Go to the top

MENUJU SISTEM PENGELOLAAN BUMN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Team Web / 0 Comments

Hits: 417

MENUJU​​ Sistem Pengelolaan BUMN yang Efektif dan Efisien​​ *

Oleh

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH**

 

Negara berkembang memiliki beberapa alasan untuk mengadakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya adalah untuk menyeimbangkan atau menggantikan swasta yang lemah. Maksudnya adalah untuk menghasilkan rasio investasi yang lebih tinggi, penambahan modal investasi, alih teknologi, meningkatkan sektor ketenagakerjaan, dan memproduksi barang-barang dengan harga terjangkau.1​​ Akan tetapi masih banyak BUMN yang secara ekonomi tidak berjalan efisien. Salah satu factor yang menyebabkan hal ini adalah lemahnya system pengelolaan perusahaan (good corporate governance) dalam perusahaan BUMN. Bila dibiarkan kondisi seperti itu menyebabkan besar kemungkinannya bahwa BUMN akan menjadi penyebab persoalan besarnya beban yang ditanggung langsung oleh negara dalam upaya mempertahankan pengelolaannya.2​​ Pernyataan Bapepam juga menyatakan bahwa salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan​​ good corporate governance​​ dalam pengelolaan perusahaan.3

Ira M. Millstein,​​ dalam uraiannya yang berjudul​​ The Evolution of Corporate Governance in the United States,” yang dibacakan di depan Forum Ekonomi Dunia, di Davos, Swiss pada tanggal 2 Februari 1998, dimana dikatakan bahwa istilah “pengelolaan perusahaan” memiliki banyak definisi. Istilah tersebut dapat mencakup​​ segala hubungan perusahaan, yaitu hubungan antara modal, produk, jasa dan penyedia sumber daya manusia, pelanggan dan bahkan masyarakat luas.4

Istilah pengelolaan perusahaan juga dapat mencakup segala aturan hukum yang ditujukan untuk memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat dipertanggungjawabkan di depan para pemegang saham perusahaan publik, seperti juga audit juga kerja dari pasar untuk mengkontrol perusahaan. Istilah itu dapat juga mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, dan juga dapat mengacu kepada keaktipan pemegang saham.5​​ 

Secara lebih sempit, istilah pengelolaan perusahaan dapat digunakan untuk menggambarkan peran dan praktik dari dewan direksi. Adapun sebutan yang tepat untuk definisi ini adalah pengelolaan perusahaan berkaitan dengan hubungan antara manajer perusahaan dan pemegang saham, didasarkan pada suatu pandangan bahwa dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan untuk dikelola guna kepentingan perusahaan tersebut.6

 

Sistem Pengelolaan​​ Perusahaan​​ Menurut UU BUMN

Untuk mengatasi lemahnya pengelolaan BUMN, pemerintah telah mengeluarkan UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara /BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) ​​ yang mencoba untuk mengadopsi beberapa prinsip​​ good corporate governance. ​​ Hal ini dinyatakan jelas pada Pasal 36 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa perum dalam menyelenggarakan usahanya harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan prusahaan yang sehat.​​ Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (3) UU BUMN yang mewajibkan direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip​​ profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.​​ 

Salah satu prinsip profesionalisme​​ dan transparansi​​ tersebut kemudian​​ tertuang​​ dalam Pasal​​ 16 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (4) UU BUMN yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi yang telah lulus uji kelayakan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan menjadi anggota direksi. Sedangkan independensi dan kemandirian dari direksi, komisaris dan dewan pengawas diatur dalam Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 53 UU BUMN yang melarang mereka untuk memegang jabatan rangkap.​​ Pasal 21 – 23 jo. Pasal 49-51, ​​ Pasal 32, Pasal 54, Pasal 61 lebih lanjut mengatur mengenai pertanggung jawaban Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas. Sementara itu untuk menjamin akuntabilitas, UU BUMN mewajibkan pembentukan Komite Audit dan Komite Lainnya (Pasal 70) serta mewajibkan adanya auditor eksternal untuk memeriksa Laporan Keuangan (Pasal 71).​​ ​​ Disamping itu UU BUMN juga telah​​ menjamin dan mengatur adanya​​ social responsibility​​ dari BUMN. Hal ini​​ tertuang dalam Pasal 87 ayat (2) yang mengijinkan pembentukan serikat kerja sebagai wadah penyaluran aspirasi dari karyawan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Pasal 88 ayat (1) juga memberikan kepastian kepada BUMN untuk menyalurkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sedangkan Pasal 90 mengatur mengenai donasi untuk amal dan tujuan sosial.​​ 

Terlihat​​ bahwa secara umum UU BUMN memang telah mengadopsi beberapa ketentuan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Namun, perlu kita cermati bahwa ketentuan diatas hanyalah bersifat umum dan perlu penafsiran serta pengimplementasian lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan baik di tingkat lapangan.​​ Hal ini juga penting untuk menjaga penyalahgunaan BUMN dan untuk mengukur kinerja​​ direksi​​ BUMN itu sendiri.

Setidak-tidaknya ada beberapa ketentuan dan prinsip yang harus kita telaah lebih lanjut, seperti prinsip​​ fiduaciary duty​​ direktur dan komisaris, kontrak manajemen, direktur independen, komisaris independen, hubungan industrial antara BUMN dan karyawan, dan berbagai hal yang harus diperhatikan dalam privatisasi​​ 

 

 

Prinsip Fiduciary Duty dari Direktur dan Komisaris.

Komisaris dan direktur perusahaan adalah pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya​​ pemegang kepercayaan . Di sini komisaris dan direktur memiliki posisi​​ fiducia​​ dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme ​​ hubungannya harus ​​​​ secara ​​ fair.​​ Menurut ​​ pengalaman ​​ common ​​ law​​ hubungan itu ​​​​ dapat ​​ didasarkan ​​ pada teori ​​ fiduciary duty.7​​ Hubungan​​ fiduciary duty​​ tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).8

Dalam memahami ​​ hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary ​​ relationship) tersebut,​​ common law​​ mengakui bahwa orang ​​ yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciary) secara ​​ natural ​​ memiliki ​​ potensi ​​ untuk ​​ menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang ​​ kepercayaan tersebut harus didasarkan ​​ kepada standar ​​ yang ​​ tinggi.9 ​​​​ 

Dalam ​​ common law​​ ​​ penipuan  ​​​​ telah ​​ dikontruksikan ​​ secara ​​ lebih ​​ luas ​​ dalam ​​ gugatan ​​ melawan ​​ orang-orang yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciaries) dibandingkan ​​ dengan ​​ gugatan terhadap ​​ individu-individu. Karena dalam hubungan kepercayaan ​​ dan kerahasiaan, pemegang kepercayaan diharuskan ​​ untuk menerapkan ​​ standar ​​ perilaku ​​ yang ​​ lebih ​​ tinggi ​​ dan ​​ dapat ​​ diminta pertanggungjawabannya ​​ berdasarkan ​​ doktrin ​​ “constructive fraud”​​ untuk pelanggaran​​ fiduciary duty.10

Dalam konteks direktur,​​ sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.11​​ 

Menurut Pasal l79 ayat (1) UUPT pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi Lebih jelasnya pasal 82 UUPT menyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadi.lan. sedangkan Pasal 85 UUPT menetapkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.​​ 

Di​​ negara-negara​​ common law​​ dimana khususnya di negara Amerika yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu disarkan pada​​ standar​​ duty of​​ loyality​​ dan​​ duty of​​ care​​ dalam pertanggungjawaban​​ direktur pada Perseroan Terbatas didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.

Perlu ditekankan bahwa kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok.12​​ ,sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah​​ trustee​​ dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care)13. Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality ) .14​​ ​​ Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan​​ Fiduciary Duty​​ dapat menyebabkan direktur untuk dimintai​​ pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.15

Dalam perkembangannya penerapan prinsip​​ fiduciary duty​​ telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para direktur untuk mengambil keputusan bisnisnya. Dalam dunia bisnis adalah lazim bagi direktur untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat spekulatif karena ketatnya persaingan usaha. Permasalahan timbul ketika keputusan bisnis yang diambilnya ternyata merugikan perusahaan, padahal dalam mengambil keputusan tersebut, direktur tersebut melakukannya dengan jujur dan itikad yang baik.​​ 

Namun, terdapat pula doktrin dalam hukum korporasi yang​​ melindungi para direktur Direktur yang beritikad baik tersebut​​ sebagaimana terdapat dalam teori​​ Business Judgment Rule​​ yang merupakan salah satu teori yang sangat popular untuk menjamin keadilan bagi para direktur yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khusunya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis.​​ 16

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgment) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip​​ duty of care​​ adalah:​​ pertama,​​ memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar​​ Kedua,​​ tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik.​​ Ketiga,​​ memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.17

 

Kontrak Manajemen

Dalam penjelasannya​​ Pasal 16 ayat (3)​​ UU BUMN​​ ditentukan​​ bahwa yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah​​ Statement of Corporate Intent (SCI)​​ yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham yang diperbaharui tiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.18​​ Menurut ​​ laporan ketua SCI BUMN tahun 2003-2005 SCI merupakan suatu pernyataan bersama tentang sasaran dan harapan kinerja yang dibuat setiap tahun antara BUMN dan pemegang saham yang dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan sebagai dokumen akuntabilitas para pihak yang terlibat seperti perusahaan, pemerintah dan pemegang saham serta publik sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip​​ good corporate governance. Dengan adanya SCI diharapkan BUMN menjadi lebih transparan dan akuntabel yang memungkinkan untuk menyampaikan target kinerja BUMN untuk disampaikan kepada publik sehingga publik dapat mengawasi kinerja perusahaan.​​ 19

Berdasarkan​​ maksud dan tujuan dibuatnya SCI maka ada beberapa ketentuan dasar penting yang harus diperhatikan dalam pembuatannya agar unsur transparansi dan akuntabilitas dari SCI dapat tetap terjaga:

  • Pendahuluan.

Dalam pendahuluan kontrak manejemen harus disebutkan bahwa kontrak tersebut mengacu kepada ketentuan UU BUMN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

  • Definisi Usaha.

Pada bagian ini harus menjelaskan mengenai​​ bisnis inti (core business) dari BUMN tersebut termasuk bisnis utamanya (main undertaking).​​ Selain​​ itu​​ dalam bagian ini harus juga disebutkan mengenai pembatasan operasi dari BUMN termasuk di pasar mana BUMN tersebut menjalankan bisnisnya dan​​ ketentuan perundang-undangan di bidang bisnis yang hanya berlaku untuk BUMN​​ (misalnya ketentuan mengenai kepegawaian atau proses pengadaan barang).​​ Bagian ini juga harus menjabarkan semua tanggung jawab sosial dari perusahaan​​ yang harus dilakukan. Misalnya pengelolaan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar.​​ 

  • Usaha Strategis

Pada bagian ini SCI harus memuat mengenai arahan bisnis untuk BUMN serta target utama dari BUMN tersebut. Selain itu perlu juga dijabarkan mengenai pendapatan yang diharapkan. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai langkah-langkah yang diprogramkan untuk mencapai tujuan utama tersebut serta halangan-halangan yang mungkin akan timbul.​​ 

  • Target Kinerja Bisnis.

Bagian ini berisikan komitmen kepada publik mengenai kinerja yang berhubungan dengan area bisnis tanpa mengkompromisasikan informasi keuangan yang sensitif. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan pada bagian ini

- Struktur modal.

Target dari struktur modal selama periode tertentu harus terlihat dengan jelas. Misalnya rasio antara hutang dan modal.

- Indikator kinerja.

Indikator kinerja harus terlihat dengan jelas. Misalnya keuntungan yang didapat, proyek-proyek yang berhasil dikerjakan. Indikator ini harus terlihat dengan detail sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari BUMN tersebut. Dalam bagian ini juga harus terlihat dengan jelas indikator dari kerugian​​ dan keuntungan sehingga dapat ditentukan kapan BUMN tersebut mengalami kerugian dan keuntungan.

-​​ ​​ Kebijakan distribusi dan target.

Dalam bab ini harus dijelaskan distribusi yang akan dilakukan ke pemerintah (misalnya pajak penghasilan, dividen, dll). Selain itu harus dijelaskan bagaimana kebijakan mengenai dividen itu sendiri dan persentasi minimun dari dividen yang akan diberikan kepada pemerintah. Perlu juga dijelaskan mengenai hal-hal atau keadaan yang akan menghalangi BUMN tersebut untuk​​ membayarkan dividennya.

 

 

  • Isu​​ Bisnis Lainnya.

Selain itu perlu juga dijabarkan mengenai isu-isu bisnis lainnya. Beberapa isu penting yang harus dijelaskan adalah:

- Masalah hubungan dengan karyawan.​​ 

- Masalah yang berkaitan dengan penetapan harga.

- Masalah subsidi

- Standar yang digunakan oleh perusahaan (misalnya standar akuntansi).

Inilah beberapa ketentuan yang setidak-tidaknya harus tercantum dalam sebuah SCI. Hal ini perlu untuk dapat dijadikan standar kinerja dari perusahaan BUMN. Selain itu dengan adanya standar kinerja yang jelas masyarakat dan pemerintah dapat menilai tingkat keberhasilan dari direksi dan komisaris sebuah BUMN. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau ukuran untuk menilai apakah sebuah direksi layak memimpin sebuah BUMN.

 

Komite Audit.

Isu lainnya yang tidak kalah penting adalah pengawasan.​​ Pengawasan tersebut dapat berupa​​ pengawasan dari​​ lembaga pengawas internal ataupun eksternal. Dalam ketentuan UU BUMN, pengawasan​​ dari lembaga eksternal maupun internal​​ tersebut dinilai oleh komite audit. Selain itu komite audit juga bertugas untuk membantu komisaris dan dewan pengawas seperti memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian komisaris dan dewan pengawas.​​ Selain itu UU BUMN juga menyatakan bahwa ketua dari komite audit adalah komisaris independen yang diangkat oleh komisaris.20​​ 

Dari penjelasan diatas kita dapat melihat pentingnya peran komite audit dalam menjamin terjadinya suatu sistem pengawasan terhadap kinerja direksi BUMN. Oleh karena itu perlu dibuat suatu pengaturan yang jelas mengenai komite audit agar dapat berjalan dengan efektif. Dalam pembuatan pengaturan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

 

1.​​ Struktur​​ dari Komite Audit.

Komite audit harus terdiri dari:21

  • Anggota non eksekutif dari BUMN. Maksud dari non eksekutif disini adalah orang-orang yang tidak memegang jabatan struktural dari perusahaan BUMN.

  • Anggota Eksternal, yaitu orang-orang yang tidak berasal dari perusahaan BUMN.

  • Direksi Independen.22

  • Terdiri dari minimal 3 orang.

 

2. ​​ Keahlian​​ Dari​​ Anggota​​ Komite​​ Audit.

Salah satu tugas vital dari komite audit adalah menilai penilaian audit masalah keuangan.​​ Oleh karena itu anggota dari komite audit haruslah​​ mempunyai setidak-tidaknya satu anggota yang mempunyai kemampuan akuntansi dan ​​ dapat membaca serta memahami laporan keuangan. Selain itu anggota komite audit juga harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan profesional lainnya​​ seperti ahli hukum, manajemen dan industri dimana BUMN tersebut menjalankan bisnisnya.23​​ Dengan adanya komposisi anggota komite audit yang berlainan maka tugas dan fungsi komite audit untuk membantu komisaris atau dewan pengawas sebagaimana diamanatkan dalam UU BUMN dapat tercapai. Tanpa adanya komposisi tersebut maka akan sangat sulit bagi komite audit mengingat kompleksnya pengawasan yang dilakukan yang terdiri dari multi disiplin ilmu.

Selain hal-hal diatas, anggota komite audit juga harus memiliki pengetahuan​​ tentang​​ sistem kontrol atau audit internal dari perusahaan, sistem manajemen perusahaan dan proses pengambil kebijakan dalam perusahaan.

 

 

3. Hak dan Kewajiban Komite Audit.​​ 

Hak dan kewajiban dari komite audit haruslah dibuat dengan jelas dalam peraturan. Hal ini untuk menjamin independensi dan keberlangsungan dari tugas komite audit itu sendiri. Selain itu harus juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya komite audit harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesional termasuk masalah kerahasiaan informasi.​​ 24

Secara umum ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dilaporkan komite audit:25

  • Penilaian dan ukuran apakah​​ laporan eksternal telah konsisten ​​ dengan pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh anggota komite dan sesuai dengan kebutuhan pemegang saham.

  • Penilaian mengenai proses manajemen untuk mendukung laporan eksternal.

  • Prosedur seleksi dan penunjukan auditor eksternal dan rotasi dari auditor tersebut.

  • penilaian kinerja dan independensi auditor eksternal serta apakah komite audit puas terhadap fungsi independensi tersebut dikaitkan dengan ketentuan non-audit lainnya.

  • Penilaian terhadap kinerja dan objektivitas dari fungsi internal audit.

  • Laporan mengenai hasil review dari sistem​​ manajemen resiko dan kepatuhan serta kontrol internal dari perusahaan.

Selain hal-hal diatas perlu juga diatur mengenai kewajiban untuk melakukan​​ rapat kordinasi sebelum atau sesudah melakukan penilaian untuk menjaga integritas dari tugas komite audit.​​ Hasil rapat ini juga harus dibuat catat dan dimasukkan dalam laporan komite audit untuk dilaporkan pada RUPS.

 

4. Hubungan Antara Komite Audit dengan Organisasi Perusahaan Lainnya.

Untuk menjaga keberlangsungan tugas dan independensi dari komite audit maka perlu dibuat sebuah sistem yang jelas tentang bagaimana hubungan komite audit dengan organ perusahaan. Dalam membuat sistem tersebut harus memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Pertama,​​ komite audit harus mempunyai akses dan hubungan dengan bagian manejemen perusahaan.​​ ​​ Hubungan ini penting ​​ untuk mengembangkan strategi perusahaan ​​ terutama untuk memahami prioritas manajemen dan direksi. Bahkan jika diperlukan salah satu anggota komite audit dapat diambil dari bagian ini.26

Kedua,​​ komite audit juga harus memiliki hubungan timbal balik secara langsung dengan dewan direksi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan hubungan tersebut adalah menunjuk direksi independen sebagai salah satu anggota komite audit. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kemampuan dari komite audit berkaitan dengan permasalahan majemen resiko, proses kontrol dan pengelolaan perusahaan dan proses lainnya yang berkaitan dengan permasalahan asuransi.​​ 

Ketiga,​​ komite audit juga harus diberikan akses dan wewenang untuk​​ ​​ meminta informasi tambahan atau keterangan dari auditor internal dan eksternal serta personil bagian manejemen tanpa kehadiran bagian manejemen.27​​ 

Keempat,​​ harus juga disebutkan secara jelas keberadaan komite audit dalam struktur perusahaan dan kepada siapa mereka bertanggung jawab.​​ 

 

5. Kode Etik Komite Audit.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai komite audit harus terdapat mengenai ketentuan kode etik termasuk kewajiban untuk mematuhinya dan hukuman apabila ada yang melanggarnya. Hal in penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan mengingat vitalnya tugas dari komite audit.​​ Dalam pembuatan kode etik pegawai BUMN harus dipahami bahwa inti dari kode etik adalah integritas. Tanpa adanya integritas tersebut maka suatu kode etik tidak akan mencerminkan profesionalitas para pelakunya. ​​ Pertanyaan kemudian timbul, bagaimanakah membuat sebuah kode etik yang memiliki integritas?. Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus dapat melihat dimana kegagalan dan keberhasilan kode etik yang ada.

Secara umum ada beberapa dasar yang harus terdapat dalam sebuah kode etik:28

  • Pernyataan untuk mematuhi kode etik tersebut.

  • Panduan untuk mengambil sebuah keputusan apabila terjadi sebuah dilema etika.

  • Ketentuan spesifik mengenai tindakan yang dilarang dan tindakan yang harus dilakukan.

  • Definisi, penjelasan rasional dan ilustrasi terhadap sebuah ketentuan kode etik.

  • Hotline​​ atau sumber untuk pelaporan pelanggaran kode etik.

Selain hal-hal diatas yang tidak kalah pentingnya adalah hukuman atas pelanggaran kode etik tersebut. Sebuah kode etik haruslah menjadi bagian dari sebuah skema peraturan yang lebih luas. Kode etik juga haruslah menjadi bagian dari keseluruhan proses penghapusan korupsi. Hal ini sangatlah penting untuk menjamin integritas dari kode etik tersebut melalui pencantuman hukuman yang dinyatakan jelas dalam sistem tersebut. ​​ 

 

 

Komisaris​​ Independen.

Dalam penjelasan​​ Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) UU BUMN ketua komite audit dipersamakan kedudukannya dengan anggota komisaris independent. Hal ini sebenarnya tidak lazim walaupun sebenarnya tugas dari komisaris independen telah teradopsi dalam tugas-tugas komite audit.​​ Secara umum tugas dari komisaris independent adalah:

  • Menelaah kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting dan praktek yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan.

  • Melakukan pembahasan dengan pemeriksa independen sehubungan dengan permasalahan hasil audit.

  • Melakukan pengawasan keuangan internal perseroan.

  • Melakukan pembahasan atau penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perseroan.

  • Dalam hal tertentu dapat menetapkan ruang lingkup dan jangka waktu pekerjaan pemeriksa independen.

  • Menelaah organisasi dan independensi pemeriksa internal.

  • Menelaah tingkat kepatuhan perseroan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Mengingat pentingnya tugas-tugas dari komisaris independen diatas maka ada baiknya apabila status keberadaan dari komisaris independen ini dimasukkan dalam isi pasal bila terjadi amandemen UU BUMN ini. Tambahan​​ lagi,​​ dalam UU BUMN tidak dinyatakan secara jelas struktur, tanggung jawab dan proses penunjukkan komisaris independen tersebut.

 

Direktur Independen.

Isu mengenai​​ perlunya direktur independen dalam sebuah perusahaan telah muncul ketika ada wacana​​ pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal.​​ Isu ini muncul untuk menjamin perlindungan ​​ terhadap kepentingan pemegang saham minoritas (yang bukan Pemegang Saham Pengendali) agar tercermin dengan adanya wakil-wakil mereka yang duduk sebagai Direksi.​​ 29​​ Selain itu di dunia internasional isu mengenai​​ perlu​​ direktur independen juga muncul karena banyaknya kasus yang terjadi akibat kelemahan kontrol​​ akibat sistem pengelolaan perusahaan yang buruk. ​​ Hal ini memicu penerpan sistem direktur independen dalam prinsip-prinsip​​ good corporate governance.​​ Selanjutnya, kajian yang dibuat oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa lemahnya penerapan​​ corporate governance​​ merupakan faktor yang menentukan parahnya krisis di Asia. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Komisaris dan Auditor, serta kurangnya insentif untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang​​ fair.30

Di China misalnya,​​ pengaturan mengenai direktur independen dipicu oleh adanya skandal​​ Shenzhen-listed Guangxia (Yinchuan) Industry Co yang telah memanipulasi laporan keuangannya. Skandal ini dianggap telah menambah panjang buruknya​​ penerapan​​ good corporate governance​​ di China. Sehingga​​ pada tahun 2001​​ untuk mengatasinya​​ China Securities Regulatory Commission​​ (CSRC) mengeluarkan​​ sebuah regulasi​​ tentang kewajiban untuk mempekerjakan minimal 2 direktur independen dalam perusahaan yang terdaftar dalam bursa. Menurut regulasi tersebut direktur independen diberi wewenang mengajukan proposal untuk menyelenggarakan RUPS, menunjuk dan memberhentikan kantor akuntan​​ yang mengaudit perusahaan, mengangkat auditor independen dan menawarkan laporan keuangan independen sebagai tambahan tugas mereka sebagai direksi. ​​​​ Mereka juga dapat memberikan opini independen mengenai transaksi besar perusahaan, mengatur tugas dan pembayaran personil manajemen dan mengajukan keberatan apabila perusahaan mengambil kebijakan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.31

Secara umum​​ Direksi Independen​​ dapat juga mempunyai tugas dan wewenang​​ untuk hal-hal tertentu.​​ Misalnya, perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis dari Direktur Independen:​​ 32

  • Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) dan aktiva lancar (current asset) perseroan.

  • Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.

  • Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan perseroan dalam perseroan atau badan-badan lain.

  • Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek, menengah, panjang baik yang bersifat operasional maupun tidak operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh anggaran dasar.

  • Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, manajemen atau perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain.

  • Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang membawa konsekuensi keuangan perseroan secara material pada Perseroan.

  • Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg​​ atau​​ avalist) yang mempunyai akibat keuangan secara material pada Perseroan.

  • Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang.

  • Penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang mempunyai akibat keuangan secara material pada Perseroan.

  • Mengeluarkan jumlah uang melebihi suatu jumlah tertentu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

  • Mengembangkan proyek baru yang mempunyai akibat keuangan secara material pada Perseroan.

  • Melakukan pengeluaran-pengeluaran non-rutin dan Perseroan.

  • Mengangkat staf ​​ manajemen ​​ dua tingkat dibawah Direksi.

  • Menentukan gaji staf ​​ manajemen ​​ dua tingkat dibawah Direksi.

  • Menunjuk konsultan hukum, akuntan dan penilai independen.

  • Menentukan jumlah bonus bagi karyawan.

 

Dari penjabaran di atas kita dapat melihat pentingnya peran direktur independen untuk menjamin keberlansungan prinsip-prinsip​​ good corporate governance.​​ Oleh karena itu pemilihan direktur independen harus dilakukan secara hati-hati dan seksama. Untuk menjamin independensi direktur independen maka harus memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini:33

    • Orang tersebut bukan seorang pemegang saham substansial dari perusahaan tersebut atau pekerja dari pemegang saham substansial.

    • Selama tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitas eksekutif dari perusahaan tersebut atau perusahaan anggota lainnya.​​ 

    • Selama tiga tahun terakhir tidak menjadi ketua dari penasihat profesional atau konsultan dari perusahaan tersebut atau perusahaan anggota lainnya atau menjadi pekerja dari perusahaan konsultan tersebut.

    • Tidak menjadi konsumen atau pemasuk hal-hal​​ hal-hal yang​​ material dari perusahaan tersebut atau anggota perusahaan lainnya atau menjadi pekerja dari perusahaan konsumen dan pemasuk tadi.

    • Tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan perusahaan atau anggota perusahaan.

    • Tidak mengabdi atau melayani kepada direksi dalam periode tertentu dimana dalam pelayanannya dapat​​ secara material​​ mempengaruhi keputusan direksi tersebut.

    • Bebas dari segala kepentingan dan segala​​ hubungan bisnis yang menurut persepsi yang wajar menintervensi secara material kemampuan direksi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan.

 

Selain hal-hal diatas perlu juga kiranya memperhatikan hubungan antara direktur independen dengan direktur lainnya yang mungkin akan mempengaruhi independensi dari direktur independen tersebut.​​ 34​​ Perlu juga kiranya diperhatikan hubungan antara direksi independen dengan organ perusahaan lainnya untuk menjamin kelancaran tugas dari direktur independen tersebut.

 

 

Hubungan Industrial antara BUMN dengan Karyawan.

Hubungan industrial dalam ketenagakerjaan berkenaan dengan hak tenaga kerja selalu menjadi diskusi yang menarik dengan menghubungkannya terhadap ketentuan standar ketenagakerjaan (labour standard) yang berkembang sekarang. Hal ini sejalan dengan perkembangan isu ketenagakerjaan dalam era globalisasi. Bila perusahaan mengalami pemogokan-pemogokan karena ketidakpuasan buruh, maka hal ini akan menghambat produksi dan merugikan perusahaan. Produksi yang terhambat itu disebabkan hilangnya jam kerja. Dalam konteks perusahaan publik pemogokan dapat berakibat kepada turunnya harga saham yang pada akhirnya dapat pula merugikan​​ stakeholders.​​ Oleh karena itu para direksi BUMN memahami ketentuan mengenai hubungan industrial sesuai dengan UU Ketenagakerjaan agar dapat mengimplementasikannya dalam pengelolaan perusahaan.

Apabila diperhatikan ketentuan yang mengatur hubungan industrial ​​ dalam ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, maka hubungan tersebut dapat dilihat sebagai​​ bentuk partisipasi pekerja (worker participation) dalam hubungan kerjasama antara perusahaan dan pekerja.

​​ UUK memuat Bab XI yang mengatur Hubungan Industrial dalam Ketenagakerjaan, antara lain dijelaskan dalam Pasal 102 UUK bahwa :​​ 

(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.​​ 

(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.​​ 

(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.   

Hubungan Industrial dimaksud dapat dilaksanakan melalui sarana-sarana yang terdapat dalam Pasal 103 UUK yaitu :    

  • serikat pekerja/serikat buruh;     

  • organisasi pengusaha;

  • lembaga kerja sama bipartit;

  • lembaga kerja sama tripartit;

  • peraturan perusahaan;

  • perjanjian kerja bersama;

  • peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan

  • lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Perihal serikat pekerja/serikat buruh dalam hubungan industrial diatas telah diatur pula dalam Pasal 104 UUK yaitu ​​ bahwa Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UUK serikat pekerja/serikat buruh berhak​​ menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.​​ 

Tidak saja serikat pekerja/serikat buruh, dalam Pasal 105 UUK juga diatur mengenai Organisasi Pengusaha. Selanjutnya bagi perusahaan yang mempekerjakan 50 (limapuluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan (Pasal 106 UUK).​​ 

Disamping itu, dapat pula dengan membentuk lembaga kerjasama tripartit yang memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Penerapan hubungan industrial dalam ketenagakerjaan menggambarkan kerjasama antara pekerja/buruh dan pengusaha yang bersifat manejerial, dimana pekerja/buruh tidak dianggap sebagai faktor ekstern perusahaan, melainkan sebagai faktor intern perusahaan. Dengan ini akan dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggungjawab (sense of responsibilty) terhadap perusahaan tempat pekerja/buruh dimana bekerja. Selanjutnya, kerjasama demikian dapat memperkuat antara lain hubungan bipartie, meningkatkan kondisi kerja dan ​​ mengurangi perselisihan hubungan industrial dalam ketenagakerjaan.35

Dalam konteks perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh dapat terjadi akibat perbedaan paham tentang pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, dimana pengusaha atau pekerja/buruh melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan. Misalnya, tidak sesuai upah sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan atau kerja lembur yang dilakukan pekerja/buruh tidak dibayar upah lemburnya oleh pengusaha. Bisa pula perselisihan itu terjadi disebabkan tidakan pengusaha yang bersifat diskriminatif.36

Untuk perselisihan tersebut, ​​ cara terbaik mencegahnya, agar sengketa tidak terjadi adalah menjamin bahwa masing-masing pihak mengetahui apa yang diinginkan pihak lain dan menangkap dengan jelas, misalnya perjanjian tertulis diantara para pihak.​​ Di samping itu, meningkatkan pengetahuan masing-masing pihak tentang kepentingan orang lain akan dapat menurunkan peluang terjadinya suatu sengketa. Perlu diingat bahwa sengketa dapat dengan mudah terjadi, apabila masing-masing pihak tidak saling mengenal antara satu sama lain dan bila mereka memaksakan format bisnisnya yang baru atau bila mereka berasal dari budaya yang berbeda.37

Setidak-tidaknya ada empat cara untuk menyelesaian sengketa.​​ Pertama, satu pihak atau lebih sepakat untuk menerima suatu situasi, dimana kepentingan mereka tidak terpenuhi seluruhnya.​​ Kedua,​​ pihak-pihak mengajukan situasi atau persyaratan secara lengkap kepada orang atau panel, yang akan memutuskan kepentingan mana yang harus dipenuhi dan kepentingan mana yang tidak dipenuhi. Pada umumnya, orang atau panel yang tidak memihak tersebut akan merujuk kepada aturan-aturan atau pedoman yang telah ada dan yang telah disepakati oleh semua pihak atau sedikitnya sudah diketahui oleh semua pihak.​​ Ketiga, persepsi satu pihak atau pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.​​ Keempat,​​ kepentingan satu pihak atau pihak yang lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.38 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Cara penyelesaian perselisihan tersebut telah diadopsi UUK. Pasal 136 UUK menyebutkan bahwa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Artinya, apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu, apabila perundingan gagal maka mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan dengan sah, tertib,​​ dan damai. Hal ini diatur dalam​​ Pasal 137-Pasal 145 UUK.

Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hubungan industrial dalam ketenagakerjaan dapat dibuat sebagai landasan dalam menerapkan hubungan industrial tersebut. Hal ini bukan saja berguna bagi perlindungan hak tenaga kerja disadari belum​​ cukup sebagai perlindungan hak pekerja/buruh, tetapi berguna pula untuk perusahaan atau pengusaha.​​ 

Di samping itu, untuk jalannya hubungan industrial tersebut, perlu memahami terminologi standar ketenagakerjaan, seperti pengembangan sistem pengupahan, promosi tenaga kerja, kompensasi dan lain-lain Pada tahun 1985, Frederick W. Taylor mengembangkan rencana upah insentif yang pertama, yang dikenal sebagai​​ Taylor Differential Piece-Rate Plan.​​ Cara rencana tersebut berjalan antara lain,​​ pertama,​​ diadakan suatu studi ilmiah yang teliti tentang pekerjaan. Kemudian dibuat suatu tarip keluaran standar, yaitu dalam jangkauan rata-rata karyawan. Dua tarip berlaku yaitu satu untuk karyawan yang tidak berhasil mencapai standar dan satu tarip lainnya yang lebih tinggi untuk karyawan yang melampaui standar.39​​ Kedua,​​ ketentuan promosi ​​ tenaga kerja, dimana bukan saja bermanfaat bagi karyawan,​​ 40​​ tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan. Karena itu manajemen harus mengetahui keadaan para tenaga kerja yang berjasa untuk menempatkan mereka pada tempat yang paling banyak mereka menghasilkan. Dengan cara tersebut produktivitas ​​ dan moril akan meningkat. Pengembangan suatu kebijakan yang sistematik untuk promosi akan dapat mengantisipasi timbulnya kegelisahan dan pergantian tenaga kerja. Alasan tersebut dapat diterima mengingat para karyawan yang cakap menjadi tidak puas dan meninggalkan perusahaan, bila dalam perusahaan hanya ada sedikit kesempatan untuk promosi atau bila promosi tidak didasarkan atas jasa.41​​ Mitchell Fein, seorang insinyur industri, pada sekitar tahun 1970 mengembangkan suatu pendekatan yang disebut​​ improshare.​​ Dalam​​ improshare​​ tersebut para tenaga kerja menerima bonus yang didasarkan langsung pada​​ output​​ yang meningkat. Kantor Akuntansi Umum Amerika Serikat ​​ mempelajari keadaan tersebut, yang dilaporkan pada bulan Maret 1981. Hasil dari rencana pembagian produksi memberi kesan, bahwa rencana tersebut memberikan metode yang dapat berjalan untuk mempertinggi produktivitas perusahaan pada tingkat tertentu.42​​ 

Namun, apabila ada perselisihan hubungan industrial dalam ketenagakerjaan, ​​ perlu pula dipahami cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diuraikan di muka. Sebab, baik melalui pengadilan, memaksa, melihat masalah kebelakang dengan memperhatikan ciri pertentangan dan apa yang mendasarkan hak-hak. Dalam hal ini para pihak yang melitigasi suatu perselisihan harus melalui prosedur pemutusan perkara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ketat dan hak serta kewajiban hukum para pihak. Di sini pada umumnya cara penyelesaian perselisihan bersifat formal (win-lose solution).

 

Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Privatisasi

Dengan disahkannya PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PP Privatisasi) maka pengaturan privatisasi di Indonesia kini sudah mempunyai dasar hukum yang jelas. Namun demikian perlu kiranya kita telaah lebih lanjut agar pelaksanaan privatisasi dapat berjalan lancar di tingkat​​ pelaksanaannya.

Secara teoritis terdapat dua pertanyaan mendasar berkenaan dengan masalah kepemilikan perusahaan.​​ Pertama, bentuk kepemilikan yang bagaimana yang secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial (social welfare) dan efisiensi.​​ Kedua, mengapa pemerintah berkenan melepaskan kepemilikannya, padahal dengan mempertahankan kepemilikannya pada perusahaan mereka akan mendapatkan dukungan politik.43

Berdasarkan riset secara empiris44​​ dapat digambarkan bahwa perusahaan swasta seringkali beroperasi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan negara. Pengalaman dibanyak negara terbukti bahwa kepemilikan swasta merupakan pilihan terbaik. Di sektor​​ perbankan kepemilikan pemerintah menunjukkan kaitan yang erat dengan lambannya perkembangan sektor keuangan serta pertumbuhan produktivitas yang rendah.45

Studi yang dilakukan George Clarke dan Robert Cull memberikan pemahaman bahwa setelah privatisasi itu tergambar pula terjadinya peningkatan dalam​​ portfolio​​ pinjaman dan peningkatan efisiensi.​​ Kenyataan yang sama juga terjadi pada privatisasi di negara berkembang, meski tidak di seluruh negara berkembang.​​ 

Pertanyaan kedua yang paling sulit dijawab, oleh karena sangat sedikit data empiris yang dapat digunakan untuk menjawabnya.46​​ Jawaban praktis yang dapat diajukan adalah pemerintah akan menjual kepemilikannya pada suatu perusahaan apabila biaya politik dengan tetap memelihara kepemilikan tersebut lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan swasta lebih mendorong terjadinya efisiensi. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah kebijakan agar terjadi proses privatisasi.​​ Secara konsep privatisasi dapat terjadi atas kemauan politik (paksaan) maupun secara sukarela. Untuk mendorong terjadinya privatisasi secara sukarela dibutuhkan adanya serangkaian regulasi yang dapat meningkatkan biaya politik memiliki perusahaan.​​ 

Privatisasi di Indonesia haruslah diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan konsentrasi kepemilikan. Baik konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah maupun konsentrasi kepemilikan oleh swasta.47​​ 

Di sektor perbankan alasannya adalah untuk memperkuat sistem perbankan dengan cara membuat ketentuan pembatasan kepemilikan bank. Hal ini perlu mengingat perbankan di Indonesia pernah mengalami kehancuran disebabkan ketidakpercayaan masyarakat, dimana ketidakpercayaan itu telah pula membuat kegagalan pasar. Oleh karena industri perbankan pernah dijadikan sebagai bahan eksploitasi pemiliknya.

Pada masa lalu perubahan regulasi atas sistem dan struktur perbankan atas dorongan liberalisasi perbankan telah memfasilitasi pertumbuhan perbankan yang cepat, sehingga memberi peluang untuk masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam bisnis perbankan.

Sistem dan struktur perbankan yang demikian itu mengakibatkan dimungkinkan terjadinya kepemilikan silang (interlocking ownership) dan​​ lending pattern​​ serta dimilikinya satu bank secara mayoritas.48​​ Pemilikan demikian sangat rawan terhadap kegagalan pasar disebabkan​​ moral hazard,​​ adverse selection​​ dan harga​​ oligopolistic. Sebab kondisi pemilikan mayoritas itu memudahkan pengambilan risiko berlebihan pada perbankan.

Konsentrasi kepemilikan dimungkinkan pula timbulnya campur tangan pemilik secara berlebihan dalam kepengurusan bank.​​ Hal ini antara lain menyebabkan fungsi pengawasan internal sebagai​​ first line of defense​​ menjadi kurang berfungsi. Sebab pada umumnya pemilik itu sekaligus menjadi komisaris. Akibatnya komisaris sebagai pengawas bisa tidak efektif. Padahal komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan jalannya bank tersebut.

Kondisi konsentrasi kepemilikan itu dapat pula menimbulkan terjadinya​​ cross-ownership​​ atau​​ cross-management​​ yang bisa menimbulkan benturan kepentingan, dimana benturan kepentingan terjadi sebagai akibat adanya​​ cross-ownership​​ atau​​ cross-management​​ antara bank dengan usaha lain baik di sektor finansial maupun sektor riil. Selanjutnya, keadaan tersebut membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bank untuk mendukung kepentingan usaha pribadi pemilik.

Setidak-tidaknya terdapat tiga kelompok permasalahan yang berkenaan dengan privatisasi.​​ 

Pertama,​​ masalah politik, dimana suksesnya pelaksanaan privatisasi sangat bergantung kepada kualitas politik pengambilan keputusan. Pembentukan opini publik​​ vis a vis​​ terhadap privatisasi merupakan masalah besar. Sangat sulit untuk menjelaskan pada masyarakat awam tentang keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan swasta. Hal yang penting dilakukan adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa tindakan itu adalah tepat untuk dilakukan. Perencanaan, persyaratan dan keterbukaan diperlukan untuk membentuk kembali sikap masyarakat berkenaan dengan masalah kepemilikan sehingga tetap aman. Sikap negatif sering terjadi berkenaan dengan pemasukan modal asing dan pendirian​​ joint venture.​​ 

Kedua,​​ masalah hukum dan ekonomi yang berada dibawah kekuasaan negara. Kredit dan sistem perbankan menimbulkan permasalahan terhadap proses privatisasi. Mekanisme ekonomi pasar, merupakan hal yang menentukan suksesnya kebijakan privatisasi. Hukum harus merupakan dasar dilakukannya privatisasi agar dapat menjamin dalam merumuskan proses privatisasi, dan penjualan saham perusahaan kepada para karyawannya dengan potongan harga (discount).​​ Pemilihan perusahaan untuk diprivatisasi merupakan masalah lain yang lebih sulit. Secara umum privatisasi sebaiknya dilakukan pada perusahaan yang secara operasional masih​​ visible.

Ketiga,​​ masalah teknis. Masalah utama yang menjadi perhatian adalah penilaian/penaksiran aset yang ditawarkan untuk dijual. Untuk itu harus ada suatu badan sebagai komisi independen yang antara lain bertugas mengatur saham, menaksir nilai aset yang akan diprivatisasi. Hal ini diperhatikan, mengingat informasi yang sederhana tentang sebuah perusahaan tidaklah cukup untuk menaksir nilai asetnya. Untuk menilai prospek perusahaan sebaiknya dilakukan studi yang mendalam. Penetapan harga penjualan perusahaan negara kepada investor asing harus realistis sehingga perusahaan asing dimaksud menyetujui penawaran tersebut tanpa menimbulkan polemik.​​ 49

Dalam kerangka produktivitas ekonomi dan kesejahteraan konsumen terdapat dua kondisi sebagai faktor penting yang mempengaruhi suksesnya privatisasi.​​ Pertama​​ adalah pasar yang berjalan secara alami, termasuk didalamnya perusahaan yang akan di divestasi pada sektor kompetitif ataupun non kompetitif. Sektor kompetitif adalah sektor yang dapat diperdagangkan, misalnya industri, ​​ penerbangan (airlines), budidaya pertanian (agriculture), dan kegiatan pendistribusian.50​​ Sektor ini sangat memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara cepat dan berarti, sepanjang tidak terdapat distorsi ekonomi secara luas. Adanya distorsi mengakibatkan privatisasi kehilangan keuntungan terhadap beban subsidi pajak BUMN dan besarnya biaya yang diakibatkan oleh distorsi itu sendiri.​​ Kedua,​​ kondisi negara yang bersangkutan, meliputi kerangka kebijakan seluruh sektor makro ekonomi dan kewenangan untuk membuat regulasi.51​​ 

Privatisasi yang dilakukan pada kedua sektor baik perusahaan kompetitif maupun perusahaan non kompetitif akan lebih mempercepat dan memperbesar keuntungan. Dengan kebijakan yang peka terhadap terciptanya kondisi lingkungan dan pasar yang lebih mendukung. Hal ini merupakan argumentasi yang digunakan Bank Dunia dalam memberikan dukungan terhadap privatisasi sebagai salah satu bagian dari program kebijakan pemerintah.

Apabila privatisasi yang dilakukan meliputi perusahaan pada pasar non kompetitif (biasanya kegiatan BUMN memonopoli pada beberapa bidang seperti kekuasaan (power), penyediaan sumberdaya air (water supply), dan telekomunikasi, maka sistem peraturan perundang-undangan harus dibuat untuk melindungi para konsumen. Kebijakan dan kapasitas peraturan yang baik berhubungan erat dengan pendapatan. Oleh karena itu, pada negara yang pendapatannya pada level menengah (middle-income) cenderung lebih baik posisinya dalam memprivatisasi perusahaan pada sektor non kompetitif ini.52 ​​​​ 

Tabel berikut memberikan suatu kerangka kebijakan terhadap pembuat keputusan sebelum melakukan privatisasi dengan memperhatikan keadaan negara :53

 

Keadaan Negara

Keadaan Perusahaan

Sektor Kompetitif

Sektor Non Kompetitif

Kapasitas yang tinggi untuk membuat regulasi;

Pasar yang mendukung​​ 

Keputusan :

  • Dijual

Keputusan :

  • Menjamin atau membuat pengaturan lingkungan secara tepat.

  • Kemudian mempertimbangkan penjualan

Kapasitas yang rendah untuk membuat regulasi;

Pasar tidak mendukung

Keputusan :

  • Dijual, dengan​​ memperhatikan keadaan kompetisi.

Keputusan :

  • Mempertimbangkan​​ managemen privatisasi.

  • Mengusahakan pasar yang mendukung kerangka kebijakan.

  • Membuat pengaturan lingkungan secara tepat.

  • Kemudian mempertimbangkan penjualan.

 

Agar jalannya privatisasi BUMN lebih​​ fair, perlu dipikirkan apakah kita memerlukan satu Komisi Privatisasi yang bersifat independen yang anggota terdiri dari orang-orang di luar pemerintah, yang bertugas menjual BUMN, sebagaimana pernah diterapkan Perancis dalam pelaksanaan privatisasi. Memang, Komite Privatisasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tetapi terlihat Komite itu belum bersifat independen, karena anggotanya terdiri dari Menteri-Menteri. Apabila Komisi yang bersifat independen itu kita butuhkan, seyogianya diatur dalam​​ perubahan peraturan​​ Privatisasi yang akan datang.​​ Kita bisa mencontoh Peraturan mengenai Komisi Privatisasi yang mensyaratkan bahwa anggota komisi privatisasi harus berasal dari kalangan profesional. Sehingga dalam pelaksanaanya dari 9 anggota ​​ Pakistan​​ Privatisasion Commission, 8 diantaranya adalah profesional dari kalangan privat.​​ 54

Penekanan pengaturan lainnya yang perlu diperhatikan dalam​​ ketentuan Peraturan Menteri tentang cara privatisasi yang di amanatkan Pasal 5 ayat (2) PP Privatisai. ​​ Pelaksanaan privatisasi itu​​ lebih baik​​ menitikberatkan penjualannya melalui pasar modal, dibandingkan dengan menjualnya kepada mitra strategis (strategic sale).55​​ Melalui pasar modal akan membuat penjualan saham BUMN terdistribusi dalam masyarakat. Dengan ini akan memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMN.​​ 

 

 

Penutup

Perlu diperhatikan tujuan dari UU BUMN dan berbagai peraturan perundang-undangan​​ tidak akan tercapai apabila dalam pelaksanaanya terdapat berbagai permasalahan dan hambatan, yang pada gilirannya pula membuat Undang-Undang tersebut tidak dapat dijalankan dilapangan. Oleh karena itu menjadi perhatian kita untuk mengkaji berbagai hal yang perlu dibuat mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan UU BUMN ini kedepan dan pada gilirannya dapat menjadi dasar sistem pembinaan dan pengelolaan BUMN efektif dan efisien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Aloysius Uwiyono,​​ Hak Mogok Di Indonesia,​​ (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001).​​ 

ASX Corporate Governance Council, Principles of Good Governance and Best Practice Recommendations, Australian Stock Exchange, 2003.

Bapepam,​​ Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004, Jakarta: Bapepem, 1999.

Barry E. Shapiro, “The Future of Labour Relations in the Federal Sector,”​​ Labour Law Journal,​​ (Vol. 6 August 1992).

Bismar Nasution,​​ “Indonesia Pasca IMF: Perlu Memerankan Hukum Dalam Pemulihan Ekonomi”,​​ Disampaikan pada Diskusi dengan Tema “Indonesia Pasca IMF”, Ikatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan 20 Oktober 2003

Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989)..

Council of Institutional Investors, Independent Director Definition, http://www.cii.org.​​ 

Denis Keenan & Josephine Biscare,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 1999.

Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990.

Detlev F. Vagts,Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ (New York: The Foundation Press Inc. 1989) .

George R.G. Clarke dan Robert Cull,​​ Political and Economics Determinants of The Likelihood of Privatizing Argentina Public Bank,​​ Jurnal of Law and economics, (Vol. XLV, April 2002), The University of Chicago.

Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000

Janet Dine,​​ Company Law- ​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series, Sweet & Maxwell, 2001.

_________,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998.

Joel Seligman,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992..​​ 

People’s Daily, ​​ “Independent Director System to Improve Corporate Governance”, 22 Agustus 2001, http://english.peopledaily.com.cn.

​​ Robert Charles Clark,​​ Corporate Law, Boston &Toronto: little, Brown and Company, 1986.

Suad Husnan, Laporan Ketua Tim Kerja​​ Statement of Corporate Intent​​ (SCI) BUMN tahun 2003-2005.

Sunita Kikeri, Jhon Nellis, Mary Shirley,​​ Privatization : The Lessons of Experience, (Washington D.C : The World Bank, 1997).

The Audit Committee Handbook 2003, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/8D2/62/audit_committee_handbook2003.pdf, ​​ 

V.V Ramanadham, Privatization : A Global Perspective, (London and New York : Routledge, 1993)

Vernon A. Messelman dan John H. Jackson,​​ Introduction To Modern Bussiness, diterjemahkan oleh Kusma Wiriadisastra, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1992).  ​​​​ 

Zulkarnain Sitompul, “Pembatasan Kepemilikan Bank : Gagasan Untuk Memperkuat Sistem Perbankan,”​​ Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22, No. 6, Tahun 2003).

 

*

​​ Disampaikan pada “Seminar Sistem Pembinaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara” yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Negara BUMN, Medan, 14 Desember 2005.

**

Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU (2004), Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, tahun 2003-sekarang. Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam, Jakarta, tahun 2004-sekarang. Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2005. Dosen Penguji dan Pembimbing Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang, Sekarang ini menjabat Ketua Program S-2 dan S-3 Pascasarjana Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

1

​​ Sunita Kikeri, Jhon Nellis, Mary Shirley,​​ Privatization : The Lessons of Experience, (Washington D.C : The World Bank, 1997), hal. 3.

2

​​ Ibid, hal. 4.

3

​​ Bapepam,​​ Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004, Jakarta: Bapepem, 1999, hal.17.​​  

4

​​ Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000, hal.3-4.

5

​​ Ibid.

6

 ​​​​ Lebih lanjut istilah pengelolaan perusahaan tersebut oleh Gregory dan Simms diuraikan secara singkat dengan pandangan definisi luas dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkenaan dengan hubungan antara manajer, direktur dan pemegang saham perusahaan. Istilah tadi juga dapat mencakup hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan masyarakat. Sedangkan, secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang memungkinkan perusahaan menarik modal masuk, berkinerja secara efesien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi ​​ harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum.​​ Ibid

7

​​  375 U.S. 180, 195-196 (1965).

8

​​ Teori​​ fiduciary duty​​ adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan​​ fiduciary​​ ini adalah ​​ seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan ​​ dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, ​​ dalam hal ini ​​ peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).​​ Fiduciary​​ ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, ​​ wakil ​​ atau ​​ wali, ​​ dan ​​ pelindung ​​ (guardian). termasuk juga di dalamnya seorang​​ lawyer​​ yang mempunyai hubungan​​ fiduciary​​ dengan​​ client-nya. Henry Campbell Black ,​​ Op. cit, hal. 625.

9

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989), hal. 291.

10

​​  Ibid,​​ hal. 279.

11

​​ Janet Dine,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179.

12

. Lihat, Janet Dine,​​ Company Law- ​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series, Sweet & Maxwell, 2001, hal ​​ 217.​​ 

13

. Denis Keenan & Josephine Biscare,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 199, hal 317.

14

. Joel Seligman,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

15

.​​ Philip Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.​​ 

16

​​ Teori Business judgment rule mengalami perkembangannya sebagai yurisprudensi dalam Prinsip Common Law di Amerika dimulai dengan keputusan Lousianna Supreme Court, dalam kasus Percy V Millaudon pada tahun 1829. Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990, hal 4

17

​​ Detlev F. Vagts,Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ (New York: The Foundation Press Inc. 1989) hal 212.​​ , lihat juga Robert Charles Clark,​​ Corporate Law, Boston &Toronto: little, Brown and Company, 1986, hal 123 yang menyatakan bahwa​​ Business Judgement Rule adalah “ a presumption that in making a business decision, the derictor of corporation acted on an informed basis in good faith and in the the honest belief that the action was taken in the best interest of the company”.​​ 

18

​​ ​​ Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3) UU BUMN.

19

 ​​​​ Lihat​​ Suad Husnan, Laporan Ketua Tim Kerja​​ Statement of Corporate Intent​​ (SCI) BUMN tahun 2003-2005.

20

​​ Lihat penjelasan pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) UU BUMN.

21

​​ ASX Corporate Governance Council, Principles of Good Governance and Best Practice Recommendations, Australian Stock Exchange, 2003, hal 30.

22

​​ Penjelasan mengenai direksi independent akan dijelaskan pada bab direktur independent.

23

​​ ASX Corporate Governance, Council,​​ Loc. Cit

24

​​ Ibid.​​ hal 33.​​ 

25

​​ ​​ Ibid.,​​ hal 32

26

​​ Lihat​​ The Audit Committee Handbook 2003, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/8D2/62/audit_committee_handbook2003.pdf, ​​ hal. 6.

27

​​ ASX Corporate Governance, Council,​​ Op. Cit,​​ hal 31.

28

​​ Rekomendasi ​​ dari the Ethics Resource Council, Mei 2003, hal 32-35

29

​​ ​​ Bismar Nasution,​​ “Indonesia Pasca IMF: Perlu Memerankan Hukum Dalam Pemulihan Ekonomi”,​​ Disampaikan pada Diskusi dengan Tema “Indonesia Pasca IMF”, Ikatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan 20 Oktober 2003. Hal 8.

30

​​ Privat Sector development Department-the Wold Bank, International Corporate Governance, 1998, dalam Sofyan A. Djalil,​​ Loc. Cit.

31

​​ Lihat People’s Daily, ​​ “Independent Director System to Improve Corporate Governance”, 22 Agustus 2001, http://english.peopledaily.com.cn.

32

​​ Bismar Nasution,​​ Op.Cit,​​ hal 9.

33

​​ ASX Corporate Governance Council,​​ Op. Cit,​​ hal 20.

34

​​ Lihat​​ Council of Institutional Investors, Independent Director Definition, http://www.cii.org.​​ 

35

​​ Lihat. Aloysius Uwiyono,​​ Hak Mogok Di Indonesia,​​ (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001), hal. 231. Lihat juga. Barry E. Shapiro, “The Future of Labour Relations in the Federal Sector,”​​ Labour Law Journal,​​ (Vol. 6 August 1992), hal. 510.​​ 

 

36

​​ Lihat. Aloysius Uwiyono,​​ Op. cit,​​ hal. 215. Lihat juga. Charles D. Drake,​​ Labour Law,​​ (London: Sweet & Maxwell Ltd, 1981), hal. 240.

37

​​ Ibid.

38

​​ Ibid.

39

​​ Vernon A. Messelman dan John H. Jackson,​​ Introduction To Modern Bussiness, diterjemahkan oleh Kusma Wiriadisastra, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1992). hal. 206.  ​​​​ 

40

​​ Istilah promosi menunjuk pada pemindahan seorang karyawan ke suatu jabatan yang baru dimana status dan kewajibannya meningkat.​​ Ibid,​​ hal. 203.

41

​​ Ibid.

42

Ibid.

43

​​ George R.G. Clarke dan Robert Cull,​​ Political and Economics Determinants of The Likelihood of Privatizing Argentina Public Bank,​​ Jurnal of Law and economics, (Vol. XLV, April 2002), The University of Chicago, hal. 166

44

​​ Data empiris tersebut diuraikan oleh Clarke dan Cull yang mengaitkannya dengan data “Lending to the Public Sector and Change in Employment (Third Quarter, 1998)”, “Independent Variables Included in the Estimation”, “Correlations Between Independent Variables”, “Result from Discrete Hazard Model Estimation of Time to Pass Law Authorizing Privatization, Probit Model”, “Result from Discrete Hazard Model Estimation of Time to Pass Law Authorizing Privatization with Endogenous Fiscal Variables, All Banks”, “Elasticities of Probability of Privatization with Respect to Continuous Variables”, “ Results from Cross-Sectional Tobit Estimation of Time to Pass Law Authorizing Privatization, Tobit Model”, dan “Results from Two-Period Probit and Ordinary Least Squares (OLS) Analysis.”​​ George R.G. Clarke dan Robert Cull,​​ Op.Cit., hal. 173-193 ​​ ​​​​ 

45

​​ Ibid, hal 166

46

​​ Ibid, hal. 167

47

​​ Bandingkan, George R.G. Clarke dan Robert Cull,​​ Op. Cit,​​ hal. 167-168

48

​​ Lihat. Zulkarnain Sitompul, “Pembatasan Kepemilikan Bank : Gagasan Untuk Memperkuat Sistem Perbankan,”​​ Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22, No. 6, Tahun 2003), hal. 36.

49

​​ V.V Ramanadham, Privatization : A Global Perspective, (London and New York : Routledge, 1993), hal. 78-80.

50

​​ Pasal 7 PP No.33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Persero (PP Privtisasi).

51

​​ Sunita Kikeri, Jhon Nellis, Mary Shirley,​​ Op.Cit., hal. 4.

52

​​ Ibid, hal. 5.

53

​​ Ibid, hal. 5.

54

​​ Lihat Pasal 7 Pakistan Privatisasion Commision Ordinance tahun 2000.​​ 

55

​​ Ibid, hal. 168

Leave a Comment