseroda​​ 

 

Ketentuan Pasal 139 Ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 menyebutkan : (1). Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 tersebut, bahwa menyesuaikan bentuk hukum PT. Bank Sumut menjadi BUMD berbentuk Perseroda bukanlah suatu kewajiban tetapi merupakan suatu bentuk pilihan tindakan. Hal ini didasarkan pada frasa kata “dapat” yang dipergunakan dalam Pasal 139 ayat (1) tersebut.​​ 

 

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa terhadap perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kepemilikan saham 1 (satu) Daerah di bawah 51% (lima puluh satu persen), Daerah tersebut wajib menyesuaikan​​ kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Dan pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai penyesuaian kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 139 PP Nomor 54 Tahun 2017 tersebut, maka menurut pendapat saya, terkait dengan perubahan bentuk hukum PT. Bank Sumut menjadi BUMD berbentuk Perseroda adalah sebagai berikut :

  • Tergantung kepada keputusan RUPS PT. Bank Sumut, apakah akan melakukan perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas menjadi BUMD berbentuk Perseroda sesuai PP No. 54 Tahun 2017 ;

  • Diperlukan penyesuaian kepemilikan saham pada PT. Bank Sumut agar memenuhi ketentuan Pasal 139 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Sehubungan dengan hal ini diperlukan RUPS untuk perubahan modal;

  • Penyesuaian modal dilakukan setelah adanya pedoman pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

  • Diperlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri​​ 

  • adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengingat terjadinya perubahan struktur kepemilikan saham dan perubahan bentuk menjadi BUMD.

  • Diperlukan Peraturan Daerah untuk melakukan perubahan bentuk hukum menjadi BUMD Perseroda sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pendirian BUMD dilakukan dengan Peraturan Daerah ;

 

7.​​  Pengawasan terhadap PT. Bank Sumut​​ 

 

Berlakunya PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan berbagai peraturan pelaksanaannya kepada BUMD, termasuk kepada PT. Bank Sumut jika dilakukan penyesuaian perubahan bentuk hukum menjadi BUMD Perseroda,​​ maka hal tersebut tidak menghilangkan wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi PT. Bank Sumut sebagai lembaga jasa keuangan (LJK).​​ 

 

OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi Bank terlepas bank tersebut merupakan bank BUMN, BUMD ataupun bank swasta. Kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi bank tidak bisa dieleminir oleh PP No. 54 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan wewenang OJK untuk mengatur dan mengawasi bank adalah wewenang atributif yang lahir dari Undang-Undang, yakni UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Secara hirarkhi UU ini lebih tinggi dari PP No. 54 Tahun 2017.

 

Oleh karena itu, setiap bank BUMD tetap tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK (POJK) dan tetap diawasi oleh OJK sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.​​ 

 

 

Kesimpulan​​ 

Berdasarkan uraian pendapat hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.​​  Ketentuan yang tercantum dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan peraturan pelaksanaannya antara lain Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah adalah produk perundang-undangan yang mengikat bagi BUMD dan karenanya wajib dilaksanakan oleh BUMD.​​ 

2. Yang dimaksud dengan BUMD dalam Pasal 331 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah perusahaan umum daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Selanjutnya yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang​​ seluruhnya atau​​ paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.​​ 

3.Berdasarkan ketentuan Pasal 139 Ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Hal ini berarti bahwa perusahaan daerah yang sudah ada sebelum diundangkannya PP No. 54 Tahun 2017 tidak langsung berubah bentuknya menjadi BUMD, akan tetapi harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum untuk menyesuaikannya menjadi BUMD.​​ 

4.PT. Bank Sumut adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. PT. Bank Sumut tidak memenuhi kualifikasi sebagai BUMD karena belum diubah bentuknya menjadi BUMD sesuai ketentuan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 jo. Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2017, sehingga ketentuan-ketentuan pengelolaan yang terdapat dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya yakni Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah ​​ belum dapat diberlakukan terhadap PT. Bank Sumut sebelum PT. Bank Sumut diubah diubah bentuknya menjadi BUMD berbentuk Perseroda.​​ 

5.Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan anggota Direksi berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 belum dapat diberlakukan/ diterapkan kepada PT. Bank Sumut. Permendagri No. 37 Tahun 2018 diberlakukan terhadap BUMD sesuai PP No. 54 Tahun 2017, sedangkan kedudukan PT. Bank Sumut belum diubah menjadi BUMD sesuai PP No. 54 Tahun 2017 karena belum ada tindakan/ perbuatan perubahan bentuk PT. Bank Sumut menjadi BUMD sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 54 Tahun 2017.​​ 

6.Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas/ anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada PT. Bank Sumut tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, Anggaran Dasar PT. Bank Sumut dan Peraturan Otoritas Jasa​​ Keuangan Nomor : 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan POJK terkait lainnya yang relevan.

7.Perubahan bentuk PT. Bank Sumut menjadi BUMD berbentuk Perseroda sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 bersifat optional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan daerah yang telah ada “dapat diubah” menjadi BUMD. Frase “dapat diubah” berati tidak bersifat mandatori tetapi merupakan ketentuan yang bersifat optional.​​ 

8.Untuk mengubah bentuk PT. Bank Sumut menjadi BUMD diperlukan tindakan hukum sebagai berikut :

a.​​  terlebih dahulu diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang penyesuaian kepemilikan saham sebagaimana disebutkan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3).​​ 

b.adanya persetujuan RUPS PT. Bank Sumut untuk mengubah bentuk PT. Bank Sumut menjadi BUMD dan persetujuan untuk menyesuaikan komposisi kepemilikan saham untuk memenuhi ketentuan Pasal 139 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017.

c.adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengingat terjadinya perubahan struktur kepemilikan saham dan perubahan bentuk menjadi BUMD.

d.adanya persetujuan Menteri dalam Negeri RI terhadap perubahan bentuk menjadi BUMD ;​​ 

e.adanya Perda yang menjadi dasar perubahan bentuk PT. Bank Sumut menjadi Badan Usaha Milik Daerah.

f.persetujuan RUPS mengubah anggaran dasar PT. Bank Sumut dan persetujuan dari Kemenkumham RI​​ 

9.Apabila telah dilakukan perubahan bentuk PT. Bank Sumut menjadi BUMD berbentuk Perseroda sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017, maka terhadap PT. Bank Sumut berlaku seluruh ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 dan peraturan pelaksananya.​​ 

 

 ​​​​ Rekomendasi​​ 

1.​​  disarankan agar dilakukan kajian secara bisnis dan kajian legal jika PT. Bank Sumut bermaksud melakukan perubahan bentuk menjadi BUMD sesuai ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 ;

2.dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni para pemegang saham, Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan perubahan bentuk hukum menjadi BUMD ;

3. sebelum dilakukan perubahan bentuk menjadi BUMD sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017, maka pengelolaan PT. Bank Sumut tetap dilakukan sesuai ketentuan UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, Peraturan-Peraturan OJK dan Anggaran Dasar PT. Bank Sumut.​​ 

 

 

*

​​ Disampaikan pada​​ Focus Group Discussion​​ Penerapan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas​​ atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara​​ diselenggarakan oleh Bank SUMUT,​​ tanggal 12 September 2018,​​ Medan.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.​​ 

1

Leave a Comment