Go to the top

Hits: 0

LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN​​ PELAKU USAHA JASA KEUANGAN​​ *​​ ​​ 

 

Oleh

Bismar Nasution**

 

Untuk membuka dan memperluas akses masyarakat dan salah satu ​​ bentuk perlindungan konsumen terhadap sektor industri jasa keuangan desain struktur regulasi yang tepat sesuai dengan prinsip kesamaan dalam memperoleh akses dan perlindungan​​ konsumen dalam industri jasa keuangan​​ merupakan keniscayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan ​​ kegiatan di dalam sektor jasa keungan harus mampu mendesain regulasi mengandung unsur​​ stability,​​ unsur​​ preditability,​​ unsur​​ accomodation​​ berkenaan dengan akses masyarakat dan perlindungan konsumen terhadap industri jasa keuangan. Jika ketiga unsur tersebut dipenuhi dalam regulasi, maka regulasi itu akan operasional di lapangan yang membuat akses masyarakat atau perlindungan konsumen terhadap industri jasa keuangan dapat dengan mudah, karena dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling bersaing.1​​ 

Sejalan dengan itu dapat diamati ketentuan​​ Pasal 28​​ Undang-Undang Nomor 21​​ Tahun​​ 2011​​ tentang​​ Otoritas Jasa Keuangan​​ (UUOJK)​​ antara lain bertujuan memaksa​​ Lembaga Jasa Keuangan​​ memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada​​ konsumen yang dirugikan. Misalnya, pihak-pihak​​ atau nasabah-nasabah​​ yang menempatkan dananya​​ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, investor di Pasar Modal, pemegang polis pada ​​ Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun​​ dengan menjamin hak-hak​​ mereka​​ dalam bertransaksi dengan baik.

Berdasarkan Pasal 31 UUOJK​​ yang merupakan turunan Pasal 28 UUOJK tersebut,​​ lahir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.7/3013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan​​ dan POJK Nomor 1/POIJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan​​ (LAPS). Kedua POJK tersebut​​ dapat digunakan sebagai​​ sarana untuk mewujudkan​​ edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan hingga fasilitasi penyelesaian pengaduan, yang pada gilirannya​​ diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap​​ Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam konteks​​ perlindungan konsumen, penerbitan kedua POJK, khususnya POJK​​ yang membentuk struktur sistem hukum perlindungan konsumen​​ di sektor jasa keuangan, yaitu​​ LAPS itu​​ merupakan angin segar. Karena memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia, khususnya konsumen atau nasabah​​ Lembaga Jasa Keuangan.​​ Selama ini,​​ misalnya,​​ nasabah bank​​ khususnya nasabah kecil selalu saja berada di pihak yang dirugikan bila berhadapan dengan bank. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen​​ (UUPK)​​ yang​​ juga​​ membentuk struktur sistem hukum perlindungan konsumen, yaitu​​ Badan Penyelesaian Perlindungan Konsumen (BPSK).​​ ​​  UUPK memang telah memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen misalnya dengan menerapkan prinsip praduga lalai/bersalah (persumption of negligence). Prinsip ini mengajarkan bahwa apabila produsen tidak lalai, maka konsumen pasti tidak rugi.​​ Dengan kata lain, jika konsumen menderita kerugian maka pihak produsen pastilah lalai. Nasabah bank dikategorikan sebagai konsumen oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang​​ Perlindungan Konsumen​​ (UUPK)​​ sehingga turut dilindungi oleh Undang-Undang​​ tersebut. Sayangnya,​​ undang-undang itu​​ belum mengatur secara rinci tentang tanggung jawab produsen bilamana produk yang diproduksinya merugikan konsumen, khususnya nasabah bank. Ini memang salah satu kelemahan produk hukum kita. Jarang ditemukan suatu UU yang langsung dapat operasional. Selalu saja dibutuhkan peraturan pelaksana.2

POJK Nomor: 1/POJK.7/3013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan POJK Nomor 1/POIJK.07/2014 tentang LAPS​​ diharapkan dapat menutup celah yang ditinggalkan oleh UUPK​​ sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih jelas​​ kepada nasabah​​ Lembaga Jasa Keuangan.​​ 

 

Lembaga​​ Alternatif Penyelesaian Sengketa​​ 

Pada Sektor Jasa Keuangan

Sebelum lahirnya​​ UUPK yang melahirkan BPSK dan​​ UUOJK atau OJK​​ yang melahirkan LAPS ​​ penyelesaian sengketa​​ (dispute)​​ antara Konsumen dan ​​ Pelaku Usaha Jasa Keuangan​​ pada sektor Jasa Keuangan​​ juga dapat​​ diselesaikan melalui​​ Litigasi atau penyelesaian sengketa di dalam​​ Pengadilan. Walaupun jika dilihat dari pengalaman, khususnya penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan​​ terdapat tuntutan penyelesaian sengketa​​ yang cepat, efektif dan efesien. Apalagi ​​ pihak-pihak​​ yang​​ bersengketa di sektor jasa keuangan terdapat​​ satu pihak dari yang bersengketa, misalnya nasabah​​ keuangan​​ kecil​​ pada bank​​ sangat​​ membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa​​ yang cepat, efektif dan efisien tersebut yang mekanisme tersebut mungkin sulit diperoleh dalam penyelesaian sengketa melalui Litigasi.​​ 

Berdasarkan pemahaman itu terdapat pilihan forum penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar Pengadilan yang populer dengan sebutan​​ alternative dispute resolution​​ (ADR), dimana mekanisme yang ditempuh dengan cara negoisasi, mediasi dan arbiterase, seperti BPSK dan LAPS.​​ 

Sebelum lahirnya LAPS penyelesaian sengketa melalui luar Pengadilan didasarkan pada UUPK yang telah melahirkan forum penyelesaian sengketa konsumen berupa​​ BPSK.​​ Di samping itu, khusus penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank terdapat regulasi Bank Indonesia​​ sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang telah berubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 yang mengatur penyelesaian pengaduan nasabah​​ bank.

Namun, setelah lahirnya OJK​​ dan​​ melalui ​​ Pasal 2​​ POJK Nomor 1/POIJK.07/2014​​ telah menetapkan kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui dua tahapan. Tahap pertama, penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution). Di sini pengaduan dari konsumen wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.Tahap Kedua,​​ dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan tersebut, Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui LAPS (external dispute resolution).​​ 

Berkenaan dengan LAPS tersebut OJK secara resmi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), ​​ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamninan Indonesia (BAMPPI) sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan di sektor masing-masing yang menenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisien dan efektifitas serta diawasi oleh OJK.3

 

Kelebihan LAPS

LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan berupa mediasi, ajudikasi dan arbitrasi baik konvensional maupun syariah untuk seluruh wilayah Indonesia.​​ LAPS pada sektor Jasa Keuangan​​ itu tepat​​ menjadi pilihan selain melalui Pengadilan​​ untuk menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan​​ Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Karena melalui LAPS tersebut​​ terdapat layanan LAPS tanpa biaya, khususnya untuk​​ small and retail claim​​ dengan SDM (mediator, ajudikator, dan arbiter) yang memahami industri jasa keuangan dan berpengalaman dalam penyelesaian sengketa serta berproses beracara di LAPS bersifat rahasia.4

Putusan LAPS dalam penyelesaian sengketa bersifat mengikat Lembaga Jasa Keuangan.​​ Karena Pasal 3 POJK Nomor 1/POIJK.07/2014 ayat 3 menyatakan, bahwa Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan LAPS. Putusan tersebut​​ termasuk akta kesepakatan mediasi.

Paling utama​​ dipahami setelah terdapatnya putusan LAPS dalam​​ penyelesaian sengketa​​ tersebut adalah​​ permasalahan eksekusi​​ putusan. Hal ini penting, karena pada umumnya kelemahan kita selalu terpusat pada eksekusi​​ putusan. Untuk menjawab permasalahan eksekusi​​ putusan​​ itu, di sini​​ OJK​​ memberi jalan keluar, karena OJK​​ dapat berperan aktif untuk mengeksekusi putusan LAPS dan OJK dapat pula berperan aktif mengawasi jalannya putusan LAPS tersebut.​​ Karena salah satu tujuan pembentukan OJK dimaksudkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.​​ Ketentuan​​ Pasal 28 UUOJK menentukan sebagai berikut.​​ Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, meliputi antara lain:​​ pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat​​ atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.​​ Kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila​​ kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.​​ Ketiga, tindakan lain​​ yang dianggap​​ perlu sesuai dengan ketentuan​​ peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dengan demikian LAPS lebih kuat dibandingkan dengan Badan lainnya dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, sebab ada otoritasnya yaitu OJK. Pasal 29 UUOJK menyatakan, bahwa:

  • Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh​​ pelaku di lembaga jasa keuangan.

  • Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, dan

  • Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang diirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Namun, untuk meningkatkan peranan LAPS dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, perlu​​ rule of the game​​ atau rambu-rambu eksekusi putusan LAPS,​​ ​​ berupa hukum acara LAPS yang dapat operasional di lapangan.​​ 

Di sisi lain, OJK harus mendesain​​ peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa yang mencerminkan prosedur sederhana, cepat dan murah. Penerapan doktrin​​ caveat vendor​​ atau​​ caveat venditor, dimana si penjual harus berhati-hati (let the seller beware)​​ yang merupakan kebalikan dari​​ caveat emptor,​​ dimana​​ pembeli harus berhati-hati (let the buyer beware) misalnya, sudah saatnya​​ diterapkan terutama bagi nasabah keuangan kecil. Penerapan doktrin​​ caveat vendor​​ tersebut membuat prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya, berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.5

Selanjutnya, klausula tanggung jawab mutlak (strict liability) yang merupakan kebalikan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault based liability). Contohnya bagi ​​ nasabah asuransi jiwa, klausula ini penting untuk melindungi dan meningkatkan inklusi pada sektor asuransi. ​​ Penerapan doktrin​​ strict liability​​ dalam asuransi jiwa menekankan kepada akibat yang timbul dan tidak memerlukan pembuktian karena tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Dalam hal ini, perusahaan asuransi dianggap memiliki tanggung jawab khusus terhadap nasabah. Misalnya, terhadap nasabah yang meninggal dunia, perusahaan harus memiliki kebijakan untuk tidak mempersulit pengurusan administrasi. Penerapan klausula​​ strict liabililty​​ harus dalam bentuk regulasi yang diterbitkan oleh OJK, bukan hanya melalui adanya persaingan bisnis atau kebijakan individual perusahaan. ​​ Dengan itu diharapkan kepercayaan masyarakat pada industri keuangan akan semakin meningkat.​​ 

 

Penyelesaian​​ Sengketa​​ Konsumen di Sektor Jasa Keuangan​​ 

Oleh BPSK

Setelah lahirnya​​ UUOJK​​ yang juga telah mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, maka berbagai pihak membandingkannya​​ dengan BPSK dalam melakukan penyelesaian sengketa ​​ konsumen di sektor jasa keuangan. ​​ Sebagaimana diketahui bahwa BPSK tersebut dilahirkan berdasarkan​​ ​​ UUPK​​ ​​ yang dibuat sebagai dasar pengaturan​​ pelaksanaan​​ perlindungan konsumen di Indonesia​​ dan merupakan​​ umbrella act,​​ yang pada gilirannya membuka kemungkinan lahirnya perundang-undangan berkenaan perlindungan konsumen yang lebih khusus.​​ Sekaligus UUPK tersebut mengisi ketidakcukupan upaya perlindungan konsumen yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Ketentuan​​ Pasal 1 angka 12 UUOJK menentukan, bahwa “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan​​ dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Sedangkan​​ ketentuan​​ Pasal 1 angka 2 UUPK menentukan, bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”​​ Dari definisi konsumen tersebut dapat disimpulkan perlindungan konsumen yang diatur oleh UUOJK lebih khusus pada konsumen di sektor jasa keuangan.

Dengan demikian kedudukan BPSK​​ sebagai lembaga perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh UUPK​​ dalam melakukan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan belum kuat dan mempunyai​​ celah​​ dalam tujuannya untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan.​​ Pengaturan perlindungan konsumen dalam UUOJK yang akhirnya melahirkan LAPS dapat menutup celah yang ditinggalkan UUPK sehingga memberikan perlindungan yang lebih jelas kepada konsumen di sektor jasa keuangan,

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kedudukan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan dapat dikatakan bersifat umum dibandingkan dengan kedudukan LAPS yang secara khusus melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Di samping itu, LAPS punya kelebihan dalam eksekusi putusan karena ada otoritas OJK​​ yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya eksekusi putusan LAPS tersebut.​​ 

Sementara itu,​​ persoalan​​ BPSK​​ yang kemudian menjadi titik lemah dari BPSK​​ ​​ adalah eksekusi putusan BPSK. Memang ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK telah menggariskan prinsip dasar berkaitan dengan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun, ​​ ketentuan Pasal 55 ayat ​​ (2) UUPK menentukan pula bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan tersebut. Hal itu membuktikan BPSK​​ tidak kuat kewenangannya untuk eksekusi putusannya​​ dalam penyelesaian sengketa konsumen.​​ 

Namun, hal tersebut​​ tidak perlu​​ dipertentangkan, biarlah kedua lembaga tersebut berfungsi untuk saling melengkapi, sekaligus menambah forum penyelesaian sengketa yang pada akhirnya membuat konsumen lebih aman.

 

Penutup

Kunci utama upaya memperkuat perlindungan konsumen adalah regulasi yang mencerminkan keberpihakan kepada konsumen atau nasabah, termasuk desain regulasi yang berkenaan dengan forum penyelesaian sengketa​​ seperti LAPS. Keberpihakan tersebut penting mengingat terdapat​​ ​​ ketidak setaraan antara nasabah, khususnya nasabah kecil dengan industri jasa keuangan.

Di samping itu, perlu pulalah OJK melakukan peningkatan perlindungan konsumen dan LAPS​​ semakin lebih praktis​​ yang tercermin dalam setiap regulasi yang diterbitkan OJK.​​ Hal ini penting karena masyarakat pasti berharap LAPS itu dapat meningkatkan posisi tawar konsumen dalam bertransaksi dengan industri jasa keuangan. Untuk memenuhi harapan konsumen tersebut adalah penegakan (enforcement) regulasi berkenaan dengan regulasi perlindungan konsumen dan regulasi LAPS itu sendiri. OJK harus tegas​​ menghukum industri jasa keuangan yang tidak melaksanakan regulasi perlindungan konsumen dan regulasi LAPS tersebut.

Akhirnya,​​ keberadaan OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor krusial​​ dalam industri jasa keuangan. Sehingga OJK dapat berperan memacu perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup, yang pada gilirannya dapat menciptakan kesejahteraan sosial.​​ 

 

 

 

​​ 

​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

 

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulanan IV. 2015.

 

Samsul, Inosentius.​​ Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004.

 

Sitompul, Zulkarnain.​​ Problematika Perbankan.​​ Bandung: Books Terrace & Library. 2005.

 

Theberge, Leonard J. “Law and Economic development”.​​ Journal of International Law and , Policy,​​ Vol. 9, 1988.

 

*

​​ Disampaikan pada​​ Sosialisasi LAPS sebagai Forum Penyelesaian Sengketa antara Knsumen dan PUJK,​​ Medan,​​ tanggal​​ 26 September 2017.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU (2004), Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987–sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, tahun 2003-sekarang. Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam, Jakarta, tahun 2004-sekarang. Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2005. Dosen Penguji dan Pembimbing Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2002-2010.​​ 

1

​​ Bandingkan. Leonard J. Theberge, “Law and Economic development,”​​ Journal of International Law and ,​​ ​​ Policy,​​ (Vol. 9, 1988), hal. 232.

2

​​ Zulkarnain Sitompul,​​ Problematika Perbankan,​​ (Bandung: Books Terrace & Library, 2005), hal. 182.

3

​​ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulanan IV – 2015, hal​​ ,75.

4

​​ Ibid, hal,​​ 74-75.

5

​​ Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004), hal. 4-5.

Leave a Comment