Go to the top

MEMPERLUAS AKSES DAN MELINDUNGI MASYARAKAT KUNCI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Team Web / 0 Comments

Hits: 0

MEMPERLUAS AKSES DAN MELINDUNGI MASYARAKAT KUNCI

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Oleh

Bismar Nasution

 

Orang bijak mengatakan, “tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mempermudah akses pada lembaga keuangan formal bagi mereka.” Mempermudah dan memperluas akses adalah salah satu tuntutan masyarakat kepada industri jasa keuangan saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut sebenarnya sejalan dengan kepentingan ​​ industri jasa keuangan. Bukankah misalnya, fungsi utama bank dalam perekonomian adalah untuk memobilasasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunanaan atau investasi yang efektif dan efisien.1

Secara empiris terbukti orang yang mempunyai akses kepada industri jasa keuangan, seperti bank dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan investasinya. Sebaliknya, tertutupnya akses akan memelaratkan karena mereka akan terjebak pada rentenir. Oleh karena itu, harus ada prinsip kesamaan (equality), yaitu memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang memperoleh akses kepada industri jasa keuangan. John Rawls mengatakan, ketidaksamaan di bidang sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar golongan yang paling lemah merupakan pihak yang paling diuntungkan dan setiap orang diberi kesempatan yang sama.2​​ 

Untuk membuka dan memperluas akses masyarakat terhadap industri keuangan desain struktur regulasi yang tepat sesuai dengan prinsip kesamaan dalam memperoleh akses dalam industri jasa keuangan merupakan suatu keniscayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berfungsi menyelengarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan​​ harus mampu mendesain regulasi yang mengandung unsur​​ stability,​​ unsur​​ predictability​​ dan unsur​​ accomodation​​ berkenaan dengan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika ketiga unsur tersebut dipenuhi dalam regulasi, maka regulasi itu akan operasional di lapangan yang membuat akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan dapat dengan mudah karena dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling bersaing.3

Makalah ini dibagi kedalam empat bagian.​​ Pertama,​​ membahas kondisi dan permasalahan industri jasa keuangan secara umum pada sub sektor perbankan dan prinsip keterbukaan (disclosure) di pasar modal serta solusi atas permasalahannya.​​ Kedua,​​ membahas kerangka kebijakan pengembangan industri jasa keuangan yang berkelanjutan guna mendukung perekonomian nasional dan melindungi kepentingan konsumen.​​ Ketiga,​​ membahas penguatan kelembagaan OJK sebagai regulator yang terintegrasi, profesional, dan akuntabel bagi sektor jasa keuangan.​​ Keempat,​​ membahas penguatan peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan dalam membangun sinergi dengan lembaga terkait, khususnya dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

 

I. PERMASALAHAN INDUSTRI JASA KEUANGAN

 Literasi keuangan dan inklusi keuangan masih tetap merupakan salah satu masalah yang dihadapi industri jasa keuangan. Oleh karena itu, edukasi harus dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat, walaupun literasi dan inklusi telah mengalami peningkatan.​​ Survei Nasional Literasi ​​ keuangan dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kedua yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK pada 2013, yaitu indeks literasi keuangan 21,84% dan indeks inklusi keuangan 59,74%. Telah terjadi peningkatan pemahaman keuangan (well literate) dari 21,84 persen menjadi 29,66 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) dari 59,74 persen menjadi 67,82 persen.​​ Peningkatan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tersebut masih di bawah target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019.

 Peningkatan literasi dan iklusi tersebut harus berkelanjutan. Peningkatan literasi dan inklusi yang berkelanjutan harus berdasarkan desain regulasi administrasi jasa keuangan yang tepat bukan hanya berdasarkan hasil sosialisasi masif. Memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan atau lembaga keuangan, ​​ harus diiringi dengan regulasi perlindungan konsumen yang komprehensif. Regulasi perlindungan konsumen yang komprehensif dibarengi dengan meningkatkan edukasi, akan ​​ memperkuat kepercayaan masyarakat kepada jasa keuangan. Hal ini penting, mengingat​​ lembaga keuangan adalah sumber dari pertumbuhan.

Salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat adalah desain regulasi administrasi yang sederhana. Misalnya regulasi terkait biaya administrasi bank.  ​​​​ Biaya administrasi tabungan misalnya tidak boleh menghabiskan dana tabungan nasabah khususnya nasabah kecil. Tak dapat dipungkiri masyarakat enggan menabung pada lembaga keuangan, karena mereka menganggap bahwa dana tabungannya akan habis untuk membayar biaya administrasi. Harus pula dijelaskan kepada masyarakat mekanisme menentukan biaya yang dikenakan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai ​​ kewajaran biaya yang akan mereka bayar.​​ Tranparansi dalam menentukan biaya administrasi yang harus dibayar masyarakat tersebut harus berlaku pula terhadap biaya apabila masyarakat meminjam uang.  ​​​​ 

 Kewajiban menjelaskan biaya yang harus dibayar tentunya akan meningkatkan ​​ literasi ​​ dan inklusi meningkat dan sekaligus harus memperkuat proteksi atau perlindungan konsumen yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengalaman hancurnya industri keuangan Amerika Serikat pada Oktober 1929 tidak terlepas dari hilangnya kepercayaan masyarakat kepada bank dan pasar modal.4​​ Presiden Franklin D. Roosevelt mengatakan, “after all, there is an elemen in the readjustment of our financial system more important than currency, more important than gold, and that is the confidence of the people,” pengalaman serupa juga terjadi di Indonesia pada krisis tahun 1997-1998 yang meluluhlantakkan perekonomian. Salah satu penyebab krisis tersebut adalah hilangnya kepercayaan kepada industri perbankan.

 Doktrin Roseevelt juga yang melatarbelakangi perlunya​​ anti Fraud​​ melalui prinsip keterbukaan di Pasar Modal. Roseevelt menyampaikan pesan kepada Mahkamah Agung dan Kongres mengenai filosofi yang mendasar dalam proposal​​ securities laws​​ dengan doktrin perubahan peraturan kuno​​ caveat emptor​​ menjadi​​ caveat vendor.​​ Doktrin itu telah menjadi folosofi dan sekaligus tujuan utama​​ Securities Act​​ 1933, yang mengatur penyediaan informasi fakta materiel dan untuk mencegah perbuatan curang dalam penjualan saham.5​​ Filosofi pengaturan​​ Securities Act​​ 1933 yang selanjutnya diperluas pengaturannya oleh​​ Securities Exchange Act​​ 1934 mengenai kewajiban prinsip keterbukaan ​​ dan​​ anti fraud​​ dalam pembelian dan penjualan saham ​​ di pasar modal.6

 Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri.7​​ Karena prinsip keterbukaan itu berfungsi untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal.8​​ Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya kepada pasar modal. Juga prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud)9​​ dan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien.10​​ Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip keterbukaan dari Perusahaan Publik atau Emiten, Penjamin Emisi Efek, Profesi Penunjang Pasar Modal ​​ harus dikuatkan, agar transaksi saham investor asing dan investor domestik lebih meningkat dari sekarang.​​ Sebab, prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor,​​ sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.11​​ 

 Namun, harus menjadi catatan bahwa prinsip keterbukaan belum cukup diatur dalam pasar modal Indonesia. Karena belum lengkap peraturan prinsip keterbukaan, maka pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akan merugikan perkembangan pasar modal Indonesia sendiri. Perkembangannya menjadi terhambat, antara lain karena investor merasa ragu untuk memutuskan membeli saham-saham dari perusahaan yang​​ go public​​ di Indonesia, karena kurangnya informasi yang menentukan keputusan mereka untuk mengadakan investasi.

 Dengan demikian untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi, OJK harus tetap menguatkan edukasi yang dikaitkan dengan upaya peningkatan literasi dan inklusi serta ditopang dengan perlindungan konsumen. Upaya peningkatan literasi, inklusi dan perlindungan konsumen tersebut harus tercermin di setiap regulasi yang diterbitkan OJK, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang harus dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mencerminkan prosedur sederhana, cepat dan murah. Penerapan doktrin​​ caveat vendor​​ atau​​ caveat venditor, dimana si penjual harus berhati-hati (let the seller beware)​​ yang merupakan kebalikan dari​​ caveat emptor,​​ dimana pembeli harus berhati-hati (let the buyer beware)​​ misalnya, ​​ sudah saatnya diterapkan terutama bagi nasabah keuangan kecil.​​ Penerapan doktrin​​ caveat vendor​​ tersebut​​ membuat prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.12​​ 

 Di samping itu, klausula​​ tanggung jawab mutlak (strict​​ liability) yang merupakan kebalikan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault based liabilty)​​ untuk nasabah asuransi jiwa contohnya penting untuk melindungi dan tentunya meningkatkan inklusi pada sektor asuransi.​​ Karena penerapan doktrin​​ strict​​ liability​​ sebagai tanggung jawab​​ langsung​​ dalam asuransi jiwa​​ menekankan kepada akibat yang timbul dan tidak perlu​​ pembuktian​​ sebab tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Di sini perusahaan asuransi dianggap memiliki tanggung jawab khusus terhadap nasabah​​ yang meninggal dunia misalnya, agar tidak rumit mengurusnya kalau terjadi kematian.​​ Klausula​​ strict liability​​ itu​​ harus dalam bentuk regulasi yang juga diterbitkan OJK, bukan karena persaingan bisnis perusahaan atau kebijakan individual perusahaan.​​ Kesemuanya itu tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada​​ industri keuangan.​​ 

 

II. ​​ INDUSTRI JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN

 Menurut laporan Brundtland,​​ Our Common Future​​ 1987, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa​​ mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan itu sekaligus mendukung ekonomi nasional dan melindungi kepentingan konsumen.

 OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi industri keuangan wajib mendukung pembangunan berkelanjutan dengan cara pengembangan industri jasa keuangan yang berkelanjutan. Kebijakan​​ sustainable financing​​ yang diterapkan industri perbankan dengan mewajibkan dokumen AMDAL dan rating PROPER sebagai persyaratan pemberian kredit perlu disempurnakan. Syarat tidak merusak lingkungan dalam pemberian kredit perlu diatur dengan tegas dan dijadikan sebagai ​​ salah satu bentuk kewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian. Perlu pula menerapkan kebijakan penyelenggaraan kredit yang tidak eksklusif. Artinya, perbankan harus berusaha dalam kebijakan penyelenggaraan kredit dengan konsep pembangunan keberlanjutan dalam kerangka pembangunan sosial, dimana bank menciptakan akses yang besar terhadap masyarakat. Dengan itu dapat mengurangi jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Di sini bank menjadi katalisator dalam pembangunan berkelanjutan.

 Kegiatan pasar modal juga harus menerapkan kebijakan​​ sustainable financing​​ dengan konsep pembangunan keberlanjutan, dimana emiten atau perusahaan publik menerapkan kebijakan konsep pembangunan berkelanjutan. OJK sebagai regulator dalam industri pasar modal dapat menambah kewajiban dokumen pernyataan pendaftaran perusahaan yang akan​​ go public​​ di OJK secara detail berkenaan dengan konsep pembangunan berkelanjutan​​ pada​​ sektor usaha perusahaan​​ yang​​ berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini penting, karena peraturan pasar modal di Indonesia ​​ belum mengatur secara menyeluruh dan cukup berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena ketentuannya masih bersifat administratif. Sebagai perbandingan,​​ National​​ Environmental​​ Policy Act​​ (NEPA) di Amerika telah mensyaratkan​​ Securities and Exhange Commission​​ (SEC) membuat ketentuan persyaratan keterbukaan masalah perlindungan hidup bagi perusahaan yang akan​​ go public.​​ 

 Pengembangan industri jasa keuangan ​​ dengan penerapan kebijakan​​ sustainable financing​​ dalam kerangka kebijakan penyelenggaraan kredit dan ​​ penerapan kebijakan​​ sustainable financing​​ dalam kegiatan pasar modal tersebut sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan akan dapat mendukung perekonomian nasional dan kepentingan konsumen. Emil Salim mengatakan pembangunan berkelanjutan adalah terjadinya proses produksi dan konsumsi yang mampu memenuhi kesejahteraan manusia secara terus-menerus, tahun demi tahun dan sepanjang waktu.​​ 

 

III. ​​ PENGUATAN KELEMBAGAAN OJK

Salah satu tujuan pendirian OJK adalah terselenggaranya pengawasan industri keuangan secara terintegrasi. Pengawasan terintegrasi penting karena semakin mendekatnya produk produk jasa keuangan dan semakin menyatunya lembaga keuangan. Untuk menguatkan kelembagaan OJK sebagai regulator yang terintegrasi, profesional, dan​​ akuntabel bagi sektor jasa keuangan,​​ perlu didukung oleh struktur kepemimpinan dan mekanisme pengambilan keputusan di OJK. Keberadaan Kepala Eksekutif ​​ Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif ​​ Pasar​​ Modal dan Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) belum mencerminkan terintegrasinya pengawasan yang dilakukan oleh OJK sehingga perlu disempurnakan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” (“UUOJK”) menetapkan ​​ Dewan Komisioner bersifat kolektif dan kolegial. Dalam Penjelasan Pasal 10 (ayat 2) menentukan, bahwa yang dimaksud dengan “bersifat kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota Dewan Komisioner. Yang dimaksud dengan “bersifat kolegial” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisioner.​​ 

Menjadi pertanyaan; Bagaimana Dewan Komisioner membuat keputusan bersifat kolegtif dan kolegial, sementara dalam melaksanakan tugas pengawasannya struktur Dewan Komisioner terkotak-kotak ? Oleh karena itu, penting Dewan Komisioner dalam melaksanakan tugas pengawasannya itu saling terintegrasi, agar semua Dewan Komisioner dapat dengan kuat memahami masalah apa yang akan diputuskan oleh Dewan Komisioner.

Di samping itu, masalah penyidikan dalam OJK perlu disempurnakan. Terdapat​​ jurang​​ pemisah​​ yang besar dalam konteks independensi yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUOJK telah memberikan fungsi, tugas, dan wewenang penyidik kepada OJK. Namun, norma tersebut konflik dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUOJK, yang menentukan penyidik adalah Kepolisian Negara RI dan Pegawai Negeri Sipil tertentu. Menjadi pertanyaan; Sejauhmana Dewan Komisioner OJK dapat mengawasi jalannya penyidikan untuk menjaga konsistensi kebijakan penegakan hukum yang diambilnya, mengingat tidak adanya garis komando langsung​​ dari​​ Dewan Komisioner ? Jawabannya, harus dibuat amandemen tentang ketentuan penyidikan dalam UUOJK, dimana hasil amandemennya menentukan Dewan Komisioner dapat memberikan perintah langsung dalam masalah penyidikan.

Amandemen UUOJK tersebut juga penting untuk menentukan standar sistem pengawasan investasi yang​​ disebut​​ berada di wilayah abu-abu dengan menghimpun dan mengerahkan dana masyarakat atau skim penipuan berkedok investasi yang marak sekarang ini. Apabila hal itu dibiarkan dapat menimbulkan permasalahan sistemik dan menimbulkan efek domino.​​ Memang perlindungan konsumen industri jasa keuangan telah diatur UUOJK dan Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, namun, masih terdapat celah hukum​​ dalam​​ kewenangan pengawasan OJK terhadap​​ skim penipuan berkedok investasi itu.​​ 

Salah satu bahan pemikiran dalam amandemen UUOJK adalah perkara di Amerika dalam kasus​​ Securities and Exchange Commission v. W.J. Howey Co​​ atau yang dikenal dengan kasus​​ Howey.​​ Kasus itu selalu menjadi acuan bagi hakim dan pengacara dalam setiap kasus yang menyangkut kejahatan di bidang pasar modal. Karena biasa digunakan sebagai​​ test​​ apakah suatu kejahatan menyangkut pasar modal atau merupakan​​ pelanggaran atau kejahatan biasa.​​ Test​​ itu populer disebut dengan Howey​​ Test.​​ Pendapat pengadilan dalam kasus​​ Howey​​ itu menetapkan unsur-unsur penting yang menjadi pembeda antara kasus pasar modal dan kasus lainnya. Menurut pengadilan sedikitnya terdapat tiga​​ unsur suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai suatu penawaran investasi.​​ Pertama,​​ penyertaan yang dilakukan adalah dalam bentuk uang.​​ Kedua,​​ pengelolaan dilakukan oleh pihak lain bukan pemilik modal.​​ Ketiga, tujuan penyertaan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.​​ Apabila dibuat pendekatan berdasarkan​​ Howey Test​​ atas berbagai kasus​​ investasi yang​​ disebut​​ berada di wilayah abu-abu dengan menghimpun dan mengerahkan dana masyarakat​​ yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dapat dipastikan bahwa kasus tersebut adalah termasuk dalam kategori kasus pasar modal.

 

IV. ​​ PENGUATAN PERAN OJK DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Tercapainya hasil akhir tujuan pembentukan OJK membuat Stabilitas Sistem Keuangan tercapai.​​ Pasal 4 UUOJK menentukan, bahwa​​ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa ​​ keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;​​ mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;​​ serta​​ mampu melindungi kepentingan konsumen​​ dan masyarakat.​​ Sementara itu,​​ Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.​​ Dengan demikian OJK harus memiliki reputasi yang baik,​​ komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum​​ dan sinergi dengan industri​​ perbankan, agar melahirkan industri​​ perbankan​​ yang kokoh.​​ 

Memperhatikan beberapa pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (“UUPPKSK”) terlihat bahwa tuntutan tugas dan tanggung jawab OJK selaku pengatur dan pengawas perbankan menjadi lebih berat. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) “UUPPKSK”​​ memberikan peran yang sangat penting dan strategis bagi OJK untuk menetapkan​​ bank sistemik setelah berkordinasi dengan Bank Indonesia ​​ (BI).​​ 

Demikian pula beberapa pengaturan khususnya bagi bank sistemik telah menuntut peran lebih dari bank terutama para pemegang saham pengendali dalam penyelesaian permasalahan ​​ yang dihadapi oleh banknya. Seperti kewajiban menyusun dan menerapkan rencana aksi, termasuk di dalamnya kewajiban pemegang saham pengendali dan / atau pihak​​ lain untuk menambah modal bank. Hal ini mengingat, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian secara keseluruhan.

Oleh karena itu, apabila OJK setelah berkordinasi dengan​​ BI​​ menetapkan bank sistemik, maka pengawasan terhadap bank sistemik sangat penting. Tidak mungkin bank sistemik hanya diawasi oleh satu instansi, harus diawasi secara bersama-sama dalam bentuk kordinasi antara OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan secara​​ sinergis. Bentuk kordinasi itu harus tercermin dalam ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang komperhensif. Undang-undang tersebut mengatur kewenangan masing-masing pihak. Hal ini penting, agar antara kewenangan OJK dan kewenangan ​​ BI misalnya tidak mengandung benturan. Hendaknya, ​​ dalam melaksanakan tugas pengawasannya di lapangan, antara OJK dan BI saling melengkapi.​​ 

 Berkenaan dengan Bank Sistemik tersebut harus disadari bahwa industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dan unik dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Di satu sisi industri perbankan sangat berpengaruh signifikan dalam pembangunan perekonomian sebuah negara terutama karena fungsi intermediasi yang dijalankan oleh bank. Namun disisi lain industri ini sarat akan risiko yang jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik justru dapat melumpuhkan sistem pembayaran dan perekonomian suatu negara. Kepercayaan masyarakat yang menurun secara tajam terhadap sistem perbankan mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (rush),​​ bank panic​​ dan berakibat pada sejumlah bank kesulitan likuiditas dan permasalahan solvabilitas yang menjurus kepada runtuhnya sistem perbankan nasional dan pada giilirannya berdampak pada terganggunya sistem pembayaran dan perekonomian nasional. Hal ini dialami Indonesia pada saat menghadapi krisis regional di kawasan Asia pada tahun 1997/1998. Untuk menyelamatkan perekonomian nasional pada saat itu, Pemerintah harus mengeluarkan biaya tidak kurang dari Rp 640 triliun.13 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 Selanjutnya pengalaman Indonesia menghadapi krisis keuangan global pada tahun 2008 yang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap industri perbankan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menanganani krisis keuangan ternyata menimbulkan polemik dalam hukum dan politik. Penyelematan Bank Century misalnya, telah menimbulkan polemik panjang di bidang hukum dan politik.​​ Akibatnya seorang pejabat​​ Bank Indonesia dijatuhi hukuman oleh pengadilan.​​ 

Pengalaman-pengalaman berharga tersebut memberikan pelajaran bahwa krisis keuangan dapat terjadi kapan saja dan bisa berasal dari negara mana saja. Dibutuhkan​​ kesiapan untuk menghadapi kondisi tidak normal yang diakibatkan krisis. Pelajaran ini menjadi sangat penting dimasa yang akan datang terutama mengingat kemajuan bidang ekonomi dan keuangan yang demikian pesat.​​ 

Di sinilah perlunya UUPPKSK yang diharapkan memberikan dasar hukum yang kuat bagi hadirnya suatu sistem yang tangguh dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. UUPPKSK memberikan peran yang sangat penting dan strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 17 ayat (1) memberikan peran strategis bagi OJK untuk menetapkan Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Penetapan Bank Sistemik pada Pasal 17 ayat (1) pertama kali dilakukan pada kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan kewajiban Bank Sistemik sebagai berikut :

  • Memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas ; dan​​ 

  • Menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana aksi dimaksud paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank.​​ 

Pasal 19 dari UU tersebut juga memberikan wewenang kepada OJK untuk menetapkan langkah penyehatan Bank Sistemik dalam keadaan rencana aksi belum disetujui oleh OJK. ​​ OJK harus memastikan rencana aksi dan langkah penyehatan dilaksanakan oleh Bank. Ketentuan mengenai rencana aksi dan langkah penyehatan Bank Sistemik diatur dalam Peraturan OJK {vide Pasal 19 ayat (4)}.​​ 

Peran strategis dari OJK juga terdapat dalam kewenangan untuk mengatur dalam POJK ketentuan mengenai penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik. Pasal 21 menyatakan:

  • Dalam hal terdapat Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi Bank Sistemik;

  • Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).​​ 

  • Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, maka Otoritas Jasa Keuangan meminta Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik;

  • Dalam meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan :

  • Meminta pengurus Bank untuk menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank Sistmik secara material ;

  • Meminta pengurus Bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank Sistemik; dan/atau​​ 

  • Memfasilitasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pemasaran aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan memfasilitasi calon Bank Penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.

Rencana aksi menjadi konsep penting dalam pencegahan dan penyehatan Bank Sistemik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal. OJK memainkan peran yang sangat vital dalam konteks ini, yakni mengatur, menyetujui dan memastikan rencana aksi tersebut dilaksanakan oleh Bank Sistemik.

Rencana aksi pada prinsipnya merupakan upaya sistematis dan terencana untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan. Konsep rencana aksi memperlihatkan adanya suatu paradigma pecegahan dan penyelematan Bank Sistemik tanpa menggunakan uang negara. Cara pandang yang demikian terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menetapkan bahwa rencana aksi paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank.​​ 

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) tersebut membutuhkan kajian yang mendalam. Terdapat berbagai problema hukum yang perlu mendapatkan kajian dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut, antara lain :

  • Apakah yang menjadi dasar pemikiran untuk mewajibkan pemegang saham pengendali untuk menambah modal Bank?

Dalam doktrin-doktrin hukum perseroan terbatas, pemegang saham memiliki tanggungjawab terbatas pada modal yang disetorkannya dalam perusahaan. Pada dasarnya jika terjadi kerugian pada perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka kekayaan pribadi para pemegang saham tidak bisa dipaksakan untuk bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut, terkecuali terjadinya suatu keadaan yang dinamakan dengan​​ piercing the corporate veil.​​ 

Dalam konteks ini muncul berbagai pertanyaan.​​ Pertama, bagaimana kekuatan hukum dari sebuah norma yang memaksakan pemegang saham pengendali untuk menambah modal Bank (umumnya perseroan terbatas) guna mengatasi kesulitan likuidas yang dialami bank tersebut ?​​ Kedua,​​ bagaimana jika pemegang saham pengendali menolak melaksanakannya, sanksi hukum apa yang akan diberikan ?​​ Ketiga,​​ mengapa hanya dikenakan kewajiban tersebut kepada pemegang saham pengendali ? dan sejumlah​​ pertanyaan hukum lainnya dapat diajukan untuk menguji secara materil norma dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut.  ​​​​ 

  • Berkenaan dengan kewajiban pihak lain untuk menambah modal bank

Di sini muncul pertanyaan;​​ Pertama,​​ bagaimana hukum bisa memaksakan pihak lain untuk menambah modal bank ?​​ Kedua,​​ apa yang menjadi​​ reasoning​​ hukum ​​ atau seperti apa yang dapat dikemukan untuk mendukung pemaksaan kewajiban kepada pihak lain tersebut ?​​ 

Selanjutnya dapat diajukan pertanyaan secara hukum tentang siapa saja pihak lain yang dapat dipaksa untuk menambah modal bank selain pemegang saham pengendali ? Kriteria apa dan reasoning hukum yang bagaimana yang dapat diajukan untuk menemukan siapa pihak lain tersebut.​​ 

Tentunya pihak lain ini adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan bank? Yakni pihak yang memiliki dana dalam bank sistemik yang bersangkutan. Bagaimana sebenarnya hubungan hukum keperdataan antara pemilik bank dengan bank ? Dapat hubungan ini dikesampingkan dengan memaksakan pihak lain tersebut menanggung risiko terhadap kerugian bank dalam bentuk kewajiban memaksa baginya untuk ikut menambah modal bank ?​​ 

Bagaimana jika pihak lain tersebut keberatan dengan kewajiban tersebut, sementara dirinya merasa memiliki itikad baik dan karena tidak merasa harus bertanggungjawab terhadap permasalahan bank. Dapat yang bersangkutan tersebut mengajukan tuntutan perdata terhadap OJK yang memaksakan dirinya untuk menambah modal Bank ?  ​​ ​​​​ 

  • Berkenaan dengan pengubahan jenis utang tertentu menjadi modal bank.

Kewajiban untuk mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank memiliki sejumlah permasalahan secara hukum yang perlu dikaji, yang dapat berupa berbagai pertanyaan.​​ Pertama,​​ bagaimana sebenarnya hubungan hukum pemilik piutang (kreditur) terhadap bank ?​​ Kedua,​​ bisakah pemilik utang tertentu tersebut dipaksa untuk menanggung risiko yang dihadapi bank ?​​ Ketiga.​​ Apa yang menjadi​​ reasoning​​ hukum atau seperti apa yang dapat diajukan untuk memaksakan kewajiban tersebut?

 

Selanjutnya perlu dikaji secara mendalam jenis utang tertentu yang bagaimana yang wajar dikenakan kewajiban untuk mengubah piutangnya menjadi modal bank ? Apakah hak keperdataan dari kreditur yang demikian dapat dilanggar untuk menyelematkan kesulitan likuiditas atau solvabilitas yang dihadapi bank. ? Bagaimana kekuatan hukum dari perintah yang demikian jika dihadapkan dengan hak privat dari kreditur.​​ 

Apabila hal ini tidak bijaksana diatur oleh OJK, maka bisa terjadi kekhawatiran bagi pemilik dana dalam bank untuk menyimpan uang atau berinvestasi dalam bank karena bisa bertanggungjawab terhadap risiko yang dihadapi bank.​​ 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum sebagaimana diidentifikasi​​ tersebut​​ perlu​​ pula​​ dilakukan kajian secara mendalam​​ permasalah-permasalahan​​ sebagai berikut :

(1).​​  Bagaimana hubungan hukum antara pemegang saham dan bank sehingga dapat dipaksakan kewajiban untuk menambah modal bank ?​​ 

(2).Bagaimana hubungan hukum keperdataan antara pemilik dana dengan bank ?​​ 

(3).Bagaimana kekuatan memaksa dari wewenang otoritas-otoritas yang dibentuk negara untuk memerintahkan mengambilalih kekayaan milik masyarakat ?​​ 

(4).Apakah dimungkinkan pemilik dana yang dikenakan kewajiban memaksa untuk ikut menanggung risiko bank dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ?

(5).Bagaimana meminimalkan tuntutan ganti rugi dari pihak lain yang hak atau kekayaannya “diambilalih” untuk turut bertanggungjawab atas risiko yang dialami bank?  ​​​​ 

Pemegang saham pengendali adalah pemilik hak kebendaan atas saham, karenanya hak dan kewajiban yang melekat atas kepemilikan tersebut menjadi hak dan kewajiban serta tanggungjawab pemegang saham pengendali. ​​ 

Hak dan kewajiban yang melekat atas kepemilikan saham tersebut tidak saja lahir dari hubungan perikatan yang bersumber dari perjanjian (anggaran dasar) seperti hak mengeluarkan suara, hak mengalihkan saham, hak tagih atas dividen, dan kewajiban-kewajiban pemegang saham yang ditentukan dalam anggaran dasar.​​ 

Namun, hak dan kewajiban pemegang saham sebagai pemilik/ pemegang hak kebendaan atas saham juga dapat lahir dari ketentuan perundang-undangan. Negara melalui perundang-undangan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kepemilikan setiap orang yang berada di wilayah negara tersebut berdasarkan kedaulatan internal yang dimiliki oleh negara. ​​ 

Oleh karena itu, kewajiban pemegang saham untuk menambah modal bank apabila bank dalam keadaan gagal sistemik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPPKSK menjadi kewajiban yang sah dari pemegang saham pengendali.​​ 

 

 Hubungan antara pemegang saham pengendali dengan bank juga dapat dikatakan sebagai hubungan perikatan (verbintenis) antara pemegang saham dengan bank sebagai entitas hukum yang mandiri (legal entity). Perikatan tersebut lahir karena kepemilikan pemegang saham pengendali atas saham-saham yang dikeluarkan oleh bank (perseroan terbatas).

Memang, jika diamati berdasarkan aspek hukum perdata atas kewajiban pemegang saham pengendali dan pihak lain dalam Bank sistemik tersebut sebagaimana diatur dalam​​ ketentuan Pasal 18 ayat 2 UUPPKSK, maka hubungan hukumnya dikategorikan dalam perikatan.​​ 

 Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak ​​ menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain ​​ dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.14​​ Perikatan tersebut dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang.​​ 

Sebagai bentuk perikatan, maka pemegang saham memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut. Perikatan ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati antara bank dengan para pendiri dan antara para pendiri satu sama lain pada saat mendirikan bank, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar bank.​​ 

Berkaitan dengan perikatan itu, dapat juga terjadi antara bank dengan pemegang saham pengendali yang lahir berdasarkan perikatan karena undang-undang, tanpa perlu persetujuan dari pihak yang terkait. Dalam konteks ini, kewajiban pemegang saham pengendali untuk menambah modal bank apabila dalam keadaan gagal sistemik, yaitu suatu perikatan antara bank dan pemegang saham pengendali yang lahir dari perundang-undangan.​​ 

Dengan ini kewajiban tanggung jawab pemegang saham pengendali dan pihak lain dalam Bank sistemik termasuk sebagai perikatan ​​ bersumber atau yang lahir dari Undang-Undang. Karena Pasal 1352 K.U.H.Perdata menyatakan, bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan curang.” Sering sekali undang-undang menetapkan terjadinya perikatan karena suatu keadaan tertentu. ​​ 

Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang tersebut tidak mengenal asas kebebasan mengadakan perjanjian. Karena di sini perikatan itu terjadi karena kehendak undang-undang. Di samping itu, terjadinya perikatan itu juga tidak memerlukan kemauan atau persetujuan para pihak terlebih dahulu, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 K.U.H.Perdata. ​​ 

 

Dengan demikian dalam konteks ini, ​​ obyek perikatan di sini adalah pemegang saham pengendali dan pihak lainnya dikategorikan prestasi berupa memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan hak milik atau modal. ​​ 

Dengan demikian, apabila pemegang saham pengendali menolak melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemegang saham pengendali dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hukum yang​​ berlaku. Pemegang saham pengendali yang menolak melakukan kewajiban tersebut dan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemegang saham pengendali tersebut tidak lagi bertanggungjawab sebesar modal yang disetorkannya saja, tetapi bertanggungjawab penuh sampai kepada kekayaan pribadi pemegang saham pengendali. Kewajiban pemegang saham pengendali menambah modal adalah lebih kecil dibandingkan dengan menanggung secara pribadi atas kerugian bank.​​ 

Untuk memperkuat tanggungjawab tersebut, maka OJK sebagai otoritas yang diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban menambah modal tersebut, dapat melakukan dengan beberapa cara, antara lain :

a.​​  pada saat bank belum dalam keadaan gagal sistemik atau pada saat pendirian bank, maka OJK mengatur tentang persyaratan sebagai pemegang saham pengendali. Salah satu syarat tersebut adalah pernyataan kesediaan untuk menambah modal bank jika bank berada dalam keadaan gagal sistemik;

b.pada saat terjadi keadaan bank gagal sistemik, maka OJK dapat menggunakan kewenangannya pada saat memberikan persetujuan atas rencana aksi penyelematan bank. Salah satu point penting dalam rencana aksi penyelematan bank adalah adanya kewajiban pemegang saham pengendali untuk menambah modal. OJK dapat mempersyaratkan adanya dokumen pernyataan kesediaan para pemegang saham pengendali untuk menambah modal dalam rangka upaya penyelematan bank, agar rencana aksi tersebut dapat disetujui oleh OJK.​​ 

 Berdasarkan kerangka hukum perusahaan, kewajiban pemegang saham pengendali pada dasarnya dapat didasarkan pada kewajiban​​ fiduciary duty. Pemegang saham pengendali memiliki kemampuan untuk mengendalikan keputusan-keputusan strategis dari bank.​​ 

 Oleh karena itu, memiliki potensi dalam hal-hal tertentu untuk menghilangkan kemandirian bank. Mengingat operasional bank, menggunakan dana masyarakat dan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum, maka kemampuan pengendalian tersebut harus dibarengi dengan kewajiban fiduciary. Kewajiban ini menuntut pemegang saham pengendali untuk senantiasa melakukan tindakan yang terbaik bagi kepentingan bank,​​ the best interest for the company. Acuan kewajiban pemegang saham pengendali adalah kepentingan terbaik bagi bank. Oleh karena itu pula, kewajiban menambah modal dalam keadaan Bank Sistemik adalah kewajiban yang sangat wajar dibebankan kepada pemegang saham pengendali.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

TANGGUNG JAWAB PIHAK LAIN DALAM HAL BANK SISTEMIK

 

UUPPKSK membebankan kewajiban kepada Pihak Lain untuk menanggung kerugian Bank Sistemik dalam bentuk kewajiban untuk turut serta menambah modal dalam keadaan bank gagal sistemik. UUPPKSK tidak menetapkan secara jelas siapa pihak lain dimaksud. Pihak lain tentulah pihak yang memiliki dana dalam bank gagal sistemik tersebut. Dengan demikian, pihak-pihak yang memiliki dana di bank, termasuk pemegang saham yang bukan pengendali memiliki kewajiban untuk turut menambah modal bank jika terjadi bank gagal sistemik.​​ 

Jika bertolak dari pemikiran John Austin bahwa hukum yang sah adalah perintah yang wajib dipatuhi, maka secara sederhana maka siapa pun yang memiliki dana di bank dikenai kewajiban untuk menambah modal dalam keadaan Bank Sistemik.​​ 

 Namun,​​ reasoning​​ apa yang melatarbelakangi kewajiban tersebut haruslah jelas. Kewajiban tanpa dasar pertimbangan yang tepat adalah kesewenang-wenangan. Sebelum menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan hubungan hukum antara pemilik dana dengan bank. Pihak lain sebagai pemilik dana dalam bank memiliki hubungan hukum berdasarkan konstruksi hukum perjanjian dengan bank.​​ 

Pihak Lain sebagai pemilik dana di bank menyimpan dana di bank dengan suatu perjanjian bahwa bank akan menjaga keamanan dana tersebut dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktu yang diinginkan, dana tersebut dapat dikembalikan oleh bank.​​ 

Salah satu aspek yang mendorong pemilik dana menyimpan uang di bank adalah aspek keamanan. Jadi, tidak semata-mata aspek investasi untuk memberikan keuntungan, atau nilai tambah bagi pemilik dana. Meskipun dari aspek perjanjian, dapat diterima bahwa kesepakatan antara pemilik dana dengan bank tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang berarti bahwa kewajiban menambah modal bagi Pihak Lain adalah kewajiban hukum yang tidak boleh disampingkan dalam perjanjian, akan tetapi dari aspek substansi yakni keadilan hal tersebut sulit diterima. Adalah sesuatu yang tidak adil jika orang-orang yang menyimpan dana di bank dengan alasan keamanan dan orang-orang tersebut tidak memiliki peran dalam pengelolaan bank, dibebani tanggungjawab untuk menanggung beban kerugian bank.​​ 

Oleh karena itu, nasabah penyimpan yang menyimpan uang di bank dan tidak turut bahkan tidak tahu sama sekali tentang pengelolaan bank dikenai tanggungjawab atau risiko atas tindakannya menyimpan uang dibank. Hubungan perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur tidak adil jika membebankan risiko kepada kreditur yang meminjamkan uang kepada bank.​​ 

Demikian juga jika hubungan hukum tersebut dikonstruksikan sebagai hubungan hukum penitipan uang, juga tidak adil jika pihak yang menitipkan uang dibebani tanggungjawab jika penerima titipan gagal melaksanakan kewajibannya.​​ 

Pihak Lain yang lebih rasional dibebani kewajiban menambah modal atau mengalihkan tagihannya menjadi penyertaan modal adalah Pihak Lain yang dalam hubungannya dengan bank didasarkan pada motivasi investasi untuk memproleh keuntungan dari dananya yang tersimpan di bank.​​ 

Secara umum nasabah yang demikian merupakan nasabah korporasi yang memiliki dana di bank dalam jumlah besar. Jika tujuan membentuk hubungan hukum dengan bank adalah tindakan investasi guna mendapatkan keuntungan (terutama keuntungan jangka pendek), maka dibalik tindakan investasi tersebut selalu ada risiko yang inherent. Oleh karena itu, masih mungkin diterima secara rasional nasabah yang demikian dibebani risiko untuk turut menanggung kerugian bank gagal sistemik, meskipun terdapat sisi lemah dari argumentasi ini adalah tidak adanya unsur kesalahan dalam nasabah tersebut karena tidak turut dalam pengelolaan bank.

 

IV. ​​ PENUTUP

 Kunci utama upaya memperluas akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen adalah regulasi yang mencerminkan keberpihakan kepada nasabah. Keberpihakan penting mengingat terdapat ketidak setaraan antara nasabah, khususnya nasabah kecil, dengan industri keuangan. Edukasi kepada masyarakat adalah awal suatu pemahaman dan sebagai pintu literasi​​ keuangan​​ dan inklusi​​ keuangan. Peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang telah dicapai OJK sekarang ini harus diiringi dengan perlindungan kosumen yang tercermin dalam setiap regulasi yang diterbitkan OJK. Keberadaan OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor krusial dalam industri jasa keuangan.​​ sehingga dapat berperan memacu perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup, yang pada gilirannya dapat menciptakan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Easterbrook Frank H. dan Fischel Daniel R., “Mandatory Disclosure and the Protection of Investor,”​​ Virginia Law Review,​​ (Vol. 70, 19840).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________,​​ The Economic Structure of Corporate Law,​​ (Cambrige: Massachusetts Press, 1996.

Jenning Richard ​​ W. dan Marsh Harlord, Jr.​​ Securities Regulation​​ (Case and Materials), Sixth edition, (Mineola: The Foundation Press, Inc, 1987).

Jung Wiliam F, “Banking Merger and ‘Line of Commerce’ After the onetary Control Act: A Submarket Approach,”​​ The University of Illinois Law Review,​​ (Vol. 731, 1982).

Kanouse Keith J., “The Rise and Fall of The Private Cause of Action for Violation of Margin Requirements,”​​ Banking Law Journal.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia,​​ Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Sistem Keuangan, Jakarta, 2015.

 

Posner A. Richard. dan Kennet E. Scott, ed,​​ Economic of Corporation Law and Securities Regulation, (Boston: Little, Brown & Company, 1980).

Rawls Jonh,​​ A Theory of Justice,​​ (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971).

Samsul, Inosentius,​​ Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004).

Scott Charity, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal,​​ (Vol. 17, 1989).

Scott E. Kennet., ed,​​ Economic of Corporation Law and Securities Regulation, (Boston: Little, Brown​​ & Company, 1980).

 

Stout A. Lynn, “The Unimfortance of Being Efficient: An Economic Analysis of Stock Market Pricing​​  and Securities Regulation,”​​ Michigan Law Review,​​ (Vol. 87, Desember1988).

 

Securities and Exchange Commission v. W.J. Howey Co, 328 U.S.239 (1946).

Sitompul Zulkarnain,​​ Perlindungan Dana nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan Di Indonesia,​​ (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2002).

Stout Lynn A., “The Unimfortance of Being Efficient: An Economic Analysis of Stock Market Pricing and Securities Regulation,”​​ Michigan Law Review,​​ (Vol. 87, Desember1988).

Theberge Leonard J., “Law and Economic Development,”​​ Journal of International Law ​​ and Policy, (Vol. 9, 1988).​​ 

 

1

​​ Zulkarnain Sitompul,​​ Perlindungan Dana nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan Di Indonesia,​​ (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2002), hal. 1.​​ Lihat pula, Wiliam F, Jung, “Banking Merger and ‘Line of Commerce’ After the onetary Control Act: A Submarket Approach,”​​ The University of Illinois Law Review,​​ (Vol. 731, 1982), hal. 302.

2

​​ Jonh Rawls,​​ A Theory of Justice,​​ (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971), hal. 302.

3

​​ Bandingkan. Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,”​​ Journal of International Law ​​ and Policy, (Vol. 9, 1988), hal. 232.​​ 

4

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal,​​ (Vol. 17, 1989), hal. 274-275. Lihat juga. Keith J. Kanouse, “The Rise and Fall of The Private Cuase of Action for Violation of Margin Requirements, “​​ Banking Law Journal, hal. 133.

5

​​ Richard ​​ W. Jenning dan Harlord Marsh, Jr. Securities Regulation (Case and Materials), Sixth edition, (Mineola: The Foundation Press, Inc, 1987), hal. 63.

6

​​ Keith J. Kanouse, “The Rise and Fall of The Private Cause of Action for Violation of Margin Requirements,”​​ Banking Law Journal, hal. 133.

7

​​ William H. Beaver, “The Nature of Mandated Disclosure,” dalam Richard A. Posner dan Kennet E. Scott, ed, Economic of Corporation Law and Securities Regulation, (Boston: Little, Brown & Company, 1980), hal. 317

8

​​ Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel,​​ The Economic Structure of Corporate Law,​​ (Cambrige: Massachusetts Press, 1996), hal. 296-297.

9

​​ Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, “Mandatory Disclosure and the Protection of Investor,”​​ Virginia Law Review,​​ (Vol. 70, 19840, hal. 673.

10

​​ Lynn A. Stout, “The Unimfortance of Being Efficient: An Economic Analysis of Stock Market Pricing and Securities Regulation,”​​ Michigan Law Review,​​ (Vol. 87, Desember1988), hal. 615.

11

​​ William H. Beaver,​​ Loc. Cit.

12

​​ Inosentius Samsul,​​ Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004), hal. 4-5.

13

​​ Kementerian Keuangan Republik Indonesia,​​ Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Jakarta, 2015, hal. 3  ​​​​ 

14

​​ Subekti,​​ Hukum Perjanjian,​​ (Jakarta: Intermasa), hal. 1

18

Leave a Comment