Go to the top

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI CIVIL FORFEITURE

Team Web / 0 Comments

Hits: 0

PENGEMBALIAN ASET​​ HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI​​ melalui​​ civil forfeIture​​ ​​ *

oleh

Bismar Nasution**

Website :​​ bismarnasution.com

 

Indonesia​​ sekarang ini​​ sedikitnya mengatur​​ pengembalian aset tindak pidana korupsi dengan dua mekanisme.​​ Pertama, pengembalian aset melalui jalur pidana (Convicted Based Asset Forfeuture).​​ Kedua, pengembalian aset melalui jalur perdata (Civil Forfeuture,​​ Non-​​ Convicted Based Asset Forfeuture).​​ Makalah ini akan membahas mekanisme​​ Civil Forfeuture​​ atau Non-​​ Convicted Based Asset Forfeuture.

Pada umumnya,​​ forfeiture​​ atau​​ penyitaan dalam suatu kasus pidana dilakukan untuk beberapa tujuan.​​ Pertama, penegak hukum tidak hanya ingin menangkap pelaku kejahatan dan memasukkannya ke dalam penjara, tetapi juga untuk menarik atau menghilangkan alat kejahatan dari masyarakat sehingga tidak bisa​​ digunakan lagi, baik oleh pelaku ketika ia​​ bebas ataupun oleh komplotannya.​​ ​​ Kedua,​​ dalam kasus yang melibatkan korban yang tidak bersalah, seperti​​ penggelapan aset dan penipuan, penyitaan dilakukan untuk mengkompensasi korban. ​​ Ketiga, penyitaan dilakukan untuk mengambil semua keuntungan dan hasil yang didapatkan dari suatu tindak kejahatan dan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa datang (legal deterrence).​​ Keempat, penyitaan juga memberikan sinyal atau pesan kepada masyarakat bahwa gaya​​ hidup yang dihasilkan dari suatu tindak kejahatan hanyalah sebuah ilusi dan bersifat sementara saja. ​​ Kelima,​​ penyitaan itu sendiri merupakan suatu hukuman.1​​ 

Civil forfeiture​​ atau​​ civil recovery, atau sering juga disebut​​ in rem forfeiture​​ atau​​ Non Conviction Based Asset Forfeiture,​​ ​​ digunakan apabila​​ proceeding​​ pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan asset (confiscation) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu : pemilik​​ asset telah meninggal dunia, ​​ berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan​​ pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan asset tidak berhasil, terdakwa tidak berada dalam batas jurisdiksi, nama pemilik asset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.2

Civil forfeiture​​ menjadi salah satu alat penting di berbagai negara, khususnya​​ di negara​​ common law​​ seperti​​ Amerika Serikat untuk mengungkap aset yang tidak wajar.​​ Konsep ini berkembang di Inggris​​ sejak abad pertengahan ketika kerajaan menyita barang-barang yang dianggap sebagai​​ instrument of death.3​​ ​​ Di​​ Amerika Serita, konsep ini kemudian terus berkembang pada abad 19 dan 20 dengan fokus pada aset yang digunakan dalam pelanggaran peraturan​​ perundang-undangan terkait perpajakan atas minuman keras.4​​ ​​ Dalam berbagai putusan antara tahun 1870an – 1920an, Mahkamah Agung Amerika Serikat secara konsisten memutuskan bahwa aset dari pelanggaran tersbut dapat disita tanpa mempertimbangkan kedudukan pemilik aset dalam kejahatan yang dilakukannya.5​​ Pada pertengahan abad 20, Kongres Amerika Serikat memberlakukan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan​​ penyitaan aset dalam berbagai macam pelanggaran atau kejahatan, termasuk pemalsuan, perjudian, penyelundupan manusia dan perdagangan narkotika.6

Secara umum, rejim​​ civil forfeiture​​ bisa lebih effektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor di bandingkan melalui rejim pidana. Hal ini dikarenakan rejim​​ civil forfeiture mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset​​ dalam proses pembuktian di persidangan.​​ Hal ini dikarenakan​​ civil forfeiture​​ menggunakan rejim hukum perdata yang menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada standar yang dipakai oleh proses hukum pidana.7​​ Selain itu, dalam implementasinya,​​ civil forfeiture​​ menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa asset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau digunakan untuk kejahatan.8​​ Contohnya pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari si koruptor dan membandingkan dengan asset yang dimilikinya. Jika asset tersebut melebihi dari jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset tersebut dia dapat melalui jalur yang sah.9

 

Criminal Forfeiture

Pembeda

Civil Forfeiture

Ditujukan kepada individu (in personam); merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada orang.

 

Tindakan

Ditujukan kepada benda (in rem); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan kepada benda

 

Dibebankan sebagai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana

 

Dapat dilakukannya perampasan

Diajukan sebelum, selama, setelah proses peradilan pidana, atau bahkan pada saat tidak ada proses peradilan pidana yang tengah diajukan kepada pelaku

Diperlukannya putusan pengadilan pidana, yang didasarkan atas alasan keyakinan dan tanpa ada keraguan bahwa perkara tindak pidana telah selesai dan dapat dibuktikan

 

Pembuktian perbuatan melawan hukum

 

Putusan pengadilan pidana tidak diperlukan sebagian besar tindakan digunakan berdasarkan pembuktian terbalik

Tabel​​ 1: Perbedaan antara perampasa pidana dengan perampasa non-pidana10

 

Inilah yang menyebabkan​​ civil forfeiture​​ menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil.​​ Bahkan dalam prakteknya, ditemukan bahwa prosedur​​ civil forfeiture​​ dinilai lebih efektif dalam mengambil kembali asset-asset yang dicuri, meskipun prosedur ini tak luput pula dari berbagai kelemahan seperti lambat dan biaya tinggi. ​​ 11​​ 

Aplikasi​​ civil forfeiture​​ yang dilakukan di tiap-tiap negara berbeda-beda.​​ Civil forfeiture​​ pada awalnya diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih asset-asset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. ​​ Apabila asset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan​​ civil forfeiture​​ secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra territorialitas. ​​ Seperti contohnya Inggris, dalam​​ Proceeds of Crime Act​​ 2002, s 316 (4) dinyatakan bahwa model​​ civil forfeiture​​ yang diadopsi oleh Inggris berlaku bagi semua​​ property​​ atau asset dimanapun letaknya.​​ 12 ​​​​ 

Di Amerika Serikat, 28 USC § 1355 (b) (2) menyatakan bahwa apabila subjek penyitaan atau pengambilalihan berada di luar negeri, maka gugatan perdata (civil forfeiture) dapat diajukan di Pengadilan Negeri District of Columbia. ​​ Namun aplikasi ekstra territorial​​ civil forfeiture​​ memang tidak luput dari berbagai kendala, terutama apabila tidak ada kerja sama yang efektif dengan pemerintah negara lain.13​​ Dengan demikian,​​ mutual legal assistance​​ kembali menjadi faktor yang penting. ​​ Mutual legal assistance​​ sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membantu​​ asset recovery​​ melalui gugatan pidana, tetapi juga melalui gugatan perdata. ​​ Meskipun terdapat kendala, namun hal tersebut bagi negara-negara maju tidak menjadi penghalang untuk mengambil kembali asset-asset yang dilarikan.​​ 

Di Amerika Serikat contohnya mengambil langkah yang bisa dinilai bahkan lebih ekstrim. ​​ Pengadilan di Amerika memiliki kewenangan untuk menjatuhkan perintah penyitaan atas asset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan rekening di bank luar negeri (foreign account), apabila asset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat. ​​ 

Namun prosedur ini dalam prakteknya menghadapi banyak kendala, terutama sekali lagi apabila tidak ada perjanjian bilateral yang efektif seperti​​ mutual legal assistance treaty​​ dengan negara asing menyangkut​​ civil forfeiture. ​​ Untuk mengatasi​​ kendala-kendala tersebut, Amerika Serikat kemudian memberlakukan 18 USC § 981 (k), yang meskipun sampai saat ini masih dinilai controversial, namun dinilai cukup efektif untuk mengambil kembali asset-asset hasil kejahatan di Amerika Serikat yang dibawa ke luar negeri.​​ 14

18 USC § 981 (k) diadopsi untuk mengatasi kendala kesulitan pengadilan Amerika Serikat untuk menjatuhkan perintah​​ civil forfeiture​​ di luar negeri. ​​ Yang melatarbelakangi diberlakukannya peraturan ini adalah bahwa ada 2 kemungkinan lokasi uang hasil kejahatan yang dibawa ke luar negeri dan disimpan di bank asing dalam US Dollar, yaitu dalam rekening asing di bank asing dalam bentuk utang yang dimiliki bank terhadap depositor (pelaku kejahatan), atau uang itu sendiri sebenarnya masih di dalam Amerika Serikat, yaitu dalam rekening dollar koresponden​​ yang memang dimiliki kebanyakan bank asing untuk mempermudah transaksi para nasabahnya.​​ Dengan memiliki rekening koresponden, apabila seorang pelaku kejahatan dari Amerika Serikat menjadi nasabah bank asing yang ada di luar negeri dan ia ingin sejumlah dananya ditransfer ke tempat lain, maka bank asing tersebut bisa mendebit kapan saja rekening korespondennya di Amerika dan mentransfernya. ​​ Dengan demikian, sebenarnya tidak ada uang yang melewati batas negara. ​​ 

Pemerintah Amerika Serikat pada awalnya tidak dapat melakukan penyitaan terhadap dana dalam rekening koresponden milik bank asing, karena bank-bank asing dilindungi oleh undang-undang penyitaan di Amerika sebagai​​ innocent owners”​​ atau pemilik yang tidak bersalah. ​​ Sehingga, bank asing mampu menghindari​​ civil forfeiture​​ jika mereka bisa menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa dana yang disimpan bukanlah hasil dari tindak kejahatan. ​​ Hal ini menjadikan rekening koresponden bank asing di Amerika Serikat sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyimpan uang hasil​​ kejahatannya.​​ 15 ​​​​ 

Namun tidak demikian halnya setelah diberlakukannya 18 USC § 981 (k). Setelah diberlakukannya peraturan ini, dengan menunjukkan bukti-bukti yang akurat dan kuat pemerintah Amerika Serikat dapat melakukan penyitaan langsung terhadap dana dalam rekening koresponden bank asing sejumlah yang dituntut. ​​ Selain itu, bank asing terkait​​ tidak memiliki​​ standing​​ atau kapasitas untuk mengajukan keberatan, tetapi hanya sang depositor yang notabene adalah si pelaku kejahatan. Apabila telah terbukti secara benar dan meyakinkan dalam pengadilan, maka bank asing tersebut berhak mendebit sejumlah yang sama dari account depositor pelaku kejahatan untuk mengganti dana yang telah disita pemerintah Amerika Serikat dari rekening korespondennya.​​ 16​​ 

Keberhasilan penggunaan​​ civil forfeiture​​ di negara-negara maju ini mungkin bisa dijadikan​​ pemacu​​ bagi Indonesia. ​​ Indonesia​​ dapat​​ menerapkan prosedur ini karena akan memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar asset para koruptor. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali Jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana.​​ 

Selain itu seringkali dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal yang dapat mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan​​ civil forfeiture​​ karena objek dari​​ civil forfeiture​​ adalah assetnya bukan koruptornya sehingga, seperti telah diungkapkan diatas, sakit, hilang atau meninggalnya si koruptor bukanlah menjadi halangan dalam proses persidangan. ​​ Selain itu, menyadari telah terjadinya globalisasi dalam tindak kejahatan, maka untuk kepentingan mengejar uang hasil tindak kejahatan yang telah dibawa ke luar negeri dalam kerangka​​ asset recovery,​​ khususnya hasil kejahatan korupsi.​​ 

Setidak-tidaknya ada beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi di beberapa sektor. Dalam bidang​​ politik, korupsi mengikis demokrasi dan​​ good governance​​ dengan menghancurkan proses formal. Korupsi dalam pemilihan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan representasi sebuah pembuatan kebijakan. Korupsi di pengadilan menghambat kepastian hukum dan korupsi di dalam administrasi pemerintahan mengakibatkan timbulnya pelayanan yang berbeda dan cenderung tidak adil. Secara umum korupsi mengikis kapasitas institusi pemerintahan karena prosedur tidak dipedulikan, sumber daya yang ada dimanipulasi, dan pejabat diangkat atau dipromosikan tidak berdasarkan kemampuannya. Sehingga korupsi mengikis legitimasi pemerintahan,​​ menghambat pembangunan infrastruktur, menimbulkan tekanan keuangan pemerintah dan menghancurkan nilai-nilai demokratis kepercayaan dan toleransi.17

Peter Eigen, Ketua​​ Transpararency International​​ pernah​​ mengatakan bahwa, “korupsi politik menghancurkan harapan negara-negara berkembang untuk mencapai kemakmuran dan stabilitasnya dan merusak ekonomi secara global”. Korupsi politik ini menyerap anggaran yang seyogyanya dicadangkan untuk fasilitas pelayanan publik yang sangat penting bagi rakyat. Dirampoknya fasilitas pelayanan publik ini membuat rakyat putus asa sehingga lahirlah konflik dan kekerasan.18​​ 

The​​ United Nations Office on Drugs and Crime​​ dan​​ World Bank​​ telah​​ meluncurkan​​ Stolen Asset Recovery Initiative​​ pada tahun 2007​​ yang​​ mempunyai tujuan​​ utama untuk memberikan​​ technical​​ dan​​ financial​​ assistance​​ untuk memperkuat kapasitas institusional lembaga-lembaga nasional dari negara-negara berkembang untuk dapat mengambil kembali asset-assetnya yang telah dicuri.19​​ 

Secara khusus prakarsa ini mempunyai​​ lima​​ tujuan.​​ Pertama, membantu membangun kapasitas untuk merespon dan mengajukan permohonan untuk​​ international mutual legal assistance.​​ Kedua, membantu​​ untuk diadopsinya dan diberlakukannya aturan mengenai penyitaan, termasuk undang-undang mengenai penyitaan tanpa hukuman atau kesalahan.​​ Ketiga, membantu peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem manajemen keuangan publik.​​ Keempat, membantu membentuk dan memperkuat lembaga anti korupsi nasional.​​ Kelima,​​ membantu mengawasi dana yang dikembalikan (monitoring) apabila diminta oleh negara terkait.20

Prakarsa ini juga memberikan panduan untuk memerangi pencurian asset publik, dimana setidak-tidaknya ada tiga elemen yang harus diperhatikan untuk menanganinya.​​ Pertama,​​ memastikan bahwa tidak akan ada tempat untuk menyimpan hasil kejahatan tersebut akan menjadi sumbangan yang sangat besar, dengan cara menaikkan​​ cost​​ untuk melakukan korupsi tingkat tinggi.​​ Kedua,​​ memerangi korupsi di negara berkembang adalah tanggung jawab yang sama yang dimiliki oleh negara maju. ​​ Salah satu sumber​​ korupsi di negara berkembang adalah praktek suap, kolusi, dan pendapatan illegal lainnya yang berasal dari kantor-kantor atau individu-individu dari negara maju. Dana yang terlibat selalu tertanam di negara-negara maju.​​ Ketiga, menghambat aliran dana korupsi dari negara berkembang dan memulihkan atau memperoleh kembali apa yang sudah dicuri, memerlukan kerjasama antar negara-negara. ​​ Tanpa bantuan dan kerjasama antara negara-negara, uang yang dicuri akan terus mengalir dari negara-negara miskin dan pemulihannya bisa menjadi sangat sulit, makan waktu dan biaya tinggi.

 

​​ Mutual Legal Assistance​​ dan Rejim Anti​​ Money Laundering

 

Pengaplikasian​​ civil forfeiture​​ yang​​ didukung oleh​​ Mutual Legal Assistance​​ (“MLA”)​​ dan rejim​​ money laundering​​ dapat mempermudah Indonesia untuk mengambil asset-asset koruptor yang ada di luar negeri.​​ MLA merupakan permintaan bantuan di masalah pidana berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.​​ MLA​​ ini​​ pula​​ menjadi suatu instrument hukum yang sangat berguna​​ dikarenakan banyaknya aset curian tersebut yang di“parkirkan” di luar negeri yang seringkali mempunyai sistem hukum atau politik yang sangat berbeda dengan Indonesia.​​ 

Seperti yang​​ diketahui rejim MLA di Indonesia​​ sudah ada sejak​​ tahun 1999​​ dimana​​ Indonesia​​ telah​​ meratifikasi​​ perjanjian bilateral dengan aparat penegak hukum di Australia.21 ​​​​ Pengintegrasian MLA kedalam regulasi nasional kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia​​ melalui Undang- Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (“UU MLA”)​​ setelah mendatangani dan meratifikasi​​ United Nations Convention against Corruption​​ (“UNCAC”).22​​ Selain itu Indonesia juga telah membuat perjanjian (treaty) bilateral mengenai MLA dengan beberapa Negara lain seperti China, Amerika Serikat dan Korea serta menjadi​​ penandatangan​​ Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters​​ ​​ yang dibuat oleh Negara-negara ASEAN.23​​ 

UU MLA bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia agar dapat meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. UU MLA juga bertujuan untuk menjadi​​ pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.24​​ Dengan adanya UU MLA pemerintah Indonesia​​ dapat meminta bantuan​​ ke Negara lain​​ untuk mempermudah proses hukum dari koruptor seperti meminta alat bukti, menyita asset dan menjalankan keputusan pengadilan​​ di Negara tersebut.​​ 

UU MLA juga mengatur mengenai pembagian hasil asset yang berhasil diambil dengan Negara yang membantu.​​ Pembagian tersebut dilakukan untuk menutupi biaya yang timbul dari proses yang dilakukan dalam rangka bantuan tersebut.25

Secara umum, hadirnya UU MLA atau perjanjian bilateral MLA sangat membantu upaya Indonesia dalam mengambil kembali asset-aset yang dicuri oleh koruptor.​​ Keberhasilan​​ pemerintah​​ Indonesia​​ membawa pulang aset yang dicuri oleh Hendra Raharja dari Australia adalah salah satu bukti efektivitas dari MLA untuk membantu mengambil asset-asset koruptor di luar negeri.26

Namun demikian,​​ UU MLA tidak akan berfungsi dengan sempurna jika tidak diikuti oleh langkah nyata dari​​ pemerintah untuk menggunakan instrumen​​ ini. Sedikitnya perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum menggunakan instrumen​​ ini secara maksimal. Bandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Filipina atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian MLA.27​​ 

Selain itu perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah di tandangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti perjanjian bilateral dengan Korea atau​​ perjanjian multilateral di tingkat ASEAN.28​​ Tanpa adanya ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat meminta bantuan kepada Negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini​​ diduga​​ sebagai tempat penyimpanan asset-aset para koruptor.​​ 

Indonesia​​ harus melihat pengalaman dari negara-negara berkembang lainnya yang dihadapkan pada situasi yang sama dengan Indonesia. Negara- Negara seperti Filipina, Peru dan Nigeria telah berhasil mengambil​​ kembali​​ asset-asset yang di curi dengan menggunakan MLA sebagai instrumen​​ utama​​ dalam prosesnya.29

Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai aspek​​ cost sharing​​ dari proses pengambilan asset koruptor tersebut.​​ Indonesia belum memiliki suatu pedoman​​ yang jelas mengenai aspek pembiayaan atau pembagian hasil, terutama tidak semua negara mempunyai ketentuan yang sama. Oleh karena itu,​​ perlu kiranya dibentuk​​ regulasi yang mengatur tentang hal ini dan​​ penyiapan​​ SDM untuk melakukan negosiasi kepada​​ Negara yang diminta agar Indonesia dapat memperoleh hasil yang maksimal dari kerjasama tersebut.

Kemudian, dalam rejim anti pencuian uang, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang​​ Pencegahan dan Pemberantasan​​ Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU​​ PPTPPU”) telah mengatur bahwa penyidik berwenang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak, termasuk hasil tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana asal. Ketentuan ini​​ berupaya untuk memberikan landasan hukum untuk pelaksaan​​ civil forfeiture.​​ Melalui ketentuan ini, dimungkinkan untuk dilakukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal.30​​ ​​ 

Namun, sayangnya ketentuan tersebut tidak bisa operasional karena tidak didukung dengan ketentuan hukum acaranya.​​ pemerintah Indonesia masih menggunakan​​ hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau​​ private​​ to​​ private.​​ 

 

 

Rekomendasi

 

Untuk dapat​​ mengadopsi​​ civil forfeiture​​ harus lebih dahulu dipertimbangkan berbagai macam aspek serta dampak yang akan mengikuti. ​​ Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian sistem ini di Indonesia.

Pertama, perlu adanya suatu​​ re-structuring​​ dalam​​ legal framework​​ di Indonesia baik hukum materil maupun formil, yaitu hukum acara perdata​​ secara menyeluruh. Saat ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau​​ private​​ to​​ private. Oleh karena itu pengimplementasian sistem ini harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan yang selama ini dihadapi oleh rejim​​ money laundering​​ seperti pembuktian terbalik dan permasalahan​​ predicate crime​​ dapat diminimalisir.​​ Dengan demikian, ketentuan​​ civil forfeiture​​ yang telah digariskan dalam UU TPPU dapat diterapkan secara efektif.​​ 

Kedua, civil forfeiture,​​ terutama yang sifatnya ekstra territorial menuntut​​ legal expertise​​ dan pengetahuan teknis yang tinggi, dan​​ dikhawatirkan bahwa Indonesia masih kurang​​ memiliki sumber daya yang bisa memenuhi tuntutan ini. Dalam hal ini Indonesia dapat melihat langkah yang dilakukan oleh UK untuk mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan tenaga ahli dari luar (oursourcing)​​ untuk membantu proses pengambilan asset.31​​ Selain itu, Indonesia mungkin bisa meniru langkah yang diambil negara-negara lain dengan mendirikan suatu lembaga independen yang secara khusus menangani​​ asset recovery​​ (assets recovery agencies).​​ ​​ Dengan didirikannya lembaga tersebut, maka proses​​ asset recovery​​ bisa menjadi lebih terarah dan terorganisir.​​ 

Ketiga,​​ perlu dipertimbangkan untuk memperluas​​ jurisdiction scope​​ dari​​ civil forfeiture​​ ke wilayah di luar jurisdiksi Indonesia seperti yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Fiji.32​​ Hal ini dikarenakan banyaknya asset-asset koruptor Indonesia yang​​ dilarikan ke luar negeri. Selain itu, seperti yang telah diungkapkan diatas,​​ keberhasilan proses​​ civil forfeiture​​ terutama untuk pengambilan asset di luar negeri sangat membutuhkan MLA. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memperluas​​ scope​​ UU MLA ke gugatan perdata untuk mengambil asset koruptor karena selama ini hanya UU MLA hanya menfasilitasi bantuan hukum khusus di bidang pidana saja.33

Terakhir,​​ perlu dipertimbangkan aspek​​ check and balance​​ sebelum dan sesudah dilakukan proses​​ civil forfeiture. Hal ini penting mengingat proses ini rawan akan penyalahgunaan oleh para aparat penegak hukum. Sebagai perbandingan, Indonesia dapat menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Thailand dengan memberikan komisi kepada lembaga khusus yang menangani proses​​ asset recovery​​ sesuai dengan kinerja lembaga tersebut untuk meningkatkan insentif dalam pengejaran asset serta untuk menjaga para aparat yang ditunjuk dari suap oleh para koruptor yang ingin menyelamatkan assetnya. Hal ini juga harus dibarengi oleh prinsip​​ keterbukaan dimana asas-asas terdapat asas-asas​​ akuntabilitas dan transparansi yang tinggi agar proses penggunaan​​ civil forfeiture​​ dan pemberian komisi​​ tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific,​​ Mutual​​ Legal Assistance, Extradition​​ and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific, 2007.

 

Cassella, Stefan D. “Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank”,​​ 9(4)​​ Journal of Money Laundering Control. 2006.

 

Cassella, Stefan D.​​ Asset Forfeiture Law in the United States.​​ New York: Jurisnet, 2007.

 

Dinino, Phylis dan Sahr Jon Kpundeh.​​ A Handbook of Fighting Corruption. Center for Democracy and Governance, Washington D.C. 1999.

 

Husein, Yunus.​​ Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Jakarta: Book Terrace & Library. 2007.

 

Kennedy, Anthony. “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”.​​ 10(1)​​ Journal of Money Laundering Control. 2007.

 

Kennedy, Anthony. “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”. 13 (2)​​ Journal of Financial Crime. 2006.

 

Suara Karya Online, “Kejagung Baru Selamatkan
Dana Rp 2,5
​​ Triliun”,​​ (http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=136965).​​ 

 

United Nation,​​ “Launch of Asset Recovery Initiative”. 17 September 2007 (http://go.worldbank.org/U2ZCWCDKR0).

 

Yusuf, Muhammad.​​ Merampas Aset Koruptor. Jakarta: Kompas, 2007.

*

Disampaikan pada​​ acara “Seminar Antikorupsi Jurnal Integritas KPK” dengan tema “Pemulihan Aset”, Kamis, 5 Oktober 2017, pukul 08.00 – 13.00 WIB, ​​ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.​​ 

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada​​ Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007,​​ Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang,​​ Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana​​ USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.​​ 

1

​​ Stefan D. Cassella (1),​​ Asset Forfeiture Law in the United States,​​ (New York: Jurisnet, 2007), hal.2.

2

​​ Anthony Kennedy​​ (1), “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”,​​ 10(1)​​ Journal of Money Laundering Control,​​ 2007, hal.37.

3

​​ Dalam Muhammad Yusuf,​​ Merampas Aset Koruptor, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 107.

4

​​ Stefan D. Cassella (1),​​ op.cit, hal.31-32. Pada awal abad 20, salah satu sumber pendapatan utama pemerintah federal Amerika Serikat adalah pajak minuman keras dan cukai rokok.​​ 

5

​​ Ibid.

6

​​ Ibid,​​ hal.33.

7

​​ Anthony Kennedy (1),​​ ibid, hal 139.

8

​​ Anthony Kennedy​​ (2), “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, 13 (2)​​ Journal of Financial Crime, 2006, hal 140.

9

​​ Anthony Kennedy​​ (1),​​ op.cit​​ hal 38.

10

​​ Ibid.

11

​​ Ibid.

12

​​ Anthony Kennedy (2),​​ op.cit​​ ,​​ hal.144.

13

​​ Ibid.

14

​​ Stefan D. Cassella​​ (2), “Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank”,​​ 9(4)​​ Journal of Money Laundering Control, 2006, hal.402

15

​​ Ibid, hal. 403.

16

​​ Ibid,​​ hal. 404-405.

17

​​ Phylis Dinino dan Sahr Jon Kpundeh,​​ A Handbook of Fighting Corruption, Center for Democracy and Governance, Washington D.C, 1999, hal 5.

18

​​ Tempo 12 Desember 2004, hal 68

19

​​ Lihat United Nation,​​ Launch of Asset Recovery Initiative, 17 September 2007 (http://go.worldbank.org/U2ZCWCDKR0) diakses​​ pada tanggal 15 November 2007.

20

​​ Ibid.

21

​​ Lihat UU No.1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

22

​​ UNCAC membahas tentang pengentasan korupsi di dunia dimana di salah satu pembahasannya adalah mengenai signifikansi MLA dalam memberantas korupsi. lihat​​ ​​ ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific,​​ Mutual Legal Assistance, Extradition ​​ and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific, ADB and OECD 2007, hal 15.

23

​​ Yunus Husein,​​ Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Book Terrace & Library Jakarta, 2007, hal. 357.

24

​​ Pasal 2 UU MLA

25

​​ Lihat Pasal 55 UU MLA

26

​​ Lihat Suara Karya Online,​​ Kejagung Baru Selamatkan
Dana Rp 2,5
​​ Triliun”, ​​​​ (http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=136965),​​ di akses 15 November 2007.

27

​​ Yunus Husein,​​ op.cit,​​ hal. 358.

28

​​ Ibid.

29

​​ Lihat United Nation and World Bank,​​ Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan, 2007 hal 18-21.

30

​​ Muhammad Yusuf,​​ op.cit, hal. 167.

31

​​ Anthony​​ Kennedy (1),​​ op.cit,​​ hal 39.

32

​​ Anthony Kennedy (2),​​ op.cit,​​ hal.144.

33

​​ Lihat Pasal 2 dan pasal 3 UU MLA.

Leave a Comment