Go to the top

PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Team Web / 0 Comments

Hits: 118

PENGATURAN DAN PENGAWASAN​​ LEMBAGA​​ JASA​​ KEUANGAN​​ MENURUT UNDANG-UNDANG​​ NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG​​ OTORITAS JASA KEUANGAN​​ *

 

oleh

Bismar Nasution**

Dalam rangka kajian terhadap​​ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan” (“UUOJK”) ini, perlu memperhatikan sebagaimana diamati hasil studi yang dilakukan Burg’s ​​ mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” (preditability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan “pengembangan khusus dari sarjana hukum” (the special development abilities of the lawyer).1 ​​​​ 

Selanjutnya Burg’s ​​ mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini “stabilitas” berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi” merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara2​​ Hal ini sejalan dengan pendapat J.D. Ny Hart, yang mengemukakan konsep hukum sebagai dasar​​ pembangunan ekonomi, yaitu​​ predictability, procedural capabilyty, codification of goals, education, balance, defenition and clarity of status​​ serta​​ accomodation.3

Dengan demikian UUOJK tersebut harus dapat memberikan​​ predictability,​​ yaitu apakah nantinya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan, terutama dampak pengaturan dan struktur pengawasan pada aspek kesehatan sistem lembaga jasa keuangan yang meliputi keselamatan dan kesehatan lembaga jasa keuangan, stabilitas sistemik dan pengembangan sistem lembaga jasa keuangan.​​ 

Kehadiran OJK tidak terlepas​​ kaitannya​​ dengan ​​ amanat pasal 34​​ Undang undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan​​ atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia​​ (UU BI), dimana ditentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan (LPJK) yang independen dan dibentuk dengan Undang – undang paling lambat 30 Desember 2010.

Ann Seidman, Robert B. Siedman dan Nalin Abeyesekere mengatakan bahwa dalam proses pembangunan undang-undang merupakan alat utama pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong ​​ suatu perilaku yang  ​​​​ dituju atau yang diaturnya.4​​ 

Dalam konteks itu,​​ UUOJK​​ dimaksudkan untuk​​ mewujudkan “Otoritas Jasa Keuangan” (“OJK”) yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.​​ Di sini, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pennyidikan terhadap lembaga jasa keuangan. Seperti, lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Misalnya antara lain Dana Pensiun, Lembaga Pembiaayaan.

 

 

 

Kedudukan Independensi​​ Otoritas jasa Keuangan

Pasal 2 ayat (2) UUOJK menentukan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Independensi​​ OJK tersebut​​ merupakan salah satu isu penting dalam membahas peran​​ OJK. Independensi tidak berarti​​ OJK​​ bebas menjalankan​​ pengaturan dan​​ pengawasan​​ yang mereka inginkan. Independen berarti​​ OJK​​ dapat menggunakan instrumen yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem politik tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar​​ OJK. Ini yang disebut dengan ”instrument independence” bukan ”goal independence”. Konsekwensi independen bagi​​ OJK​​ adalah harus lebih akuntabel untuk tindakan yang dilakukan​​ dalam pengaturan​​ dan​​ pengawasan​​ secara transparan.​​ 

Terdapat kesepakatan diantara para ahli bahwa ​​ independensi suatu lembaga​​ yang bebas dari campur tangan pemerintah dapat mencapai tujuan menjaga​​ lembaga itu​​ dengan lebih baik.​​ 

Untuk memahami independensi lembaga tersebut dapat dikaitkan dengan independensi bank central.​​ Alan S. Blinder menyatakan bahwa independensi bank sentral dapat berarti dua hal.​​ 

Pertama, bank sentral memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya.

Kedua, keputusan-keputusan yang diambil olehnya sulit untuk dibatalkan oleh cabang-cabang atau lembaga pemerintahan lainnya.5

Kebebasan dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya bukan berarti bahwa bank sentral dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan bank sentral secara umum tentu saja ditetapkan melalui legislasi yang disepakati bersama melalui suatu sistem demokrasi. ​​ Tapi yang dimaksud adalah bahwa bank sentral memiliki diskresi yang luas mengenai bagaimana menggunakan instrumen-instrumennya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui undang-undang.​​ 6

Lebih jauh lagi, Blinder menegaskan mengapa independensi bank sentral menjadi begitu penting. ​​ Kebijakan moneter menurut Blinder memerlukan yang ia sebut​​ sebagai​​ long time horizon, atau pandangan yang jauh kedepan.​​ 7​​ Hal ini karena, pertama, efek-efek yang dihasilkan dari suatu kebijakan moneter, seperti yang terkait dengan inflasi baru dapat dilihat setelah sekian waktu lamanya, sehingga para​​ decisionmakers​​ tidak bisa langsung melihat hasil kerja mereka. ​​ Kedua, kebijakan-kebijakan moneter memiliki karakteristik yang sama seperti halnya aktivitas investasi, yaitu memerlukan sesuatu dibayar dimuka, dan akan mendapatkan hasil secara berkala setelah sekian waktu.​​ 8

Pendapat independensi bank central di muka itu ​​ dapat dibuat sebagai pedoman untuk mengimplementasian independensi OJK sebagaimana diatur oleh UUOJK.

​​ 

Pengintegrasian Pengawasan Oleh OJK

Dengan lahir​​ UUOJK yang berlaku tanggal 22 November 2011,​​ pengawasan lembaga​​ jasa​​ keuangan di Indonesia berubah yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu OJK.​​ Pasal 5 UUOJK menyatakan, bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Memang secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga.​​ 

Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh​​ Financial Supervisory Authority​​ (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (the Fed), FDIC, dan OCC. Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan.

Dalam​​ Pasal 7​​ UUOJK​​ disebutkan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:​​ 

  • pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:​​ 

  • perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

  • kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;​​ 

  • pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:​​ 

  • likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;​​ 

  • laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;​​ 

  • sistem informasi debitur;​​ 

  • pengujian kredit (credit testing); dan​​ 

  • standar akuntansi bank;​​ 

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, ​​ 

 ​​ ​​ ​​​​ meliputi:​​ 

  • manajemen risiko;​​ 

  • tata kelola bank;​​ 

  • prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan​​ 

  • pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan​​ 

d. pemeriksaan bank​​ 

 

Selanjutnya​​ Pasal 8 UUOJK​​ menentukan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:​​ 

    • menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;​​ 

    • menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;​​ 

    • menetapkan peraturan dan keputusan OJK;​​ 

    • menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;​​ 

    • menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;​​ 

    • menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;​​ 

    • menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;​​ 

    • menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan​​ 

    • menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.​​ 

 

Di samping itu,​​ Pasal 9 UUOJK​​ menyatakan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:​​ 

    • menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;​​ 

    • mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;​​ 

    • melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;​​ 

    • memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;​​ 

    • melakukan penunjukan pengelola statuter;​​ 

    • menetapkan penggunaan pengelola statuter;​​ 

    • menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan​​ 

    • memberikan dan/atau mencabut:​​ 

      • izin usaha;​​ 

      • izin orang perseorangan;​​ 

      • efektifnya pernyataan pendaftaran;​​ 

      • surat tanda terdaftar;​​ 

      • persetujuan melakukan kegiatan usaha;​​ 

      • pengesahan;​​ 

      • persetujuan atau penetapan pembubaran; dan​​ 

      • penetapan lain,​​ 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tersebut dibentuk Dewan komisioner, yang selanjutnya memimpin OJK secara kolektif dan kolegial. Pasal 10 UUOJK menyatakan, bahwa:

 

        • OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.​​ 

        • Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.​​ 

        • Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.​​ 

        • Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:​​ 

    • seorang Ketua merangkap anggota;​​ 

    • seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;​​ 

    • seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;​​ 

    • seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;​​ 

    • seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;​​ 

    • seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;​​ 

    • seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;​​ 

    • seorang anggota​​ Ex-officio​​ dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan​​ 

    • seorang anggota​​ Ex-officio​​ dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.​​ 

5. Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama.​​ 

 

Ketentuan pengawasan​​ lembaga jasa keuangan oleh OJK​​ harus dilakukan secara terintegrasi atau kesatuan dengan baik, agar berjalan sejalan dengan​​ filosofi UUOJK. UUOJK​​ harus dapat membuat prediksi (predictability), yaitu apakah nantinya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi industri jasa keuangan ​​ terutama dampak dari struktur pengawasan pada aspek kesehatan sistem​​ lembaga jasa keuangan​​ yang meliputi keselamatan dan kesehatan​​ lembaga jasa keuangan, stabilitas sistemik dan pengembangan sistem​​ lembaga jasa​​ keuangan. Hal ini penting mengingat pengaturan dan pengawasan​​ lembaga jasa keuangan​​ merupakan satu kesatuan dari sistem​​ lembaga jasa keuangan.

 Beberapa ciri dari suatu kesatuan sebagai berikut :9

  • Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).

  • Masing masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdepende of its parts).

  • Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts).​​ 

  • Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole determines the nature of its parts)

  • Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami seara tepisah dari keseluruhan itu (the parts canot be under-stood if considered in isolation from the whole).

  • Bagian – bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Oleh karena itu, perlu pengintegrasian pengawasan OJK secara maksimal, agar tujuan pengawasan itu ​​ tercapai.​​ Pengawasan​​ lembaga jasa keuangan​​ pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong​​ lembaga-lembaga itu​​ untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter​​ (macro-economic supervision),​​ dan pengawasan yang mendorong agar​​ lembaga jasa keuangan​​ secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (prudential supervision).

Dalam konteks bank misalnya, sasaran yang ingin dicapai oleh​​ macro economics supervision​​ adalah bagaimana​​ mengarahkan​​ dan​​ mendorong​​ bank serta sekaligus​​ mengawasinya, agar dapat ikut berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Tujuan dari​​ prudential supervision​​ adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Dengan demikian, bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko tinggi.​​ 

Teori pengawasan bank mengajarkan bahwa sistem pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan semata mata untuk mewujudkan dan menjaga sistim perbankan yang sehat, akan tercapai apabila otoritas pengawas bank dapat dengan mudah melakukan pengawasannya secara efektif serta semua bank yang diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan apabila bank yang diawasi jumlahnya sedikit atau diupayakan menjadi sangat minimal, dan semua kegiatan bank sampai pada hal yang paling teknis diatur melalui seperangkat aturan yang ketat dan pembatasan ruang gerak usaha bank melalui berbagai aturan yang bersifat larangan.

Dalam Ketentuan Peralihan UUOJK, tepatnya Pasal 55 ditentukan, bahwa:​​ 

        • Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.​​ 

 

        • Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.​​ 

 

Dengan demikian untuk menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat mulai beroperasinya OJK dapat dilihat dari ketentuan Pasal 55 tersebut.​​ Apabila sejak tanggal 31 Desember 2012​​ fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan​​ jasa keuangan selain sektor perbankan beralih kepada OJK, maka untuk sektor perbankan baru beralih kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Hal itu dapat diterima karena alasan, data menunjukkan bahwa industri keuangan kita 90% lebih di antaranya dikuasai oleh industri perbankan. Belum terjadi konvergensi yang dalam di antara industri keuangan tersebut. Kalaupun ada produk​​ hybrid​​ dalam jasa keuangan sifatnya masih sederhana dan volumenya belum besar sehingga belum dapat dikatakan sebagai masalah krusial yang dapat menimbulkan masalah sistemik. Produk​​ hybrid​​ adalah produk yang merupakan perpaduan antara produk perbankan, asuransi atau pasar modal. Di Indonesia, produk-produk tersebut masih merupakan produk asuransi atau pasar modal murni sehingga dalam hal ini bank hanya berfungsi sebagai penjual (agent) dan mendapatkan komisi (fee) dari jasanya tersebut.​​ Ambil contoh produk​​ hybrid​​ yang baru dikenal di Indonesia yaitu​​ bancassurance​​ yang memiliki dua pengertian yaitu:​​ Pertama, a bank that can offer banking, insurance lending and​​ investment product to customer.​​ Kedua, a French term referring to the selling of insurance through a bank’s established distribution channel.​​ Di negara-negara Eropa yang menganut​​ universal banking system ​​​​ produk ini sudah lama berkembang dan dilakukan sesuai dengan pengertian​​ bancassurance​​ yang pertama. Di Indonesia produk ini masih murni produk perusahaan asuransi yang ditawarkan atau dijual melalui jalur distribusi (distribution channel) perbankan sehingga lebih tepat dengan pengertian​​ bancassurance​​ yang kedua.​​ Hal ini sesuai dengan undang-undang perbankan yang melarang bank melakukan kegiatan asuransi. Larangan ini sesuai pula dengan sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia, yaitu​​ commercial banking system. Keuntungan bank menjual produk​​ hybrid​​ tersebut adalah selain menerima komisi juga sekaligus dapat memperbesar​​ customer base​​ dan menjaga loyalitas nasabah.10

 

Penutup

Dengan terbentuknya lembaga otonom yang mengawasi​​ lembaga​​ jasa keuangan tersebut dapat diharapkan tujuan pengawasan​​ tersebut​​ misalnya dapat​​ meningkatkan keyakinan masyarakat, ​​​​ bahwa​​ lembaga jasa keuangan​​ dari segi financial tergolong sehat, bahwa​​ lembaga jasa keuangan​​ dikelola secara baik dan profesional, dan bahwa di dalam​​ lembaga jasa keuangan​​ tidak terkandung ​​ ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di​​ lembaga tersebut.

​​ Singkatnya, tujuan pengawasan adalah menciptakan sistem​​ lembaga jasa keuangan​​ yang sehat, ​​ yang memenuhi tiga aspek yaitu​​ lembaga jasa keuangan​​ yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan​​ lembaga jasa keuangan​​ yang berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Disampaikan pada​​ Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Industri Jasa Keuangan Yang terintegrasi,​​ ​​ dilaksanakan ​​ Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan berkerjasama dengan Universitas Medan Area,​​ ​​ Hotel Santika​​ Medan, ​​ tanggal 19 Juni 2012.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-​​ 2010

1

​​ Leonard ​​ J. Theberge, “Law and Economic Development,” ​​ Journal of International Law and Policy¸​​ (Vol. 9, 1980) : 232.

2

​​ Ibid.

3

​​ J.D. Ny.​​ Hart, “The Role of Law in Economic Development,” ​​ dalam Erman Rajagukguk,​​ Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid ​​ 2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367.

4

​​ Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere,​​ Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters,​​ (London: Kluwer Law Interenational, 2001), hal. xxi.

5

​​ Alan S. Blinder,​​ Central Banking in Theory and Practice, (Cambridge: The MIT Press, 1998), hal. 54.

6

​​ Ibid.

7

​​ Ibid.​​ hal.55.

8

​​ Ibid.

9

​​ Lili Rasjidi dan Wyasa Saputra,​​ Hukum Sebagai Suatu Sistem​​ ​​ (Bandung : Mandar Maju, tahun 2003 ,hal,65.

10

​​ The Economist,​​ 30 Agustus 2003.

Leave a Comment