Go to the top

Makalah

SUMBANGAN PROFESI HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN YANG EFEKTIF MENDUKUNG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Team Web / 0 Comments

Fungsi bank bagaikan “aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup. Namun, pada masa lalu, Indonesia mengalami krisis kepercayaan pada perbankan, yang menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam. Kondisi perbankan tersebut tidak boleh dibiarkan, harus ada upaya kuat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Karena kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga. Dengan pemikiran, bahwa kepercayaan masyarakat sangat penting bagi bank

read more

PRIVATISASI BUMN PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Team Web / 0 Comments

Meskipun ide privatisasi telah ada sejak dulu, dimana Adam Smith telah menulis tentang privatisasi itu beberapa waktu yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1962, namun privatisasi tersebut secara luas mulai dilakukan sejak tahun 1970-an

read more

PRIVATISASI BUKANLAH TUJUAN TETAPI ALAT

Team Web / 0 Comments

Isu privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetap menjadi perhatian sangat serius bagi masyarakat. Pada umumnya perhatiannya bermuara pada pilihan mana yang diutamakan dalam Perusahaan Negara atau BUMN, apakah mempertahankan kepemilikan pemerintah atau melakukan privatisasi. Sering didengar bahwa salah satu pembenaran dilakukannya privatisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN serta untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat. Dan pembenaran itu juga selalu dikaitkan dengan persaingan global

read more

Posisi Hakim Sebagai Pejabat Negara untuk Memperkuat Independensi Peradilan

Team Web / 0 Comments

Eksistensi hakim dalam suatu sistem hukum tidak terlepas dari ajaran pemisahan kekuasaan (separation of powers) yaitu, Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Trias Politica bertujuan untuk mencegah tindakan penguasa yang sewenang-wenang dan menjamin kebebasan rakyat.

read more

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PERSFEKTIF BUSINESS JUDMENT RULE

Team Web / 0 Comments

Salah satu terpenting diatur dalam regulasi perusahaan adalah bagaimana mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur. Namun, harus pula diatur

read more

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN

Team Web / 0 Comments

Teori fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty)

read more

UPAYA PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGGALANGAN DANA MASYARAKAT DALAM BENTUK INVESTASI

Team Web / 0 Comments

Kecenderungan yang muncul saat ini berupa penipuan dalam bentuk investasi harus dicegah dengan cara membuat rule of the game, juga membuat seperti effective Chinese walls dan kode etik yang jelas. Agar masyarakat atau konsumen akan cenderung terlindungi dari perilaku penipuan dalam bentuk investasi tersebut. Berdasarkan hal itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk mendesain sebuah struktur regulasi yang tepat

read more

PELAKSANAAN PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Team Web / 0 Comments

Tujuan utama Undang-Undang Pasar Modal adalah untuk pelaksanaan prinsip keterbukaan atau penyediaan informasi fakta materiel dan untuk mencegah perbuatan curang dalam perdagangan saham. Prinsip keterbukaan tersebut menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel

read more

Peraturan Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Publik

Team Web / 0 Comments

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah mewajibkan keterbukaan, dimana kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting undang-undang tersebut menentukan pengawasan, waktu, tempat dan bagaimana

read more

PERANAN JAKSA/PENUNTUT UMUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI

Team Web / 0 Comments

Lahirnya rejim anti-money laundering, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

read more