Makalah
Posisi Hakim Sebagai Pejabat Negara untuk Memperkuat Independensi Peradilan
Eksistensi hakim dalam suatu sistem hukum tidak terlepas dari ajaran pemisahan kekuasaan (separation of powers) yaitu, Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Trias Politica bertujuan untuk mencegah tindakan penguasa yang sewenang-wenang dan menjamin kebebasan rakyat.
read morePERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PERSFEKTIF BUSINESS JUDMENT RULE
Salah satu terpenting diatur dalam regulasi perusahaan adalah bagaimana mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur. Namun, harus pula diatur
read morePERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN
Teori fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty)
read moreUPAYA PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGGALANGAN DANA MASYARAKAT DALAM BENTUK INVESTASI
Kecenderungan yang muncul saat ini berupa penipuan dalam bentuk investasi harus dicegah dengan cara membuat rule of the game, juga membuat seperti effective Chinese walls dan kode etik yang jelas. Agar masyarakat atau konsumen akan cenderung terlindungi dari perilaku penipuan dalam bentuk investasi tersebut. Berdasarkan hal itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk mendesain sebuah struktur regulasi yang tepat
read morePELAKSANAAN PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA
Tujuan utama Undang-Undang Pasar Modal adalah untuk pelaksanaan prinsip keterbukaan atau penyediaan informasi fakta materiel dan untuk mencegah perbuatan curang dalam perdagangan saham. Prinsip keterbukaan tersebut menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel
read morePeraturan Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Publik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah mewajibkan keterbukaan, dimana kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting undang-undang tersebut menentukan pengawasan, waktu, tempat dan bagaimana
read morePERANAN JAKSA/PENUNTUT UMUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI
Lahirnya rejim anti-money laundering, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
read morePENTINGNYA PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
Fredrich August Hayek (1899-1992) pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1974, telah memusatkan perhatiannya pada persoalan membentuk dan membatasi kebijakan ekonomi pemerintah. Ia mengartikan kebijakan sebagai “upaya pemerintah mencapai tujuan sehari-hari yang konkret dan senantiasa berubah
read morePENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DAN KUALITAS HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL
Sistem ekonomi kapitalis dianggap lebih berhasil mensejahterakan masyarakat dibandingkan sistem ekonomi sosialis. Bandingkan misalnya, apa yang terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan dengan Cina Daratan (sebelum Deng Xiaoping) atau antara Jerman Barat dan Jerman Timur sebelum robohnya tembok Berlin.
read morePENANGANAN SKIM PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI
Berbagai kasus investasi di wilayah grey area dan skim penipuan berkedok investasi atau dugaan-dugaan kegiatan usaha yang berindikasi investasi ilegal yang muncul sekarang ini, bukanlah hal baru dalam transaksi bisnis yang berkembang di masyarakat. Kasus yang demikian mirip modusnya dengan terjadinya kasus bangkrutnya PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) pada bulan Agustus 2002. PT. QSAR merupakan perusahaan yang menawarkan investasi dalam usaha pertanian kepada mayarakat Indonesia.
read more