Go to the top

PENGATURAN PRINSIP KETERBUKAAN DAN KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING UNTUK MENCEGAH KORUPSI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Team Web / 0 Comments

Hits: 2

PENGATURAN PRINSIP​​ KETERBUKAAN DAN​​ KEBIJAKAN

WHISTLEBLOWING​​ UNTUK MENCEGAH KORUPSI ​​​​ DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN​​ *​​ ​​ 

 

Bismar Nasution**

Website : bismarnasution.com

 

Agbese mengutip surat kabar Nigeria tahun 1998, “keeping an average Nigerian from being corrupt is like keeping a goat from eating yam,” “menjaga seorang warga Nigeria untuk tidak korupsi adalah seperti menjaga seekor kambing untuk tidak makan ubi.”1​​ Mudah-mudahan warga di negeri ini tidak seperti pemberitaan di surat kabar Nigeria tersebut. Walaupun​​ memang​​ tidak dapat dibantah bahwa praktek korupsi di negeri ini sudah​​ sangat mengemuka dan​​ tersiar​​ secara luas.

Corruption Index Perception 2017​​ yang dikeluarkan oleh​​ Tranparency International​​ baru-baru ini menempatkan​​ berbagai​​ kota​​ di​​ Indonesia ​​ dalam peringkat​​ terkorup.​​ Memasuki tahun 2018​​ kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan bermakna untuk menepis kekhawatiran bahwa tingkat korupsi di Indonesia tidak dapat diturunkan. Tanpa keyakinan itu, persepsi negatif ​​ terhadap Indonesia dimata bangsanya sendiri dan bangsa asing ​​ semakin bertambah, pada gilirannya korupsi sebagai​​ hidden enemy​​ akan tetap menjadi kenyataan pahit yang tidak dapat lagi dihindarkan.​​ Akibatnya, negeri ini akan menjadi semakin terpuruk dan kehilangan harga diri dalam pergaulan antar bangsa.

Baik untuk diamati​​ sebagaimana​​ dinyatakan​​ Phylis Dinino​​ dan​​ Sahr Jon Kpundeh,​​ ​​ bahwa​​ korupsi dapat menimbulkan kerugian yang besar di berbagai sektor. Dalam bidang​​ politik, korupsi mengikis demokrasi dan​​ good governance​​ dengan menghancurkan proses formal. Korupsi dalam pemilihan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan representasi sebuah pembuatan kebijakan. Korupsi di pengadilan menghambat kepastian hukum dan korupsi di dalam administrasi pemerintahan mengakibatkan timbulnya pelayanan yang berbeda dan cenderung tidak adil. Secara umum korupsi mengikis kapasitas institusi pemerintahan karena prosedur tidak dipedulikan, sumber daya yang ada dimanipulasi, dan pejabat diangkat atau dipromosikan tidak berdasarkan kemampuannya. Sehingga korupsi mengikis legitimasi pemerintahan, menghambat pembangunan infrastruktur, menimbulkan tekanan keuangan pemerintah dan menghancurkan nilai-nilai demokratis kepercayaan dan toleransi.2

Oleh karena itu, disamping memperkuat penegakan hukum pemberantasan korupsi, perlu pula menerapkan upaya preventif dalam pemberantasan korupsi itu. Pendekatan alternatif yang ditawarkan adalah​​ mengatur dan​​ menerapkan aturan​​ prinsip​​ keterbukaan (sunshine regulation).

 

Prinsip Keterbukaan

 

Apabila terwujud aturan prinsip​​ keterbukaan​​ (disclosure), maka keterbukaan itu akan menjadi kewajiban (mandatory), pada gilirannya​​ menjadi langkah​​ atau upaya​​ preventif untuk mencegah korupsi​​ dalam tata kelola pemerintahan. Upaya​​ penerapan prinsip keterbukaan itu dapat​​ membuat sistem berkenaan dengan birokrasi ​​ atau politik ​​ lebih transparan dan akuntabel. Dengan ini tentunya harus dibuat aturan keterbukaan dalam sistem anggaran, perizinan, dan kepegawaian yang ada dalam birokrasi.

Tidak kalah pula pentingnya penerapan keterbukaan untuk memberantas korupsi di bidang politik. ​​ Karena koprupsi di bidang politik tidak hanya mengancam dan menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghancurkan moral para pembuat​​ kebijakan dan mengikis nilai-nilai demokrasi yang sedang kita bangun.​​ Lebih parah lagi, ​​ korupsi dapat menciptakan ketidakpatuhan masyarakat (civil disobidience)

​​ Dengan menerapkan​​ prinsip​​ keterbukaan itu akan memberikan dua fungsi utama yang sangat penting yaitu akuntansi dan akuntabilitas yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan dan alat monitoring dalam memerangi korupsi. ​​ Fungsi akuntansi dapat memberikan laporan tentang uang yang masuk dan yang dikeluarkan oleh sebuah partai politik atau seorang pejabat publik. Sedangkan fungsi akuntabilitas adalah pemaparan laporan tadi kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapat informasi yang cukup dalam memilih partai politik atau seorang yang akan menempati sebuah jabatan publik.​​ 

Secara umum ada empat fungsi dari keterbukaan dalam politik tersebut.​​ 

Pertama,​​ kemampuan untuk dapat mendeteksi aliran dana. .Prinsip​​ keterbukaan adalah basis dari semua peraturan tentang kampanye dan partai politik. Tanpa prinsip keterbukaan maka akan sulit untuk menentukan ketentuan mengenai batasan dan larangan. Kemampuan untuk mendeteksi​​ aliran dana​​ ​​ atau membangun suatu ​​ jejak audit (audit trail) adalah pertahanan pertama dalam melawan terhadap ketidakteraturan sistem dan dapat mempunyai suatu dampak pada demokrasi dan pemerintahan.​​ Tambahan pula, pengetahuan tentang aliran dana dapat membantu mengungkap pelaku utama penyelewengan dan yang tak kalah pentingnya mempermudah merampas kembali dana hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada negara.

Kedua,​​ prinsip​​ keterbukaan sebagai tindakan pencegahan.​​ Karena prinsip​​ keterbukaan dapat berfungsi ​​ untuk memonitor dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu menutup celah antara bisnis dan politik. Dengan adanya keterbukaan maka akan terbentuk sebuah komunitas pengawas dan media yang memberikan ​​ analisa tentang ​​ keuangan​​ para​​ politisi​​ dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dengan pengungkapan “nama dan perilaku buruk” dari​​ para calon pejabat publik maupun yang sudah terpilih​​ serta​​ ​​ partai politik. Keterbukaan juga menjadi tanda peringatan bagi ​​ para​​ pejabat publik dan​​ partai politik agar bertindak untuk kepentingan ​​ masyarakat​​ bukan untuk kepentingan pribadi.

​​ Ketiga,​​ prinsip​​ keterbukaan merupakan tindakan yang tidak terlalu menimbulkan polemik.​​ Adanya prinsip​​ keterbukaan bukanlah serta merta menjadikannya efektif sebagai mekanisme control untuk batasan atau larangan​​ money politics, tetapi​​ penerapan​​ prinsip​​ ​​ ini merupakan suatu perubahan yang​​ relatif lebih mudah diterima dan didukung​​ oleh para pejabat publik​​ dan partai politik. Hal ini terbukti dari pengalaman di beberapa negara yang telah meloloskan hukum mengenai keterbukaan aset sebagai suatu metoda tidak langsung untuk memerangi penyalahgunaan​​ penggunaan​​ uang dalam politik. Keterbukaan ​​ Asset dimulai dari tataran etika dan individual ( yaitu mengungkapkan tentang apa yang dimiliki dan hutang dari para pejabat publik), yang kemudian ​​ dapat diperluas ke tingkat lembaga. Hukum mengenai keterbukaan aset ​​ menyediakan suatu indikasi yang bermanfaat untuk kesiapan suatu negara untuk membuat format lain mengenai penyingkapan keuangan dalam politik.

​​ Keempat,​​ prinsip​​ keterbukaan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi.​​ Di dalam prinsip demokrasi, yang mendasari prinsip keterbukaan adalah bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan publik dan politik dalam suatu negara maka masyarakat dari negara tersebut akan semakin percaya pada pemerintah. Metoda pembiayaan proses pemilihan yang dirahasiakan atau disembunyikan akan menimbulkan sikap skeptis​​ dan sifat sinis​​ dari masyarakat terhadap​​ politik demokratis.

Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan​​ prinsip​​ keterbukaan untuk mencegah korupsi? Kehadiran​​ prinsip​​ keterbukaan itu tentunya tidak menghilangkan peran pemerintah, sebaliknya sangat membutuhkan peran pemerintah. Peran pemerintah yang dibutuhkan adalah sebagai forum untuk menetapkan​​ rule of the game​​ atau aturan dan sebagai wasit yang menafsirkan dan menegakkan (enforce) dari ​​ rule of the game ​​​​ yang sudah ditetapkan. Sebab pilihan penerapan keterbukaan yang demikian itu hanya berfungsi, bila ada kerangka hukum yang mendasarinya. Namun harus diingat bahwa peran yang dimainkan oleh aparatur pemerintah sebagai wasit tersebut dapat menuai petaka. Sebagai wasit, seharusnya ​​ aparat pemerintah tidak memihak (impartial) kecuali kepada keadilan dan kebenaran. Akan tetapi seringkali mereka berpihak kepada uang dan kekuasaan. Agar dapat menjadi wasit yang adil, tidak ada kebijakan ​​ lain kecuali memberikan mereka kehidupan yang layak. Bukankah pepatah mengatakan “if you pay peanut you got monkey”. Lebih sial lagi, “corrupt monkey” Oleh karena itu sistem penerimaan, penggajian, jenjang karier yang berlaku bagi aparat pemerintah baik sipil maupun militer harus dirombak total.

Atas dasar ini, pemerintah perlu membuat aturan​​ prinsip​​ keterbukaan dan perbaikan​​ tata kelola pemerintahan​​ untuk mencegah korupsi, sekaligus menjadi dukungan untuk memerangi korupsi sebagaimana tekad pemerintah yang disampaikan Presiden​​ Jokowi. Dengan harapan penerapan aturan itu dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi​​ money politics, abuse of power,​​ peluang melakukan​​ markup​​ anggaran.​​ Sebab dengan diterapkan aturan​​ prinsip​​ keterbukaan itu akan membuat jalannya kontrol publik yang kuat yang dapat berfungsi mencegah korupsi. Seiring dengan hal itu, sangat baik untuk dipahami ungkapan yang pernah disampaikan ​​ Barry A.K. Rider​​ sun light is the best disinfectant and electric light the policeman.”,​​ Lebih lanjut​​ Rider mengatakan bahwa “more disclosure will inevitably discourage wrong​​ doing and abuse.3

 

Kebijakan​​ Whisthelblowing

 

The Untouchables​​ (1987) film garapan sutradara Brian de Palma, menggambarkan sepak terjang penjahat kelas kakap Al Capone di kota Chicago pada tahun 1930an. Film ini mengetengahkan upaya tokoh sentral bernama Eliot Ness yang berkarir di Departemen Keuangan Amerika dan bergabung​​ dengan penegak hukum​​ yang dibintangi​​ Kevin Costner​​ sebagai Eliot Ness​​ untuk menghentikan kejahatan Al Capone. Namun, upayanya kerap menemui kegagalan diakibatkan oleh institusi-institusi ​​ penegakan hukum yang korup dan telah dikendalikan Al Capone.​​ Secercah harapan pun muncul ketika Ness dibantu oleh polisi-polisi yang berani bersuara dan tidak mau tunduk pada pengaruh Al Capone. Kemudian seorang akuntan​​ Al Capone​​ membantu Ness dengan​​ memberikan laporan dan​​ bersaksi untuk​​ ​​ mengungkapkan pelanggaran pidana pajak oleh Al Capone​​ yang selama bertahun-tahun​​ tidak melaporkan pajaknya. Sebelumnya sangat sulit untuk bisa membuktikan kejahatan Al Capone lainnya.​​ Berkat kesaksian Akuntan tersebut Al Capone dipidana. Keberhasilan mempidanakan Al Capone dan karena keberaniannya itu Ness dan teman-temanya dijuluki “The Untouchables” atau​​ yang tak tersentuh.

Akuntan Al Cpone itu dapatlah dikatakan sebagai​​ whistleblower​​ atau peniup peluit yang mengungkapkan skandal kejahatan Al Capone. Tokoh lainnya​​ whistleblower​​ di Amerika Serikat adalah ​​ Jeffrey Wigand, seorang Direksi perusahaan rokok​​ Brown and Williamson Tobacoo Corporation.​​ Wigand dikatakan sebagai​​ whistleblower​​ karena memberi laporan dan kesaksian atas praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diproduksinya perusahaan tersebut. Hal ini digambarkan pula dalam film “Insider” tahun 1996 yang meraih Piala Oscar pada tahun yang sama. Dalam film ini Wigand diperankan Russel Crow.

Memang, di berbagai negara, termasuk Indonesia sudah nampak kehadiran​​ whistleblower​​ mengungkapkan praktik-praktik koruptif, baik di sektor​​ publik​​ maupun di sektor swasta, antara lain Amerika Serikat, Jepang, India, Korea Selatan, dan Australia. Tepatlah, pengaturan ​​ whistleblower​​ tersebut seperti dalam Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003 dan Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional​​ yang Terorganisasi (United Nation Convention Against​​ Organized Crime) ​​ tahun 2000. Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi itu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Dengan demikian dalam konteks penegakan hukum​​ demi mencegah​​ dan pemberantasan​​ kejahatan dalam sektor pemerintahan dapat dilakukan dengan mengimlementasikan kebijakan​​ whistleblowing.​​ Misalnya, mencegah​​ dan memberantas kejahatan korupsi​​ atau​​ money laundering.​​ Hal ini penting, karena korupsi yang diiringi dengan​​ money laundering​​ dapat timbul baik di sektor birokratis maupun politis yang dilakukan dengan sangat rapi dan secara terorganisir. Juga mencegah dan memberantas​​ tindakan penyimpangan atau pembiaraan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi.​​ 

Strategi​​ kebijakan​​ whistleblowing​​ system​​ tersebut​​ umumnya​​ disokong oleh 4 (empat) pilar, yaitu pencegahan4, deteksi5, investigasi, pelaporan dan sanksi6, serta​​ pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.7​​ Hal itu dapat dibandingkan​​ sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank-bank umum dalam hal ini harus memiliki strategi anti​​ fraud​​ yang efektif.​​ Penekanan di sini​​ akan memaparkan pentingnya jaminan dan penegakan hukum yang kuat untuk menerapkan​​ whistleblowing system, khususnya di sektor​​ pemerintahan.​​ 

 

Whistleblowing​​ Sebagai Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud

 

Whistleblowing​​ sebagai salah satu dari bagian atau bentuk penerapan pilar deteksi dalam strategi anti​​ fraud​​ memiliki peranan yang sangat krusial. ​​ Hal ini mengingat bahwa tidak ada yang lebih tahu mengenai apa yang terjadi dalam suatu organisasi daripada anggotanya sendiri.8 ​​​​ Assosiasi Penilai Penipuan Bersertifkasi (Association of Certified Fraud Examiners​​ atau ACFE) di Amerika Serikat menegaskan pentingnya suatu organisasi untuk bergantung pada para karyawannya untuk melaporkan semua bentuk pelanggaran secara internal sebelum hal tersebut diketahui oleh publik. Hal ini penting untuk mencegah rusaknya reputasi perusahaan yang dapat menurunkan nilainya.9

Istilah​​ whistleblower​​ telah digunakan untuk mengacu kepada seseorang yang menginformasikan suatu praktek atau tindak kejahatan, termasuk tindakan penipuan atau manipulasi (fraud).​​ 10​​ Menurut Bakman, “a whistleblower is an employee who makes an unauthorized disclosure of information about criminal or irregular conduct, along avenues that are not specified” (whistleblower​​ atau saksi pelapor adalah karyawan yang melakukan pengungkapan secara tidak resmi informasi mengenai perbuatan kriminal dengan cara yang tidak ditentukan secara spesifik).11​​ Menurut Whistleblower Protection Act 1989 Amerika Serikat, “a whistleblower is a present or former employee or member​​ of an organization who reports misconduct” (saksi pelapor adalah mantan karyawan atau karyawan aktif atau anggota dari suatu organisasi yang melaporkan pelanggaran).12

Istilah​​ whistleblowing​​ berasal dari Inggris, dimana para polisi seperti halnya juga di banyak negara lainnya akan membunyikan​​ whistle​​ atau peluit ketika melihat atau menemukan aktivitas atau tindak illegal dengan tujuan untuk mencari perhatian polisi lainnya ataupun warga yang lalu lalang. ​​ Whistleblowing​​ disebut membawa suara hati nurani (the voice of conscience).13​​ Istilah tersebut pertama kali digunakan secara formal di Amerika Serikat pada tahun 1963 ketika seorang pegawai negeri bernama Otto Otopeka mengungkapkan dokumen rahasia kepada Chief Counsel dari Sub Komite Keamanan Negara Senat Amerika Serikat yang berlanjut dengan pemecatan Otopeka yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak layak (misappropriate conduct).14

Whistleblowing​​ didasarkan pada landasan etis​​ Kantian​​ yang mengedepankan kejujuran dalam situasi apapun.​​ 15​​ Seorang​​ whistleblower​​ kerap harus berhadapan dengan dilematika antara mengungkapkan suatu kebenaran dalam rangka menghentikan atau menghukum suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan kesetiaan atau menjaga hubungan dengan terlapor. Melaporkan atau menjadi seorang​​ whistleblower​​ dapat dikatakan sebagai suatu pengkhianatan.16​​ 

Whistleblowing​​ dapat dilatarbelakangi oleh motivasi berupa pengungkapan fakta, seperti pencitraan organisasi, kolegialisme sesama pekerja ataupun karena adanya kepentingan pribadi tertentu dari​​ whistleblower​​ dalam mengungkapkan kejahatan.17​​ Whistleblowing system​​ pada umumnya merupakan bagian dari sistem pengendalian yang diterapkan oleh organisasi yang menjalankan kegiatannya usahanya secara etis.18 ​​​​ Dengan kata lain, dalam hal penerapan strategi anti​​ fraud​​ bagi bank umum, kita tidak dapat melupakan pentingnya pentingnya etika dalam kegiatan atau aktivitas pendidikan.

Whistleblowing​​ berkaitan dengan pertanyaan moral yang sangat penting, apakah perbuatan tersebut dibenarkan secara moral dan apakah “pengkhianatan” yang dilakukan dapat dijustifikasi.19 ​​​​ Tindak-tanduk seorang​​ whistleblower​​ dapat dilihat contohnya dalam kasus Jeffrey Wigand di Amerika Serikat. Wigand adalah direksi di Bagian Riset dan Pengembangan perusahaan rokok Brown dan Williamson Tobacco Corporation pada tahun 1988-1993.​​ 20​​ Wigand kemudian menyampaikan laporan yang mengungkapkan adanya praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diproduksi perusahaan tersebut.21​​ Kasus ini menunjukkan betapa tidak mudahnya menjadi seorang​​ whistleblower​​ yang harus berhadapan dengan tekanan dari banyak pihak maupun dilematika dalam mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan. Kasus tersebut juga telah diangkat ke layar lebar lewat film yang berjudul “The Insider” pada tahun 1996 yang diperankan oleh Russel Crowe, dan berhasil memenangkan piala Oscar.

 

 

Whistleblower​​ vs.​​ Justice Collaborator

 

Secara umum, terdapat dua kriteria seorang​​ whistleblower.22Pertama,​​ whistleblower​​ menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kejahata.​​ Kedua,​​ whistleblower​​ merupakan ‘orang dalam’ . Tidak jarang​​ whistleblower​​ menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu sendiri. Di sini dapat dilihat terminasi​​ whistleblower​​ dapat tumpang tindih dengan terminasi​​ justice collaborator. ​​ Dalam tataran praktis, seorang​​ whistleblower​​ belum tentu merupakan​​ justice collaborator, dan seorang​​ justice collaborator​​ pasti juga mengemban peran sebagai​​ whistleblower.

Dalam Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Nomor: M: HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,​​ justice collaborator​​ adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara. ​​ 

​​ 

Pengaturan atas​​ Whistleblower​​ di Indonesia

 

Pengaturan atas​​ justice collaborator​​ berkaitan erat dengan United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Pasal 37 ayat (2) menyebutkan:

 

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantioal cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”. ​​ 

 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

 

Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (3) menyatakan:

 

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”.

 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari​​ penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

 

Di Indonesia pengaturan mengenai​​ whistleblower​​ dan​​ justice collaborator​​ dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:23

  • Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006;

  • Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

  • Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010;

  • Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002;

  • Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997;

  • Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003;

  • Peraturan Pemerintah Nomorr 9 tahun 2008;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012;

  • Peraturan Kapolri Nopol 5 tahun 2005;

  • Peraturan Kapolri Nopol 3 tahun 2008;

  • Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M: HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama;

  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012;

  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

  • Dan lain sebagainya.​​ 

 

Whistleblower​​ dan​​ justice collaborator​​ dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktek-praktek pelanggaran atau kejahatan lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta, termasuk​​ fraud​​ dalam dunia pendidikan.24​​ Banyaknya lembaga yang berwenang menangani laporan​​ whistleblower​​ ataupun seorang​​ justice collaborator​​ dapat menimbulkan potensi konflik kewenangan antara aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan UU PSK. ​​ Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan kewenangan, fungsi serta mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga penegak hukum.​​ 25 ​​ ​​​​ 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU PSK”) tidak secara spesifik ditujukan bagi​​ whistleblower.​​ 

Whistleblower​​ atau pengungkap fakta mendekati istilah “pelapor” UU PSK. Pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. ​​ Dengan kata lain, yang dapat menjadi pelapor bisa siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang masih pernah atau masih bekerja pada pihak terlapor.​​ 26

Hak-hak​​ whistleblower​​ sebagai pelapor berdasarkan UU PSK meliputi antara lain:

  • memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi, termasuk atas keluarganya.​​ 

  • Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.

  • Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan atas kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan.​​ 

  • Mendapatkan balas jasa dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar kejahatan yang lebih besar.​​ 

 

Ketiadaan jaminan hukum yang kuat bagi​​ whistleblower​​ berdasarkan UU PSK melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tidak Pidana Tertentu.  ​​​​ Surat Edaran ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para​​ whistleblower​​ maupun​​ justice collaborator.​​ Berdasaran SEMA tersebut,​​ whistleblower​​ ditempatkan sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan oleh​​ whistleblower​​ harus didahulukan.​​ 

Praktik sistem pelaporan atau​​ whistleblowing​​ di Indonesia belum secara ekstensif dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga negara, institusi publik maupun sektor swasta. Hal ini sangat berbeda dengan praktik yang berkembang di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan berbagai negara di Eropa.27​​ Beberapa lembaga negara adhoc seperti KPK, PPATK, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan telah mulai mengembankan sistem pelaporan.28​​ Berbagai perusahaan swasta maupun BUMN juga sudah mengembangkan sistem​​ whistleblowing. Sebut saja seperti Pertamina, United Tractors dan Sinar Mas.29​​ Sistem​​ Whistleblowing​​ yang diterapkan seyogyanya juga dilengkapi dengan perlindungan bagi pelapor. Namun dalam hal perlindungan terhadap​​ whistleblower​​ yang mengungkapkan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan, perlindungannya diserahkan kepada negara.30​​ Hal ini yang menjadikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang perananyang sangat penting dalam melindungi maupun mendampingi pelapor.​​ 

Di Indonesia juga belum berkembang lembaga yang dapat menerima laporan​​ whistleblower​​ di sektor​​ pendidikan. ​​ Kebanyakan masih ditangani melalui mekanisme internal. Di sektor pemerintah, Semendawai dkk telah menegaskan bahwa belum terlihat​​ bagaimana sistem pelaporan dan perlindungan pelapor​​ whistleblower​​ yang lebih baik dan dapat mendorong munculnya​​ whistleblower​​ di sektor pemerintah.31​​ Mekanisme pelaporan dan perlindungan terhadap​​ whistleblower​​ belum sepenuhnya diatur dengan jelas dalam produk peraturan perundang-undangan. ​​ Dalam hal ini seharusnya perlu diperjelas laporan apa yang dapat dilaporkan, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melapor dan bagaimana tindak lanjut atas laporan tersebut.32

 

Rezim​​ Whistleblowing​​ di Amerika Serikat

 

Amerika Serikat telah secara tegas memberlakukan rezim​​ whistleblowing​​ sejak Kongres tahun 2002 dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act (“Sarbanes-Oxley”). Rezim​​ whistleblowing​​ menjadi salah satu fitur sentral dari regulasi industri jasa keuangan, dan hal tersebut akan menjadi semakin ekstensif dengan diberlakukannya Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“Dodd-Frank”).​​ 33​​ 

Sarbanes-Oxley memuat pengaturan mengenai​​ whistleblowing​​ dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penipuan efek dan melindungi investor dan pemegang saham dari praktif akuntansi atau pencatatan manipulatif maupun tindakan-tindakan lain yang menipu pemegang saham. ​​ Section 301 (4) mengatur bahwa komite audit dari perusahaan-perusahaan yang tunduk pada undang-undang tersebut untuk membuat mekanisme manajemen pengaduan atau laporan yang diterima terkait dengan pencatatan keuangan dan audit, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. ​​ Selain itu, dalam Section 806 diatur bahwa seorang​​ whistleblower​​ dilindungi oleh hukum dari pemecatan atau tindakan diskriminatif oleh perusahaan terhadap karyawannya yang mengajukan laporan, bersaksi, menyediakan informasi atau membantu penyelidkan atas tindakan perusahaan yang dicurigai melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Securities Exchange Commission maupun semua peraturan perundang-undangan negara federal yang terkait dengan penipuan terhadap pemegang saham. Namun, Sarbanes-Oxley belum​​ mengatur mengenai insentif keuangan bagi​​ whistleblower. Selain itu, Sarbanes-Oxley dinilai belum cukup efektif untuk mengatasi penipuan dan pelanggaran korporasi karena belum cukup kuat memberikan perlindungan bagi​​ whistleblower. ​​ Departemen Ketenagakerjaan dan pengadilan federal melalui putusan-putusan pengadilan semakin mengkerucutkan atau memperkecil ruang lingkup pelapor yang dilindungi oleh undang-undang serta bentuk perlindungan yang diterima.​​ 34

Kolapsnya Lehman Brothers dan Madoff Ponzi dalam krisis​​ subprime mortgage​​ pada tahun 2010 melatarbelakangi lahirnya Dodd-Frank. Dodd-Frank merupakan upaya untuk melengkapi kekurangan Sarbanes-Oxley dalam menyediakan insentif yang cukup kuat bagi munculnya para​​ whistleblowers.35​​ Dodd-Frank memperluas wewenang pengawasan SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) terkait dengan perlindungan konsumen, larangan niaga,​​ credit rating, pengaturan atas produk keuangan, maupun tata kelola, keterbukaan ​​ dan transparansi perusahaan. ​​ Undang-Undang ini memberlakukan konsep​​ whistleblower​​ yang lebih progresif dengan memberikan insentif ekonomis bagi para​​ whistleblowers​​ yang menyampaikan laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait kepada regulator.36​​ Dodd-Frank mengatur bahwa bagi pelapor dengan “original information” (informasi asli/baru) yang berkaitan dengan pelanggaran hukum federal di bidang pasar modal/perbankan yang kemudian berlanjut pada tindakan penegakan hukum yang berhasil mengembalikan atau menyelamatkan dana sejumlah minimal US$ 1 juta, maka pelapor berhak atas 10-30 persen dari jumlah dana yang dikembalikan.37​​ Pelanggaran dalam hal ini tidak hanya yang berkaitan dengan penggunaan dana publik atau sektor pemerintah, tetapi juga penipuan di sektor swasta bagi para investor atau pasar keuangan.​​ 38​​ Dengan demikian dapat diketahui bahwa rezim​​ whistleblowing​​ yang diterapkan di Amerika Serikat saat ini dapat mendorong munculnya para​​ whistleblower​​ dalam mengungkapkan kejahatan atau pelanggaran perbankan dan pasar modal.​​ 

Di Amerika Serikat, peraturan atau kebijakan​​ whistleblowing​​ sektor swasta dikelola oleh Departemen Ketenagakerjaan. Seorang​​ whistleblower​​ dimungkinkan untuk​​ langsung melayangkan ​​ gugatan ke pengadilan federal apabila klaimnya tidak ditanggapi oleh Departemen Ketenagakerjaan dalam ​​ jangka waktu tertentu.39 ​​​​ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,​​ whistleblowing​​ di sektor swasta juga seringkali bersinggungan dengan hak-hak publik tertentu karena terkait dengan pejabat atau lembaga pemerintah tertentu.40 ​​​​ 

Bagi​​ whistleblowing​​ di sektor pemerintah atau publik, di Amerika Serikat terdapat The U.S. Office of Special Counsel (OSC) yang merupakan lembaga penyelidikan dan penuntutan independen pemerintah federal.​​ 41​​ OSC bertugas untuk menerima, menyelidiki dan menuntut dugaan terjadinya praktik kepegawaian yang dilarang dengan penekanan terhadap perlindungan​​ whistleblower​​ pemerintah federal.42 ​​​​ OSC juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap kerugian-kerugian yang diderita seorang​​ whistleblower. ​​ Pelaporan dilakukan melalui saluran yang aman untuk diakses oleh para pegawai federal dalam rangka mengungkap pelanggaran atau kejahatan atau penyalahgunaan wewenang di tempat kerja.43​​ Unit yang menanganinya dalam hal ini disebut​​ Disclosure Unit​​ (Unit Pengungkapan).​​ 

Petugas​​ Disclosure Unit​​ akan memeriksa lima jenis pelanggaran berdasarkan undang-undang, yaitu pelanggaran terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, mismanajemen, pemborosan anggaran, penyalahgunaan wewenang serta bahaya besar dan spesifik terhadap kesehatan atau keselamatan masyarakat.​​ 44

 

 

 

PENUTUP

 

Prinsip keterbukaan dapat menjadi napas dan jiwa pencegahan korupsi dan di sisi lain implementasi​​ whistleblowing​​ system​​ secara internal​​ diperlukan sebagai salah satu​​ pilar deteksi yang penting​​ dalam tata kelola pemerintahan demi mewujudkan​​ good governance. ​​ 

Namun selain itu, dalam tataran yang lebih luas, secara eksternal juga harus disokong dengan pengaturan hukum yang kuat dan tegas, terutama mengingat besarnya risiko yang harus ditanggung para​​ whistleblower​​ atau pengungkap fakta, seperti kehilangan pekerjaan sampai dengan ancaman terhadap keselamatan diri serta keluarga​​ whistleblower.​​ Hal ini sangat penting, tanpa keberanian dari​​ whistleblower,​​ sulit bagi kita untuk mengetahui kejahatan yang terjadi secara terorganisir.

Whistleblower​​ dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktek-praktek pelanggaran atau kejahatan lembaga publik, pemerintahan, termasuk​​ fraud.​​ Oleh karena itu,​​ whistleblowing system​​ di Indonesia perlu diperkuat implementasinya, khususnya dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik koruptif dan​​ money laundering.

UU PSK harus direvisi karena belum memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi para​​ whistleblower.​​ Dengan adanya jaminan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas, maka potensi deteksi dan penanganan tindak pidana, khususnya dalam hal ini tindak pidana​​ korupsi dan​​ money laundering​​ atau​​ berupa​​ fraud​​ atau manipulasi dapat dimaksimalkan.​​ Pemerintah​​ harus membuat suatu lembaga yang​​ independen untuk​​ menampung pengaduan atau laporan-laporan dari para​​ whistleblower​​ tindak pidana​​ dalam​​ sektor​​ publik​​ dan sektor swasta.​​ Sehingga, ke depan tidak terjadi ancaman terhadap​​ whistleblower​​ dan​​ dikeluarkan dari tempatnya bekerja dan yang tidak kalah pentingnya, agar​​ whistleblower​​ tidak dikriminalisasi.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias dan Syahrial Martanto Wiryawan,​​ Memahami Whistleblower, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011).

 

Adam Waytz, James Dungan dan Liane Young, “The Whistleblower’s Dilemma and the Fairness-Loyalty Tradeoff”,​​ Journal of Experimental Social Psychology, Vol.49, 2013.​​ 

 

B. Berry, “Organizational Culture: A Framework and Strategies for Facilitating Employee Whistleblowing”,​​ Employee Responsibilities and Rights Journal,​​ Vol.16, No.1.

Dinimo Phylis dan Kpundeh Jon Sahr,​​ A Handbook of Fighting Corruption,​​ ( Washington D.C: Center for Democracy and Governance, 1999).

Harris Robert,​​ Political Corruption In and Beyond the Nation State,​​ (London: Routledge Tailor & Francis Group, 2003).

 

Lidya Suryani Widayati, “Peran​​ Whistleblower​​ dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak”,​​ Info Hukum Singkat, Vol.IV, No.14/II/P3DI/Juli/2012.

 

Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum​​ Whistleblower​​ dan​​ Justice Collaborator​​ dalam Upaya Penanggulangan​​ Organized Crime​​ di Indonesia”,​​ Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.3, Tahun 2014.

 

Matthias Kleinhempel, “Whistleblowing: Not an Easy Thing to Do”,​​ Effective Executive, July 2011.

 

Michael Davis, “Some Paradoxes of Whistleblowing”,​​ Business and Professional Ethics Journal,​​ Vol. 15, No.1, hal. 3-19. Lihat juga Mathieu Boville, “Whistleblowing and Morality”,​​ Journal of Business Ethics, ​​ 2007.​​ 

 

Sarah L. Reid dan Serena B. David, “The Evolution of the SEC Whistleblower: From Sarbanes-Oxley to Dodd-Frank”,​​ The Banking Law Journal, Vol.129, No.10, November/December, 2012.

 

S.H. Appelbaum, K. Grewal dan H. Mosseau, “Whistleblowing: International Implications and Critical Case Incidents”,​​ The Journal o f American Academy of Business, Vol.10, No.1.​​ 

 

Vicki D. Lachman, “Whistleblowers: Troublemakers or Virtuous Nurses”,​​ MEDSURG Nursing,​​ April 2008, Vol.17, No.2.

 

Yusar Sagara, “Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan​​ Whistleblowing”,​​ Jurnal Liquidity, Vol.2. No.1, Januari- Juni 2013.

*

​​ Disampaikan pada​​ FGD Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dengan tema Reformasi Birokrasi, Tatakelola Pemerintahan, Penegakan Hukum, Pencegahan Korupsi, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, tanggal 28 November 2017.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.​​ 

1

​​ Robert Harris,​​ Political Corruption In and Beyond the Nation State,​​ (London: Routledge Tailor & Francis Group, 2003), hal. 161.

2

​​ Phylis Dinimo dan Sahr Jon Kpundeh,​​ A Handbook of Fighting Corruption,​​ ( Washington D.C: Center for Democracy and Governance, 1999), hal. 5.

3

​​ Barry A.K. Rider, “Global Trends in Securities Regulation: The Changing Legal Climate.”​​ Dick.J. Int’L,​​ Spring 1955hal. 541.

4
5

​​ Deteksi berkaitan dengan langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan​​ fraud​​ dalam kegiatan usaha bank, yang meliputi antara lain kebijakan dan mekanisme​​ whistleblowing,​​ surprise audit, dan​​ surveillance system.​​ 

6

​​ Investigasi, pelaporan dan sanksi berkaitan dengan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas​​ fraud​​ dalam kegiatan usaha bank.​​ 

7

​​ Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut meliputi langkah-langkah antara lain untuk memantau dan mengevaluasi​​ fraud​​ serta mekanisme tindak lanjut.​​ 

8

​​ Matthias Kleinhempel, “Whistleblowing: Not an Easy Thing to Do”,​​ Effective Executive, July 2011, hal.45.

9

​​ Ibid.

10

​​ Lidya Suryani Widayati, “Peran​​ Whistleblower​​ dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak”,​​ Info Hukum Singkat, Vol.IV, No.14/II/P3DI/Juli/2012, hal.3.

11

​​ Ibid.

12

​​ Ibid

13

 ​​​​ B. Berry, “Organizational Culture: A Framework and Strategies for Facilitating Employee Whistleblowing”,​​ Employee Responsibilities and Rights Journal,​​ Vol.16, No.1, hal.1.

14

​​ S.H. Appelbaum, K. Grewal dan H. Mosseau, “Whistleblowing: International Implications and Critical Case Incidents”,​​ The Journal o f American Academy of Business, Vol.10, No.1, hal.7-13.​​ 

15

​​ Vicki D. Lachman, “Whistleblowers: Troublemakers or Virtuous Nurses”,​​ MEDSURG Nursing,​​ April 2008, Vol.17, No.2, hal.126.

16

​​ Adam Waytz, James Dungan dan Liane Young, “The Whistleblower’s Dilemma and the Fairness-Loyalty Tradeoff”,​​ Journal of Experimental Social Psychology, Vol.49, 2013, hal.1028.​​ 

17

​​ Yusar Sagara, “Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan​​ Whistleblowing”,​​ Jurnal Liquidity, Vol.2. No.1, Januari- Juni 2013, hal36.​​ ​​ hal.36.

18

​​ Ibid.

19

​​ Perdebatan ini dapat dilihat dalam Michael Davis, “Some Paradoxes of Whistleblowing”,​​ Business and Professional Ethics Journal,​​ Vol. 15, No.1, hal. 3-19. Lihat juga Mathieu Boville, “Whistleblowing and Morality”,​​ Journal of Business Ethics, ​​ 2007.​​ 

20

​​ Semendawai, dkk,​​ op.cit,​​ hal.5.

21

​​ Ibid.

22

​​ Ibid, hal.2.

23

​​ Sebagaimana diidentifikasi oleh Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum​​ Whistleblower​​ dan​​ Justice Collaborator​​ dalam Upaya Penanggulangan​​ Organized Crime​​ di Indonesia”,​​ Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.3, Tahun 2014, hal.579-580.

24

​​ Bandingkan.​​ Ibid.​​ 

25

​​ Ibid, hal.584.

26

​​ Ibid.

27

​​ Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias dan Syahrial Martanto Wiryawan,​​ Memahami Whistleblower, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011), hal.xi.

28

​​ Ibid.

29

​​ Ibid.

30

​​ Ibid.

31

​​ Ibid, hal.11.

32

​​ Ibid.

33

​​ Lihat Sarah L. Reid dan Serena B. David, “The Evolution of the SEC Whistleblower: From Sarbanes-Oxley to Dodd-Frank”,​​ The Banking Law Journal, Vol.129, No.10, November/December, 2012, hal.907-913.

34

​​ Ibid.

35

​​ Ibid.

36

​​ Ibid.

37

​​ Ibid.

38

​​ Ibid.

39

​​ Ibid, hal.48.

40

​​ Ibid.

41

​​ Ibid.

42

​​ Ibid, hal.49.

43

​​ Ibid.

44

​​ Ibd, hal.56.

19

Leave a Comment