Go to the top

Makalah

KONSEKUENSI KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA USAHA MILIK DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PT. BANK SUMUT

Team Web / 0 Comments

PT. Bank Sumut adalah perusahaan daerah berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan. Sejalan dengan bentuk hukum PT. Bank Sumut yakni perseroan terbatas dan kegiatan usaha yang dijalankannya, maka dalam prakteknya PT. Bank Sumut tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

read more

BUMN PERKEBUNAN: MENUJU PERUSAHAAN MODERN BERMAKNA KESEJAHTERAAN PEKERJA

Team Web / 0 Comments

Topik Lokakarya Nasional yang dilaksanakan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara ini sangat menarik, yang mempertanyakan “Mau dibawa kemana BUMN Perkebunan?” Dapat dipastikan jawabannya positif, yaitu menuju perusahaan modern, yang tentunya bermakna kesejahteraan pekerja. Jawaban tersebut berbanding lurus dengan yang diajarkan Otto von Bismarck, bahwa menuju kemungkinan yang lebih besar, di situ ada nilai yang diperjuangkan, ada tujuan yang hendak diraih.

read more

TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK LAIN DALAM BANK SISTEMIK

Team Web / 0 Comments

Industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dan unik dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Di satu sisi industri perbankan sangat berpengaruh signifikan dalam pembangunan perekonomian sebuah negara terutama karena fungsi intermediasi yang dijalankan oleh bank. Namun disisi lain industri ini sarat akan risiko yang

read more

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS BANK

Team Web / 0 Comments

Globalisasi di bidang ekonomi telah mempengaruhi berbagai sektor usaha di dunia. Globalisasi hukum kemudian mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara yang mengakibatkan terjadinya peleburan prinsip-prinsip hukum pada suatu negara kepada negara lainnya

read more

STRUKTUR REGULASI INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN

Team Web / 0 Comments

Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan sektor jasa keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa institusi

read more

Strategi Anti Fraud untuk Mencegah Kejahatan Perbankan Melalui Kebijakan Whistleblowing

Team Web / 0 Comments

Skandal Bank Asiatic, Bank Dagang Bali dan Bank Global pada tahun 2004 merupakan salah satu cerminan suatu tindakan kriminal yang memalukan dan tidak beretika di sektor perbankan. Skandal tersebut menjadi salah satu tamparan keras yang mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kuat demi mencegah fraud di sektor perbankan yang dapat berujung pada goyahnya perekonomian negara.

read more

STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Team Web / 0 Comments

Pada bulan September 2007 the United Nations Office on Drugs and Crime dan World Bank secara resmi meluncurkan Stolen Asset Recovery Initiative yang mempunyai tujuan utama untuk memberikan technical dan financial assistance untuk memperkuat kapasitas institusional lembaga-lembaga nasional dari negara-negara berkembang untuk dapat mengambil kembali asset-assetnya yang telah dicuri.

read more

PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Team Web / 0 Comments

Dalam rangka kajian terhadap “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan” (“UUOJK”) ini, perlu memperhatikan sebagaimana diamati hasil studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” (preditability), “keadilan” (fairness),

read more

MENUJU SISTEM PENGELOLAAN BUMN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Team Web / 0 Comments

Negara berkembang memiliki beberapa alasan untuk mengadakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya adalah untuk menyeimbangkan atau menggantikan swasta yang lemah. Maksudnya adalah untuk menghasilkan rasio investasi yang lebih tinggi, penambahan modal investasi

read more

SUMBANGAN PROFESI HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN YANG EFEKTIF MENDUKUNG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Team Web / 0 Comments

Fungsi bank bagaikan “aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup. Namun, pada masa lalu, Indonesia mengalami krisis kepercayaan pada perbankan, yang menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam. Kondisi perbankan tersebut tidak boleh dibiarkan, harus ada upaya kuat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Karena kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga. Dengan pemikiran, bahwa kepercayaan masyarakat sangat penting bagi bank

read more