Go to the top

Makalah

LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

Team Web / 0 Comments

Untuk membuka dan memperluas akses masyarakat dan salah satu bentuk perlindungan konsumen terhadap sektor industri jasa keuangan desain struktur regulasi yang tepat sesuai dengan prinsip kesamaan dalam memperoleh akses dan perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan merupakan keniscayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keungan harus mampu mendesain regulasi mengandung unsur stability, unsur preditability, unsur accomodation berkenaan dengan akses masyarakat dan perlindungan konsumen terhadap industri jasa keuangan. Jika ketiga unsur tersebut dipenuhi dalam regulasi, maka regulasi itu akan operasional di lapangan yang membuat akses masyarakat atau perlindungan konsumen terhadap industri jasa keuangan dapat dengan mudah, karena dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling bersaing.

read more

KEBERADAAN PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANGNYA SECARA INDEPENDEN

Team Web / 2 Comments

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” (“UUOJK”) dimaksudkan untuk mewujudkan “Otoritas Jasa Keuangan” (“OJK”) yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Di sini, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pennyidikan terhadap lembaga jasa keuangan. Seperti, lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Misalnya antara lain Dana Pensiun, Lembaga Pembiaayaan.

read more

PENGATURAN PRINSIP KETERBUKAAN DAN KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING UNTUK MENCEGAH KORUPSI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Team Web / 0 Comments

Agbese mengutip surat kabar Nigeria tahun 1998, “keeping an average Nigerian from being corrupt is like keeping a goat from eating yam,” “menjaga seorang warga Nigeria untuk tidak korupsi adalah seperti menjaga seekor kambing untuk tidak makan ubi.” Mudah-mudahan warga di negeri ini tidak seperti pemberitaan di surat kabar Nigeria tersebut. Walaupun memang tidak dapat dibantah bahwa praktek korupsi di negeri ini sudah sangat mengemuka dan tersiar secara luas.

read more

PENGUATAN UNDANG-UNDANG SJSN DAN BPJS MELALUI REVISI

Team Web / 0 Comments

Ahli-ahli hukum Utilitarianis berpandangan, bahwa kualitas hukum baru dapat dipahami setelah hukum itu diterapkan dilapangan. Di sisi lain, terdapat tuntutan upaya untuk memperkuat langkah-langkah dalam kerangka penyelenggaraan Jaminan Sosial yang didasarkan pada “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional” (Undang-Undang SJSN”) dan “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” (“Undang-Undang BPJS”)

read more

UKURAN MEDICAL MALPRACTICE UNTUK PENENTUAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER

Team Web / 0 Comments

Wacana satu sisi dari bagian dua disiplin yang tertua, yaitu antara Hukum (themis) dan Medis (Aesculapius), memang menarik untuk dikaji, khususnya hubungan hukum antara dokter dan pasien pasien. Karena “Hukum Medis” (“Medical Law”) merupakan “the study of the judicial relations to which the doctor is party, is a part of health law”. Dalam Konteks ini “Hukum Kesehatan” (“Health Law”) dapat dirumuskan semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya kepada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.

read more

MEMPERLUAS AKSES DAN MELINDUNGI MASYARAKAT KUNCI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Team Web / 0 Comments

Orang bijak mengatakan, “tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mempermudah akses pada lembaga keuangan formal bagi mereka.” Mempermudah dan memperluas akses adalah salah satu tuntutan masyarakat kepada industri jasa keuangan saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut sebenarnya sejalan dengan kepentingan industri jasa keuangan. Bukankah misalnya, fungsi utama bank dalam perekonomian adalah untuk memobilasasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunanaan atau investasi yang efektif dan efisien.

read more

ELEMEN-ELEMEN HUKUM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAKERJAAN

Team Web / 0 Comments

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan derivatif dari norma dasar sebagaimana antara lain diatur Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, bahawa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukuum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan

read more

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI CIVIL FORFEITURE

Team Web / 0 Comments

Indonesia sekarang ini sedikitnya mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dengan dua mekanisme. Pertama, pengembalian aset melalui jalur pidana (Convicted Based Asset Forfeuture). Kedua, pengembalian aset melalui jalur perdata (Civil Forfeuture, Non- Convicted Based Asset Forfeuture). Makalah ini akan membahas mekanisme Civil Forfeuture atau Non- Convicted Based Asset Forfeuture.
Pada umumnya, forfeiture atau penyitaan dalam suatu kasus pidana dilakukan untuk beberapa tujuan. Pertama, penegak hukum

read more

KONSEKUENSI KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA USAHA MILIK DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PT. BANK SUMUT

Team Web / 0 Comments

PT. Bank Sumut adalah perusahaan daerah berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan. Sejalan dengan bentuk hukum PT. Bank Sumut yakni perseroan terbatas dan kegiatan usaha yang dijalankannya, maka dalam prakteknya PT. Bank Sumut tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

read more

BUMN PERKEBUNAN: MENUJU PERUSAHAAN MODERN BERMAKNA KESEJAHTERAAN PEKERJA

Team Web / 0 Comments

Topik Lokakarya Nasional yang dilaksanakan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara ini sangat menarik, yang mempertanyakan “Mau dibawa kemana BUMN Perkebunan?” Dapat dipastikan jawabannya positif, yaitu menuju perusahaan modern, yang tentunya bermakna kesejahteraan pekerja. Jawaban tersebut berbanding lurus dengan yang diajarkan Otto von Bismarck, bahwa menuju kemungkinan yang lebih besar, di situ ada nilai yang diperjuangkan, ada tujuan yang hendak diraih.

read more