Makalah
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI CIVIL FORFEITURE
Indonesia sekarang ini sedikitnya mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dengan dua mekanisme. Pertama, pengembalian aset melalui jalur pidana (Convicted Based Asset Forfeuture). Kedua, pengembalian aset melalui jalur perdata (Civil Forfeuture, Non- Convicted Based Asset Forfeuture). Makalah ini akan membahas mekanisme Civil Forfeuture atau Non- Convicted Based Asset Forfeuture.
Pada umumnya, forfeiture atau penyitaan dalam suatu kasus pidana dilakukan untuk beberapa tujuan. Pertama, penegak hukum
KONSEKUENSI KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA USAHA MILIK DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PT. BANK SUMUT
PT. Bank Sumut adalah perusahaan daerah berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan. Sejalan dengan bentuk hukum PT. Bank Sumut yakni perseroan terbatas dan kegiatan usaha yang dijalankannya, maka dalam prakteknya PT. Bank Sumut tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
read moreTANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK LAIN DALAM BANK SISTEMIK
Industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dan unik dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Di satu sisi industri perbankan sangat berpengaruh signifikan dalam pembangunan perekonomian sebuah negara terutama karena fungsi intermediasi yang dijalankan oleh bank. Namun disisi lain industri ini sarat akan risiko yang
read moreTANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS BANK
Globalisasi di bidang ekonomi telah mempengaruhi berbagai sektor usaha di dunia. Globalisasi hukum kemudian mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara yang mengakibatkan terjadinya peleburan prinsip-prinsip hukum pada suatu negara kepada negara lainnya
read moreSTRUKTUR REGULASI INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN
Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan sektor jasa keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa institusi
read moreStrategi Anti Fraud untuk Mencegah Kejahatan Perbankan Melalui Kebijakan Whistleblowing
Skandal Bank Asiatic, Bank Dagang Bali dan Bank Global pada tahun 2004 merupakan salah satu cerminan suatu tindakan kriminal yang memalukan dan tidak beretika di sektor perbankan. Skandal tersebut menjadi salah satu tamparan keras yang mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kuat demi mencegah fraud di sektor perbankan yang dapat berujung pada goyahnya perekonomian negara.
read moreSTOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DI INDONESIA
Pada bulan September 2007 the United Nations Office on Drugs and Crime dan World Bank secara resmi meluncurkan Stolen Asset Recovery Initiative yang mempunyai tujuan utama untuk memberikan technical dan financial assistance untuk memperkuat kapasitas institusional lembaga-lembaga nasional dari negara-negara berkembang untuk dapat mengambil kembali asset-assetnya yang telah dicuri.
read more