Go to the top

PENGUATAN UNDANG-UNDANG SJSN DAN BPJS MELALUI REVISI

Team Web / 0 Comments

Hits: 1

1

 

PENGUATAN UNDANG-UNDANG SJSN DAN BPJS​​ MELALUI REVISI​​ 

 

oleh

Bismar Nasution

Website : bismarnasution.com

 

Ahli-ahli hukum Utilitarianis berpandangan, bahwa kualitas hukum baru dapat dipahami setelah hukum itu diterapkan dilapangan.​​ Di sisi lain,​​ terdapat tuntutan upaya untuk memperkuat​​ langkah-langkah dalam kerangka penyelenggaraan​​ Jaminan​​ Sosial​​ yang didasarkan pada​​ “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional” (Undang-Undang SJSN”) dan “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” (“Undang-Undang BPJS”).​​ 

Jalan​​ upaya memperkuat kerangka pelaksanaan Jaminan Sosial​​ tentu harus​​ melakukan pemikiran ulang terhadap Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.​​ Untuk kepentingan itu baik diamati pendapat​​ Roscoe Pound,​​ bahwa​​ hukum harus dilihat dan dipelajari sebagai lembaga sosial. Pound memandang hukum sebagai suatu bentuk pengendalian sosial ​​ yang khusus mengatur manusia agar dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bersifat anti sosial.1​​ Pendapat Pound tersebut relevan dengan Jaminan Sosial​​ yang diartikan sebagai cara untuk terhindar dari kesulitan sosial​​ dan hukumnya operasional di lapangan.​​ 

Tepatlah​​ dimunculkan pertanyaan; apakah​​ terdapat​​ masalah-masalah dalam pelaksanaan SJSN dan BPJS​​ ?​​ Jawabannnya positif,​​ karena seperti dalam Kerangka Acuan Workshop ini disebutkan, bahwa sampai dengan tahun ke-5 (lima), implementasi SJSN dan BPJS diwarnai dengan berbagai dinamika yang berkembang, antara lain sebagai berikut.​​ Pertama, beberapa Pasal Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.​​ Kedua,​​ terdapat rumusan norma dalam​​ Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang lainnya​​ yang disharmoni secara vertikal dan horizontal serta ambigu/multi tafsir dan inskonsisten.​​ Ketiga,​​ terjadi pergeseran politik hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial yang cenderung mengembangkan kepesertaan yang bersifat segmentatif berdasarkan pada profesi.​​ Keempat, adanya kebutuhan penyesuaian manfaat program dengan penambahan manfaat program kembali bekerja (return to work) dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja.​​ Kelima, adanya kebutuhan untuk pengembangan program jaminan sosial dengan menambahkan program baru yaitu Jaminan Sementara Tidak Bekerja (JSTB) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).​​ Keenam, kondisi defisit dana jaminan sosial kesehatan yang terus menerus setiap tahun, yang disinyalir salah satu penyebabnya adalah karena penyakit akibat kerja (PAK) yang dalam tatataran implementasi sulit dideteksi dan dibuktikan sebagai penyakit akibat kerja, sehingga diklaim sebagai penyakit biasa dan menjadi beban dana jaminan sosial kesehatan.

Salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah​​ pelaksanaan Jaminan Sosial adalah melakukan revisi atau pembaharuan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Karena itu, dibutuhkan kemauan politik yang kuat untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang bersifat dinamis.​​ Melihat hukum sebagai suatu yang bersifat​​ dinamis didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari suatu situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai.2

​​ Disamping itu,​​ perlu diyakini terlebih dahulu​​ bahwa hukum sendiri tidak merupakan tujuan, melainkan hanya suatu alat untuk mencapai yang tidak yuridis. Artinya, finalitas dari hukum tidak yuridis, dan karenanya pula hukum harus mendapat dorongan bertumbuhnya dari luar hukum. Di sini faktor-faktor di luar yuridislah yang memelihara tetap berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum ​​ itu.3

Dengan demikian​​ fokus​​ utama​​ pembahasan dalam makalah ini adalah​​ mengkritisi​​ nilai-nilai dan asas-asas atau prinsip-prinsip​​ berkenaan dengan​​ penyelenggaraan​​ Jaminan Sosial​​ yang ditentukan dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS yang masih bersifat minimalis, bahkan juga tidak fokus​​ atau sifatnya samar-samar dan tumpang tindih.​​ 

Padahal,​​ ​​ asas-asas atau prinsip-prinsip​​ adalah​​ sesuatu​​ yang memberi bentuk hukum. Hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas-asas hukum.4​​ Karena itu, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum​​ yang terdapat sekarang ini dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS​​ dipikirkan ulang​​ serta diperkuat substasinya. Tujuannya,​​ agar​​ prinsip-prinsipnya​​ semakin kaya dan semakin mendalam ​​ dalam rangka memberi nilai-nilai dengan derajat moral hukum yang tinggi terhadap​​ bentuk Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, yang pada akhirnya dalam revisinya tidak lepas dari​​ beyond the call of rules”.​​ 

 

CITA HUKUM KONSTITUSI DAN​​ JAMINAN SOSIAL

Jaminan sosial sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan.​​ Karena jaminan sosial merupakan hak asasi​​ dan​​ menjadi alat penting untuk mencegah dan mengurangi​​ kemiskinan.​​ Undang-Undang SJSN​​ menentukan​​ Jaminan sosial sebagai​​ salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin​​ seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.5​​ Sementara itu​​ Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program​​ jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.6​​ SJSN​​ bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya​​ kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.7

Mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan​​ Undang-Undang​​ SJSN​​ adalah mekanisme asuransi sosial yang dimaknai sebagai suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.8​​ Perbedaannya dengan sistem yang ada sebelumnya adalah adanya bantuan iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.9

Penyelenggaraan​​ Jaminan Sosial​​ yang didasarkan atas Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS merupakan derivatif ​​ dari Aturan Dasar (Staatsgrundrungesetz) atau Konstitusi yang cita hukumnya kesejahteraan sosial (social welfare).​​ 

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, bahawa “tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,​​ perlindungan, dan kepastian hukuum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan, bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.​​ 

Disamping itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur berkenaan hak sosial rakyat. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahawa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

​​ Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi tersebut keberadaan​​ Jaminan Sosial yang didasarkan terhadap​​ Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS harus operasional dilapangan sesuai dengan cita hukum UUD 1945, baik dalam hubungannya dengan kesehatan, maupun hubungannya dengan ​​ ketenagakerjaan dalam proses produksi atau hubungan industrial (labor relation). Artinya, tidak boleh dibiarkan jalannya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS tidak operasional dilapangan, karena berhadapan dengan masalah-masalah kenyataan-kenyataan sosial dalam pelaksanaan SJSN dan BPJS. Harus dicari akar masalahnya dan memberikan jalan keluar atas masalah tersebut, agar kepentingan utama Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dapat optimal keberlakuannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagaimana diuraikan di muka, berarti cita hukum konstitusi adalah​​ terwujudnya “Negara​​ Kesejahteraan​​ (Welfare​​ State).​​ Ketentuan-ketentuan UUD 1945 itu​​ masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder.10​​ Oleh karena itu ketentuan-ketentuan UUD 1945​​ merupakan landasan pembentukan Undang-Undang (Formell Gesetz) , sekaligus memberikan kekuatan mengikat kepada Undang-Undang tersebut.

Cita hukum konstitusi yang membuat​​ negara​​ harus mewujudkan​​ welfare state,​​ ​​ sekaligus negara menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi mendasar.​​ Misalnya, keberadaan​​ Undang​​ Undang​​ SJSN​​ yang diberlakukan di Indonesia dapat dilihat​​ sebagai​​ langkah awal dari negara untuk melaksanakan amanah​​ dari konstitusi dan​​ merupakan bentuk konkrit peranan negara dalam mensejahterakan rakyat.

Karena itu cita hukum Konstitusi sebagaimana terdapat dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 harus diakomodasi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS serta peraturan perundang-undangan yang menjadi derivatif Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu,​​ original inten​​ atau maksud asli perumusan teks ketentuan-ketentuan Konstitusi tersebut sangat penting untuk dipahami secara kuat. Hal ini menjadi penting, agar keberlakuannya tidak berpotensi lagi seperti pengalaman yang pernah terjadi diuji materi​​ (judicial review)​​ oleh pihak masyarakat atau pihak​​ stakeholders​​ BPJS ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi merupakan Pengawal Konstitusi (the Guardian of the Constitution), sekaligus sebagai forum pengujian konstitusionalitas atas suatu undang-undang.​​ Juga jangan terjadi lagi diuji materinya ke Mahkamah Agung

Tepatlah harus dipahami mengingat, apabila suatu undang-undang ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang demikian dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum alias dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian pula jika suatu peraturan dibawah undang-undang, misalnya Peraturan​​ Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain-lain dinilai bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan yang bersangkutan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat untuk umum oleh Mahkamah Agung.11​​ 

Dalam perjalanannya pemberlakuan​​ Undang-Undang​​ SJSN​​ memang​​ mendapat tantangan, pada​​ kenyataannya Undang​​ Undang​​ SJSN dan BPJS​​ sudah dua​​ kali digugat​​ ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil. Penentangan​​ yang paling menarik adalah ketika masyarakat​​ yang diwakili oleh Dewan Kesehatan Rakyat,​​ Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota,​​ Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia​​ menggugat keharusan pembayaran premi.​​ 

Menurut para pemohon ini SJSN yang​​ mewajibkan pembayaran iuran bertentangan​​ dengan UUD 1945. Menurut para penggugat,​​ BPJS seperti yang diamanatkan dalam Undang​​ Undang​​ SJSN, hanya akan mengeksploitasi rakyat​​ dan menguntungkan pemerintah karena​​ semua rakyat Indonesia harus membayar​​ premi jaminan sosial kepada lembaga​​ tersebut. Di samping itu, pembayaran premi​​ wajib bagi semua warga negara, terlepas dari​​ status sosial ekonomi mereka, untuk semua​​ program jaminan sosial yang diadakan​​ oleh pemerintah telah mengaburkan antara​​ jaminan sosial dan asuransi sosial.

Secara khusus alasan para penggugat​​ karena ketentuan pelaksanaan jaminan sosial​​ yang mewajibkan para pesertanya untuk membayar iuran pada Pasal 17 Ayat (1) Undang​​ Undang​​ SJSN​​ adalah bukti bahwa negara​​ mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi​​ hak jaminan sosial bagi warganya. Hal ini​​ bertentangan dengan​​ Pasal 34 Ayat​​ (1) dan Pasal 28I Ayat (4)​​ UUD 45. Kemudian pada​​ Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang SJSN​​ mengenai​​ pemberian kewenangan kepada pihak​​ pemberi kerja untuk memungut iuran dari​​ para pekerjanya yang kemudian disetorkan​​ pada​​ BPJS​​ setelah ditambahi iuran dari pihak pemberi​​ kerja dianggap sebagai pengalihan tanggung​​ jawab negara kepada sektor swasta dan​​ masyarakat. Padahal menurut Pasal 34 ayat​​ (2)​​ dan​​ (3)​​ UUD 1945​​ negara bertanggung jawab terhadap​​ jaminan kesejahteraan bagi rakyat.​​ Gugatan masyarakat ini menarik​​ ditelusuri, karena sepanjang sejarah, Indonesia​​ belum pernah mengimplementasikan varian​​ dari konsep​​ Welfare State​​ dalam praktik​​ jaminan sosial yang sesuai dengan UUD 45​​ dan Pancasila. Jika memang​​ Undang-Undang​​ SJSN​​ hanya untuk memanipulasi tanggung jawab​​ negara dalam menyejahterakan rakyat​​ maka Mahkamah Konstitusi harus​​ membatalkan undang-undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya​​ menolak seluruh gugatan para penggugat.​​ Dalam putusan tersebut MK menganggap​​ dalil-dalil yang diajukan penggugat bahwa​​ sistem asuransi sosial yang terkandung dalam​​ Undang-Undang​​ SJSN​​ inkonstitusional karena​​ bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945​​ tidak beralasan. Pendapat ini menguatkan​​ putusan MK pada tahun 2005 (Putusan No.007/​​ PUU-III/2005) tentang konstitusionalitas​​ sistem asuransi sosial yang terdapat di​​ Undang-Undang tentang Sistem Jaminan​​ Sosial Nasional, salah satu pertimbangan hakim menyebutkan bahwa ​​ ” …UU SJSN telah cukup​​ memenuhi maksud Pasal 34 Ayat (2) UUD​​ 1945, dalam arti bahwa sistem jaminan​​ sosial yang dipilih Undang​​ Undang​​ SJSN telah cukup​​ menjabarkan maksud konstitusi yang​​ menghendaki agar sistem jaminan sosial yang​​ dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan​​ bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan​​ masyarakat yang lemah dan tidak mampu​​ sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Dengan​​ demikian secara​​ jelas putusan MK merestui​​ sistem jaminan sosial nasional di Indonesia​​ mengadopsi konsep asuransi sosial. Hal​​ ini berarti Indonesia cenderung pada​​ model​​ institutionalist welfare state​​ versi​​ rezim konservatif karena sistem ini tidak​​ sepenuhnya diserahkan kepada pihak​​ swasta. Pemerintah tetap bertanggung jawab​​ terhadap jaminan sosial seluruh warga​​ negara yang akan dikelola oleh sebuah​​ badan hukum yang dibentuk pemerintah​​ berdasarkan undang-undang. Selain itu​​ prinsip subsidi yang menjadi ciri​​ dari​​ rezim konservatif juga diterapkan di mana​​ pemerintah bertanggung jawab terhadap​​ warga negara yang tidak mampu untuk​​ membayar iuran wajib. MK membenarkan​​ SJSN berdasarkan tafsiran pemerintah​​ dalam ideologi Negara Kesejahteraan dengan​​ kebijakan institusionalis model konservatif​​ bukan institusionalis model demokrasi sosial​​ seperti yang diinginkan oleh para penggugat.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan​​ bahwa konstitusi negara Indonesia​​ telah memberikan kriteria konstitusionalnya​​ pada Pasal 34 Ayat (2)​​ UUD 1945​​ ”komprehensif dan​​ pemberdayaan masyarakat tidak mampu”​​ telah dapat dipenuhi dalam SJSN yang​​ terdapat dalam​​ Undang-Undang​​ SJSN. Sistem​​ jaminan sosial nasional yang mewajibkan​​ orang berkemampuan untuk membayar​​ premi dan pemerintah membayar premi​​ bagi orang tidak mampu merupakan​​ pengejewantahan dari Pasal 34 Ayat (2)​​ UUD 1945​​ di​​ muka​​ serta penerapan dari prinsip asuransi sosial​​ juga kegotong-royongan.

Dalam pasal 5 ayat (2)​​ Undang-Undang​​ BPJS​​ disebutkan ​​ terdapat dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. ​​ BPJS Kesehatan menyelenggarakan pogram jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program ​​ jaminan kecelakaan kerja, ​​ jaminan hari tua, ​​ jaminan pensiun dan ​​ jaminan kematian. Dalam pasal 58​​ Undang-Undang​​ BPJS​​ di ketentuan penutup disebutkan bahwa PT Askes (Persero) dipersiapkan dan ditugasi menyelengarakan BPJS Kesehatan. Pasal 61 s/d 66 menyebutkan PT Jamsostek (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) sebagai penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan.

Pengukuhan empat BPJS tersebut diatas bukan hal mutlak dan bersifat monopoli. Dalam Pasal 5 ayat (1)​​ Undang-Undang​​ SJSN “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang”​​ jo.​​ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU/III/2005 tentang Pengujian​​ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, membuka peluang untuk dibentuk badan penyelenggara lain diluar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang SJSN. Pembentukan BPJS lain ini pun harus dengan Undang-Undang.

Selanjutnya, pada Tahun 1918 ini​​ Mahkamah Agung membatalkan​​ Peraturan Nomor 2,​​ Nomor​​ 3 dan​​ Nomor​​ 5 Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, yakni tentang Penjaminan Layanan Katarak, tentang Penjaminan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.​​ Pembatalan Peraturan-Peraturan ​​ Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan itu didasarkan atas Permohnan uji materi oleh Perhimpunan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB). Karena Peraturan-Peraturan tersebut dinilai PDIB berpotensi merugikan pasien dan fasilitas kesehatan.

​​ 

PRINSIP PENYELENGGARAAN SJSN DAN BPJS

Berdasarkan pemikiran di muka,​​ Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS harus dibangun atau dibentuk berdasar prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum yang konstitutif dan konstansi yuridis.​​ Asas-asas hukum konstitutif menjadi dasar tiap tertib hukum,​​ sekaligus​​ menunjukkan keadaan konstansi hukum yang sangat tinggi.​​ Hal ini didasarkan, bahwa prinsip atau asas dari​​ hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dalam keberlakuan hukum. Karena semua norma hukum yang lahir adalah diberi bentuk oleh asas-asas hukum. Lebih lanjut, hukum positif atau peraturan perundang-undangan hanya mempunyai arti hukum, jika dikaitkan dengan asas-asas hukum.12 ​​​​ 

Memang, berdasarkan​​ Pasal 4​​ Undang-Undang SJSN dan​​ Pasal 4​​ Undang-Undang BPJS​​ telah menentukan, bahwa penyelenggaraan SJSN dan BPJS didasarkan setidaknya​​ pada​​ 9 (sembilan)​​ prinsip. Namun,​​ substasi​​ prinsip-prinsip tersebut masih harus dikaji ulang​​ dalam proses revisi​​ Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS agar semakin kaya dan semakin mendalam.

  • Prinsip Kegotong-royongan

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS disebutkan, bahwa​​ Prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.” Disamping itu, dalam ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang​​ SJSN​​ dinyatakan, bahwa prinsip kegotong-royongan​​ diwujudkan dalam mekanisme gotong- royong dari peserta yang mampu kepada peserta yamg kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia”.​​ 

Dapat dipahami bahwa prinsip kegotong-royongan tersebut sejalan dengan prinsip kekeluargaan (brotherhood)​​ atau prinsip kebersamaan​​ yang intinya dalam prinsip tersebut substansinya merupakan gagasan kepentingan bersama dengan sistim nilai yang diberlakukan adalah tanggung jawab moral dan sosial yang berkeadilan.

 Tepatlah substansi prinsip kegotong-royongan dalam penyelenggaraan JSJN dan BPPJS harus diimbangi dengan keadilan sosial (social justice)​​ yang dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan JSJN dan BPJS.​​ Untuk mengimplementasikan​​ keadilan tersebut baik untuk diamati pendapat John Rawls yang memandang keadilan itu dalam 2​​ (dua) pokok.​​ Pertama,​​ setiap orang berhak atas kebebasan seluas-luasnya, sama luasnya dengan kebebasan orang lain.​​ Kedua, ​​ semua ketimpangan sosial​​ dan ekonomi harus diatur​​ sehingga dapat memberi​​ keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dapat diakses secara terbuka untuk semua orang.13

Dapat dipahami prinsip kegotong-royongan yang memuat Pengaturan​​ tanggung jawab moral dan sosial yang berkeadilan demikian akan dapat menjamin keadilan, misalnya bagi penerima manfaat BPJS Kesehatan.​​ 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah​​ tolong-menolong diantara sesama masyarakat,​​ baik​​ pemerintah, perusahaan swasta​​ maupun​​ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)​​ dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Misalnya, perusahaan​​ swasta,​​ BUMN​​ dan BUMD​​ didorong agar terlibat langsung membantu dana jaminan sosial melalui​​ tanggung jawab sosial​​ (“corporate social​​ responsibility” –​​ ​​ CSR”).​​ Word Business Council for Sustanable Development membuat definisi CSR sebagai “business commitment to contribute to sustainable economic development,​​ working with employees, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life”.14​​ 

CSR merupakan konsep yang menyeimbangkan perusahaan dalam mendapat keuntungan dengan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan orang bijak yang mengatakan, bahwa perusahaan moderen adalah perusahaan yang seharusnya mentransformasi diri menjadi institusi sosial, seperti telah diterapkan di Jepang.​​ Dalam upaya yang demikian sejalan dengan struktur masyarakat, yaitu tekait dengan cara institusi sosial (social institution) mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui institusi-institusi itu pulalah dipahami konstitusi politik, prinsip-prinsip ekonomi dan tatanan sosial.15

Dukungan perusahaan terhadap CSR ini sangat menjanjikan, karena kesadaran untuk implemenrtasinya mengalami perkembangan setiap saat.​​ Peringatan-peringatan pelaksanaan​​ CSR itu semakin bermakna. Salah satunya seperti​​ John Elkington​​ yang mengatakan, bahwa jika perusahaan ingin tetap​​ sustain,​​ maka perusahaan perlu tidak saja kepentingan para pemegang saham (profit), tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang berada di dalamnya (people) serta kelestarian lingkungan hidup (planet).16​​ 

Sebab itulah​​ isu CSR​​ menjadi​​ suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis,​​ karena​​ dianggap benar dari sudut pandang etis. Menurut Manuel G. Velazquez mengajarkan bahwa :​​ ”an action is right from an ethical point of view if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place”17​​ 

Isu CSR tepat​​ berkaitan pula​​ dengan pandangan aliran​​ utilitarian.​​ Jeremy Bentham pelopor aliran​​ utilitarian​​ mengajarkan, bahwa prinsip dasar yang mendasari seluruh aktifitas sosial adalah “the greatest​​ happiness​​ for the greatest​​ numbers“.18​​ Dasar pengambilan keputusan etis dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhir dari tindakan atau kebijaksanaan didefenisikan sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik dan meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyak orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin baik secara etis. Utilitarianisme sering disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan.19

 Utilitarianisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan, baik buruknya tergantung pada konsekuensi yang dibawakan oleh perbuatan tersebut. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat,​​ maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya.20

Di Indonesia, penerapan kewajiban CSR telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta berbagai Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut. Khusus bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 telah menerapkan juga hal yang mirip dengan CSR, yang menyisihkan sebagian labanya antara lain untuk pembinaan masyarakat.​​ 

Dengan pengaturan yang demikian​​ dapat dimasukkan asas-asas regulatif dari moral yuridis dengan​​ penekanan penerapan CSR dalam​​ prinsip kegotong-royongan dalam Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Undang-Undang BPJS.​​ Pada akhirnya​​ membuat dinamika hukum dalam​​ ​​ Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Undang-Undang BPJS mencapai derajat yang lebih tinggi.​​ 

Kunci utamanya​​ dapat membantu permasalahan kondisi defisit dana jaminan sosial kesehatan yang terus menerus setiap tahun.​​ Tentunya untuk menerapkan CSR dalam membantu pendanaan jaminan sosial harus ada kordinasi​​ SJSN​​ dan BPJS dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta.​​ 

Untuk penerapan CSR tersebut dapat dimulai dari BUMN​​ dan BUMD. Karena negara memiliki dan menguasai sejumlah BUMN, demikian pula pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota memiliki dan menguasai ratusan BUMD di seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD memiliki kewajiban CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan​​ dan​​ memiliki kekuatan potensial jika dikelola dengan baik untuk bersinergi dengan​​ BPJS. Apabila potensi kewajiban CSR dari BUMN dan BUMD tersebut dapat sebahagian kecil saja diarahkan kepada BPJS, maka kesulitan liquiditas yang dialami BPJS sedikitnya dapat dikurangi.​​ 

Disamping itu, BPJS perlu menggali potensi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta terkait dengan pemanfataan dana CSR. Tidak harus dijadikan semacam bantuan kepada BPJS, tetapi dipergunakan untuk mempromosikan pola hidup sehat, kesehatan lingkungan, dan​​ lain​​ lain​​ agar mutu kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini akan mengurangi klaim layanan kuratif kepada BPJS.

  • Prinsip​​ Nirlaba

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS disebutkan, bahwa prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah​​ prinsip​​ pengelolaan usaha yang menggutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.” Di samping itu,​​ dalam ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang​​ SJSN​​ dinyatakan, bahwa prinsip​​ ​​ nirlaba​​ dinyatakan sebagai​​ pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Dapat disimpulkan bahwa BPJS merupakan​​ public utilities​​ dan​​ public service​​ yang bertujuan untuk penyelengaraan jaminan sosial bagi kemanfaatan umum atau jumlah banyak rakyat, yang tentunya tidak berorientasi memperoleh keuntungan (non profit oriented) dan lebih berperan sebagai​​ agent of development.

Prinsip nirlaba tersebut harus mencakup agar negara juga dapat berperan aktif baik melalui mekanisme anggaran untuk menyangga BPJS dan mengurangi beban BPJS melalui​​ kebijakan insentif dan perpajakan. Sebab sebagaimana diuraikan di muka BPJS bukanlah lembaga profit yang berorientasi pada selisih lebih penerimaan dan pengeluaran. Target kinerja BPJS tidak diniliai pada produktifitas keuangan, akan tetapi produktifitas layanan. Negara dan daerah harus memberikan dukungan penuh kepada BPJS.​​ 

  • Prinsip Keterbukaan​​ 

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS​​ hanya menyebutkan, bahwa​​ “prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta”.​​ Di samping itu, dalam ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang​​ SJSN​​ diuraikan, bahwa “prinsip keterbukaan,​​ kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan​​ dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya”.​​ 

Substansi prinsip keterbukaan tersebut masih harus diperkaya dan diperdalam, karena belum memuat apa yang dimaksudkan secara hakiki dari prinsip keterbukaan dan juga masih terdapat tumpang tindih dengan prinsip lainnya.

Organization for Economic Cooperation and Development​​ (OECD) telah mempelopori dalam​​ pengembangan​​ prinsip-prinsip​​ good corporate governance​​ (GCG)​​ dalam pengelolaan perusahaan. OECD menyatakan, bahwa​​ good corporate governance​​ dapat memberikan ransangan bagi​​ board​​ manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus mefasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumberdaya yang lebih efektif.​​ 21​​ dalam pengelolaan perusahaan. OECD​​ ,​​ yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk kemajuan bagi kinerja perusahaan​​ dan juga berfungsi untuk perangkat kelembagaan pemerintahan​​ berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat dapat diamin dengan baik.22​​ Salah satu prinsipnya adalah prinsip​​ transparansi atau​​ keterbukaan (disclosure), disamping prinsip kewajaran (fairness),​​ akuntabilitas​​ (accountability) dan​​ responsibilitas​​ (responsibilty).​​ 

Dalam konteks penyelenggaraan​​ SJSN​​ dan BPJS prinsip keterbukaan​​ adalah kewajiban​​ SJSN​​ dan BPJS​​ mengungkapkan informasi fakta material​​ yang relevan dengan​​ SJSN​​ dan BPJS​​ kepada​​ stakeholders​​ jaminan sosial secara akurat dan​​ tepat waktu. Dengan ini prinsip keterbukaan dapat berperan meningkatkan​​ supply​​ informasi yang benar.23​​ ​​ Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan Dana Jaminan sosial.

Setidaknya ada 2 (dua) fungsi prinsip keterbukaan dalam Sistem Jaminan Sosial.​​ Pertama,​​ prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap​​ pelaksanaan​​ Sistem Jaminan Sosial.24​​ Secara​​ a contrario,​​ apabila tidak ada keterbukaan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial, maka membuat publik tidak percaya terhadap Sistem Jaminan Sosial.​​ Apalagi keterbukaan itu bisa berbentuk suatu penilaian (judgment) terhadap investasi,25​​ sehingga publik secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap kepesertaan jaminan sosial mereka.26​​ Makin jelas informasi​​ SJSN​​ dan BPJS, maka keinginan publik untuk kepesertaan jaminan sosial makin tinggi. Sebaliknya, ketiadaan dan kekurangan serta ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dalam kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS.27

Kedua,​​ prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud).​​ Fungsi prinsip keterbukan yang demikian adalah pendapat yang paling tua.28​​ Tepatlah relevansinya dengan yang dikatakan Barry A.K. Rider, bahwa “sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman”. Selajutnya, Rider mengatakan pula, bahwa “more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse”.​​ 29​​ 

Dengan demikian penyelenggaran jaminan sosial harus berdasarkan prinsip keterbukaan.​​ Karena keberadaan prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi publik, sehingga mereka secara rasional dapat mengambil keputusan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial dan berfungsi sebagai​​ Sun Shine Regulation​​ untuk mengantisipasi​​ perbuatan curang​​ atau​​ abuse of power​​ dalam penyelenggaran jaminan sosial.

  • Prinsip kehati-hatian

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS juga hanya menyebutkan, bahwa prinsip kehati-hatian adalah “prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib”.​​ 

Tambahan untuk substansi prinsip kehati-hatian adalah​​ bagaimana membuat prinsip tersebut​​ diterapkan oleh pembuat keputusan atau kebijakan dilingkungan​​ SJSN​​ dan BPJS ​​ sebagai suatu tindakan​​ yang diambil sebelum terjadi atau untuk mencegah sesuatu yang berbahaya, tidak menyenangkan atau tidak nyaman.30​​ 

Pada umumnya penerapan prinsip kehati-hatian dimaksudkan untuk mengatur risiko yang belum pasti. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dallam penyelenggaraan jaminan sosial dapat dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2​​ Undang-Undang Nomor 7​​ Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan, bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.​​ ​​ 

  • Prinsip Akuntabilitas

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS​​ dinyatakan, bahwa​​ prinsip akuntabilitas adalah “prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”.

 Prinsip akuntabilitas yang diuraikan tersebut masih belum​​ fokus dan belum​​ cukup, karena akuntabilitas itu tidak hanya masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Tepati temasuk mengenai kepatuhan terhadap semua​​ peraturan perundang-undangan atau​​ rule of the game​​ pengelolaan perusahaan. Karena prinsip akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip GCG. Sebab itu prinsip akuntabilitas dalam kerangka GCG​​ SJSN​​ dan BPJS misalnya adalah memastikan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban​​ pengurus​​ organ​​ SJSN​​ dan BPJS perusahaan​​ secara periodik.​​ 

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam​​ SJSN​​ dan BPJS akan dapat terhindar dari benturan kepentingan (conflic of interest).​​ Karena dalam prinsip akuntabiltas tersebut termaktub kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan kepada​​ stakeholders.​​ Dapat terlihat prinsip akuntabilitas tersebut​​ ada​​ kaitannya​​ dengan prinsip keterbukaan.

Prinsip akuntabilitas dapat pula mendorong​​ implementasi​​ teori​​ fiduciary duty​​ oleh Direksi dan Dewan Pengawas BPJS. ​​ Teori​​ fiduciary duty​​ adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan orang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus pribadi lainnya sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini ​​ harus melaksanakannya berdasarkan​​ suatu standar dari kewajiban​​ (standard of duty)​​ yang paling tinggi sesuai dengan yang​​ dinyatakan oleh hukum. Sedangkan ​​ fiduciary ​​​​ itu​​ adalah seseorang ​​ yang memegang peran sebagai ​​ suatu wakil​​ (trustee)​​ atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan​​ (trust and confidence)​​ yang dalam peran ini meliputi, ketelitian​​ (scrupulous), itikad baik​​ (good faith), dan keterusterangan ​​ (canclor).​​ Fiduciary​​ ini termasuk hubungan seperti, pengurus ​​ atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (guardian), termasuk juga didalamnya ​​ seorang​​ lawyer​​ yang mempunyai hubungan​​ fiduciary​​ dengan​​ client-nya.31

Implementasi teori​​ fiduciary duty​​ penting, mengingat direksi mempunyai​​ kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku​​ (standart of conduct)​​ untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila direksi berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.32

Dinegara-negara​​ common law​​ khususnya negara Amerika yang telah mempunyai standar yang jelas untuk​​ menentukan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungajawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar​​ duty of loyality​​ dan​​ duty of care​​ dalam pertanggungjawaban direksi pada Perusahaan​​ didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.

Perlu ditekankan bahwa kewajiban utama dari direksi adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secra individu maupun kelompok33, sesuai dengan posisi seorang direksi sebagai sebuah​​ trustee​​ dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan ​​ seorang direksi untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya​​ (duty of care).34​​ Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut sesorang direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan​​ (duty of loyality).35

Pelanggaran terhadap prinsip​​ duty of care​​ dan prinsip​​ duty of loyality​​ dalam kaitannya dengan​​ fiduciary duty​​ dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya.36

Pemahaman teori​​ fiduciary duty​​ menjadi penting dibicarakan, karena ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang BPJS menyatakan, bahwa “Direksi bertanggung​​ jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbukan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial”. Tentu ketentuan tersebut tidak​​ fair​​ atau diluar kewajaran​​ diterapkan kepada​​ pribadi direksi​​ yang telah mempunyai itikad baik dan​​ melakukan pengelolaan​​ BPJS​​ berdasarkan teori​​ fiduciary duty​​ atau berdasarkan prinsip​​ duty of care​​ dan prinsip​​ duty of loyality.​​ 

Padahal, berdasarkan prinsip​​ business judgmant rule,​​ direksi dapat membela diri apabila diminta pertanggung jawaban atas kerugian perusahaan.​​ Dalam ilmu hukum teori atau prinsip​​ business judgmant rule​​ diartikan sebagai aplikasi spesifik dari standar tingkah laku direksi pada sebuah situasi dimana setelah pemeriksaan secara wajar, direksi yang tidak mempunyai kepentingan pribadi, menggunakan serangkaian tindakan dengan itikad baik, jujur dan secara rasional percaya bahwa tindakannya dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.37​​ Sementara itu,​​ Robert Charles Clark menguraikan, bahwa​​ business judgment rule​​ adalah “a presumption that in making a business decision, the director of​​ corporation acted on an informed basis in good faith and in the honest belief that the action​​ was taken in the best interest of the company”.38

Fungsi prinsip​​ business judgment rule​​ tersebut adalah untuk menjamin keadilan bagi para direksi yang mempunyai itikad baik39. Namun, terdapat 3 (tiga) prasyarat untuk direksi dapat berlindung berdasarkan prinsip​​ business judgment rule​​ atau terhindar dari pelanggaran prinsip​​ duty of care.​​ ​​ Pertama, direksi memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar.​​ Kedua,​​ direksi tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik.​​ Ketiga,​​ memilki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang dambil adalah terbaik bagi perusahaan.40​​ 

Sebaiknya, Undang-Undang BPJS mengakomodasi prinsip​​ business judgment rule​​ untuk melindungi Direksi dan Dewan Pengawas​​ BPJS​​ yang mempunyai itikad baik. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakomodasi prinsip​​ business judgment rule​​ tersebut melalui ketentuan Pasal 97 ayat (5) yang menentukan sebagai berikut;​​ “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)​​ apabila dapat dibuktikan:

  • kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;

  • telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

  • tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak lansung atas tindakan pengurusan yag mengakibatkan kerugian; dan

  • telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

 

  • Prinsip Portabilitas

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS​​ dinyatakan, bahwa​​ prinsip portabilitas adalah “prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.​​ 

Untuk mewujudkan dan mengatur prinsip potabilitas tersebut harus disadari pula, bahwa​​ dalam prakteknya BPJS menjalan fungsi sebagai “tukang bayar”. Sebagai “tukang bayar” BPJS harus memastikan keadaan-keadaan pra pelayanan dan setelah pelayan. Dalam BPJS kesehatan misalnya, BPJS tidak memiliki kemampuan untuk memastikan kecukupan atau ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga dokter dan obat-obatan. Penumpukan rujukan pada salah satu rumah sakit pusat di Jakarta menyebabkan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang memerlukan layanan operasi harus menunggu antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Hal-hal tersebut mempengaruhi terpenuhinya hak konstitusional masyarakat tetapi berada diluar kewenangan BPJS. Oleh karena itulah, perlu sinergitas yang lebih baik antara seluruh badan-badan Negara yang berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menyediakan sistem jaminan sosial kepada warga negaranya. ​​ 

  • Prinsip Kepersetaan Bersifat Wajib

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS​​ dinyatakan​​ prinsip kepersetaan bersifat wajib adalah “prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap”. Di samping itu, dalam ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang​​ SJSN​​ diuraikan, bahwa​​ kepesertaan wajib, yang dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor​​ formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

Dalam rangka mewujudkan prinsip kepersetaan bersifat wajib​​ tersebut BPJS​​ sebagai​​ badan yang diamanatkan oleh Undang-Undang​​ untuk menyelenggarakan fungsi jaminan sosial​​ harus dapat tercermin dalam Undang-Undang BPJS, bahwa jaminan sosial itu sendiri merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 34 aya (2) UUD 1945 Amandemen keempat. Dengan demikian pada prinsipnya jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS adalah wujud kehadiran Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Oleh karena itu, secara filosofis konstitusional, penyelenggaraan SJSN harus meliputi seluruh masyarakat Indonesia.​​ 

Penerapan skema asuransi sosial pada penyelenggaraan SJSN harus diterapkan secara bijaksana, agar tidak menghilangkan hak-hak konstitusional warga Negara, khususnya warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi. Skema asuransi sosial tidak sama dengan asuransi komersial, meskipun SJSN disebut menggunakan skema asuransi. Skema asuransi yang bertumpu pada unsur pembayaran premi harus diterjemahkan secara khusus dalam konsep asuransi sosial. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua warga Negara memiliki kemampuan untuk membayar premi atau iuran. Fakta ini tidak boleh menghalangi warga Negara untuk mendapatkan pelayanan dari pelaksanaan kewajiban Negara berdasarkan SJSN.​​ 

Oleh karena itu, peran Negara dalam pelaksanaan SJSN semestinya tidak cukup hanya dengan menyerahkan penyelenggaraan SJSN tersebut kepada BPJS. Negara harus berperan aktif dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi organ terkait untuk menjamin terwujudnya tujuan SJSN tersebut. Karena bagaimana pun juga tanggungjawab Negara tidak hilang begitu saja dengan dibentuknya BPJS. Kehadiran BPJS adalah wujud kehadiran Negara, meskipun BPJS sebagai badan hukum publik memiliki tanggungjawab sendiri sebagai entitas hukum.

Selanjutnya perlu membangun budaya ber-SJSN dan ber-BPJS. Jika selama ini hubungan hukum keperdataan dan keadministrasian selalu mengandalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat formil administratif, maka perlu juga dikembangkan dengan meminta kartu kepesertaan BPJS. Adalah lebih baik melakukan hubungan hukum keperdataan dengan orang yang dipastikan mendapatkan layanan kesehatan jika sakit dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki kartu penduduk. Dengan budaya ini, maka suatu saat nomor kepesertaan jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan hari tua) akan lebih penting dibandingkan dengan nomor KTP.

  • Prinsip Dana Amanat

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS dinyatakan, bahwa prinsip dana amanat adalah “iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial”. Di samping itu, dalam ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang​​ SJSN​​ diuraikan, bahwa prinsip dana amanat adalah “dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta”.

Namun,​​ prinsip dana amanat​​ Sebagaimana disebutkan​​ di atas perlu diperkuat, mengingat,​​ bahwa salah satu penyumbang masalah keuangan BPJS adalah masih rendahnya kepatuhan pembayaran iuran oleh anggota BPJS yang membayar iuran, baik itu anggota perorangan maupun korporasinya. Tidak adanya sistem​​ reward and punishment​​ dapat menjadi rendahnya kepatuhan. Mengingat bahwa iuran adalah sumber pemasukan utama BPJS, maka perlu perhatian yang tegas terhadap hal ini.​​ 

Penyelesaian masalah ini tidak saja meliputi pada perbaikan substansi aturan, tetapi juga membangun kultur yang baik. Apabila selama ini tidak ada ketegasan sanksi, khususnya​​ terhadap korporasi, maka dalam regulasi perlu diatur secara imperative disertai dengan kejelasan sanksi ketidakpatuhan. Sanksi tindakan admninistratif atas ketidakpatuhan korporasi perlu diperjelas, termasuk mentautkan kewajiban ini dengan layanan administratif perijinan korporasi. Korporasi yang tidak patuh terhadap kewajiban iuran BPJS diberikan sanksi peringatan, tidak diberikan perpanjangan izin sampai selesainya kewajiban iuran atau bahkan penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Dengan kata lain mengintegrasikan kewajiban pembayaran iuran dengan layanan administratif perijinan usaha.​​ 

Prinsip dana amanat itu adalah salah satu yang signifikan diatur dengan baik dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS​​ karena terjadinya​​ mismatch​​ antara pendapatan dan klaim pembayaran. Karena​​ masalah utama yang dihadapi oleh BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial adalah tidak seimbangnya antara pemasukan dengan klaim pembayaran yang diajukan oleh fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit, dll). BPJS mengalami kesulitan liquiditas dan sering terjadi gagal bayar tepat waktu. Keadaan ini menimbulkan dampak yang sistemik terhadap layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, praktek dokter, dan​​ lain​​ lain​​ yang tidak mendapatkan pembayaran atas klaim yang diajukannya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung berpengaruh terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Hal ini akhirnya akan berpengaruh terhadap hak masyarakat.​​ 

Akibatnya, BPJS terkesan melakukan efisiensi ini untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan mengurangi kuantitas layanan kepada masyarakat dan menggunakan instrument administratif procedural untuk mengatur jarak klaim dan pembayaran. Hal ini menjadi mengurangi hak masyarakat dan cenderung bertentangan dengan hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.​​ 

Berbagai hal menjadi penyebab​​ mismatch​​ tersebut, antara lain besaran iuran yang dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan pembiayaan, luasnya pelayanan yang ditanggung oleh​​ BPJS ​​ Kesehatan (promotif, kuratif dan rehabilitative), kepatuhan anggota masyarakat membayar iuran dan denda serta sistem pembayaran denda yang dinilai berbagai pengamat sebagai sistem yang tidak efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian ulang terhadap besaran iuran yang dibayar seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan upah minimum, penempatan layanan yang proporsional sesuai dengan daya dukung BPJS dan peningkatan peran Negara dalam memberikan bantuan pendanaan (bantuan sosial) kepada masyarakat kurang mampu dan peninjauan ulang terhadap berbagai perundang-undangan sektoral dan peraturan internal​​ BPJS akan tidak kontraproduktif.​​ 

  • Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dipergunakan Seluruhnya Untuk Pengembangan Program dan Untuk Sebesar-besar Kepentingan Peserta ​​​​ 

​​ Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang​​ SJSN​​ dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPJS dinyatakan, bahwa “prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta” Di samping itu, dalam ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang​​ SJSN​​ diuraikan, bahwa prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial adalah “hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial”.

Perlu memperkaya substansi prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial tersebut dengan ukuran prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:

  • Keamanan;

  • Transparansi;

  • Akuntabel;

  • Kejelasan manfaat (Keuntungan);

  • Kemudahan pencairan hasil investasi;

  • Kehati-hatian; dan

  • Kesesuaian dengan perundang-undangan.​​ 

Dengan demikian prinsip-prisip penyelenggaraan SJSN dan BPJS tersebut yang dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS harus tegas menjadi asas-asas hukum. Dengan perkataan lain, prinsip-prinsip tersebut​​ diformulasikan dalam ketentuan-ketentuan atau substansi​​ Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, agar Undang-Undang itu mempunyai suatu konstansi atau dinamika keberlakukannya tidak berubah dan keberlakukannya terus-menerus.41

 

KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH

​​ Koordinasi BPJS dengan Lembaga Pemerintah telah diatur​​ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang BPJS​​ yang​​ menentukan, bahwa “Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS bekerja sama dengan Lembaga Pemerintahan”. Sementara itu, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang BPJS menentukan, bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di kuar negeri”.​​ 

Namun, pengaturan koordinasi BPJS dengan lembaga atau instansi lainnya masih perlu diatur secara jelas dan luas cakupannya serta pengaturan​​ penanganan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak.​​ Hal ini perlu, mengingat​​ BPJS hanya salah satu subsistem dalam sistem jaminan sosial nasional. BPJS menempati kedudukan sebagai subsistem struktural dari sistem jaminan sosial nasional tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan BPJS tidak bisa dipisahkan dari subsistem yang berada dalam aspek structural dari sistem jaminan sosial​​ nasional tersebut, antara lain,​​ Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, kementerian terkait lainnya dan pemerintah daerah​​ dan lain-lain pihak yang berkaitan.

  Demikian pula perlu disinerjikan dengan lebih baik antara jaminan kesehatan nasional dan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh daerah, sehingga beban BPJS dapat dikurangi tanpa harus mengurangi layanan kepada masyarakat.

Pada saat pembuatan revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS ini sangat perlu koordinasi antara​​ SJSN dan BPJS dengan pihak-pihak Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, kementerian terkait lainnya dan pemerintah daerah tersebut mulai diwujudkan. Tujuannya, agar terdapat partisipasi dari pihak-pihak tersebut​​ atau memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam memberikan masukan dan kritik seluas-luasnya serta mengambil bagian dalam pembuatan revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.

Pembagian tugas dalam koordinasi antara SJSN dan BPJS dengan pihak-pihak Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, kementerian terkait lainnya dan pemerintah daerah​​ harus tegas dan transparan. Selanjutnya, harus ada bentuk kerjasama formal yang mengatur masalah koordinasi dan sebaiknya bentuk kerjasama itu diatur dalam undang-undang.

 

HARMONISASI DAN SINKRONISASI BERBAGAI REGULASI

​​ Permasalah lain yang selalu mengemuka terkait SJSN dan BPJS adalah harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi, termasuk peraturan internal BPJS sendiri. Ketidakjelasan berbagai norma dalam perundang-undangan dan rendahnya tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan SJSN dan BPJS.​​ 

Berbagai pengamat banyak yang telah mengidentifikasi ketidakjelasan norma dalam berbagai perundang-undangan terkait SJSN dan BPJS. Begitu pula ketidaksinkronan antar regulasi, misalnya regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS dengan regulasi di bidang kesehatan.​​ 

Jika memang demikian, sebaiknya seluruh fakta-fakta tersebut diidentifikasi oleh BPJS dan dibahas bersama untuk mendapat penyelesaian secara normatif. Apakah dengan menyatukan pemahaman dan tafsir atau memperbaiki regulasi yang ada, tidak tertutup kemungkinan untuk memperbaiki Undang-Undang​​ SJSN dan Undang-Undang​​ BPJS​​ melalui revisi.

 

PENUTUP

Penguatan​​ Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS​​ melalui revisi​​ harus dibangun atau dibentuk​​ untuk berhukum idealis​​ dengan prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum yang konstitutif dan konstansi yuridis sebagaimana diuraikan di muka.​​ Artinya,​​ prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum​​ itu​​ harus terwujud dalam teks Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS atau​​ harus​​ dikonkritkan. Objektifnya,​​ agar​​ mempunyai kedudukan yang tinggi dalam keberlakuan hukum​​ dan​​ mempunyai suatu konstansi atau dinamika keberlakukannya tidak berubah dan keberlakukannya terus-menerus.​​ Hukum yang demikian akan menjadi kunci utama upaya memperluas akses masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan sosial.​​ 

Berdasarkan hukum yang demikian itu pula akan membuat BPJS sebagai komponen yang mekengkapi program sistem jaminan sosial dan akan menjadikan BPJS yang andal, sehingga di masa depan berperan memacu penyelenggaraan jaminan sosial dan peningkatan standar hidup, yang pada gilirannya menciptakan kesejahteraan sosial (social welfare).​​ 

​​ 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Asshiddiqie Jimly,​​ Konstitusi Ekonomi,​​ (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002).

 

Bartens K.,​​ Pengantar Etika Bisnis,​​ (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2000).​​ 

 

Black Henry Camplell,​​ Black’s Law Dictionary,​​ (St. Paul: West Publishing, 1990).

 

Block Dennis J., Barton​​ Nancy R.​​ dan Radin Stephen A.,​​ The Business Judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ (Prentice Hall Law & Business, Third edition, 1994).

 

Clark Robert Charles,​​ Corpoate Law,​​ (Toronto:​​ Litle, Brown and Company, 1986).

 

Dine Janet,​​ Company Law,​​ (London: Sweet & Maxwell’s Textbook Series, 2001).

 

Easterbrook Frank H. dan Fischel Daniel, 1, ​​ The Economic Structure of Corporate Law,​​ (Massachusetts: Harvard University Press, 1966).

 

________________________________, 2, “Mandatory Disclosure and the Protection of Investor”,​​ Virginia Law Review,​​ (Vol. 70, 1984).

 

Ernawan Erni R.,​​ Business Ethics : Etika Bisnis,​​ (Bandung : Alfabeta, 2007).

 

Garner Bryan A.,​​ Black’s Law Dictionary,​​ (St. Paul: West Publishig Co, 1999).

 

Georgakopoulus Nicholas I., “Why Should Disclosure Rules Zubsidize Informed Traders”,​​ International Review Law and Economic”, (Vol. 16, 1966).

 

Gregory Holly​​ J.​​ dan Simms Marshal E., “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting”, makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan ​​ Perusahaan, kerjasama Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia dan Univerdity of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000.​​ 

 

Hampstead Lord Lioyd of,​​ Introduction to Jurisprudence,​​ (London: Stevens & Sons, 1972).​​ 

 

Hart H.L.A.,​​ The Concept of Law,​​ (Oxford: Clarendon Press, 19621).​​ 

 

Hufford D. Brian, “Deterring Fraud vs. Avoiding the “Strike Suit”: Reaching An Appropriate Balance”, ​​ Brooklyn Law Review,​​ ​​ (Vol. 61, 1995).

 

Judith Hennigfeld,​​ The ICCA handbook on Corporate Social Responsibility,​​ (John Wiley & Sons, 2006).​​ 

 

Keenan Denis & Biscare Josephine,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Student,​​ (Financial Pitman Publishing, 1999).

Kotler Philip dan​​ Lee​​ Nancy,​​ Corporate Social Responsibility:​​ Doing the Most Good for Your Company and Your Cause,​​ (New Yersey: John Wiley and Sons, Inc, 2005).

 

Lipton Philip dan Herzberg Abraham,​​ Understanding Company Law,​​ (Brisbane: The Book Law Coompany Ltd, 1992).

 

Rawls​​ John,​​ A Theory of Jusice, (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

 

Rider Barry A.K., “Global Trend in Securities Regulation: The Changing Legal Climate”.​​ Dickinson Journal of International Lawyer,​​ (Spring, 1995).

 

Saleh Roeslan,​​ Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional,​​ (Jakarta:​​ CV. Karya Dunia Fikir, 1996).

 

Seligman Joe,​​ Corporations Cases and Materials,​​ (New York: Little Brown and Company, 1995).

 

Soekanto Soerjono,​​ Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial,​​ (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989).

 

Soeprapto Maria Farida Indrati,​​ Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya,​​ (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998).

 

Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).

 

Vagts Detlev F.,​​ Basic Corpotration Law Materials-Cases Text,​​ (New York: The Foundation Press Inc, 1989).

 

Velazquez Manuel G.,​​ Business Ethics : Concept and Cares,​​ Fifth Edition, (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2002).

 

Wilamarta Misahardi,​​ Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance,​​ (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).​​ 

​​ Disampaikan pada​​ Workshop “Empat​​ ​​ Belas Tahun Undang-Undang SJSN, Dinamika Implementasi​​ dan Urgensi Penguatan Melalui Revisi,​​ dilaksanakan Dewan Jaminan Nasional,​​ tanggal​​ 15 November​​ 2018,​​ Bandung.​​ 

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016-sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Roscoe Pound,​​ Social Through Law, (New Haven: Yale University, 1942), dalam Soerjono Soekanto,​​ Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial,​​ (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 63.

2

​​ Roeslan Saleh,​​ Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional,​​ (Jakarta: CV. Karya Dunia Fikir, 1996), hal. 1

3

​​ Ibid, hal. 1-2.

4

​​ Ibid. hal. 4

5

​​ Lihat Pasal 1 angka (1) ​​ Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).

6

​​ Lihat Pasal 1 angka (2) ​​ Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).​​ 

7

​​ Lihat Pasal 3 ​​ Undang Undang No.​​ 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara​​ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor​​ 4456).

8

​​ Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

9

 ​​​​ Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

10

​​ Lihat. H.L.A. Hart,​​ The Concept of Law,​​ (Oxford: Clarendon Press, 19621).​​ Lihat juga. Maria Farida Indrati Soeprapto,​​ Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya,​​ (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. 30.

11

​​ Jimly Asshiddiqie,​​ Konstitusi Ekonomi,​​ (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002), hal. 56.

12

​​ Bandingkan. Roeslan Saleh,​​ Op. Cit,​​ hal. 4-5.

13

​​ John Rawls,​​ A Theory of Jusice, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hal. 60.

14

​​ Philip Kotler dan Nancy Lee,​​ Corporate Social Responsibility:​​ Doing the Most Good for Your Company and Your Cause,​​ (New Yersey: John Wiley and Sons, Inc, 2005), hal. 7.

15

​​ Bandingkan. ​​ John Rawlas,​​ Loc. Cit.

16

​​ John Elkington, “Cannibal with Fork: The Triple Bottom Line Twentieth Century Business” (1977), dalam Hennigfeld Judith,​​ The ICCA handbook on Corporate Social Responsibility,​​ (John Wiley & Sons, 2006), hal. 27.​​ 

 

17

​​ Manuel G. Velazquez,​​ Business Ethics : Concept and Cares,​​ Fifth Edition, (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2002), hal. 76​​ 

18

​​ Lord Lioyd of Hampstead,​​ Introduction to Jurisprudence,​​ (London: Stevens & Sons, 1972), hal. 185.​​ 

19

​​ Erni R. Ernawan,​​ Business Ethics : Etika Bisnis,​​ (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 93​​ 

20

​​ K. Bartens,​​ Pengantar Etika Bisnis,​​ (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2000), hal. 67​​ 

21

​​ Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting”, makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan​​ ​​ Perusahaan, kerjasama Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia dan Univerdity of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000, hal. 3-4. ​​​​ 

22

​​ Misahardi Wilamarta,​​ Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance,​​ (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal.​​ 

23

​​ Frank H. Easterbrook dan Daniel Fischel,​​ 1,​​ ​​ The Economic Structure of Corporate Law,​​ (Massachusetts: Harvard University Press, 1966), hal. 296.

24

​​ Banding kan.​​ Ibid.

25

​​ D. Brian Hufford, “Deterring Fraud vs. Avoiding the “Strike Suit”: Reaching An Appropriate Balance”, ​​ Brooklyn Law Review,​​ ​​ (Vol.​​ 61, 1995), hal. 593.

26

​​ Bandingkan. Frank H. Esterbrook dan Daniel Fischel, 2, “Mandatory Disclosure and the Protection of Investor”,​​ Virginia Law Review,​​ (Vol. 70, 1984), hal. 673.

27

​​ Bandingkan. Frank Esterbrook dan Daniel Fischel, 1,​​ Op. Cit,​​ 296.

28

​​ Nicholas I. Georgakopoulus, “Why Should Disclosure Rules Zubsidize Informed Traders”,​​ International Review Law and Economic”, (Vol. 16, 1966), hal. 418.

29

​​ Barry A.K. Rider, “Global Trend in Securities Regulation: The Changing Legal Climate”.​​ Dickinson Journal of International Lawyer,​​ (Spring, 1995), hal. 514.

30

​​ Bandingkan. Pengertian​​ precaution​​ dalam Bryan A. Garner,​​ Black’s Law Dictionary,​​ (St. Paul:​​ West​​ Publishig Co, 1999), hal. 214.

31

​​ Henry Camplell Black,​​ Black’s Law Dictionary,​​ (St. Paul: West Publishing, 1990), hal. 625.

32

​​ Janet Dine,​​ Company Law,​​ (Macmillan Press, 1988), hal. 179.

33

​​ Lihat, Janet Dine,​​ Company Law,​​ (London:​​ Sweet & Maxwell’s Textbook Series, 2001), hal. 217.

34

​​ Denis Keenan & Josephine Biscare,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Student,​​ (Financial Pitman Publishing, 1999), hal. 317.

35

​​ Joe Seligman,​​ Corporations Cases and Materials,​​ (New York: Little Brown​​ and Company, 1995).. ​​ 

36

​​ Philip Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ (Brisbane: The Book Law Coompany Ltd, 1992), hal.342.

37

​​ Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin,​​ The Business Judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ (Prentice​​ Hall Law & Business, Third edition, 1994), hal. 2.

38

​​ Robert Charles Clark,​​ Corpoate Law,​​ (Toronto: Litle, Brown and Company, 1986), hal. 123.

39

​​ Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin,​​ Op. Cit,​​ hal. 4.

40

​​ Detlev F. Vagts,​​ Basic Corpotration Law Materials-Cases Text,​​ (New York: The Foundation Press Inc, 1989), hal. 212.

41

​​ Ibid.

Leave a Comment