Go to the top

Makalah

Posisi Hakim Sebagai Pejabat Negara untuk Memperkuat Independensi Peradilan

Team Web / 0 Comments

Eksistensi hakim dalam suatu sistem hukum tidak terlepas dari ajaran pemisahan kekuasaan (separation of powers) yaitu, Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Trias Politica bertujuan untuk mencegah tindakan penguasa yang sewenang-wenang dan menjamin kebebasan rakyat.

read more

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PERSFEKTIF BUSINESS JUDMENT RULE

Team Web / 0 Comments

Salah satu terpenting diatur dalam regulasi perusahaan adalah bagaimana mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur. Namun, harus pula diatur

read more

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN

Team Web / 0 Comments

Teori fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty)

read more

UPAYA PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGGALANGAN DANA MASYARAKAT DALAM BENTUK INVESTASI

Team Web / 0 Comments

Kecenderungan yang muncul saat ini berupa penipuan dalam bentuk investasi harus dicegah dengan cara membuat rule of the game, juga membuat seperti effective Chinese walls dan kode etik yang jelas. Agar masyarakat atau konsumen akan cenderung terlindungi dari perilaku penipuan dalam bentuk investasi tersebut. Berdasarkan hal itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk mendesain sebuah struktur regulasi yang tepat

read more

PELAKSANAAN PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Team Web / 0 Comments

Tujuan utama Undang-Undang Pasar Modal adalah untuk pelaksanaan prinsip keterbukaan atau penyediaan informasi fakta materiel dan untuk mencegah perbuatan curang dalam perdagangan saham. Prinsip keterbukaan tersebut menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel

read more

Peraturan Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Publik

Team Web / 0 Comments

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah mewajibkan keterbukaan, dimana kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting undang-undang tersebut menentukan pengawasan, waktu, tempat dan bagaimana

read more

PERANAN JAKSA/PENUNTUT UMUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI

Team Web / 0 Comments

Lahirnya rejim anti-money laundering, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

read more

PENTINGNYA PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Team Web / 0 Comments

Fredrich August Hayek (1899-1992) pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1974, telah memusatkan perhatiannya pada persoalan membentuk dan membatasi kebijakan ekonomi pemerintah. Ia mengartikan kebijakan sebagai “upaya pemerintah mencapai tujuan sehari-hari yang konkret dan senantiasa berubah

read more

PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DAN KUALITAS HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL

Team Web / 0 Comments

Sistem ekonomi kapitalis dianggap lebih berhasil mensejahterakan masyarakat dibandingkan sistem ekonomi sosialis. Bandingkan misalnya, apa yang terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan dengan Cina Daratan (sebelum Deng Xiaoping) atau antara Jerman Barat dan Jerman Timur sebelum robohnya tembok Berlin.

read more

PENANGANAN SKIM PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI

Team Web / 0 Comments

Berbagai kasus investasi di wilayah grey area dan skim penipuan berkedok investasi atau dugaan-dugaan kegiatan usaha yang berindikasi investasi ilegal yang muncul sekarang ini, bukanlah hal baru dalam transaksi bisnis yang berkembang di masyarakat. Kasus yang demikian mirip modusnya dengan terjadinya kasus bangkrutnya PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) pada bulan Agustus 2002. PT. QSAR merupakan perusahaan yang menawarkan investasi dalam usaha pertanian kepada mayarakat Indonesia.

read more