Go to the top

Memerankan Rejim Civil Forfeiture

Team Web / 0 Comments

Hits: 17

Memerankan Rejim​​ Civil Forfeiture.

Oleh

Bismar Nasution.1

 

Ide Indonesia untuk membentuk badan khusus yang akan​​ menjembatani antara negara yang kehilangan aset hasil korupsi dan negara tempat aset tersebut disimpan, pada saat pertemuan negara penandatangani Konvensi PBB anti korupsi (UNCAC) di Bali, merupakan hal yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.​​ 

Ide tersebut sejalan dengan tujuan utama prakarsa Stolen Asset Recovery (StAR) yang dimunculkan oleh PBB dan Bank Dunia. Langkah berikutnya, pemerintah harus mulai memikirkan untuk menerapkan rejim​​ civil forfeiture​​ sebagai upaya hukum mengembalikan aset hasil dari​​ kejahatan termasuk korupsi.​​ 

Harapan terhadap rejim​​ civil forfeiture​​ menjanjikan karena dapat melakukan penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan​​ in rem​​ atau gugatan terhadap aset secara perdata. Karena sifatnya perdata, rejim ini tidak mengharuskan penuntut untuk membuktikan unsur-unsur dan kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut (personal culpability). Penuntut cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana dengan standar pembuktian perdata (formil).​​ 

Rejim ini pula​​ menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana si pemilik dari aset yang di tuntut harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil, digunakan atau berkaitan​​ dengan suatu kejahatan (innocent owner). Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan gugatan perdata umumnya yang​​ mengharuskan si penuntut untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialaminya.

Perlu digarisbawahi bahwa pembuktian​​ si pemilik aset dalam​​ civil forfeiture​​ hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah”. Jika si pemilik tidak dapat membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah” maka aset tersebut dirampas untuk negara. Sehingga dalam​​ civil forfeiture​​ si pemilik aset tidak harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana.​​ 

Memang konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui Pasal 32 s/d 34 Undang-Undang​​ Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang​​ Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). Misalnya UU tipikor memperbolehkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara” tetapi​​ tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi.​​ 

Sekilas gugatan​​ perdata yang ada di UU Tipikor mirip dengan​​ civil forfeiture,​​ namun terdapat perbedaan diantara​​ upaya perdata yang diatur oleh UU tipikor dengan​​ civil forfeiture. Upaya perdata dalam UU tipikor masih menggunakan rezim perdata biasa dimana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materil biasa. Hal ini tentunya berbeda dengan​​ civil forfeiture​​ yang menggunakan rezim perdata yang berbeda seperti pembuktian terbalik dan memberlakukan aset sebagai pihak tergugat.​​ 

Perbedaan ini menghasilkan dampak yang berbeda pula. Gugatan perdata yang ada di UU Tipikor memberikan beban pembuktian adanya “unsur kerugian negara” ​​ kepada JPN.​​ Hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan dikhawatirkan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh JPN​​ dalam gugatan perdata tersebut sama beratnya dengan pembuktian secara pidana.

Sebaliknya,​​ civil forfeiture​​ mengadopsi prinsip pembuktian terbalik dimana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.​​ 

Disamping itu​​ civil forfeiture​​ ​​ adalah gugatan bersifat​​ in rem​​ yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidananya. Misalnya,​​ dalam rejim ini​​ si pemilik aset tidak harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tipikor..​​ Sehingga, hubungan antara tipikor yang diduga dan keterlibatan si pemilik dengan tipikor tersebut tidak relevan dalam persidangan​​ dan hanya hubungan antara si pemilik dan aset yang dituntutlah yang menjadi fokus dari persidangan. Konsekwensi logis dari hal ini akan membantu kelancaran proses pengambilalihan aset hasil korupsi karena status, keberadaan ​​ atau kondisi si koruptor tidak​​ akan menghambat proses persidangan.​​ 

Berdasarkan berbagai kelebihan dari rejim​​ civil forfeiture​​ dan hambatan dalam proses persidangan tipikor yang selama ini dialami di Indonesia, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memerankan rejim​​ civil forfeiture​​ ini di Indonesia dengan membuat suatu Undang-undang khusus atau setidak-tidaknya mengatur dalam pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang Tipikor. Terlebih lagi, rejim​​ civil forfeiture​​ telah terbukti keberhasilannya di berbagai negara di dunia dalam memerangi korupsi karena rejim ini mengkhususkan untuk mengejar aset hasil korupsi bukan pelakunya.​​ 

 

1

​​ Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Leave a Comment