Go to the top

Hits: 0

PENENTUAN KATEGORI​​ HOLDING COMPANY​​ TERMASUK​​ 

DALAM KONDISI​​ PIERCING THE CORPORATE VEIL​​ *

 

Oleh​​ 

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH​​ **

 

Holding Company​​ atau disebut juga dengan​​ parent company​​ dan​​ controlling company, merupakan suatu perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain yang menjadi targetnya, sehingga perusahaan itu menjadi pengendali dalam perusahaan yang menjadi targetnya.1​​ Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur​​ holding company.​​ Artinya​​ tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan.​​ Artinya, “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” (“UUPT”) diam dalam pengaturan status​​ holding​​ company, tetapi UUPT mengakui secara hukum status kemandirian badan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan.​​ 

Hal​​ demikian sejalan​​ dengan ketentuan Pasal 1 angka 1​​ UUPT yang menentukan, bahwa​​ “Perseroan Terbatas​​ yang selanjutnya Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan​​ persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya”.

Lebih lanjut, ketentuan​​ Pasal 3 ayat (1)​​ UUPT​​ menyatakan bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.​​ 

Tanggung jawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam​​ Pasal 3 ayat (1)​​ UUPT​​ tersebut sejalan dengan​​ doctrine of separate legal personality of a company.​​ Dengan doktrin tersebut ada penegasan bahwa, antara perseroan dan pemegang saham ada suatu tabir pemisah. Di sini dapat dipahami tentang prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan. Dalam konteks​​ holding company,​​ induk perusahaan​​ sebagai pemegang saham anak perusahaan memiliki​​ corporate veil​​ dan merupakan subjek hukum terpisah dari anak perusahaan.2​​ 

Bedasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tersebut​​ pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh sahamnya sesuai dengan prinsip​​ limited liability. Dengan perkataan lain, induk perusahaan​​ dan​​ tidak bertanggung jawab atas perikatan atau transaksi yang dibuat anak perusahaan.

Terdapat​​ tiga tujuan​​ berkenaan dengan​​ tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham.​​ Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan.​​ Kedua, pemegang saham mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perusahaan.​​ Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan. Di samping itu, Prinsip​​ tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan.​​ Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi.​​ Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan.3

 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan​​ doctrine of separate legal personality of a company​​ dapat dipahami bahwa tanggung jawab terbatas tersebut merupakan penentuan pembatasan tanggung jawab pribadi pemegang saham atas kewajiban perusahaan. Artinya, pada saat perseroan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah modal yang disertakanya dalam perseroan.

 

DOKTRIN​​ PIERCING THE CORPORATE VEIL

 Di satu sisi UUPT​​ mengakomodasi​​ doctrine of separate legal personality of a company​​ dan di sisi lain UUPT​​ tersebut juga mengakomodasi​​ ajaran hukum “penyingkapan tabir korporasi” atau​​ doktrin​​ piercing the corporate veil. ​​ Artinya, dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku. Dalam hal ini “tabir” hukum yang memisahkan pemegang saham dari perseroan atau korporasi dapat “disingkap” dan “diabaikan”​​ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2)​​ UUPT​​ Ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

  • Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

  • Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung​​ dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

  • Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam​​ perbuatan melawan hukum​​ yang dilakukan oleh Perseroan; atau

  • Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung​​ secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan​​ Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2)​​ UUPT​​ itu menjadi ukuran yang membuat pemegang saham tidak dilindungi oleh​​ the doctrine of separate legal personality of a company.​​ Berdasarkan doktrin​​ piercing the corporate veil​​ pemegang saham bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi.​​ Pada umumnya,​​ alasan penerapan doktrin​​ piercing the corporate veil​​ adalah untuk menghindari penipuan (fraud) atau misrepresentasi (misrepresentation) yang dilakukan pemegang saham.4​​ 

Juga untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam perusahaan sebagai akibat adanya dominasi​​ pemegang saham atau​​ keberadaan pemegang saham menjadi​​ alter ego.5​​ Dominasi pemegang saham didasarkan pada pengendalian yang berlebihan terhadap​​ perusahaan oleh​​ pemegang saham. Pengendalian berlebihan adalah pengendalian yang dilakukan melampaui praktik komersial yang dapat diterima secara umum.6

Wisconsin Supreme Court​​ telah memformulasikan tiga​​ test​​ harus dibuktikan Penggugat daam permohonan ke ​​ pengadilan agar ditetapkan​​ piercing the corporate veil.​​ Pertama,​​ Tergugat telah mendominasi dengan sempurna dalam praktik bisnis korporasi, sehingga antara Tergugat ​​ dengan korporasi “has no separate mind, will or existence of it’s own”. ​​ Kedua,​​ Tergugat​​ menggunakan kontrol yang dia miliki untuk melakukan kecurangan atau kesalahan yang melanggar ketentuan hukum atau kewajiban hukum, atau bertindak secara tidak jujur ​​ dan tidak adil.​​ Ketiga,​​ terdapat causal connection antara elemen pertama​​ dan​​ kedua dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.7

Berdasarkan pengamatan David L. Cohen, terdapat 9 (sembilan) pertanyaan yang dapat dibuat sebagai tolak ukur oleh pengadilan dalam menerapkan doktrin​​ piercing the corporate veil.:8

  • Apakah pemegang saham perseroan gagal dalam memenuhi formalitas pendirian perseroan yang diatur oleh undang-­undang;

  • Apakah salah satu anggota pemegang saham mengelola perseroan tanpa berkonsultasi dengan pemegang saham yang lain;

  • Apakah pemegang saham atau direksi gagal dalam menjaga dana dan rekening perseroan agar terpisah dari dana dan rekening para pemegang saham;

  • Apakah para pemegang saham gagal memisahkan pembukuan dan laporan keuangan pribadi dengan pembukuan dan laporan keuangan perseroan;

  • Apakah perseroan benar-benar tidak memiliki modal yang memadai pada saat pendirian sesuai dengan persyaratan permodalan yang diwajibkan bagi suatu perseroan;

  • Apakah pemegang saham gagal dalam menjalankan bisnis perseroan sebagai badan hukum yang terpisah;

  • Apakah pemegang saham dalam membuat keputusan bagi perseroan merebut kewenangan direksi, jika anggaran dasar menentukan bahwa keputusan perseroan hanya​​ dapat dibuat oleh direksi;

  • Apakah manajer perseroan terdiri atas direksi, pejabat, atau manajer dari badan hukum yang lain, jika perseroan dimiliki oleh badan hukum yang lain; dan

  • Apakah pemegang saham gagal menghormati prinsip keterpisahan badan hukum perseroan. Misalnya menggunakan utang yang diperoleh perseroan untuk melunasi utang anggota perseroannya, membagikan penerimaan perseroan kepada anggota melalui sarana yang tidak sah, atau anggota perseroan menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya.

 Secara umum, di dalam sistem​​ common law​​ ada empat teori dasar untuk menentukan​​ piercing the corporate veil.​​ Pertama, penipuan​​ (fraud).​​ Kedua,​​ alter ego​​ atau​​ mere instrumentally.​​ Ketiga, entitas perusahaan. Keempat, agensi.9

 Teori penipuan yang dilakukan oleh pemegang saham. Di sini Pengadilan akan menerapkan tanggung jawab tidak terbatas ketika pemegang saham menggunakan entitas perusahaan untuk melakukan tindakan penipuan, menyesatkan kreditor ketika melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan, mengalihkan dana keluar perusahaan dengan curang, atau sebaliknya melakukan tindakan curang atau penipuan di dalam entitas perusahaan.10

 Teori kedua yaitu doktrin​​ alter ego​​ atau​​ mere instrumentality.​​ Kedua doktrin ini mengajarkan bahwa pemegang saham akan dikenakan tanggung jawab tidak terbatas jika ada penyatuan keuntungan pemegang saham dan perusahaan atau tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan.11​​ .

 Teori ketiga adalah doktrin​​ enterprise entity​​ atau​​ enterprise liability​​ yang dapat digunakan agar pemegang saham dapat bertanggungjawab sampai kekayaan pribadi pemegang saham. Kedua teori ini membolehkan pengadilan untuk memperluas tanggung jawab dalam kelompok perusahaan, termasuk juga hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan​​ (parent company-subsidiary company)​​ dan kelompok lain yang tergabung atau terafiliasi dengan entitas perusahaan tersebut. Doktrin​​ enterprise entity​​ menyebutkan bahwa ketika dua perusahaan atau lebih menjalankan bisnis sebagai kesatuan usaha, maka pihak penggugat dapat membuat gugatan di luar kekayaan yang dimiliki perusahaan. Tidak seperti teori​​ piercing​​ yang lain, teori​​ enterprise entity​​ memberikan bentuk tanggung jawab horizontal - yaitu akses terhadap aset dari entitas yang tergabung atau terafiliasi dan bukan merupakan pemegang saham - sebagaimana juga bentuk tanggung jawab vertikal (untuk meraih aset perusahaan induk sebagai pemegang saham dalam anak perusahaan atau​​ parent-shareholder).​​ Walaupun pengadilan mengartikulasikan dasar-dasar untuk memberikan tanggung jawab untuk perusahaan induk berdasarkan teori ini, tetapi sedikitnya harus ada kepentingan yang menyatu. Penyatuan ini terjadi ketika perusahaan induk memegang kendali dalam kegiatan operasional anak perusahaan yang melampaui kewenangannya. Jadi kedua perusahaan tersebut di dalam kenyataannya telah menjalankan kegiatan usaha sebagai satu perusahaan yang tunggal.12

 Teori yang terakhir yaitu​​ agency theory.​​ Teori ini pada pokoknya menerapkan prinsip-prinsip​​ agency​​ untuk menjadikan pemegang saham bertanggung jawab sampai harta pribadi sebagai​​ principal​​ ketika pemegang saham memperlakukan atau menggunakan entitas perusahaan sebagai agennya.​​ 13

 

HOLDING COMPANY​​ DALAM​​ KONDISI​​ PIERCING THE CORPORATE VEIL

Dalam kontruksi hukum perusahaan​​ sebagaimana diuraikan di muka,​​ walaupun bergabung antara induk perusahaan dan anak perusahaan,​​ status hukum masing-masing perusahaan itu tetap merupakan badan hukum mandiri atau​​ persona in standi​​ atau sesuai dengan​​ doctrine of separate legal personality of a company​​ sejalan​​ dengan keberlakuan prinsip-prinsip hukum perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UUPT.​​ Oleh karena itu, induk perusahaan​​ sebagai pemegang saham anak perusahaan hanya tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahan, disini berlaku prinsip​​ limited liability​​ bagi induk perusahaan.

Namun,​​ implementasi​​ doctrine of separate legal personality of a company​​ tidak absolut melindungi pemegang saham atau induk perusahaan dari pertanggungjawaban pribadi. Sebab pertanggungjawaban induk perusahaan dapat berubah masuk pada posisi​​ piercing the​​ corporate veil,14​​ yang seterusnya induk perusahaan termasuk pula dalam kondisi pertanggungjawaban secara pribadi. Hal demikian dapat terjadi​​ jika​​ induk perusahaan​​ menjadi​​ alter ego​​ atau​​ terbukti, bahwa​​ pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka menjalankan pengurusan sehari-hari sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.​​ Misalnya, berkenaan dengan aspek keuangan dan kebijakan serta praktik bisnis atas setiap transaksi yang menyebabkan anak perusahaan tidak lagi memiliki kemandirian.​​ Apabila, secara kenyataan terbukti adanya ketidakmandirian anak​​ perusahaan​​ untuk menjalankan instruksi induk perusahaan dan karenanya anak perusahaan mengalami kerugian, maka induk perusahaan dapat dikenakan​​ piercing the corporate veil.15​​ 

Permasalahan yang muncul dalam pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan adalah bagaimana menentukan fakta atas derajat pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang menyebabkan ketidakmandirian anak perusahaan dalam menjalankan intruksi induk perusahaan. Mengingat,​​ kepemilikan saham, kepemimpinan, maupun kontrak tidak dapat digunakan sebagai justifikasi, bahwa pengendalian induk terhadap anak perusahaan​​ telah menyebabkan ketidakmandirian anak perusahaan dalam menjalankan instruksi perusahaan.16​​ 

Dengan demikian diperlukan pembuktian, bahwa pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandirian sebagai subjek hukum mandiri.​​ Untuk itu, dapat dimunculkan pertanyaan:​​ Apakah dominasi induk​​ perusahaan​​ terhadap pengurusan anak perusahaan menyebabkan anak perusahaan hanya menjadi instrument dari induk perusahaan termasuk menghilangkan kemandirian anak perusahaan ? Bagaimana jika​​ pada akhirnya menyebabkan pihak ketiga anak perusahaan yang terdiri dari pemegang saham minoritas, kreditur, dan karyawan anak perusahaan rentan terhadap munculnya sikap oportunistis dan pengabaian yang​​ dilakukan oleh induk perusahaan ?​​ 17​​ 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat didekati dari sikap Pengadilan secara kasuistik​​ atau​​ case-by-case​​ yang menembus tabir perusahaan atau​​ piercing the corporate veil​​ serta mewujudkan penerapan​​ piercing the corporate veil​​ terhadap induk perusahaan dalam suatu​​ holding company.​​ Hal ini misalnya dapat diamati dalam perkara​​ MARI No. 900 K/Pdt/2008 ​​ ​​ antara PT. Effem Fodm Inc dan PT. Effem Indonesia melawan PT. Smak Snak. Putusan ini merupakan Peninjauan Kembali​​ (PK)​​ yang terkait dengan putusan pengadilan untuk membebankan tanggung renteng induk dan anak perusahaan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia dalam Perjanjian Distribusi tanggal 20 April 1998 antara PT. Smak Snak dan PT. Effem Food, Inc. MA menolak permohonan kasasi (Putusan MARI No. 900 K/Pdt/2008) yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menolak permohonan peninjauan kembali (Putusan MARI No. 89 PK/PDT/2010). Putusan ini memperkuat putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu PN Jakarta Selatan dan PT. DKI Jakarta.

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa PT. Effem Food, Inc. (Tergugat I) dan PT. Effem Indonesia (Tergugat II) telah terbukti sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. PN Jakarta Selatan menghukum PT. Effen Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada PT. Smak Snak secara tanggung renteng. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI tanggal 19 September 2007 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2007 No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel.

Dalam konteks tanggung jawab hukum dalam perusahaan grup, analisis terhadap kasus pada Putusan MARI No. 89 PK/PDT/2010 ini dibatasi hanya pada tanggung jawab hukum​​ pada perusahaan grup. Analisis hukum terhadap pembebanan tanggung jawab hukum pada perusahaan grup ditekankan pada tiga hal sebagai berikut: a) adanya keterkaitan induk dan anak perusahaan yang memungkinkan induk perusahaan menjalankan pengendalian terhadap anak perusahaan guna mendukung kepentingan perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi; b) adanya unsur kerugian yang ditanggung oleh pihak ketiga dari perusahaan grup; dan c) yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Putusan ini merupakan wujud penerapan​​ piercing the corporate veil​​ terhadap induk dan anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup. Keterkaitan induk dan anak perusahaan ditimbulkan oleh kepemilikan PT. Effem Food, Inc. atas 90 persen saham PT. Effen Indonesia. Dalam relasi ini, PT. Effem Food, Inc. bertindak sebagai induk perusahaan dari PT. Effem Indonesia yang menjalankan pengendalian terhadap kegiatan operasional anak perusahaan.

Bentuk pengendalian induk terhadap anak perusahaan ini diawali oleh pendirian pabrik pengolahan kembang gula di Indonesia oleh PT. Effem Food, Inc. Alasan pendirian PT. Effem Indonesia agar sebagian produk dapat diproduksi di Indonesia, sehingga biaya produksi menjadi lebih ekonomis yang mengakibatkan harga sebagian produk lebih bersaing dan lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Effem Indonesia didirikan, dikelola, dan dijalankan secara aktif oleh PT. Effem Foods, Inc. Pendirian pabrik pengolahan kembang gula ini menunjukkan bahwa pendirian PT. Effem Indonesia ditujukan untuk mendukung kepentingan ekonomi dari induk perusahaan agar memperoleh keuntungan lebih besar.

Dalam pengajuan gugatannya, PT. Smak Snak mendasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia. Namun, dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur atau​​ obscuur libel, karena dasar gugatan adalah Perjanjian Distribusi sehingga​​ gugatan penggugat seharusnya bukan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi wanprestasi.

Bukti adanya unsur perbuatan melawan hukum dari PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia terhadap PT. Smak Snak ditunjukkan oleh hal berikut:

  • PT. Effem Food, Inc. menunjuk PT. Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan kepada dan/atau persetujuan PT. Smak Snak;

  • Mempersempit wilayah distribusi produk dari semula seluruh Indonesia menjadi Jakarta Selatan, Bogor dan Bali;

  • Pendapatan penjualan/komisi/margin penjualan juga dikurangi secara sepihak oleh PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia;

  • PT. Smak Snak sebagai distributor tunggal diminta untuk menjadi distributor di bawah sistem multidistributor;

  • Pada Mei 2003, PT. Effem Indonesia mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan agar mendaftarkan produk atas nama PT. Effem Indonesia sehingga barang dapat dikirim langsung kepada para pelanggan. Selain itu, PT. Effem Indonesia juga menyatakan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan antara PT. Effem Indonesia dan PT. Smak Snak. Pada kenyataannya pernyataan ini jelas-jelas menyesatkan para pelanggan, karena PT. Smak Snak tidak pernah memberikan persetujuan kepada PT. Effem Indonesia;

  • PT. Effem Indonesia tanpa persetujuan PT. Smak Snak juga telah mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 April 2004, distribusi produk untuk wilayah Jabotabek yang biasanya dilakukan oleh Penggugat akan didistribusikan sendiri oleh PT. Effem Indonesia;

  • Untuk mematikan PT. Smak Snak, PT. Effem Indonesia bahkan menghentikan secara sepihak pengadaan produk dan beberapa pelanggan skala besar yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan terhadap pendapatan penggugat (key accounts), misalnya Carrefour, Makro, Hero Supermarket, Matahari, Indo Group, dan Alfa Grup, yang biasanya dikelola oleh PT. Smak Snak dialihkan secara paksa, sepihak dan tanpa persetujuan PT. Smak Snak kepada PT. Effem Indonesia dan pada akhirnya dikelola secara langsung oleh PT. Effem Indonesia.

Dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim di atas menunjukkan bahwa perbuatan hukum PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia merupakan bentuk itikad tidak baik, pelanggaran hak-hak penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat, sehingga menyebabkan kerugian PT. Smak Snak. Bukti ada kerugian terhadap penggugat dari perbuatan hukum induk​​ dan anak perusahaan dapat menjadi dasar dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia.18

 ​​​​ Pendapat pengadilan lainnya, dapat diamati dari Pengadilan Amerika Serikat dalam​​ perkara​​ Chatterley v. Omnico, Inc dan Interface Computer, Inc.19​​ Interface Computer, Inc​​ merupakan anak perusahaan​​ (subsidiary corporation)​​ dari Omnico, Inc​​ (parent company)​​ setelah Interface Computer, Inc menjual 80% sahamnya kepada​​ Omnico, Inc.

Perkara ini bermula ketika John Chatterley dan sebelas orang lainnya menggugat Omnico, Inc dan Interface, Inc atas gaji, uang pesangon, dan bonus lain yang tidak dibayar oleh Interface, Inc. John Chatterley dan sebelas orang itu merupakan bekas pekerja dalam perusahaan Interface, Inc. Interface Computer, Inc. merupakan perusahaan yang didirikan di Utah pada Desember 1968 oleh F. Mckay Smith dan dua orang lainnya. Bisnis perusahaan tersebut terpusat pada jasa komputer.

 Pada April 1969, Smith sebagai pemegang saham utama menjual 80% sahamnya atau 480.000 lembar saham Interface kepada Omnico, Inc. Dengan demikian, Omnico, Inc. menguasai 80% saham Interface Computer, Inc. Pada 28 April dewan direksi dan Smith yang mewakili sisa saham Interface yang masih dimilikinya menyelenggarakan RUPS. RUPS tersebut memutuskan untuk meningkatkan jumlah direksi Interface yang semula berjumlah empat menjadi tujuh orang. Direksi yang dipilih yaitu Eddie M. Peterson sebagai​​ chairman​​ dewan Interface dan McKay Smith sebagai presiden dan pejabat eksekutif Interface. Eddie M. Peterson sendiri merupakan Chairman dalam dewan direksi perusahaan Omnico dan beberapa anak perusahaan Omnico. Sedangkan McKay Smith merupakan pemegang saharn mayoritas Omnico.

 Ada beberapa contoh intervensi yang dilakukan oleh dewan Amnico dalam bisnis Interface. Tindakan tersebut misalnya penugasan kembali karyawan yang telah diberhentikan, menentukan jangka waktu suatu jabatan, dan membuat resolusi yang menyatakan bahwa gaji pejabat eksekutif Interface yang dibayar di muka harus dikurangi 20%. Selain itu, dewan Omnico juga memutuskan bahwa hanya ada satu macam​​ meeting​​ yaitu yang disebut​​ combined meeting. Combine meeting​​ ini terdiri dari​​ meeting​​ khusus dewan direksi Omnico dan​​ meeting​​ pemegang saham dengan lima dewan dari anak perusahaan Omnico yang dibawahinya. Dalam​​ meeting​​ ini tidak ada bisnis Interface yang dibahas. Pada​​ meeting​​ ini ataupun seluruh​​ meeting​​ yang lain, McKay Smith tidak pernah dicatat kehadirannya apakah dia hadir atau tidak. Hal yang sama juga berlaku bagi seluruh direksi-direksi Omnico yang lain. Padahal seharusnya, dalam​​ meeting​​ dewan Interface, di mana Mr. Smith sebagai direksi, kehadiran atau ketidakhadiran peserta​​ meeting​​ haruslah ditunjukkan.

Dalam kasus ini, kegagalan Interface memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji, uang pesangon, dan bonus para pekerjanya menjadi alasan penuntutan para mantan pekerja ini. Untuk alasan inilah ke Third District Court, Salt Lake County mengenakan prinsip​​ piercing the corporate veil​​ kepada perusahaan induk Interface yaitu Omnico untuk ikut bertanggungjawab atas utang perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas. Putusan ini juga kemudian diperkuat oleli Supreme of Utah.

 Pengenaan doktrin​​ piercing the corporate veil​​ bagi Omnico didasarkan pada fakta bahwa Omnico merupakan pemegang saham mayoritas dalam perusahaan interface dan ikut terlibat secara aktif mengelola bisnis dalam Interface. Selain itu, direksi atau pejabat yang ada dalam dewan Omnico menjabat pula dalam susunan dewan di Interface.

 Dengan demikian, pengambilan dana oleh pemegang saham mayoritas sehingga mengakibatkan anak perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya kepada karyawan dianggap sebagai tindakan pengaliran dana oleh pemegang saham mayoritas.20

Pendapat pengadilan di Amerika tersebut dapat dibandingkan dengan pendapat pengadilan dalam​​ perkara gugatan terhadap perusahaan grup dapat dilihat dari Putusan MARI No. Putusan MARI No.487 K/PDT/2007 dalam perkara antara Noriyuki Murao melawan PT Goo Indonesia Chemical dan Goo Chemical Co., Ltd. Mahkamah Agung memutuskan untuk membebankan tanggung jawab renteng kepada induk dan anak perusahaan. Putusan Mahkamah Agung ini memperkuat putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung No.1/Pdt/2006/PT.BDG tertanggal 26 Juli 2006 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 314/Pdt.G/2004/ PN.Bks tertanggal 30 Agustus 2005, yang menolak seluruh eksepsi para tergugat dan menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi, serta menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar gaji penggugat selaku Presiden Direktur PT Goo Indonesia Chemical.

Putusan PN Bekasi No. 314/Pdt.G/2004/PN.Bks tanggal 30 Agustus 2005 menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi, serta menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar gaji Penggugat selaku Presiden Direktur dari bulan Januari sampai dengan Mei 2004 sebesar US$47,500. Majelis Hakim PN Bekasi memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi, karena terbukti gaji dan tunjangan belum dibayarkan. Akan tetapi, hal ini bukan karena kesengajaan dari para tergugat.

Dasar gugatan adalah gaji periode Januari-Mei 2004 yang tidak terbayarkan. Fakta menunjukkan tidak terbayarnya gaji tidak lain adalah karena kesalahan/kesengajaan penggugat sendiri yang tidak bersedia menjalankan/mengikuti prosedur dan kebiasaan pembayaran gajinya. Atas tuntutan banding tergugat, Putusan PN Bekasi ini diperkuat oleh putusan pengadilan banding pada PT Bandung dengan Nomor 1/Pdt/2006/ PT.BDG, tanggal 26 Juli 2006 yang menguatkan Putusan PN Bekasi sebagai putusan yang sudah tepat dan benar. Begitu halnya, dengan permohonan kasasi tergugat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim PT Bandung tidak salah menerapkan hukum.

Analisis terhadap kasus posisi di atas menunjukkan bahwa sesuai Anggaran Dasar PT Goo Indonesia Chemical (Tergugat 1), Goo Chemical Co., Ltd. memiliki saham lebih dari 50 persen pada PT Goo Indonesia Chemical. Kepemilikan saham di atas 50 persen menyebabkan Goo Chemical Co., Ltd. menjadi induk perusahaan dari PT Goo Indonesia Chemical. Selain atas dasar kepemilikan saham induk pada anak perusahaan, keterkaitan induk dan anak perusahaan juga ditimbulkan oleh rangkap jabatan direksi anak perusahaan dan manajer induk perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan Noriyuki Murao yang merangkap jabatan sebagai pengurus Goo Chemical Co., Ltd. dan PT Goo Indonesia Chemical.

Atas dasar kepemilikan saham tersebut, induk perusahaan menjalankan pengendalian terhadap kebijakan PT Goo Indonesia Chemical sebagai anak perusahaan. Pengendalian ini ditunjukkan oleh keterlibatan Goo Chemical Co., Ltd. yang sangat besar dalam penentuan dan pembayaran gaji penggugat. Fakta pengendalian ini menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa PT Goo Indonesia Chemical dan Goo Chemical Co., Ltd. adalah subjek hukum mandiri, sehingga memiliki kewajiban-kewajiban yang terpisah satu sama lain.

Selanjutnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Goo Chemical Co., Ltd. dan PT Goo Indonesia Chemical melakukan wanprestasi terhadap belum dibayarnya gaji dan tunjangan Noriyuki Murao, serta menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar gaji penggugat selaku Presiden Direktur dari bulan Januari sampai dengan Mei 2004.

 Putusan MARI di atas yang menguatkan putusan pada pengadilan pada tingkat di bawahnya merupakan bentuk penerapan​​ piercing the corporate veil,​​ ketika gugatan penggugat mampu mencapai aset induk perusahaan. Analisis terhadap penerapan​​ piercing the corporate veil​​ ini didasarkan pada pertimbangan adanya keterkaitan induk dan anak perusahaan melalui kepemilikan induk atas lebih dari 50 persen saham anak perusahaan. Keterkaitan ini melahirkan kewenangan induk untuk mengendalikan kegiatan usaha anak perusahaan melalui rangkap jabatan pengurus induk dan direksi anak perusahaan maupun keterlibatan yang sangat besar induk perusahaan dalam penentuan dan pembayaran gaji penggugat. Selanjutnya, adanya kerugian ditunjukkan oleh wanprestasi induk dan anak perusahaan yang tidak membayarkan gaji penggugat selaku Presiden Direktur anak perusahaan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2004.21

NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM​​ DALAM BUMN

Badan​​ Usaha Milik Negara (BUMN) suatu entitas​​ hukum​​ yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh​​ negara.​​ Kedudukan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan yang kemudian melimpahkan kewenangannya kepada Menteri BUMN adalah sebagai kuasa dari pemegang saham. Negaralah sebagai pemegang saham, hal ini dapat diketahui dari setoran modal yang digunakan oleh Negara dalam BUMN berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN.​​ Oleh karena itu, apabila BUMN termasuk dalam kondisi​​ piercing the corporate veil​​ akan menjadi masalah yang harus dipikirkan jalan keluarnya. Sebab Negara akan bertanggungjawab secara pribadi.​​ 

Sementara itu, Negara tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi​​ kepada Negara​​ dengan pertimbangan sebagai berikut :

  • Negara adalah pemegang kedaulatan (souverignty)​​ yang merupakan sumber kekuasaan yang paling tinggi.​​ Kedaulatan adalah karakteristik​​ absolut dari sebuah Negara merdeka. Pada dasarnya hukum itu sendiri mengalir dari kedaulatan Negara, sebagaimana dikemukakan oleh​​ John​​ Austin​​ dalam konsep hukumnya,​​ bahwa syarat adanya hukum adalah harus adanya kedaulatan yang sah dari Negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengeluarkan perintah-perintah yang memiliki kualitas sebagai hukum.​​ 

  • Menghukum Negara dengan demikian berarti menghukum kedaulatan itu sendiri. Hal ini akan sulit diterima dalam logika hukum ketika hukum digunakan untuk menjatuhkan hukuman​​ kepada kedaulatan.​​ 

  • Dalam konteks penghukuman secara pidana, maka Negara tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Negara berarti sama dengan menguji kedaulatan itu sendiri. Sulit diterima jika pemegang kedaulatan (Negara) dijatuhi hukuman pidana. Jika dianalogikan dalam penjatuhan hukuman secara perdata, maka menghukum Negara berarti menyatakan Negara salah. Bagaimana bisa diterima dalam suatu pemikiran hukum bahwa Negara ​​ dinyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Negara lebih kompleks unsurnya karena melibatkan lembaga-lembaga eksekutif, legislative dan judikatif. ​​ 

  • Kekayaan BUMN adalah bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi pada BUMN dapat dikualifikasi sebagai kerugian Negara. Dalam pemaknaan ini, Negaralah yang menjadi korban kerugian, bukan Negara sebagai pelaku kesalahan.​​ 

Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan dalam BUMN dikaitkan dengan​​ piercing the corporate veil,​​ maka yang dihukum bukanlah Negara, tetapi BUMN itu sendiri sebagai entitas hukum dan para pengurusnya. Negara sebagai entitas publik​​ dan dalam kedudukan sebagai pemegang saham tidak dapat dikenakan tanggungjawab berdasarkan​​ piercing the corporate veil.​​  ​​ ​​​​ 

 

PENUTUP

 Pemegang Saham bertanggung jawab terbatas saham yang disetornya​​ sesuai dengan​​ doctrine of separate legal personality of a company. Namun, pemegang saham berdasarkan doktrin​​ piercing the corporate veil​​ dapat dipertanggung jawabkan sampai kepada harta pribadi. Begitu pula, perusahaan induk dapat dipertanggung jawabkan bersama-sama dengan anak perusahaan, sebagaimana berkembang melalui putusan pengadilan.​​ Sementara itu, penerapan​​ piercing the corporate veil​​ untuk BUMN mempunyai persoalan sendiri. Oleh karena itu, penerapan​​ piercing the corporate veil​​ diperlakukan secara khusus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Chatterley v. Omnico, Inc. 26 Utah 2d 88,​​ 485 P.2d 667 Utah, 17 May 1971.

David L Cohen, “Theories of the Corporation and the limited Liability Company: How Should Courts and Legislatures Articulate Rules for Piercing the Veil, Fiduciary Responsibility and Securities Regulation for the Limited Liability Company?,” 51​​ Oklahoma Law Review,​​ Fall 1998.

 

Freddy Harris dan Teddy Anggoro,​​ Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi,​​ (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

 

Fredric J. Bendremer, “Deleware LLCs and Veil ​​ Piercing: Limited Liability Has Its Limitations”,​​ Fordham Jurnal of Corporate and Financial Law,​​ (2005).

 

Jonathan Macey dan Joshua ​​ Mitts, “Finding Order in The Morass: The Three Real Justifications for Piercing the Corporate Veil”,​​ Cornell Law Review,​​ (100, 99, November 2014).

 

Richard A. Posner dan Kenneth E. Scott.​​ Economic of Corporation Law and Securities Reulation,​​ (Boston: Little, Brown and Company, 1980).

 

Ridwan Khairandy,​​ Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi,​​ (Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media, 2008).

 

Robert M. Thompson, “Piercing the Corporate Veil: An Emprical Study”,​​ Cornell Law Review,​​ (76, 1991).

 

Sulistiowati,​​ Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002).

 

Sulistiowati,​​ Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia,​​ (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).

 

Thomas ​​ K. Cheng, “Form and Substance of the Doctrine of Piercing the Corporate Veil”,​​ Missisipppi ​​ Law Journal,​​ (Winter 80, 2010).

 

*

 ​​​​ Disampaikan pada​​ Workshop​​ Holding Company​​ BUMN​​ diselenggarakan oleh​​ (Indonesia Training Institute & Consulting Services (Intrinsics),​​ Bandung,​​ tanggal​​ 15 November 2019.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Phillip Blumber, “Transformation of Modern Corporation Law: Law of Coroirate Groups”,​​ Connecticut Law Review,​​ (Vol. 37, 2006), hal. 605.

2

​​ Bandingkan. Richard A. Posner dan Kenneth E. Scott.​​ Economic of Corporation Law and Securities Reulation,​​ (Boston: Little, Brown and Company, 1980), hal. 10.

3

​​ Ridwan Khairandy,​​ Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi,​​ (Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media, 2008), hal. 262-263.

4

​​ Jonathan Macey dan Joshua ​​ Mitts, “Finding Order in The Morass: The Three Real Justifications for Piercing the Corporate Veil”,​​ Cornell Law Review,​​ (100, 99, November 2014), hal. 3.

5

​​ Robert M. Thompson, “Piercing the Corporate Veil: An Emprical Study”,​​ Cornell Law Review,​​ (76, 1991), hal. 1036.

6

​​ Thomas ​​ K. Cheng, “Form and Substance of the Doctrine of Piercing the Corporate Veil”,​​ Missisipppi ​​​​ Law Journal,​​ (Winter 80, 2010), hal. 23.

7

​​ Freddy Harris dan Teddy Anggoro,​​ Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 65.

8

​​ David L Cohen, “Theories of the Corporation and the limited Liability Company: How Should Courts and Legislatures Articulate Rules for Piercing the Veil, Fiduciary Responsibility and Securities Regulation for the Limited Liability Company?,” 51​​ Oklahoma Law Review,​​ Fall 1998. hal 458.​​ Dalam Ridwan Khairandi,​​ Log. Cit.

9

​​ Ridwan Khairandy,​​ Op. Cit, hal. 271.

10

​​ Ibid.

11

​​ Ibid.​​ hal. 272.

12

​​ Ibid,​​ hal 273.

13

​​ Ibid.

14

​​ Fredric J. Bendremer,​​ “Deleware LLCs and Veil ​​ Piercing: Limited Liability Has Its Limitations”,​​ Fordham Jurnal of Corporate and Financial Law,​​ (2005), hal. 389.

15

​​ Sulistiowati,​​ Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002),​​ hal. 34-35.

16

​​ Ibid, hal. 57.

17

​​ Bandingkan.​​ Ibid. hal. 58.

18

​​ Sulistiowati,​​ Op. Cit,​​ hal 65-67.

19

​​ Ibid, hal. 267-270. ​​ Lihat juga. ​​ Chatterley v. Omnico, Inc. 26 Utah 2d 88, 485 P.2d 667 Utah, 17 May 1971.

20

​​ Ibid.

21

​​ Sulistiowati,​​ Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia,​​ (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hal. 138-140.

Leave a Comment