Go to the top

Makalah

PENTINGNYA PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Team Web / 0 Comments

Fredrich August Hayek (1899-1992) pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1974, telah memusatkan perhatiannya pada persoalan membentuk dan membatasi kebijakan ekonomi pemerintah. Ia mengartikan kebijakan sebagai “upaya pemerintah mencapai tujuan sehari-hari yang konkret dan senantiasa berubah

read more

PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DAN KUALITAS HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL

Team Web / 0 Comments

Sistem ekonomi kapitalis dianggap lebih berhasil mensejahterakan masyarakat dibandingkan sistem ekonomi sosialis. Bandingkan misalnya, apa yang terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan dengan Cina Daratan (sebelum Deng Xiaoping) atau antara Jerman Barat dan Jerman Timur sebelum robohnya tembok Berlin.

read more

PENANGANAN SKIM PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI

Team Web / 0 Comments

Berbagai kasus investasi di wilayah grey area dan skim penipuan berkedok investasi atau dugaan-dugaan kegiatan usaha yang berindikasi investasi ilegal yang muncul sekarang ini, bukanlah hal baru dalam transaksi bisnis yang berkembang di masyarakat. Kasus yang demikian mirip modusnya dengan terjadinya kasus bangkrutnya PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) pada bulan Agustus 2002. PT. QSAR merupakan perusahaan yang menawarkan investasi dalam usaha pertanian kepada mayarakat Indonesia.

read more

PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Team Web / 0 Comments

Dalam rangka kajian terhadap “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan” (“UUOJK”) ini, perlu memperhatikan sebagaimana diamati hasil studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” (preditability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan “pengembangan khusus dari sarjana hukum” (the special development abilities of the lawyer).

read more

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI PADA HUKUM INDONESIA

Team Web / 0 Comments

Fenomena ekonomi dunia pada masa kini, membuat negara-negara termasuk Indonesia, dituntut untuk mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi, yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasan atau perapatan dunia (compression of the world) dalam bidang ekonomi.

read more

PENGAMANAN BERTRANSAKSI BISNIS DARI SUDUT PERSIAPAN KONTRAK

Team Web / 0 Comments

Transaksi bisnis dapat dibagi dua menurut pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Pertama, transaksi bisnis dalam negeri, yaitu transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak yang datang dari dua hukum yang sama. Misalnya, transaksi

read more

PENERAPAN TAX AMNESTY DARI PERSPEKTIF HUKUM

Team Web / 0 Comments

Upaya pemerintah dengan membuat kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

read more

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KREDIT

Team Web / 0 Comments

Salah satu yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian Indonesia disebabkan oleh karena tidak adanya good corporate governance di dalam pengelolaan perusahaan. Kajian Booz-Allen & Hamilton pada tahun 1998 menunjukkan bahwa indeks good corporate gavernance Indonesia

read more

PERMASALAHAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Team Web / 0 Comments

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan (audit) yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistim pengaturan dan pengawasan OJK.

read more

PEMAHAMAN MONEY LAUNDERING DAN CIVIL FORFEITURE

Team Web / 0 Comments

Lahirnya rejim anti-money laundering, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU), telah memberi peluang penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang (money laundering).

read more