Go to the top

Makalah

TINDAK PIDANA KORPORASI

Team Web / 1 Comment

Kejahatan korporasi (corporate crime) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi. Corporate crime bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku

read more

SEJARAH SINGKAT HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA

Team Web / 0 Comments

Mengamati jalannya pembangunan ekonomi berbagai negeri-negeri, kesuksesan Jepang dan negara-negara Asia lainnya, Korea, dan Singapura menunjukkan, bahwa kesuksesan ekonomi negeri-negeri tersebut diikuti oleh aspek-aspek kemudahan dalam menyelenggarakan bisnis (“Ease of Doing Business” – “EODB”). Peningkatan EODB akan meningkatkan kemampuan

read more

PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN

Team Web / 0 Comments

Salah satu isu penting yang tidak akan pernah ketinggalan dalam perdebatan menyangkut pengelolaan perseroan terbatas adalah masalah pertanggungjawaban Direksi dan prinsip business judgment rule. Khusus terhadap prinsip business judgment rule sangat penting untuk dibicarakan. Prinsip business judgment rule yang berasal dari Negara common law ini memberikan safe harbor bagi para direksi yang mengambil calculated business decision untuk

read more

PENENTUAN KATEGORI HOLDING COMPANY TERMASUK DALAM KONDISI PIERCING THE CORPORATE VEIL

Team Web / 0 Comments

Holding Company atau disebut juga dengan parent company dan controlling company, merupakan suatu perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain yang menjadi targetnya, sehingga perusahaan itu menjadi pengendali dalam perusahaan yang menjadi targetnya. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur holding company. Artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Artinya, “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” (“UUPT”)

read more

KAJIAN KEDUDUKAN DJSN DAN PERBANDINGAN DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA: STUDI MENGENAI STRUKTUR REGULASI INDEPENDEN

Team Web / 0 Comments

Dalam konteks, the concept of the State-Organ baik untuk dipahami sebagaimana diajarkan oleh Hans Kelsen, bahwa “Whoever fulfills a function determined by the legal order is a organ”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal order) adalah suatu organ. Termasuk juga pembentukan suatu organisasi/badan hukum terjadi berdasarkan undang-undang, dengan kata lain jika ditetapkan dalam suatu putusan organisasi yang bersifat hukum publik, maka badan hukum itu mau tak mau memiliki wewenang yang tergolong organisasi pemerintahan

read more

PENTINGNYA PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Team Web / 0 Comments

Fredrich August Hayek (1899-1992) pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1974, telah memusatkan perhatiannya pada persoalan membentuk dan membatasi kebijakan ekonomi pemerintah. Ia mengartikan kebijakan sebagai “upaya pemerintah mencapai tujuan sehari-hari yang konkret dan senantiasa berubah”.

read more

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BUMN

Team Web / 0 Comments

Topik tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada umumnya masalahnya berkisar masalah penyuapan. Dari pemberitaan di media massa, pada umumnya pula korupsi di lingkungan BUMN tersebut dilakukan pada level petinggi BUMN, paling menarik untuk disimak korupsi tersebut dilakukan oleh direksi yang kecenderungannya menunjukkan peningkatan. Menjadi pertanyaan; Apakah korupsi di lingkungan BUMN disebabkan tidak operasionalnya prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelola BUMN ?

read more

ISU-ISU PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Team Web / 0 Comments

Penyusunan “Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal” (“RUUPM”) memang sudah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi segera. Berbagai hal yang diatur “Undang-Undang Pasar Modal” (“UUPM”) yang berlaku sekarang ini memang dari mulai berlakunya sudah tidak memadai. Misalnya, ketentuan dalam prinsip keterbukaan atau kewajiban penyampaian informasi yang mengandung fakta materiel, karena UUPM tidak cukup mengatur standar fakta materiel dan masalah pengaturan insider trading, dimana UUPM tidak jelas menentukan kategori “insider” dalam praktek insider trading.

read more

PERAN MWA DALAM MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE PTN bh: PEMIKIRAN PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Team Web / 0 Comments

Pasal 31 UUD 1945 tidak saja mengamanatkan adanya suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa Indonesia, tetapi juga harus dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak sekedar untuk memenuhi hak konstitusional warga Negara di bidang pendidikan melalui dharma pendidikan, tetapi melalui dharma penelitian dan pengabdian masyarakat dituntut untuk menghasilkan karya penelitian dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

read more

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Team Web / 0 Comments

Dalam tataran filosofis, perkembangan penerapan isu moral dan etis dalam pengelolaan perusahaan, seperti good corporate governance sejalan dengan tuntutan etika bisnis. Karena etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan kepada mereka yang bekerja di organisasi tersebut.

read more