Go to the top

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Team Web / 0 Comments

Hits: 46

Harian Jurnal Nasional​​ 

20 Februari 2007, Hal. 4

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG​​ 

 

Oleh​​ 

Bismar Nasution*

 

Pencucian uang (money laundering)​​ sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di​​ banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Hal ini tidak lain karena praktek pencucian uang​​ money laundering​​ dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dimana pengaruh tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian tersebut. Sebab banyak dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku​​ money laundering​​ sering melakukan “steril investment” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang ​​ mereka dapat lebih rendah.​​ 

Bila diamati lebih jauh praktek​​ money laundering​​ berpotensial mengganggu perekonomian baik nasional maupun ​​ internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktek​​ money laundering​​ juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena​​ money laundering​​ dapat menyebab fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga.​​ 

Selain itu uang hasil​​ money laundering​​ dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain dengan perekonomian yang kurang baik. Sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan pasar finansial dan mengurangi kepercayaan publik kepada sistem finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan kestabilan dari sistem itu yang​​ berakibat pada berkuranganya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia.​​ 

Akibat-akibat itulah yang membuat praktek​​ money laundering​​ menarik perhatian negara-negara di dunia, terlebih lagi dana yang digunakan dalam praktek​​ money laundering​​ merupakan dana hasil dari kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, pedagangan narkotik,​​ dan kejahatan hutan. Untuk mencegah​​ atau memberantas praktek​​ money laundering​​ yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan transnasional ini, maka pada tahun 1988 telah diadakan​​ United Nation Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau yang lebih dikenal dengan nama​​ UN Drug Convention. Dan untuk menindaklanjuti konvensi tersebut pada bulan juli 1989 di Paris telah dibentuk sebuah satuan tugas yang khusus menangani​​ money laundering​​ yang disebut dengan​​ The Financial Action Task Force​​ (FATF).​​ 

Pembuatan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), merupakan suatu bentuk upaya Indonesia untuk merespon Keputusan FATF tanggal 22 Juni 2001, yang memasukkan ​​ Indonesia sebagai salah satu negara diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif untuk memberantas praktek​​ money laundering.​​ ​​ Dengan perkataan lain, Indonesia dianggap termasuk dalam kategori daftar negara yang tidak kooperatif (non-cooperative countries and teritories) untuk memberantas aksi​​ money laundring,​​ sebagaimana terdapat dalam daftar yang dirilis oleh FATF yang merupakan satgas dari​​ Organization for Economic Cooperation and Development​​ (OECD).​​ 

Hadirnya Undang-Undang​​ Money Laundering​​ memberi peluang penegakan hukum terhadap aktor intelektual dengan menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan dan juga​​ memberikan sebuah landasan berpijak untuk aparat penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan yang termasuk dalam​​ predicates crimes​​ dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan.​​ 

Namun, sebagaimana pernah dikemukakan berbagai mass media, baik nasional maupun internasional, bahwa banyak pelaku kasus tindak pidana keuangan di Indonesia menyembunyikan hasil kejahatannya itu di negara lain. Akibatnya,​​ Indonesia menghadapi kendala untuk melakukan penyelidikan atau pengembalian uang hasil tindak pidana keungan (uang hasil kejahatan) itu.​​ 

Hal inilah yang selama ini menjadi kesulitan terbesar bagi aparatur penegak hukum dalam memberantas praktek​​ money laundering.​​ Pada gilirannya membuat kesulitan untuk menangkap para pelaku atau para aktor intelektual pelaku​​ money​​ laundering.​​ Konsekuensi, pemegang dana dan perencana kejahatan sepertinya tidak tersentuh oleh hukum, sehingga kegiatan ini tetap berlangsung dan​​ semakin meluas.​​ 

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, maka Indonesia dapat meminta bantuan timbal balik (mutual legal assistance) kepada​​ negara dimana tempat uang hasil kejahatan tersebut ditempatkan.​​ Sekaligus hal demikian menjadi pula sebagai kerjasama antara Indonesia dan negara lain untuk memberantas praktek​​ money laundering.​​ Kehadiran regulasi ​​ mutual legal assistance​​ itu sangat penting dalam upaya Pemerintah Indonesia memberantas praktek​​ money laundering.​​ Khususnya, untuk upaya pengembalian uang hasil kejahatan atau proses​​ asset recovery.​​ ​​ 

Oleh karena itu, perlu perhatian dan tindakan yang serius dari pemerintah atau aparatur penegak hukum untuk menerapkan​​ mutual legal assistance​​ dalam menangani atau pemberantasan​​ money laundering.​​ Hal itu pula dapat meningkatkan sustainabilitas dan terjaganya kepentingan Indonesia pemberantasan kejahatan​​ money laundering.

​​ Adanya kerjasama internasional berupa​​ mutual legal​​ assistance​​ juga memberikan nilai tambah, karena penyelidikan aliran dana tidak terbatas kepada lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Indonesia saja, tetapi dapat meluas sampai ke lembaga penyedia jasa keuangan di manca negara.​​ 

Penggunaan pranata hukum​​ mutual legal assistance​​ itu harus tersosialisasikan dengan baik, agar aparatur penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dapat menguasai atau bahkan mengetahui keberadaan pranata hukum tersebut. Dengan demikian mereka​​ nantinya paham, bahwa untuk​​ proceeds of crime​​ atau proses​​ asset recovery​​ yang misalnya berasal dari korupsi dapat diberantas dengan rezim anti​​ money laundering.​​ Walaupun uang hasil korupsi itu ditempatkan di luar negara Indonesia.

_____________________

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Leave a Comment