Go to the top

Hits: 0

33

 

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI​​ 

DI LINGKUNGAN​​ BUMN*

 

Oleh

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH**

(Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU)

Website: www.bismarnasution.com

 

Topik​​ tindak pidana korupsi di​​ lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada umumnya​​ masalahnya​​ berkisar masalah​​ penyuapan. Dari pemberitaan di media massa, pada umumnya pula korupsi di lingkungan BUMN tersebut dilakukan pada level petinggi BUMN, paling menarik untuk disimak korupsi tersebut dilakukan oleh direksi yang kecenderungannya menunjukkan peningkatan. Menjadi pertanyaan; Apakah korupsi di lingkungan BUMN disebabkan tidak operasionalnya prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ atau tata kelola BUMN ?

 

Korupsi tersebut​​ menjadi perhatian sangat serius bagi masyarakat, temasuk masyarakat di lingkungan BUMN.​​ Makalah ini akan mengangkat isu​​ kedudukan BUMN, modal dan kekayaan BUMN, organ-organ BUMN, tata kelola BUMN dan​​ tindak pidana korupsi dalam BUMN​​ serta rekomendasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.​​ Juga termasuk implementasi keadilan direksi berdasarkan prinsip​​ business judgement rule.

 

KEDUDUKAN​​ BUMN

Apabila dilihat dari pengamatan Fernanes dan Jones terhadap BUMN, maka BUMN tersebut adalah​​ suatu organisasi yang sebagian besar atau seluruh sahamnya atau modalnya dimilki oleh negara, yang mempunyai tujuan komersial ​​ atau dimensi badan usaha dan tujuan sosial atau dimensi sosial.1​​ 

  • Pengertian BUMN​​ 

  • Pasal 1 ayat (1)​​ ”Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara” (”UU BUMN”)​​ menyebutkan BUMN adalah​​ badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

  • Unsur-unsur BUMN​​ 

1).​​  badan usaha

2).seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

3).Melalui penyertaan modal secara langsung oleh negara​​ 

4).Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan​​ 

B.​​ Dasar Hukum BUMN

  • Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan filosofis konstitusional keberadaan BUMN​​ 

  • UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan pelaksananya sebagai landasan operasional BUMN​​ 

  • UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan pelaksananya, khusus terhadap BUMN yang berbentuk PT. (Persero)​​ 

  • UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya, khusus terhadap BUMN yang telah memperoleh status sebagai perusahaan terbuka (Tbk).​​ 

  • UU sektoral sesuai dengan sektor usaha BUMN, seperti UU Perbankan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Perkebunan, UU Kelistrikan, UU Perkerataapian, UU Pelayaran, dll. ​​ 

  • Jenis-Jenis BUMN

  • Perusahaan Umum​​ ​​ (Perum)

  • BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 angka (4) UU BUMN)

  • Merupakan badan hukum​​ 

  • Modal tidak terdiri dari saham berorientasi pada kemanfaatan umum sekaligus keuntungan​​ 

  • Perusahaan Perseroan (PT. Persero)

  • BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka (2) UU BUMN)

  • merupakan badan hukum​​ 

  • Modal terdiri dari saham-saham yang sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh negara​​ 

  • Tujuan utama mengejar keuntungan (profit orientation)​​ 

D.​​ ​​ Tujuan BUMN ​​ 

1.​​ Pasal ayat (1) UU BUMN

  • memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

  • mengejar keuntungan;

  • menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa

  • yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

  • menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

  • turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

  • Fungsi Ganda BUMN

  • BUMN menjalankan fungsi ganda​​ 

  • Satu sisi merupakan​​ agent of business​​ dan pada sisi lain merupakan​​ agent of development​​ 

  • Pengaruh dari kekayaan negara dipisahkan yang ada dalam BUMN

  • Menimbulkan masalah dalam menentukan unsur kerugian negara dalam BUMN ??

E.​​ ​​ Kedudukan BUMN Sebagai Badan Hukum

PERUM​​ 

  • Pasal 35 ​​ ayat (2) UU BUMN​​ 

  • (2) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status​​ badan hukum​​ sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

PT. PERSERO​​ 

  • Pasal 1 angka (2) UU BUMN​​ 

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk​​ perseroan terbatas​​ yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

  • Pasal 1 angka (1) UU PT

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah​​ badan hukum​​ yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan​​ perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.​​ 

Konsekwensi Hukum

  • BUMN merupakan entitas hukum (subjek hukum) yang mandiri (persona standi in judicio)

  • Memiliki tanggungjawab sendiri sebagai​​ badan hukum atas perikatan yang​​ dilakukannya (separate legal entity)​​ 

  • Memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pemiliknya ​​ 

  • Terpisah antara pemilik dan pengelola (separate legal entity)​​ 

  • Semestinya kekayaan BUMN tidak sama dengan kekayaan negara​​ 

  • Kerugian BUMN tidak otomatis merupakan kerugian negara​​ 

  • Adanya risiko bisnis dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang tidak selalu bisa dipersamakan dengan kerugian negara​​ 

 

MODAL DAN KEKAYAAN​​ BUMN

A. ​​ Modal BUMN​​ 

  • Pasal 4 ayat (1) UU BUMN​​ 

(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

  • Penjelasan Pasal 4 UU BUMN

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran​​ Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN​​ untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem​​ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

  • Selain bersumber dari APBN, modal BUMN juga dapat bersumber dari :

a. kapitalisasi dana cadangan​​ 

b. sumber lainnya

 

B. Kekayaan BUMN

  • Kekayaan yang dimiliki oleh BUMN dengan mengelola modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan BUMN sebagai badan hukum​​ 

  • Pengelolaan kekayaan BUMN tidak tunduk pada tata cara pengelolaan keuangan negara berdasarkan APBN, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang sehat​​ 

  • Kekayaan yang dimiliki oleh BUMN selain dari equity yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bukan merupakan barang milik negara (BMN) dan pengelolaannya tidak tunduk pada perundang-undangan tentang BMN​​ 

  • Kerugian yang dialami BUMN dalam mengelola kekayaannya tidak selalu identik dengan kerugian negara, tetapi dapat saja merupakan kerugian korporasi yang berasal dari risiko bisnis

 

C. Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BUMN

  • Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan​​ 

  • Adanya unsur keuangan negara dalam BUMN berasal dari modal BUMN yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan ​​ 

  • Perbedaan cara pandang antara beberapa perundang-undangan​​ 

  • UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa kekayaan negara yang berada pada BUMN atau perseroan terbatas merupakan bagian dari keuangan negara​​ 

  • UU BUMN dan UUPT menganut konsep pemisahan kekayaan antara pemilik modal dengan perseroan terbatas, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan tersebut menjadi kekayaan badan hukum (BUMN) setelah disetorkan oleh Negara sebagai pemegang saham ​​ 

  • Putusan Mahkamah Konstitusi No 48 dan 62/PUU-XI/2013 telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Hanya saja menurut MK, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang dipisahkan pada BUMN tersebut tidak lagi didasarkan pada​​ government judgement​​ akan tetapi dilakukan berdasarkan​​ business judgement.

  • Kerugian yang dialami BUMN dalam mengelola kekayaannya tidak selalu identik dengan kerugian negara, tetapi dapat saja merupakan kerugian korporasi yang berasal dari risiko bisnis​​ 

 

ORGAN-ORGAN​​ BUMN

  • Organ PERUM

  • Menteri​​ 

  • Direksi​​ 

  • Dewan Pengawas

  • Organ PT. PERSERO​​ 

  • RUPS​​ 

  • Direksi​​ 

  • Dewan Komisaris

 

TUGAS​​ DAN WEWENANG ORGAN

A.​​ Tugas​​ dan Wewenang Organ​​ PERUM

1. ​​ Menteri ​​​​ 

  • Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi.

  • Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

  • baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;

  • terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau

  • langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

2. ​​ Direksi  ​​​​ 

  • Penguruan ​​ PERUM dilakukan oleh Direksi.

  • Direksi bertanggung jawab penuh atas pengawasan PERUM​​ untuk kepentingan dan tujuan PERUM.

  • Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi​​ Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

3. ​​ Dewan Pengawas  ​​​​ 

  • Pengawasan ​​ PERUM dilakukan oleh Dewan Pengawas.

  • Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi.​​ 

  • Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN​​ untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

  • Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas harus mematuhi​​ Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

  • Tugas dan Wewenang Organ PT Persero

1. ​​ RUPS​​ 

  • Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

  • Memiliki wewenang sebagai RUPS atau pemegang saham sesuai ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar​​ 

  • Memiliki segala wewenang yang tidak diserakhan kepada Direksi dan Komisaris berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar​​ 

 

 

2. ​​ Direksi​​ 

  • Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan​​ maksud dan tujuan Perseroan.

  • Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang​​ dan/ atau anggaran dasar.

  • Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

  • Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab​​ berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

  • Terhadap Direksi diberlakukan​​ bussiness judgement rule​​ vide Pasal 97 ayat (5) UUPT

3. ​​ Dewan Komisaris ​​ 

  • Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan​​ pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

  • Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung​​ jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

  • Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya​​ 

  • Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab ​​ berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

  • Terhadap ​​ anggota Dewan Komisaris diberlakukan​​ bussiness judgement rule​​ vide Pasal 114 ayat (5) UUPT

 

 

TATA KELOLA​​ BUMN

 

A. ​​ Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMN ​​ 

  • BUMN dikelola berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran (Pasal 5 dan Pasal 6 UU BUMN)

    • transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan​​ dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai​​ perusahaan;

    • kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

    • akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ​​ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

    • pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

    • kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

  • Pasal 4 UUPT​​ 

  • Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

  • Penjelasan Pasal 4 UUPT​​ 

  • Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan​​ perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas​​ itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.

  • Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

  • Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan undang-undang ini yang berlaku adalah undang-undang perseroan terbatas.

B. ​​ Kewajiban menerapkan GCG pada BUMN ​​ 

  • UU BUMN ​​ pada Pasal 5 dan Pasal 6 mewajibkan pengelolaan BUMN mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.​​ 

  • Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

  • Dokumen Pengimplementasian GCG

  • Anggaran Dasar Perusahaan,​​ 

  • Board Manual Direksi dan Komisaris,​​ 

  • Pedoman Manajemen Risiko,​​ 

  • Manual Sistem Pengendalian Intern,​​ 

  • Manual Sistem Pengawasan Intern,​​ 

  • Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan pada Perseroan (whistleblower system),​​ 

  • Tata Kelola Teknologi Informasi,​​ 

  • Pedoman Perilaku Etik (Code of Conduct),​​ 

  • Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa,​​ 

  • Indikator Kinerja Kunci (key performance indicators), dan​​ 

  • Pakta Integritas​​ 

 

  • ​​ Konsekwensi

  • Memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas untuk menggunakan pembelaan berdasarkan doktrin​​ business judgement rules

  • Kerugian merupakan risiko bisnis bukan merupakan kerugian negara​​ 

  • Tanggungjawab atas kerugian merupakan tanggungjawab BUMN sebagai badan hukum​​ 

 

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP​​ 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE​​ 

 

Dalam tataran filosofis, perkembangan penerapan isu moral dan etis dalam pengelolaan perusahaan, seperti​​ good corporate governance​​ sejalan dengan tuntutan etika bisnis. Karena etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan kepada mereka yang bekerja di organisasi tersebut.2

Dapatlah diartikan, bahwa kewajiban dasar pengelolaan perusahaan bukanlah hanya untuk memaksimalkan keberhasilan meraih keuntungan, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidupnya dengan menyeimbangkan tuntutan yang saling bersaing dari berbagai kepentingan​​ stakeholders.3​​ Oleh karena itu, perlulah pedoman etis atau​​ code of conduct​​ bagi perusahaan yang mengarah kepada​​ good corporate governace.​​ 

“Ketentuan Pasal​​ 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) UU BUMN​​ telah mengadopsi beberapa prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ dalam pengelolaan BUMN. Karena ketentuan tersebut menentukan aturan yang mewajibkan direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan, bahwa prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ terdiri dari transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. KEP-117/M-MBU/2002​​ good corporate governance​​ didefinisikan sebagai suatu proses dari struktur yang digunakan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan​​ stakeholder​​ lainnya, berlandaskan peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika.

Pada dasarnya yang paling hakiki dari​​ Good Corporate Governance​​ adalah suatu sistem atau perangkat yang mengatur hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi.4​​ Berbeda dengan​​ Corporate Governance​​ yang hanya menekankan pada tata kelola perusahaan yang pelaksanaannya merupakan kata kunci untuk menciptakan perusahaan yang sehat. Akan tetapi, penerapannya membutuhkan upaya yang tidak mudah.​​ 

Namun, secara luas Cadbury mendefinisikan​​ corporate governance​​ sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelansungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada​​ stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer dan sebagainya.​​ 

Dalam konteks​​ good corporate governance​​ dapat dipahami dari pengamatan​​ the Organization for Economic Cooperation and Development​​ (OECD) yang menentukan, bahwa​​ good corporate governance​​ dapat memberikan ransangan bagi​​ board​​ dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Hal sejalan dengan definisi​​ corporate governance​​ yang dikemukakan OECD, yakni “​​ corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate Governance also provides the structure ​​ through which the objectives of the company are ​​ set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined”.5​​ 

Sementara itu, OECD memaknai​​ good corporate governance​​ sebagai berikut; “The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation such as the board, managers, shareholers and others stakeholders and spell out rules and procedures for making decisions on corporate affais”.6​​ Setidaknya, terdapat empat prinsip​​ good corporate governance,​​ yaitu prinsip​​ fairness,​​ prinsip​​ transparency,​​ prinsip​​ accountability,​​ dan prinsip​​ responsibility.​​ 

Pertama,​​ prinsip​​ fairness​​ yang bermakna sebagai prinsip dasar dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan, dimana pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ secara kewajaran ​​ dan kesetaraan (fairness).​​ Oleh karena itu, harus ada pemastian adanya perlindungan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ dan pemastian diberlakukannya kontrak yang adil antara pemegang saham, pengelola, dan​​ stakeholders.7

Kedua,​​ prinsip​​ transparency​​ yang kata kerjanya adalah “keterbukaan” (“disclosure”). Melalui prinsip ini perusahaan harus dapat memastikan, bahwa pengungkapan informasi yang mengandung fakta material secara penuh dan disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada pemegang saham saham dan​​ stakeholders.8​​ Perlu dipahami, bahwa prinsip ​​ keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud) dan korupsi serta​​ money laundering.​​ Sangat baik untuk dipahami yang diungkapkan Barry A.K Rider; “sun light is the best disinfectant and electric light the policeman”. ​​ Dengan perkataan lain, Rider mengatakan, bahwa “more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse’.9

Oleh karena itu, prinsip keterbukaan menjadi isu utama yang harus dikaji. Prinsip keterbukaan sekarang ini bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah merupakan sejarah panjang dalam kegiatan perusahaan. Franklin D. Rosoevelt, Presiden Amerika Serikat pada masa Amerika mengalami​​ great depression​​ tahun 1929 menyampaikan proposal kepada Mahkamah Agung dan Kongres mengenai suatu filosofi yang mendasar berkenaan dengan perubahan doktrin​​ caveat emptor​​ kepada doktrin​​ caveat vendor​​ atau filosofi keterbukaan. Tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan curang atau​​ anti-fraud.10

Pengamatan John C. Coffee Jr menunjukkan perlunya sistem keterbukaan wajib (mandatory disclosure system). Dengan menggunakan teori yang lebih sederhana, Ia dapat menjelaskan bagaimana sistem keterbukaan difokuskan. Coffee Jr mengatakan, bahwa ada dasar substansial untuk dipercaya bahwa ketidakefisienan yang lebih besar akan terjadi, apabila sistem keterbukaan wajib tidak diterapkan, maka biaya sosial yang berlebih akan dikeluarkan pemegang saham untuk mengejar laba perusahaan.11​​ 

Tepatlah, pengamatan Coffee Jr tentang perlunya memperkuat dan mempertahankan sistem keterbukaan wajib tersebut, agar dapat dijadikan sebagai dasar penerapan keterbukaan bagi BUMN Perkebunan. Gunanya adalah untuk mengatur pemberian informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham dan​​ stakeholders.12​​ Dengan perkataan lain, tujuan yang ingin dicapai ketentuan penerapan keterbukaan itu adalah untuk menghasilkan dokumen yang menceritakan kepada pemegang saham dan​​ stakeholders​​ mengenai berbagai hal yang seharusnya mereka ketahui.

Tambahan lagi, pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan tersebut dapat mengantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham dan​​ stakeholders​​ tidak memperoleh informasi atau fakta material. Di samping itu, informasi yang mengandung fakta material tersebut juga sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan​​ money laundering.

Ketiga,​​ prinsip​​ accountability​​ merupakan pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan antara pengelolaan dan kepentingan pemegang saham serta​​ stakeholders​​ untuk diawasi direksi dan dewan komisaris. Juga memastikan perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Hal ini penting untuk mengukur pencapaian kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Di samping itu, optimalisasi kinerja manjemen dan karyawan mendapat dukungan penuh dari penerapan prinsip​​ akuntability,​​ yang dibutuhkan untuk menciptakan manjemen yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, jalannya manajemen perusahaan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan atau manajemen harus mempunyai mekanisme​​ check and balances​​ yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau organ-organ tambahanan lainnya dalam suatu perusahaan. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan implikasinya bisa saja mengakibatkan buruknya kinerja perusahaan.13​​ 

Oleh karena itu, lembaga pengawas tersebut harus mampu mendeteksi secara dini terjadi salah kelola. Pengawasan internal haruslah pula merupakan​​ first line of defense​​ dari jalannya manajemen perusahaan. Di sini, misalnya Dewan Komisaris menjadi pemain utama dalam menjamin perusahaan dikelola dengan sehat.

Keempat,​​ prinsip​​ responsibility​​ memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ serta​​ corporate social responsility. Hukum harus menjadi panglima dalam pengelolaan perusahaan, pengelolaan perusahaan harus berdasarkan​​ rule of law, pengelolaan perusahaan harus mempunyai​​ rule of game​​ yang kuat. Termasuk juga, aksi korporasi atau​​ business judgement​​ perusahaan harus berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat. Dalam rangka pengawasan pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan cara memperluas penerapan prinsip transaransi atau keterbukaan (sunshine regulation).​​ 

Dengan demikian untuk menerapkan prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ tersebut prasyarat utamanya adalah hukum harus diterapkan dengan tegas. Sanksi optimal harus dikenakan kepada siapa saja yang mencoba bermain-main dengan​​ rule of law.​​ 

 

Penerapan​​ Good Corporate Governance

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

 

Pada dasarnya GCG adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan dikelola dengan baik. Sistem ini mengatur hubungan-hubungan antara organ (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi), hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) baik​​ stakeholder​​ internal maupun stakeholder eksternal. Secara fundamental GCG bertujuan untuk memberikan kemajuan tehadap kinerja suatu perusahaan.

GCG dibangun dengan mengacu pada sejumlah prinsip, yakni : (1). Transparansi, (2). Akuntabilitas, (3). Responsibilitas, (4). Fairness/ kewajaran dan (5). Independensi (kemandirian). Prinsip-prinsip ini diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbagai peraturan terkait lainnya, Anggaran Dasar dan selanjutnya diderivasi oleh perusahaan dalam berbagai produk internal, misalnya​​ code of conduct, code of GCG, dan berbagai manual operating procedure yang dipedomani dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengurusan, dan pengawasan.​​ 

Bagi Direksi, GCG adalah pedoman yang harus diperhatikan dan diikuti dalam melakukan tindakan pengurusan. GCG menjadi parameter untuk menguji tindakan direksi. Kelalaian direksi memenuhi GCG dapat berakibat direksi bertanggungjawab secara pribadi atau renteng atas kerugian yang muncul dari tindakan tersebut. Namun, apabila seluruh prinsip-prinsip dan norma GCG telah dipenuhi oleh Direksi, maka direksi harus dilindungi dari konsekwensi tindakannya. Tindakan direksi yang demikian adalah tindakan korporasi dan akibat apapun yang muncul dari tindakan direksi yang telah memenuhi GCG adalah tanggungjawab korporasi dan karenanya tidak bisa dimintakan pertangungjawabannya kepada direksi. Hal ini juga berlaku terhadap Dewan Komisaris. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG secara konkrit, memiliki tujuan antara lain untuk memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dan melindungi direksi dan kmisars dari tuntutan hukum.

Dengan demikian, GCG adalah parameter uji untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian perusahaan. Jika Direksi atau Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan GCG, maka mereka tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari tindakan yang mereka lakukan. Kerugian tersebut adalah kerugian bisnis dari korporasi dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh korporasi.​​ 

Penerapan prinsip GCG mutlak harus dilaksanakan, karena telah diperintahkan oleh ketentuan Pasal 4 UUPT.​​ Khusus terhadap BUMN, kewajiban menerapkan prinsip GCG telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (3) UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). ​​ Pasal 5 ayat (3) ditujukan kepada Direksi dengan menyatakan : “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) ditujukan kepada Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dengan menyebutkan : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Meskipun redaksi norma dalam pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) tersebut tidak dengan tegas menyebutkan wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG, akan tetapi prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam kedua pasal tersebut pada dasarnya adalah prinsip-prinsip GCG itu sendiri. Norma hukum yang lebih tegas menetapkan kewajiban menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN ditemukan dalam​​ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara​​ sebagaimana telah diubah dengan​​ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09​​ /MBU/2012​​ Tentang​​ Perubahan Atas​​ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam perseroan terbatas, khususnya BUMN, harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh terhadap semua aspek pengelolaan perusahaan dan ruang lingkup penerapannya tidak saja terkait dengan aspek legal tetapi juga aspek etika dan moralitas. Oleh karena itu, dokumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG tidak memadai jika hanya meliputi dokumen legal yang mendasar seperti anggaran dasar perusahaan, tetapi juga meliputi bylaws yang ditetapkan oleh internal perusahaan.​​ 

Dalam praktik penerapan GCG, terdapat sejumlah dokumen yang harus diadakan oleh perusahaan untuk memastikan terimplementasikannya prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek tata kelola perusahaan, antara lain : (1).​​ Anggaran Dasar Perusahaan, (2).​​ Board Manual Direksi dan Komisaris, (3).​​ Pedoman Manajemen Risiko, (4).​​ Manual Sistem Pengendalian Intern, (5).​​ Manual Sistem Pengawasan Intern, (6).​​ Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan pada Perseroan (whistleblower system),​​ (7).​​ Tata Kelola Teknologi Informasi, (8).​​ Pedoman Perilaku Etik (Code of Conduct),​​ (9).​​ Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, (10).​​ Indikator Kinerja Kunci (key performance indicators), dan (11).​​ Pakta Integritas.

Apabila ternyata terjadi juga kerugian dari tindakan direksi yang sudah memenuhi seluruh aspek pada GCG, maka direksi diberikan hak untuk membela diri dengan menggunakan doktrin​​ business judgement rule. Tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut adalah aksi korporasi yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Perusahaanlah yang bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut. Direksi tidak bisa dimintapertanggungjawaban atas kerugian yang demikian itu.​​ 

 

TINDAK PIDANA KORPORASI​​ DALAM BUMN

​​ A. Risiko Bisnis dalam Mengelola BUMN​​ 

  • BUMN merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum dengan orientasi pada keuntungan (profit)

  • Sebagai entitas bisnis, maka pengelolaan BUMN pada dasarnya adalah perbuatan mengelola risiko yang setiap saat dapat menimbulkan kerugian​​ 

  • Kerugian merupakan inheren risk (risiko yang melekat) pada aktivitas bisnis (venture)

  • Oleh karena itu, tidak semua kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, karena bisa saja kerugian tersebut merupakan kerugian yang timbul dari risiko bisnis​​ 

  • Penegakan hukum harus jelas mengidentifikasi kerugian BUMN sebagai kerugian bisnis atau kerugian keuangan negara​​ 

  • Putusan Mahkamah Konstitusi No 48 dan 62/PUU-XI/2013 telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Hanya saja menurut MK, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang dipisahkan pada BUMN tersebut tidak lagi didasarkan pada​​ government judgement​​ akan tetapi dilakukan berdasarkan​​ business judgement.

  • Kerugian yang dialami oleh BUMN terlebih dahulu harus diuji dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam hukum perusahaan untuk menemukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan​​ 

  • Jika tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam ukuran-ukuran hukum perusahaan, maka kerugian tersebut adalah kerugian korporasi atau risiko bisnis bukan merupakan kerugian keuangan negara​​ 

  • Jadi, semestinya tidak langsung diuji dengan unsur kerugian keuangan negara berdasarkan ukuran-ukuran dalam hukum pidana.

B. Kerugian Negara dalam BUMN

  • Pengakuan terhadap kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara menyebabkan munculnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN​​ 

  • Penegakan hukum pidana korupsi terhadap hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati​​ 

  • Penegakan hukum yang tidak hati-hati terhadap hal ini akan menyebabkan kekhawatiran direksi/ menejemen BUMN mengambil dan melaksanakan keputusan bisnis karena takut dengan tuduhan korupsi jika seandainya terjadi kerugian​​ 

  • Sepanjang Direksi telah mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat, memenuhi seluruh fiduciary duty, statutory duty, prudent principle, no conflict of interest, tidak melanggar perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip-prinsip GCG maka kerugian tersebut tidak bisa dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara​​ 

  • Direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas pengurusan tidak bisa dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi seandainya pun bahwa keputusan atau tindakan direksi tersebut menimbulkan kerugian bagi korporasi (BUMN)

  • Dalam konteks yang demikian, kerugian adalah risiko bisnis yang bersifat​​ inherent​​ 

 

C. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN

  • Tidak semua kerugian BUMN merupakan kerugian negara yang dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi​​ 

  • Identifikasi secara jelas antara kerugian akibat risiko bisnis dengan kerugian negara​​ 

  • Kuncinya ada pada penerapan GCG pada setiap aktivitas pengelolaan BUMN

 

PRINSIP​​ BUSINESS JUDGMENT RULE

 

Berkaitan dengan tindakan anggota direksi atau pejabat korporasi yang mengambil tindakan untuk kepentingan dan keuntungan bagi korporasi, terdapat pula doktrin dalam hukum korporasi yang melindungi para direktur yang beritikad baik tersebut sebagaimana terdapat dalam teori​​ Business Judgment Rule​​ yang merupakan salah satu teori yang sangat popular untuk menjamin keadilan bagi para direktur yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis.​​ 14

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgment) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip​​ duty of care​​ adalah:​​ pertama,​​ memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar​​ Kedua,​​ tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik.​​ Ketiga,​​ memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.15 ​​​​ Sehingga, apabila terbukti bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh direktur untuk memberlakukan suatu kebijakan korporasi yang didasarkan atas​​ business judgment​​ yang tepat dalam rangka meraih keuntungan sebanyak-banyaknya bagi korporasi, maka apabila ternyata tindakan yang diambil tersebut menimbulkan kerugian yang melahirkan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dibebankan pada pribadi pengurus ​​ (direksi atau pejabat korporasi lainnya), tetapi dibebankan pada korporasi.  ​​ ​​​​ Pertanggungjawaban oleh pengurus hanya dimungkinkan apabila terbukti terjadi pelanggaran​​ duty of care​​ dan​​ duty of loyalty.

Implementasi Prinsip​​ Business Judgement Rule

​​ ​​ Isu mengenai tanggung jawab pengurus perseroran​​ berkaitan dengan​​ pembelaan direksi berdasarkan​​ prinsip​​ business judgement rule.​​ Isu itu​​ sangat berkaitan dalam pertanggungjawaban pengelolaan perseroan dan​​ perkembangan bisnis di Indonesia. Seperti yang akan dijelaskan pada​​ bagian​​ selanjutnya, kejelasan mengenai tanggung jawab direksi tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum di Indonesia, tetapi juga dapat mendorong timbulnya inovasi-inovasi baru dalam bisnis Indonesia yang sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian nasional kita.

 

Prinsip​​ Fiduciary Duty​​ Dari Direksi​​ 

Direksi perusahaan adalah pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. Di sini Direksi memiliki posisi​​ fiducia​​ dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme ​​ hubungannya harus ​​ secara ​​ fair.​​ Menurut ​​ pengalaman ​​ common ​​ law​​ hubungan itu ​​​​ dapat ​​ didasarkan ​​ pada teori ​​ fiduciary duty.16​​ Teori​​ fiduciary duty​​ adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan​​ fiduciary​​ ini adalah ​​ seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan ​​ dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, ​​ dalam hal ini ​​ peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).​​ Fiduciary​​ ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, ​​ wakil ​​ atau ​​ wali, ​​ dan ​​ pelindung ​​ (guardian). termasuk juga di dalamnya seorang​​ lawyer​​ yang mempunyai hubungan​​ fiduciary​​ dengan​​ client-nya.​​ 17

Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary ​​ relationship) tersebut,​​ common law​​ mengakui bahwa orang ​​ yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciary) secara ​​ natural ​​ memiliki ​​ potensi ​​ untuk ​​ menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang ​​ kepercayaan tersebut harus didasarkan ​​ kepada standar ​​ yang ​​ tinggi.18 ​​​​ 

Dalam ​​ common law​​ ​​ penipuan  ​​​​ telah ​​ dikontruksikan ​​ secara ​​ lebih ​​ luas ​​ dalam ​​ gugatan ​​ melawan ​​ orang-orang yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciaries) dibandingkan ​​ dengan ​​ gugatan terhadap ​​ individu-individu. Karena dalam hubungan kepercayaan ​​ dan kerahasiaan, pemegang kepercayaan diharuskan ​​ untuk menerapkan ​​ standar ​​ perilaku ​​ yang ​​ lebih ​​ tinggi ​​ dan ​​ dapat ​​ diminta pertanggungjawabannya ​​ berdasarkan ​​ doktrin ​​ “constructive fraud”​​ untuk pelanggaran​​ fiduciary duty.19

Dalam konteks Direksi, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari Direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila direksi berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.20​​ 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)​​ menentukan bahwa​​ pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi.​​ ​​ Lebih jelasnya​​ dalam ketentuan Pasal 97​​ ayat (1)​​ UUPT​​ dinyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan​​ sebagaimana dimaksud dalan Pasal 92 ayat (1).21​​ Sementara itu Pasal 97 ayat (2) UUPT menetapkan bahwa​​ pengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib dilaksanakan​​ setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.​​ 

Dengan demikian Direksi dalam menjalankan tugasnya harus​​ untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.22​​ Bahkan pertanggungjawaban Direksi dapat menjadikan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadi, apabila Direksi tersebut termasuk dalam kategori​​ piercing the corporate veil.23

Di negara-negara​​ common law​​ dimana khususnya di negara Amerika yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar​​ duty of loyality​​ dan​​ duty of care​​ dalam pertanggungjawaban direksi pada Perseroan Terbatas didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.

Perlu ditekankan bahwa kewajiban utama dari direksi adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok,24​​ sesuai dengan posisi seorang direksi sebagai sebuah​​ trustee​​ dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direksi untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care)25. Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut​​ Direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality ) .26​​ 

​​ Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan​​ fiduciary duty​​ dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.27

Berbagai hal yang disebutkan diatas berkenaan dengan Direksi, berlaku pula terhadap Dewan Komisaris. ​​ Sebab menurut pasal 108 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.28​​ Selanjutnya pasal 114 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1).29 ​​​​ Sementara berkaitan dengan tanggung jawab diatur dalam pasal 114 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.30

 

Prinsip​​ Business Judgment Rule​​ Dalam​​ 

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia

 

Sebelum keluarnya UUPT yang baru, Indonesia tidak secara jelas mengadopsi prinsip​​ business judgment rule.​​ Padahal hal ini penting untuk menentukan apakah seorang Direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Karena perusahaan adalah (risk taker) yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana direksi sebagai organ perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis seringkali bersifat spekulatif yang bertendensi untuk mengalami kerugian. Disinilah pentingnya standar mengenai pertanggungjawaban untuk dapat melihat keputusan bisnis manakah yang diambil sesuai dengan prosedur demi kepentingan perusahaan ataukah keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan​​ Direksi itu sendiri. ​​ Sehingga dalam prakteknya UUPT Lama mempunyai berbagai hambatan untuk melindungi keputusan bisnis dari direksi.

​​ Hal inilah yang merupakan salah satu unsur penting dalam amandemen UUPT Lama. Tanpa adanya standar yang jelas mengenai pertanggungjawaban direksi maka dikhawatirkan direksi tidak akan berani mengambil keputusan bisnis. Hal ini bertentangan dengan posisi perusahaan sebagai​​ risk taker​​ sehingga secara tidak langsung akan menghentikan​​ continuos improvement​​ dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, masuknya prinsip​​ business judgment rule​​ dalam UUPT adalah hal yang sangat positif untuk mendukung perkembangan iklim usaha di Indonesia.​​ 

Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT, seorang direksi bebas dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan:

  • Kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalainnya;

  • Direksi melakukan kepengurusan dengan beritikad baik dan hati-hati;

  • Kepengurusan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan;

  • Direksi tidak mempunyai​​ conflict of interest; dan

  • Telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian.31

Sementara itu, pasal 114 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)) apabila ia dapat membuktikan:

  • telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

  • tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

  • telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.​​ 32

 

REKOMENDASI

 

Terdapat​​ beberapa hal dan proses yang harus diperhatikan oleh​​ Direksi untuk mendapat perlindungan dari UUPT.​​ ​​ Adapun beberapa​​ hal yang harus dilakukan oleh Direksi adalah:

Pertama,​​ Direksi telah melakukan kepengurusan atau mengambil sebuah keputusan bisnis dengan secara rasional. Ukuran dari rasionalitas disini dapat merujuk pada tindakan apa yang akan dilakukan oleh para direksi lainnya jika dihadapkan pada kondisi dan situasi yang sama.33​​ Selain itu untuk menghindari unsur kesalahan atau kelalaian dan menjamin terpenuhinya unsur kehati-hatian dalam keputusannya, seorang direksi harus:

  • Mendapat informasi yang cukup mengenai kebijakan kepengurusan atau keputusan yang akan diambil.

  • Agenda dan dokumen pendukung mengenai aspek-aspek kepengurusan dan keputusan bisnisnya harus tersedia dalam proses pengambilan keputusan.

  • Mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan dengan pikiran yang tidak memihak dalam proses pengambilan keputusan

  • Membuat catatan dan dokumen tentang partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan

  • Membentuk sebuah komite untuk menjamin hal-hal penting yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil telah diperiksa para ahli di bidang tersebut dalam hal yang tidak dapat ditangani atau dipahami oleh manajemen.34

Kedua,​​ direksi harus menjamin tidak adanya benturan kepentingan atau​​ conflict of interest​​ untuk menjamin keputusan yang diambil dan pengurusan perusahaan semata-mata untuk kepentingan perusahaan tersebut. Disini Direksi harus dapat menunjukkan bahwa mereka tidak punya kepentingan pribadi dalam keputusan bisnis atau kepengurusan yang dilakukan dan secara optimal memupuk keuntungan bagi perusahaan dan tidak mengambil keuntungan pribadi bagi perusahaan dengan pihak lain. Oleh karena iu setidak-tidaknya ada tiga hal jenis transaksi yang harus dihindari oleh para direksi dalam mengambil keputusan bisnis.​​ 

  • Direksi melakukan transaksi dengan perusahaannya sendiri;

  • Dua perusahaan yang mempunyai satu orang Direksi yang sama melakukan perjanjian;​​ 

  • Sebuah induk perusahaan melakukan transaksi dengan cabang perusahaannya sendiri.35

Selain itu, Direksi tidak boleh membuat apa yang disebut dengan​​ secret profit and benefits from office​​ dan​​ harus menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang seharusnya (proper purpose).​​ Direksi dalam melaksanakan fungsinya harus pula memperhatikan kepentingan pegawai, kepentingan pemegang saham dan kepentingan para kreditor.36

Ketiga, UUPT mensyaratkan bahwa Direksi harus mengambil langkah untuk mencegah kerugian agar lepas dari tanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini tidak ditemui secara eksplisit di negara​​ common law.​​ Namun demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan ini secara implisit menuntut Direksi agar mengetahui aspek operasional dari perusahaan sehingga direksi tersebut​​ well-informed​​ terhadap segala perkembangan yang terjadi di dalam perusahaannya. Sehingga apabila terjadi kerugian Direksi dapat mengetahuinya dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalisirnya. Disinilah perlunya penerapan prinsip keterbukaan yang kuat dalam sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pengawasan internal (internal control)​​ dan prosedur keterbukaan yang dibentuk, dipelihara dan dievaluasi untuk menjamin bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam laporan cukup dan akurat dan diserahkan pada waktu yang tepat.37

Pengawasan dan Prosedur keterbukaan Perusahaan harus dibentuk dengan hati-hati. Senior Manajemen harus ikut dalam pengawasan bentuk dan operasi dari prosedur tersebut. Prosedur tersebut harus dibuat secara tertulis dan mempunyai petunjuk penggunaan, dan harus disesuaikan dengan struktur manejemen perusahaan, industri dan proses bisnis. Petugas atau komite pusat harus mengawasi prosedur tersebut dan senior manejemen harus secara formal meninjau dan mengeevaluasi kefeektivan prosedur tersebut.38​​ Adapun dokumen untuk prosedur harus mencakup hal-hal berikut ini:39​​ 

  • Laporan yang dibuat sesuai dengan prosedur.

  • Orang yang bertanggung jawab pada tiap bagian dalam laporan

  • Unit bisnis atau departemen yang terlibat

  • Bagaimana unit dan departemen tersebut mengumpulkan informasi yang akan dibuka.

  • Bagaimana informasi yang terkumpul dikomunikasikan dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan.

  • Ambang materialitas (Materiality Threshold)

  • Bagaimana hubungan proses dengan dengan sistem laporan keuangan.

  • Bagaimana draft laporan ditinjau dan direvisi, termasuk tinjauan oleh para penasehat luar, seperi auditor, para ahli lainnya, konsultan luar, dan oleh direksi atau komite audit.

  • Checklist​​ dan​​ timeline​​ untuk tahapan-tahapan tersebut.

Dalam meninjau Pengawasan dan Prosedur keterbukaan, sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan:40

  • Apakah orang yang tepat terlibat dan sejauh mana kehati-hatian mereka dalam meninjau laporan tersebut.

  • Apakah prosedur tersebut menyediakan waktu yang cukup untuk menyiapak keterbukaan ​​ yang akurat dan penuh.

  • Bagaimana prosedur tersebut menjamin laporan yang akurat

  • Bagimana area yang beresiko besar diidentifikasi dan ditemukan.

  • Dimana kemungkinan sistem tersebut gagal dan bagaimana menemukan kelemahan-kelemahannya.

  • Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam regulasi nasional atau pihak pengawas lainnya tentang keterbukaan perusahaan, dan bagaimana perusahaan mengatasi masalah-masalah tersebut.

 

PENUTUP

​​ Salah satu tujuan GCG dibuat dan wajib dipatuhi oleh semua organ dan pekerja perseroan adalah untuk menghindari atau mencegah terjadi penyimpangan/ kesewenang-wenangan terhadap perseroan. Jika seorang direksi telah memenuhi seluruh persyaratan, batasan dan ketentuan yang tercantum dalam GCG, maka dapat dikatakan direksi tersebut telah beritikad baik.​​ 

Hal ini merupakan konsekwensi dari status badan hukum yang dimiliki perseroan dan konsekwensi dari perlindungan terhadap direksi yang beritikad baik. Dengan demikian Direksi yang telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan memenuhi seluruh prinsip-prinsip GCG tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian bisnis yang terjadi.

Hukum perseroan memberikan perlindungan kepada direksi yang beritikad baik, dari tanggungjawabnya atas tindakan pengurusan dan akibat yang ditimbulkannya (kerugian). Oleh karena itulah, dalam hukum korporasi dikenal doktrin​​ business judgement rule​​ yang berfungsi melindungi Direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimiliknya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.​​ 

Dalam konsep​​ business judgment rule as abstention doctrine, jika nyata-nyata direksi dalam mengambil keputusannya telah memenuhi kriteria​​ business judgment rule, maka direksi tidak dapat dihadapkan ke pengadilan. Misi utama penerapan doktrin​​ business judgment rule​​ itu adalah untk mencapai keadilan, khususnya bagi direksi sebuah perseroan terbatas dalam melakukan keputusan bisnis.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Allen Linda,​​ Capital Markets and Institutions: A Global View,​​ (New York).​​ 

 

Black Henry Campbell, ​​ Black’s Law Dictionary,​​ West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, ​​ 1990, ed.6.

 

Block Dennis J., Barton Nancy R. dan Radin Stephen A.,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990.

 

Clark Robert Charles,​​ Corporate Law, Boston & Toronto: little, Brown and Company, 1986.​​ 

 

Coffie John C., Jr, “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System”,​​ Virginia Law Review, (Vol. 79, 1984).

 

Dine Janet,​​ Company Law​​ -​​ Sweet &Maxwell’s Textbook Series, Sweet & Maxwell, 2001.

 

________,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998.

 

Freeman R. Edward, “A Stakeholders Theory of the Modern Corporation”,​​ 

 

Gregory Holly J. dan Simms Marshal E., “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000.

 

Ilmar Aminuddin,​​ Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN,​​ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

 

Jenning Richard W dan Marsh Harold, Jr,​​ Securities Regulation Cases and Materials,​​ (New York: The Foundation Press Inc, 1987).

 

Keenan Denis & Biscare Josephine,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 1996.

 

Lander Guy P.,​​ What is Sarbanes-Oxley?, McGraw-Hill 2004.

 

Law Colin dan Wong Patricia, “Corporate Governance: A Comparative Analysis Between The UK and China”, 16 (9), International Company and Commercial Law Review, 2005.

Lipton Philip dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992.​​ 

 

Rider Barry A.K, “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate, “Dickinson Journal of International Law,​​ (Spring, 1995), hal. 120.John Wiley & Sons, Inc, 1977).

 

Scott Charity, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989).

 

Seligman Joel,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

 

Surya Indra dan Yustiavandana Ivan,​​ Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,​​ (Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).

 

Vagts​​ Detlev F., Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ (New York: The Foundation Press Inc. 1989).​​ 

 

Velazquez Manuel G.,​​ Business Ethics: Concept and Cases, Ed, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2002).

 

Yosephus L. Sinuor,​​ Etika Bisnis,​​ (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor​​ 40​​ tahun​​ 2007​​ tentang​​ Perseroan Terbatas​​ 

 

Putusan Pengadilan​​ 

375 U.S. 180, 195-196 (1965).

*

Disampaikan pada​​ Workshop​​ Aspek​​ Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di​​ Lingkungan BUMN,” diselenggarakan oleh​​ PT. Pertamina​​ Region Sulampua,​​ Medan, 14 Oktober 2019.​​ 

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Aminuddin Ilmar,​​ Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN,​​ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 80.

2

 ​​​​ Manuel G. Velazquez,​​ Business Ethics: Concept and Cases, Ed, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2002), hal 76.

3

​​ Lihat. R. Edward Freeman, “A Stakeholders Theory of the Modern Corporation”, dalam Milton Snoeyenbos, Robert Almeder, dan James Humber,​​ Business Ethics,​​ (New: York: Prometheus Books, 2001), hal. 62.

4

​​ Ibid.​​ 

5

​​ Colin Law dan Patricia Wong, “Corporate Governance: A Comparative Analysis Between The UK and China”, 16 (9), International Company and Commercial Law Review, 2005, hal. 350.

6

​​ L. Sinuor Yosephus,​​ Etika Bisnis,​​ (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal. 270

7

​​ Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000, hal.12

8

​​ Bandingkan. Linda Allen,​​ Capital Markets and Institutions: A Global View,​​ (New York)​​ 

9

​​ Barry A.K Rider, “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate, “Dickinson Journal of International Law,​​ (Spring, 1995), hal. 120.John Wiley & Sons, Inc, 1977), hal. 38.

10

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exhange Act”,​​ Securities Regulation Law Journal,​​ (Vol. 17, 1989), hal. 274.

11

​​ John C. Coffee, Jr, “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System”,​​ Virginia Law Review, (Vol. 79, 1984), hal. 721.

12

​​ Bandingkan. Richard W Jenning dan Harold Marsh, Jr,​​ Securities Regulation Cases and Materials,​​ (New York: The Foundation Press Inc, 1987), hal. 63.

13

Bandingkan. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana,​​ Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,​​ (Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 100.

14

​​ Teori​​ Business judgment rule​​ mengalami perkembangannya sebagai yurisprudensi dalam Prinsip Common Law di Amerika dimulai dengan keputusan Lousianna Supreme Court, dalam kasus Percy V Millaudon pada tahun 1829. Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin,​​ The Business judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990, hal 4

15

​​ Detlev F. Vagts, Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ (New York: The Foundation Press Inc. 1989) hal 212.​​ , lihat juga Robert Charles Clark,​​ Corporate Law, Boston &Toronto: little, Brown and Company, 1986, hal 123 yang menyatakan bahwa​​ Business Judgement Rule adalah “ a presumption that in making a business decision, the director of corporation acted on an informed basis in good faith and in the the honest belief that the action was taken in the best interest of the company”.​​ 

16

​​ 375 U.S. 180, 195-196 (1965).

17

​​ Henry Campbell Black ,​​ Black’s Law Dictionary,​​ St.Paul, Minn: West Publishing Co., 1990, hal. 625.

18

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989), hal. 291.

19

​​ Ibid,​​ hal. 279.

20

​​ Janet Dine,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179.

21

 ​​​​ Pasal 97 ayat (1) UUPT​​ .

22

​​ Pasal 97 ayat (3) UUPT.

23

​​ Pasal 3 ayat (2) UUPT.

24

​​ Lihat, Janet Dine,​​ Company Law​​ -​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series, Sweet & Maxwell, 2001, hal ​​ 217.​​ 

25

​​ Denis Keenan & Josephine Biscare,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 199, hal 317.

26

​​ Joel Seligman,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

27

​​ Philip Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.​​ 

28

 ​​​​ Pasal 108 ayat (2) UUPT No.40 tahun 2007

29

 ​​​​ Pasal 114 ayat (1) UUPT No.40 tahun 2007

30

 ​​​​ Pasal 114 ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007

31

​​ Pasal 97 ayat (5) UUPT No.40 tahun 2007

32

​​ Pasal 114 ayat (5) UUPT No.40 tahun 2007

33

​​ Dine,​​ Company Law,​​ Op.Cit,​​ hal. 180.

34

​​ Priest, et.al,​​ Op.Cit, hal 29-30.

35

​​ Seligman,​​ Op.Cit,​​ Hal 418.

36

​​ Keenan,​​ Op.Cit, hal 314-324.

37

​​ Guy P. Lander,​​ What is Sarbanes-Oxley?, McGraw-Hill 2004, hal 11.

38

​​ Ibid.

39

​​ Ibid.​​ 12-13.

40

​​ Ibid.

Leave a Comment