Go to the top

Korupsi Harus Dilawan Sebagai Sesuatu Yang Mendesak

Team Web / 0 Comments

Hits: 30

Korupsi Harus Dilawan​​ 

Sebagai Sesuatu Yang Mendesak

Oleh

Bismar Nasution

 

Pada waktu saya menyampaikan pada seorang teman, bahwa Franz Magnis-Suseno mengamati “bangsa ini tinggal menunggu waktu masuk kejurang karena korupsi sudah semakin merata dan tidak tertangani secara tuntas,” saya terpana mendengar tanggapan teman saya itu, ​​ ia mengatakan: “Rupanya pak Magnis masih optimis ?”​​ 

Apa yang diungkapkan teman itu sepertinya ada benarnya, mengapa ? Oleh karena sebagaimana paparan Komite Hukum Nasional Republik Indonesia ​​ (KHN-RI) baru-baru ini menandaskan, predikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia, menjadi kenyataan pahit yang tidak dapat lagi dihindarkan bagi Indonesia. Bahkan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie pada Munas Tarjih Muhammadiyah ke-26 di Padang “mengakui dirinya sedih sangat sedih dan kecewa sebab etika moral penguasa dan pengusaha tidak mengalami perbaikan berarti, bahkan dalam hal-hal tertentu keadaannya menjadi lebih parah dibandingkan zaman Soeharto berkuasa. Korupsi makin bertambah ganas, brutal dan merusak” (Waspada, 4/10).

Bayangkan saja besarnya jumlah uang yang dikorupsi di Indonesia sebagaimana diuraiankan Revrisond Baswir sangat menyayat hati. Menurutnya bisnis korupsi hampir menyamai volume anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dimana APBN tahun ini sebesar Rp. 370,59 triliun. Ia mengasumsikan, penyimpangan rata-rata 33 persen, atau sekitar sepertiga pendapatan negara tidak masuk ke kas negara dan sepertiga belanja negara melenceng dari sasaran. Selanjutnya, sepertiga volume bisnis korupsi berkaitan dengan pengeluaran tunai yang langsung dari masyarakat (Kompas, 17/8).

Sementara itu menurut data yang ditemukan oleh​​ Asian Development Bank​​ dalam​​ Perceived Standard​​ mengemukakan bahwa Indonesia menempati urutan​​ pertama dalam​​ cost competitiveness​​ bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Sedangkan pada bidang-bidang lain seperti​​ quality of physical​​ infrastructure, risk of disruptive political change, perception of judicial system,​​ dan penerapan​​ Corporate Governance, Indonesia memiliki nilai jelek dan menempati urutan terakhir dibandingkan negara-negara di Asia. Penilaian ini didukung oleh pengamatan​​ dari para investor terhadap kualitas penerapan​​ good corporate governance​​ di Asia yang dilakukan oleh McKinsey & Co., dimana Indonesia menempati urutan keenam setelah Jepang, Taiwan, Korea, Thailand dan Malaysia. Persepsi negatif terhadap Indonesia dimata luar negeri juga terletak pada tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme di kawasan Asia berdasarkan hasil survey​​ political and economic risk consultancy. Disamping itu pada survey​​ Corruption Persception Index​​ 2001 oleh​​ Transparancy International, ​​ Indonesia menduduki peringkat 88 dari 99 negara yang disurvey. Demikian pula berdasarkan data dari Kementerian Negara BUMN mengungkapkan hasil​​ Survey of Institutional Investor​​ Corporate Governance 1999 (PWC) ​​ bahwa Indonesia memiliki rangking 4,7 yang berkenaan dengan kualitas keterbukaan (disclosure and transparancy) diantara negara Asia Pasific. Dapat dibandingkan dengan rangking Singapura 3,0; Malaysia dan Philipina 4,2; Thailand 4,3 diikuti dengan India dan China masing-masing dengan rangking 4,4 dan 4,7​​ (semakin kecil rangking berarti semakin baik dan semakin besar rangking berarti semakin buruk).​​ 

Dua tahun yang lalu, tepatnya tahun 2001, MPR melalui Pasal 2 butir 1 TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 telah mengamanatkan kepada Presiden RI agar arah kebijakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilakukan dengan mempercepat proses hukum terhadap aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek KKN. Namun, sebagaimana diindikasikan di muka, hingga saat ini dapat diamati bahwa pemberantasan korupsi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil seperti yang diinginkan.

Memang, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan berkenaan dengan isu korupsi. Paling tidak, terdapat 12 Undang-Undang, 2 ​​ PERPU, 3 KEPPRES,​​ 6 Peraturan Pemerintah, 1 Instruksi Presiden​​ dan yang baru Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang disahkan 27 Desember 2002. Undang-Undang yang baru itu dimaksudkan untuk memperkuat inisiatif memberantas korupsi melalui sarana pembentukan KPTPK atau sering disebutkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diamanatkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ditetapkan bahwa pembentukan KPK harus selesai dua tahun setelah diundangkan, namun sampai sekarang KPK itu belum terwujud.

Padahal, KPTPK bersama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana juga yang ditetapkan oleh​​ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu diharapkan sebagai upaya​​ crash program​​ dalam pemberantasan korupsi. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerlukan kemauan politik yang nyata dan konsisten dari pemerintah, dimana perlu dorongan yang kuat dari​​ pemerintah agar terjadi penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi secara terus-menerus. Oleh keadaan demikian, yang membuat munculnya berbagai pendapat bahwa sampai saat ini tidak terlihat jelas kemauan politik pemerintah dalam memberantas korupsi. ​​ ​​ 

Oleh karena itu, masih relevan pulalah apa yang pernah diungkapkan berbagai berita tentang​​ inefficiency,​​ birokratis, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi sebagai​​ hidden enemy​​ yang menghiasi berbagai media massa. Seperti “Opacity Index”​​ (“Indeks Keburaman”) yang pernah diturunkan majalah​​ the Economist1 ​​​​ dua tahun yang lalu, dimana​​ Opacity Index​​ tersebut mengukur ketidakjelasan sistim hukum dan pengaturan, kebijakan ekonomi makro dan perpajakan, standar praktek akuntansi serta korupsi di tiga puluh lima negara. Cina, Rusia, dan Indonesia merupakan negara yang paling buram.​​ 

Dengan demikian mendesak sekarang ini adalah mewujudkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dibandingkan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Thailand, dimana berdasarkan Kostitusi Thailand ​​ yang diamandemen tahun 1997 telah menentukan pada Makamah Agung (The Supreme Court) dibentuk​​ The Criminal Division for Holders of Political Positions.​​ Divisi itu dibentuk untuk mengadili para pemegang jabatan politik, seperti Perdana Menteri, Menteri, anggota​​ House​​ of Representatives,​​ Senator atau pemegang jabatan politik lainnya yang didakwa melakukan tindak pidana. Misalnya, pelanggaran yang berkenaan dengan adanya indikasi kekayaan yang tidak wajar, melanggar​​ Criminal Code,​​ melakukan tindakan tidak terpuji/tidak jujur serta tindak pidana korupsi.

Apa yang telah dilaksanakan Thailand dengan restrukturisasi organisasi ternyata membawa perubahan yang cukup berhasil dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak​​ pidana korupsi. Indikator keberhasilan itu misalnya tampak dari hasil penilaian lembaga-lembaga swasta internasional yang cukup kredibel, seperti​​ Transparency International​​ (TI) yang berpusat di Jerman atau​​ Political and Economic Risk Consultancy​​ ​​ (PERC) yang berpusat di Hongkong, yang menilai Thailand dari tahun ke tahun kedua memperoleh penilaian yang semakin positif dalam melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.  ​​​​ 

 

 

 

 

MENGOPERASIONALKAN HUKUM

Pembicaraan hukum berkenaan dengan​​ isu korupsi ini perlu disambut. Prof. H.L.A. Hart seorang ahli filsafat hukum dari Inggris dalam bukunya The​​ Concept of Law​​ mengatakan, bahwa pengkajian konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan.​​ 

Pandangan terhadap jalannya hukum berkenaan dengan korupsi dewasa memberikan  ​​​​ harapan yang menyegarkan, minimal dapat menambah literatur hukum untuk memberantas atau mencegah korupsi. Sebab sekarang ini sulit membantah kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa ada kalanya hukum itu menjadi​​ dead letter,​​ tidak dapat dioperasionalkan.​​ Apa yang diamati Shakespeare sebagaimana terlihat dalam “measure for measure” II, “the law hath not been dead though it hath slept,” masih relevan dengan keberadaan hukum sekarang ini. Oleh karena pada saat ini banyak orang meragukan penegakan hukum dalam isu korupsi tersebut.​​ 

Bila dibandingkan dengan konteks pembangunan ekonomi, maka apa yang diingatkan Leonard J. Theberge dalam tulisannya “Law and Economic Development,” perlu dipahami, dimana Theberge mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada 3 faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, yaitu​​ stability, predictabilty,​​ dan​​ fairness.​​ Faktor​​ stability ​​ dan​​ predictability​​ adalah prasyarat bagi sistim ekonomi apa saja untuk dapat berfungsi.​​ Faktor​​ stability​​ adalah potensi hukum yang menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan ​​ yang saling bersaing. Faktor​​ predictability​​ berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil, khususnya penting bagi negeri yang​​ sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Sedangkan faktor​​ fairness​​ berfungsi menciptakan perlakuan yang sama dan standard pola tingkah laku Pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

 

 

TANGGUNG JAWAB MORAL

​​ 2318 tahun yang lalu Aristoles dalam bukunya​​ The Nicomachean ​​​​ Ethics​​ mengatakan, bahwa pelajaran tentang kebaikan hanya dapat diberikan kepada orang yang sudah tahu apa itu “baik”. Pendapat itu relevan dengan adanya pendapat yang mengatakan, bahwa ​​ kalau orang sama sekali tidak tahu apa itu​​ adil, percuma kita menjelaskan kepadanya kewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan adil.​​ 

Begitu pula dengan hal berkenaan dengan tanggung jawab, orang sudah mesti merasakan apa itu tanggung jawab, bahkan orang tersebut, mesti ingin menjadi manusia yang bertanggung jawab, baru masuk akal ia diberi pegertian tentang tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, ajaran yang berisi mengenai kewajiban​​ manusia untuk bertanggung jawab hanya akan efektif pada seseorang apabila ia sudah bersedia bertanggung jawab.  ​​ ​​​​ 

Namun, perlu juga diingat bahwa masalah dasar pembangunan sebenarnya bukan hanya masalah etos kerja masyarakat, jajaran birokrat dan sebagainya, melainkan mutu kepemimpinan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Bukan mutu masyarakat pada umumnya yang perlu diragukan, melainkan mutu para pemimpinnya yang ditantang. Kalau para pemimpin jujur, terbuka, rendah hati, adil, berdedikasi tinggi, bebas​​ pamrih, bertanggung jawab, berorientasi pada prestasi dan pada pelayanan masyarakat, dapat dipercaya dan bersedia untuk memimpin dan mendahului juga dalam berbuat kebajikan atau pengorbanan, maka etos kerja mereka yang dipimpin dengan sendirinya akan terangkat.​​ 

Dengan demikian mutu kepemimpinan untuk memberantas atau mencegah korupsime sekaligus untuk mewujudkan​​ good governance, penting diformulasikan dengan penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip-prinsip yang dapat mendukung​​ pemerintahan tersebut, agar kualitas pengelolaannya dapat mendorong jalannya fungsi utama pemerintahan tersebut, sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dimana prinsip-prinsip tersebut harus berdasarkan pada keadilan, keterbukaan, pertanggungjawaban dan tanggungjawab.

PRINSIP KEADILAN

Peraturan berkenaan dengan pengelolaan atau pemerintahan  ​​​​ harus menentukan jaminan yang cukup secara tegas ​​ dengan sanksi yang cukup, dimana pelaksanaan pemerintahan dikelola dengan adil. ​​ Di ​​ samping ​​ itu, tata​​ pemerintahan ​​ itu ​​ harus ​​ menentukan ​​ secara cukup antisipasi terhadap kemungkinan praktik pemerintahan ​​ yang ​​ dapat merugikan. Selanjutnya peraturan ​​ tersebut harus ​​ menentukan secara ​​ cukup ​​ bahwa ​​ setiap ​​ kebijakan publiknya ​​​​ harus ​​ dapat ​​ dilaksanakan secara efektif.

Formulasi ​​ prinsip  ​​ ​​​​ keadilan  ​​​​ tersebut,  ​​​​ juga  ​​​​ harus ​​ melakukan  ​​​​ pendekatan  ​​​​ pada  ​​​​ prinsip  ​​​​ pengawasan,  ​​​​ dimana  ​​ ​​​​ kepemimpinanya mempunyai peran yang cukup untuk mengawasi pemerintahan. Alasan dilakukan pengawasan itu berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistim pemerintahan diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pemerintahan.​​ 

Alasan lainnya, tanpa pengawasan akan berfotensi membuat kekuasaan tidak terkontrol, akibatnya akan membuat kekuasaan menjadi korup. Oleh karena itu, perlu menciptakan struktur-struktur yang mengarahkan seluruh aparatur pemerintahan ke pola pekerjaan yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya,​​ perlu juga diadakan mekanisme-mekanisme kontrol terhadap setiap pelaksanaan kekuasaan.​​ 

Prinsip keterbukaan dalam pemerintahan berkaitan dengan prinsip keadilan sebagaimana diuraikan di muka. Oleh karena jalannya prinsip keadilan harus didukung oleh keterbukaan keadaan pemerintahan. Oleh karena prinsip keterbukaan tersebut dapat berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien. Barry A.K. Rider mengatakan, “sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman.”​​ 

Dalam rangka​​ memberantas korupsi atau menciptakan​​ good governance,​​ harus dimunculkan peraturan yang mengatur antisipasi persoalan antara pemerintah dan​​ stakeholders​​ yang ​​ muncul ​​ karena ​​ adanya ​​ perbedaan  ​​​​ pendapat  ​​​​ kepentingan  ​​​​ antara Pemerintah dan​​ stakeholders.​​ Di samping itu, ditentukan secara cukup ​​ dan ​​ jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab ​​ masing-masing ​​ jajaran birokrat dalam pengelolaan atau pemerintahan.​​ 

Selanjutnya peraturan ​​ tersebut ​​ harus  ​​​​ membuat  ​​​​ ketentuan  ​​​​ secara  ​​​​ cukup,  ​​​​ agar pengelola atau pemerintahan selalu  ​​​​ patuh  ​​​​ terhadap ​​ ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi-kondisi sistematis yang menghukum kelakukan yang menyeleweng dari etos kerja yang diharapkan dan mengajari kelakuan yang sesuai.​​ 

HUKUM, APARATUR DAN BUDAYA HUKUM

Apa yang diingatkan oleh Randy E. Barnett dalam tulisannya “Why We Need Filosofy of Law,” bahwa hukum positif tidak cukup untuk mencapai keadilan. Dalam tulisan yang lain “Foreward: Can Justice and​​ the Rule of Law Be Reconciled?” Barnett mengamati, bahwa ada pergerakan yang besar dari paradigma hukum positif ke paradigma hukum alam. Para pendukung pergerakan ini lebih cenderung memilih suatu pandangan yang melibatkan moralitas atas pertimbangan hukum.

Uraian di atas berkenaan dengan substansi hukum, yang merupakan salah satu dari sistim hukum. Penting, bahkan amat menentukan untuk mengkaji sistim hukum lainnya, yaitu struktur hukum atau aparatur hukum dan budaya hukum (legal culture). Sebab, seperti​​ dikatakan Lawrence W. Friedman, bahwa budaya hukum adalah unsur yang utama untuk dapatnya suatu sistim hukum berjalan. Yang dimaksud budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistim hukum, pandangan nilai, idea dan pengharapan-pengharapan​​ mereka terhadap hukum. Kita memerlukan budaya hukum yang secara serentak dapat mendukung jalannya pemerintahan yang baik atau mendukung institusi hukum, yang dapat difungsikan untuk pemulihan ekonomi dan dapat mendorong keadilan sosial. ​​ 

Dalam kontek itu, Friedman mengatakan, apabila “sistim hukum” diibaratkan untuk memproduksi suatu barang, maka kedudukan “substansi hukum” diibaratkan sebagai barang yang diproduksi, dan “struktur hukum” diibaratkan sebagai mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan “budaya​​ hukum”​​ diibaratkan sebagai orang-orang yang menjalankan dan mematikan mesin tersebut, agar dapat menentukan baik buruknya hasil barang yang diproduksi.

Oleh karena itu, dalam rangka penegakan supremasi hukum berkenaan dengan pemberantasan KKN untuk menuju​​ good governance,​​ kiranya kita harus mengakui bahwa yang terpenting saat ini dilakukan adalah pelaksanaan keterbukaan aparatur negara terhadap masyarakat. Kalau kontrol dapat dijalankan, mutu kepemimpinan akan ditantang, bahkan terpaksa para pemimpin akan membuktikan diri. Selanjutnya, kalau pemimpin bermutu, perangkat dibawahnya pun akan bermutu.

 Upaya untuk mencapai taraf kualitas pranata hukum yang dapat memberantas KKN dan mewujudkan​​ good governance,​​ sekaligus membangunkan pranata hukum yang sedang tidur sebagaimana diungkapkan oleh Shakespeare. Siraman “air yang berisikan konsep-konsep moralitas dan peran serta masyarakat” dapat sebagai bahan ​​ dan gagasan pemikiran memperkaya pranata hukum untuk mengoperasionalkan hukum sebagai dasar penegakan supremasi​​ hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

HUKUM DAN MORAL

Pada pola pikir hukum yang bermuatan moral tidak hanya memandang hukum​​ an sich​​ atau hukum adalah hukum, tetapi didasarkan pada teori hukum untuk mencari pola pranata hukum yang tepat dan efektif,​​ dimana dimaksudkan untuk mencari sintesis antara pola pikir hukum dan pranata hukum lainnya. Seperti pranata hukum yang mengandung moral, agar hukum yang menanggulangi masalah hukum menjadi bermakna. Karena hukum yang bermuatan moral ini sesuai dengan rasa​​ keadilan. Sebagaimana diamati John Rawls dalam​​ “A Theory of Justice”​​ (1971), untuk mengartikulasikan konsep keadilan adalah dilakukan dengan cara memasukkan pertimbangan moral dalam membuat sesuatu hukum, kebijaksanaan, dan tindakan pelaksanaan pencapaian​​ keadilan.

Pandangan hukum yang bermuatan moral ini terasa tidak terbantah dan tidak boleh diabaikan demi tegaknya hukum.​​ Mengapa tidak, oleh karena sudah sejak lama dikenal oleh kerajaan-kerajaan masa lalu, pada masa kekaisaran Roma telah​​ terdapat pepatah​​ “Quid leges sine moribus”​​ ? “Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas ? Berdasarkan pepatah ini atau tidak, Konstitusi Jepang yang diperlakukan pertama kali abad ke-7 oleh Ratu Shotoko telah sarat muatan moral, Pasal 1 Konstitusi ini menyebutkan, “diatas segala kebanggaan apapun, lakukanlah lebih dahulu kewajiban untuk menghindarkan ketidakbanggaan”.​​ 

Dalam dunia akademisi pandangan hukum yang berkaitan dengan moral itu juga telah lama menjadi pembicaraan. H.L.A. Hart di dalam​​ “The Concept​​ of Law”​​ (1988) dengan sangat simpatik menyebutkan, “hukum harus mengandung aspek internal yang terdiri dari moral dan ketentuan sosial.” Konsep hukum Hart ini telah menyita perhatian para ahli hukum dan mereka berusaha memahaminya, bahkan membuat komentar, diantaranya komentar Howard Davies dan David Holdcroft di dalam​​ “Jurisprudence: Texts and Commentary”​​ (1991), yang paling menarik untuk dikaji dalam konsep hukum Hart adalah mengenai moral yang terkandung dalam hukum itu, oleh karena memang setiap hukum​​ harus mempunyai perasaan terhadap suatu perbuatan. Mereka mengatakan, keadaan sekarang ini sangat membutuhkan tuntutan moral dalam memperlakukan hukum.​​ 

Filsafat hukum yang memandang keterkaitan hukum dan moral serta komentar tuntutan moral dalam memperlakukan hukum sangat terasa kebenarannya. Karena hukum yang mengandung pertimbangan moral sangat relevan untuk menjawab tuntutan masuknya moral dalam hukum dan kondisi hukum yang memprihatinkan sekarang ini, maka perlu mengangkat topik internalisasi moral dalam hukum ke permukaan. Artinya ide-ide tentang baik dan buruk dan moralitas penting dipakai untuk menjelaskan tingkah laku manusia, khususnya tingkah laku pejabat publik. Untuk keperluan ini pengamatan harus tertuju pada filsafat hukum yang memandang adanya hubungan yang sangat kuat antara hukum dan moral. Hal ini dapat dimulai dari pendapat Hart yang memandang moral sebagai​​ “nature of a rule”,​​ seterusnya menjadi aspek internal dari suatu ketentuan, seperti yang dikatakannya bahwa suatu hukum harus mengandung unsur eksternal dan internal, aspek internalnya adalah moral dan ketentuan sosial.

​​ Cara internalisasi prinsip-prinsip moral dalam hukum dapat dilakukan pada saat pembuatan hukum. Di sini hukum diberikan masukan, seperti ide-ide baik dan buruk, atau moralitas, dan legitimasi, yaitu upaya untuk menjelaskan tingkah laku manusia, khususnya tingkah laku pejabat publik.​​ 

Legitimasi hukum ini dimaksudkan untuk validitas hukum tersebut, agar dapat menjadi petunjuk kepada masyarakat dalam penerimaan mereka terhadap hukum ini. Hal ini mengingat legitimasi ini menyangkut kepercayaan masyarakat dan seterusnya kepercayaan ini akan menjadi pertimbangan, apakah seseorang akan melanggar hukum atau akan mematuhi hukum.

Petunjuk pengakuan masyarakat terhadap validitas hukum dapat diuji dari petunjuk pengenal​​ rule recognition​​ (peraturan pengakuan). Hal ini sesuai dengan pendapat Hart mengenai validitas hukum yang diuji melalui​​ rules recognition. Ia mengatakan hukum mempunyai validitas, jika telah melalui ujian menurut​​ rule​​ of recognition.​​ Di sini​​ rule recognition​​ dibuat sebagai aturan untuk dapat mengenal adanya aturan primer (primary rules) yang memperhatikan perbuatan-perbuatan yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan individu. Dalam posisi ini​​ rule recognition​​ dapat dibuat sebagai pemecahan, bila terjadi keragu-raguan tentang​​ primary rules​​ tersebut dan menimbulkan keadaan tidak menentu (uncertainity). Misalnya​​ rules recognition​​ terhadap aturan​​ primary rules​​ dapat dibuat percobaan dengan mengajukan pertanyaan,​​ “apakah terdapat fakta sosial, bahwa pejabat bertindak sesuai dengan prosedur​​ rule recognition​​ ?”.​​ 

Jawaban pertanyaan tersebut dapat digali dari sumber sosial yang menjadi sumber hukum yang lahir dari moralitas sebagaimana diajarkan oleh orang tua atau guru-guru. Ini relevan dengan kesadaran akan moralitas yang sangat dominan pada diri kita, oleh karena moralitas sangat kuat mempengaruhi kita disebabkan adanya suara hati (consciences) yang telah diajarkan pada kita sejak kecil.

PENUTUP

Kiranya dalam memberantas atau mencegah korupsi, ​​ kita harus mengakui bahwa yang terpenting saat ini dilakukan adalah pelaksanaan keterbukaan aparatur negara terhadap masyarakat. Kalau kontrol dapat dijalankan, mutu​​ kepemimpinan akan ditantang, bahkan terpaksa para pemimpin akan membuktikan diri. Selanjutnya, kalau pemimpin bermutu, perangkat dibawahnya pun akan bermutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan Pinggir Bismar Nasution

 

Pada waktu saya bersama Prof. Mardjono Reksodiputro dari KHN-RI sama-sama membahas​​ good governance,​​ termasuk bicara korupsi di Indonesia pada suatu forum ilmiah 5 hari yang lau, saya dapat telepon dari seorang profesor saya, diminta untuk bertemu saya tidak bisa …”saya sedang membahas masalah​​ korupsi, ia mengatakan:​​ “Indonesia memang termasuk jajaran negara terkorup, tetapi mana koruptornya ?​​ tidak pernah kita tahu.”​​ 

 

Apa yang dikatakan profesor itu mengingatkan saya pada pendapat​​ “masalah korupsi yang diduga terjadi pada setiap lembaga pada setiap level, yang begitu sulit pembuktiannya, bagaikan angin yang hanya terasa tapi tak mungkin tersentuh”​​ 

 

Korupsi adalah “menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.”

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

52 tahun yang lalu,​​ Brooks​​ Atkinson, 9 September 1951 ​​ dalam “Once Around the Sun,”​​ …. “Birokrasi dirancang untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Tetapi setelah terbentuk, birokrasi mengembangkan kehidupan rohaninya sendiri dan memandang publik sebagai musuh.”

 

Kautilya, dalam​​ The Arthashastra​​ “Sebagaimana sulitnya untuk tidak mencicipi madu atau racun yang terdapat di ujung lidah seseorang, demikian juga bagi seseorang yang menangani uang pemerintah untuk tidak mencicipi, paling tidak secuil saja dari kekayaan Raja.”

 

Manusia secara alami cenderung ikut terlibat dalam apa yang selayaknya kita kutuk sebagai perlaku korup, juga menyarankan bahwa hukuman moral sendiri tidak lebih membantu membendung korupsi daripada melakukan kejahatan manusia yang klasik atau ekspresi atas kebutuhan​​ manusia yang murni. Itu mungkin mengandung isyarat solidaritas dengan baik dan benar, namun sebagaimana perkataan Bertold Brecht yang pernah terekenal, “Erst kommt das Essen, dern die Morale”​​ ​​ (Makan dahulu; pikirkan salah benarnya nanti). ​​ 

 

 

 

 

Hasil penelitian The Asia Foundation & AC Nielsen​​ dengan 1.700 responden yang tersebar di Jawa, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan mengungkapkan pendapat publik mengenai hukum di Indonesia, yang dapat dirangkum sebagai berikut: 57%: sistim hukum masih tetap korup​​ (pemerintah baru gagal mereformasi), 48 %: merasa tak berdaya mengubahnya, 49%: sistim hukum tidak melindungi, 38%: tidak ada​​ equality before the law,​​ 37%: reformasi tidak mengubah apapun, walau 69% berpendapat bahwa “main hakim sendiri (vigilante justice) bukan cara terbaik untuk menangani kejahatan.

 

Optimisme masih ada ternyata, ​​ karena 87% berpendapat bahwa sistim hukum kita dapat diperbaiki, 85%: warga masyarakat dapat membantu pemerintah memperbaiki sistim hukum, dan 63%: sebenarnya pemerintah peduli​​ pada pandangan masyarakat.

 

Survei terhadap para investor​​ mengenai sistim hukum di negara-negara Asia yang dilakukan​​ PERC​​ misalnya, telah menunjukkan bahwa Indonesia berada di papan paling bawah, dengan skor 9.22 (dalam skala 1-10, 1 yang terbaik dan 10 yang terburuk.

 

Ada juga pendapat,​​ proses pembentukan hukum (yang lebih banyak merupakan​​ power-game​​ yang mengacu pada kepentingan​​ the powerful​​ dari pada​​ the needy​​ sangat sulit untuk dipungkiri).

 

 

 

INDONESIA PASCA IMF: PERLU MEMERANKAN HUKUM UNTUK PEMULIHAN​​ EKONOMI

Oleh

Bismar Nasution

 

 

 

 ​​​​ 

 

1

​​ The Economist,​​ March 3rd-9th, 2001.

Leave a Comment