Go to the top

PENTINGNYA KETERBUKAAN UNTUK PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK DALAM UUPM

Team Web / 0 Comments

Hits: 67

Jurnal Hukum Bisnis

Volume 14, Jakarta, 2001

PENTINGNYA KETERBUKAAN​​ 

UNTUK PENGELOLAAN PERUSAHAAN​​ 

YANG BAIK DALAM UUPM

 

Oleh : Bismar Nasution, SH, MH

 

Hakim Goldberg saat menyampaikan pendapat pengadilan pada kasus​​ SEC v. Capital Gains Research Bureau, Inc​​ mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh​​ Dean​​ Shulman​​ “a picture not simply of the show window, but of the entire story ... not simply truth in the statements volunteered, but disclosure.”1​​ Ungkapan Shulman tersebut dapat dipahami sebagai penekanan pentingnya keterbukaan dalam transaksi saham dan jika dikaitkan dengan teori keterbukaan dalam transaksi saham yang pernah berkembang, maka pilihan teorinya adalah yang berkaitan dengan standar tinggi dari suatu moralitas bisnis sebagaimana dibutuhkan oleh undang-undang yang mengatur transaksi saham di pasar modal, yaitu untuk melaksanakan keterbukaan secara lengkap dan jujur, seperti yang digariskan dalam teori “sistim kewajiban keterbukaan” (mandatory disclosure system).2​​ Oleh karena pelaksanaan sistim kewajiban keterbukaan yang umum dan khusus merupakan upaya meminimalisasi risiko dari informasi yang tidak akurat, agar risiko yang dihadapi investor dapat dibatasi sebab risiko itu​​ inherent​​ dalam instrumen investasinya.3​​ 

Di samping itu, prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi disebabkan melalui keterbukaan akan terbentuk suatu penilaian (judgment) terhadap investasi,4​​ yang dapat menentukan pilihan secara optimal terhadap portofolio mereka.5​​ Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi akan makin tinggi. Selanjutnya ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan informasi akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor.​​ Akibatnya akan menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal.6

Sistim kewajiban keterbukaan tersebut, juga penting dipahami sebagai ketentuan umum​​ anti-fraud​​ ​​ dari hukum pasar modal, yang menyatakan​​ “tell the truth and don’t leave out anything important.”7​​ Pemahaman tersebut penting, oleh karena kegagalan untuk mengungkapkan (to disclose) fakta materiel dianggap sebagai penipuan.8​​ 

Berdasarkan teori sistim kewajiban keterbukaan tersebut dapat ditentukan premis, bahwa ketentuan keterbukaan harus membuat suatu kewajiban yang umum untuk melakukan keterbukaan secara menyeluruh dari seluruh informasi, hingga kepada suatu bangunan kewajiban keterbukaan untuk menyampaikan informasi​​ yang khusus.9

Pelaksanaan kewajiban keterbukaan yang umum dan khusus tersebut, diharapkan prinsip keterbukaan sebagai bagian sistim hukum pasar modal dapat memberikan​​ predictability​​ kepada pemegang saham atau pelaku ekonomi.10

Bertolak dari sistim kewajiban keterbukaan yang demikian, maka penekanan pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada batas penyampaian batas waktu penyampaian fakta materiel dan masalah-masalah keterbukaan yang berkaitan dengan sistim kewajiban keterbukaan, dan masalah kategori​​ insider​​ dalam praktek​​ insider trading.​​ Selanjutnya penekanan pembahasan ini termasuk masalah-masalah keterbukaan yang berkaitan dengan informasi yang memiliki​​ “firm-specific,”​​ dan pengelolaan perusahaan yang baik.

 

Masalah-Masalah Kewajiban Keterbukaan

 

Tidak berlebihan apabila undang-undang pasar modal sesuatu negara, termasuk Indonesia mewajibkan keterbukaan, walaupun negara tersebut telah mempunyai​​ anti fraud.​​ Suatu negara, walaupun telah mempunyai​​ anti fraud,​​ ​​ tetapi tidak mempunyai hukum yang mewajibkan keterbukaan bagi perusahaan akan dapat merugikan investor. Dalam keadaan itu perusahaan dapat memberikan informasi sepanjang perusahaan bersedia, atau perusahaan diam, tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tidak tepat waktu.11​​ 

Untuk mengatisipasi keadaan itu, undang-undang pasar modal telah mewajibkan keterbukaan tetap harus ada. Undang-undang yang mengatur kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting undang-undang tersebut pengawasan, waktu, tempat dan bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan.12​​ 

Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang mengatur kewajiban keterbukaan belum cukup mengatur pelaksanaan keterbukaan tersebut. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban keterbukaan tersebut, seperti batas waktu penyampaian fakta materiel. Di samping itu, terdapat kejadian yang wajib diungkapkan oleh emiten, tetapi standar fakta materiel atas kejadian tersebut tidak tegas atau tidak cukup penentuan standarnya. Sedangkan fakta materiel adalah napas berjalannya undang-undang pasar modal yang mengatur kewajiban keterbukaan tersebut. Apabila penentuan standar fakta materiel tidak tegas atau tidak cukup, maka jalannya kewajiban keterbukaan akan terhambat.​​ 

Masalah-masalah tersebut perlu dicermati, apalagi pada saat sekarang ini sedang dilakukan perubahan UUPM, terlebih lagi bila dikaitkan dengan masuknya pengaturan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate Governance) dalam draft perubahan UUPM tersebut. Draft Pasal 84 B UUPM tersebut ditentukan, bahwa “pengurus emiten dan perusahaan publik wajib memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.” Lebih lanjut, draft Penjelasan Pasal 8 B ayat 1 UUPM tersebut menyatakan, bahwa “Prinsip-prinsip pengelolaan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate Governance) meliputi antara lain prinsip​​ fairness, transparensy, accountability,​​ dan​​ responsibily.​​ Pengaturan ini dimaksud​​ untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham terutama pemegang saham publik dan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada publik.”​​ 

Dengan demikian pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban keterbukan tersebut harus diupakan pada saat perubahan UUPM, oleh karena pemecahan masalah-masalah itu merupakan prasyarat dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam mencapai strategi pengelolaan perusahaan yang baik. Tanpa pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan, tidak tercapai apa yang diinginkan dalam strategi pengelolaan perusahaan yang baik, mengingat keterbukaan merupakan satu prinsip dalam strategi pengelolaan perusahaan yang baik tersebut.

 

Batas Waktu Penyampaian Fakta Materiel

Bapepam menentukan bahwa perusahaan publik atau emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepatnya ​​ mungkin, paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta materiel yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi investor.13 ​​ ​​​​ 

Disadari bahwa ketentuan tersebut di atas tidak relevan dengan kebutuhan investor atau pemegang saham yang selalu ingin “well informed,”​​ mengingat pergerakan harga saham​​ in-herent​​ dalam fakta materiel. Batas waktu paling lambat hari kerja kedua tersebut terlalu lama dibandingkan dengan akselerasi pasar.

Proposisi ini mempengaruhi metode-metode dan pertanggung jawaban (responsibilities) dari kewajiban keterbukaan oleh hukum pasar modal.14​​ Karena esensi dari hukum pasar modal adalah keterbukaan yang harus dilaksanakan pada waktu yang sangat awal, agar supaya dapat diserap oleh pasar dan untuk para pemegang saham dapat mengambil​​ keputusan dalam kaitannya dengan perusahaan. Kegagalan untuk melakukan keterbukaan pada waktu yang sangat awal tersebut akan dapat secara serius mengoncangkan transaksi bisnis.15 ​​​​ 

 

Keterbukaan tentang Merjer

Penjelasan Pasal 1 Angka 7 UUPM menetapkan merjer sebagai salah satu contoh fakta materiel. Namun, ketentuan merjer sebagai fakta materiel tersebut dirasakan belum cukup pengaturannya. Misalnya “pada saat manakah sesuatu peristiwa merger tersebut dianggap sebagai fakta materiel ?” atau “apakah pembicaraan awal tentang merjer adalah materiel ?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat didekati dari peraturan yang berlaku di Singapura dan Amerika Serikat. Peraturan di Singapura menetukan pembicaraan awal tentang merjer adalah materiel. Sama dengan doktrin hukum atau konsep hukum yang berlaku di Amerika Serikat, yang menentukan​​ preliminary merger​​ negotiations​​ telah dianggap menjadi materiel.16​​ Pembicaraan awal tentang merjer adalah materiel ditentukan melalui doktrin hukum yang lahir dari pengadilan Amerika Serikat dalam kasus​​ SEC v. Geon Industries,​​ Inc (1976),17​​ dan kasus​​ Basic, Inc v. Levinson​​ (1988).18

 

Keterbukaan ​​ Forward-Looking Statement

Penomena penyampaian informasi mengenai proyeksi perusahaan dalam prospektus tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian informasi proyeksi yang ​​ harus dimuat dalam prospektus. Keputusan Ketua Bapepam​​ 19​​ atau Peraturan Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum​​ 20​​ serta Keputusan Ketua Bapepam​​ 21​​ dan Peraturan Pedoman mengenai Bentuk dan Isi​​ Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum,​​ 22​​ yang ​​ tidak membuat kewajiban untuk memperbaharui informasi proyeksi perusahaan dalam Pernyataan Pendaftaran atau prospektus dalam proses penawaran umum. Bahkan ketentuan penyampaian informasi proyeksi tersebut tidak secara tegas mengatur untuk mewajibkan emiten menyampaikan informasi proyeksi perusahaan.

Keterbukaan proyeksi emiten dalam kegiatan pasar modal di Indonesia, yang digambarkan dalam prospektus emiten sama dengan keterbukaan yang berkembang di Amerika Serikat sebelum tahun 1970, dimana emiten menyampaikan informasi proyeksi internalnya (internal projection), yang pada mulanya tidak diwajibkan.23​​ Sebab yang informasi yang kepada publik hanya tipe informasi “soft” (soft information), yaitu​​ management discussion and analysis​​ (“ MD & A” ) dan​​ future-oriented financial information​​ (“FOFI”).24​​ Jadi yang disampaikan hanya sekitar informasi yang bersifat histori atau pemeriksaan​​ cost financial,25​​ yang disebut juga dengan​​ hard information​​ dan informasi proyeksi perusahaan yang dikategorikan sebagai​​ hard information”​​ tersebut menurut konsep hukum bukan fakta materiel yang harus disampaikan kepada investor potensil.26

Namun sejak tahun 1970 SEC merubah penyampaian informasi yang bersifat histori atau ​​ hard information​​ ​​ terhadap penekanan sekarang dalam bentuk antisipasi informasi yang akan datang (forward-looking information). Transformasi ini disebut sebagai revolusi​​ soft information​​ terhadap sistem kewajiban prinsip keterbukaan yang terminologinya adalah perlindungan investor dengan cara penekanan​​ forward looking information.27​​ Tahun 1979​​ SEC​​ melalui​​ Rule​​ 175 mengadopsi​​ ​​ the Safe Harbor for Projection​​ menentukan, bahwa masalah yang menjadi ukuran dari tanggung-jawab suatu “forward looking statements”​​ adalah apabila pernyataan dibuat berdasarkan itikad baik dan mempunyai suatu dasar yang layak.28

Di samping itu,​​ forward-looking statement​​ tersebut telah berkembang pada suatu ketentuan tentang ​​ duty to update forward-looking statement, sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh Melina Cain, bahwa sekali suatu perusahaan bicara, maka perusahaan tersebut harus melakukan penyampaian informasi secara lengkap (cukup) dan akurat. Selanjutnya Cain mengatakan, bahwa apabila suatu perusahaan memilih untuk menerbitkan​​ forward-looking statement,​​ maka perusahaan ini dapat diwajibkan untuk melakukan​​ update​​ informasi tersebut dengan informasi tambahan, apabila pernyataan awal, pendapat awal atau proyeksi awal menjadi secara materiel menyesatkan sebagai akibat munculnya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu.29

 

Keterbukaan Kondisi Keuangan Emiten

Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang mengatur mengenai kewajiban emiten untuk melakukan keterbukaan kondisi keuangan emiten kepada publik yang berlaku di Indonesia masih perlu diperinci secara cukup. Misalnya, perlu penentuan fakta materiel yang berkaitan dengan kergian untuk keperluan kewajiban keterbukaan atas kerugiannya.​​ Dalam​​ In Re Glenfed, Inc. Securities Litigation​​ (1993),30​​ Pengadilan menetapkan, bahwa,​​ pertama,​​ fakta-fakta yang didakwakan oleh para investor dalam tindakan penipuan saham terhadap penghematan dan para pejabat dan direkturnya tidak mendukung kesimpulan penipuan, dan​​ kedua,​​ tuntutan para investor terhadap penghematan dan para pejabat dan direkturnya dibawah anggaran dasar mengijinkan orang yang memperoleh saham dikeluarkan menurut pernyataan pendaftaran yang palsu dan menyesatkan untuk menuntut karena kerusakan dan terhadap penghematan dibawah anggaran dasar menjadikan orang yang menawarkan atau menjual sekuritas melalui prospektus atau komunikasi lisan yang berisikan​​ misrepresentations​​ atau​​ omission​​ atas fakta-fakta material yang menjadi tanggungan pembeli pantas ditolak karena​​ gagal membela penipuan dengan kekhususan. Untuk hal tersebut hakim pengadilan menyetujui.31 ​​​​ 

Dalam kasus tersebut Penggugat menuduh​​ GlenFed​​ menyembunyikan kerugian berkenaan dengan monitoring piutang dan pinjaman menjamin kebijaksanaan yang berakibat pada mutu dari piutang. Mereka juga menuduh bahwa​​ GlenFed​​ memperkecil cadangan kerugian pinjaman dan gagal untuk ​​ mengungkap fakta yang benar mengenai disposisi (susunan) anak perusahaan, lebih suka berusaha untuk memperoleh perlakukan pembukuan yang lebih baik dari pada fakta yang benar yang akan memiliki jaminan.​​ 32​​ Para Penggugat menuduh fakta-fakta berikut: kekurang telitian melaporkan (tertunda) tindakan hukum atas kekurangjelasan (nilai yang benar agunan adalah kurang dari nilai hutang yang ada); tidak cukup monitoring terhadap hutang yang diberikan pada peminjam, gagal secara tepat waktu memberitahukan hutang-hutang yang harus dilakukan tindakan hukum.33

Para penggugat juga mendakwa bahwa manager senior para tergugat telah menunda dengan sengaja laporan kerugian-kerugian yang dialami anak-anak perusahaan sampai dengan 31 Desember 1990, saat rencana untuk menjualnya diberitahukan kepada publik menjadi tidak layak dan perlakuan akuntasi “penghentian kegiatan usaha” ​​ dihentikan sementara.​​ 34 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Oleh karena itu, jalan keluar yang harus ditempuh terhadap masalah keterbukaan kondisi keuangan emiten adalah perlu peraturan yang menentukan kewajiban keterbukan atas kerugian.​​ Formulasi untuk keterbukaan kerugian tersebut harus dapat ditentukan bahwa kerugian itu merupakan suatu fakta materiel.  ​​​​ 

 

Keterbukaan Mengenai Rumor

Keputusan Ketua Bapepam tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan emiten atau perusahaan publik kepada investor. Tugasnya antara lain adalah memberikan pelayanan kepada investor atas setiap informasi yang dibutuhkan investor tersebut yang berkaitan dengan kondisi emiten atau perusahaan publik,35​​ Menurut Mas Achmad Daniri jabatan sekretaris perusahaan tersebut tidak hanya sekedar berfungsi melayani pertanyaan ​​ atau membagikan siaran pers ke berbagai pihak, tetapi tidak kalah pentingnya Ia bisa berperan menyampaikan informasi yang​​ clear.​​ Karena informasi yang disampaikan emiten harus benar-benar jernih, supaya dapat menangkal “khabar burung” atau rumor yang berkembang di pasar yang berdampak merugikan investor.36​​ 

Apabila ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan rumor yang timbul dalam kaitannya dengan emiten, maka ketentuannya harus dipertegas, bahwa tugas sekretaris perusahaan tersebut adalah menjelaskan secara lugas mengenai rumor yang timbul dan waktu penjelasannya segera setelah rumor timbul dikalangan investor. Ketegasan tersebut sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya rumor yang berkembang dan dicerna oleh pelaku pasar modal secara tidak terbantah dapat mempengaruhi harga saham.​​ 

Keadaan rumor yang dicerna dan mempengaruhi harga saham ini disebabkan pengaruh psikologis dan emosi dari investor, sebagaimana proposisi yang terdapat dalam teori​​ noise. Menurut teori​​ noise​​ masyarakat pasar modal terpengaruh berdasar-kan psikologis dan emosi yang tidak berkaitan dengan nilai-nilai fundamental perusahaan. Dalam teori tersebut diperkenalkan suatu komponen-komponen tingkah laku psikologis dan emosi dari tingkah laku pasar modal. Selanjutnya teori​​ noise​​ memasukkan faktor manusia di dalamnya.37

Pengadilan di Amerika Serikat dalam kasus​​ State Teachers Retirement Board v. Fluor Corp​​ (1980),38​​ pernah berpendapat, bahwa diwajibkan merespon rumor yang berkembang luas​​ mengenai suatu substansi dan yang dapat menggerakkan harga dari saham perusahaan serta suatu yang diinginkan pihak yang mengembangkan rumor tersebut.39

 

Keterbukaan Risiko Usaha Emiten

Topik informasi yang berkaitan dengan risiko usaha dari emiten merupakan informasi utama yang diperlukan para pelaku pasar modal, seperti pialang, penasehat investasi, investor dan lain-lain. Karena informasi ini akan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan waktu yang tepat membeli dan menjual saham. Berdasarkan informasi ini pelaku pasar modal, khususnya investor akan dapat menyadari apakah ia siap menerima risiko atas investasinya atau menghindari risiko tersebut.

Namun ketentuan penyampaian risiko tersebut sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik dan Keputusannya tentang Pedoman mengenai Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum,40​​ belum memadai pengaturannya dan akibat tidak memadai aturan tersebut membuat penyampaian informasi risiko usaha emiten dirasakan tidak mencukupi. Karena ketentuan tersebut hanya menetapkan bagi setiap emiten untuk menyampaikan risiko yang disebabkan oleh persaingan, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain dan peraturan interna-sional serta kebijaksanaan pemerintah.41

Bagi investor rincian penyampaian informasi risiko tersebut kurang melindungi investasi mereka. Mengingat risiko-risiko lain masih harus diketahui mereka, seperti risiko-risiko investasi yang utama yang belum diwajibkan oleh ketentuan tersebut. Menurut Peter Gallant risiko-risiko utama terdiri dari risiko ekonomi (economic risk), risiko politik (political risk), risiko kredit (credit risk), risiko mata uang (currency risk), risiko pasar (market risk),42​​ sedangkan Linda Allen menyatukan risiko politik dan risiko ekonomi dalam​​ country risk, yaitu risiko keamanan negara yang diakibatkan oleh tidak stabilnya politik dan ekonomi.43

 

Insider Trading

Praktek​​ insider trading​​ terjadi apabila​​ insider​​ (orang dalam) melakukan perdagangan dengan informasi fakta materiel yang belum disampaikan kepada publik (materiel non-public information).44 ​​​​ Artinya, dalam​​ insider trading​​ tersebut​​ insider​​ mempunyai informasi yang mengandung fakta materiel yang dapat mempengaruhi harga saham. Karena posisi​​ insider​​ yang lebih baik (informational advantages) bila dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham, maka hal itu dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak​​ fair.45​​ Sebab praktek​​ insider trading​​ tersebut menciptakan​​ distorsi​​ pada harga saham, oleh karena harga saham tersebut tidak direfleksikan dari informasi pasar yang efisien.​​ Hal ini yang mendorong argumentasi, bahwa​​ “the deregulation of insider trading is often urged as one of the few reform with any real promise of increasing the informational efficient of securities prices.”46​​ 

Untuk menghindari akibat yang berpotensi merugikan dan melindungi investor dari praktek​​ insider trading, maka​​ insider trading​​ dikategorikan sebagai​​ fraud, dan prakteknya harus dibatasi.47​​ UUPM juga telah membuat katagori​​ insider trading​​ sebagai penipuan dengan secara tegas membuat ketentuan “larangan melakukan​​ insider trading,48​​ larangan​​ mempengaruhi orang lain untuk melakukan transaksi atau memberikan tip kepada pihak lain,49​​ dan ketentuan siapa-siapa yang termasuk​​ insider,50​​ serta ketentuan larangan kepada perusahaan sekuritas yang mempunyai​​ inside information​​ untuk melakukan perdagangan saham,51​​ sekaligus mengatur tanggung jawab insider dalam praktek​​ insider trading.”52​​ 

Penegakan hukum yang mengatur​​ insider trading​​ sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, masih memerlukan dukungan dari dokrin-dokrin hukum dan yurisfrudensi. Di pasar modal Indonesia belum ada yurisfrudensi mengenai praktek​​ insider trading,​​ tetapi bukan berarti praktek​​ insider trading​​ tersebut tidak pernah terjadi. Sebagai buktinya Bapepam telah mempunyai putusan​​ insider trading​​ terhadap seseorang dalam kasus perdagangan saham.

Apabila disimak praktek​​ insider trading​​ dalam kegiatan perdagangan saham di pasar modal, maka hal yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya unsur-unsur​​ insider trading, seperti antara lain, siapa yang termasuk kategori​​ insider.​​ Pada mulanya jawaban pertanyaan tersebut adalah siapa yang secara hukum dilarang untuk menggunakan informasi tentang perusahaan untuk keuntungan pribadinya.

Dalam pasar modal Indonesia, UUPM melarang​​ corporate insiders​​ yang mempunyai​​ inside information​​ melakukan pembelian atau penjualan saham perusahaan tempat ia bekerja atau perusahaan lain yang melakukan perdagangan ​​ saham dengan perusahaan tersebut.53​​ Selanjutnya ​​ UUPM menetapkan ​​ yang termasuk​​ corporate insiders​​ adalah komisaris, direksi, pemegang saham utama, pegawai perusahaan, seseorang yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usaha dengan emiten/perusahaan publik yang memungkinkan seseorang tersebut memperoleh​​ inside information, seperti konsultan hukum, notaris, akuntan atau penasehat keuangan dan investasi, serta pemasok atau kontraktor emiten/perusahaan publik tersebut. Mereka yang dikategorikan​​ corporate insiders​​ ini masih tetap disebut​​ insiders​​ selama 6 (enam) bulan sejak mereka tidak lagi menduduki jabatan atau hubungan dengan emiten/ perusahaan publik yang ​​ bersangkutan.​​ 54

Namun UUPM belum mengatur secara menyeluruh mengenai teori penyalahgunaan, yang membuat konsep​​ insider​​ menjadi sangat ​​ konprehensif. Menurut teori tersebut setiap orang yang menggunakan ​​ inside information​​ atau informasi yang belum tersedia untuk publik namun melakukan perdagangan saham atas informasi tersebut dikategorikan sebagai​​ insider​​ dalam​​ insider trading,​​ walaupun orang yang melakukan perdagangan tersebut tidak mempunyai​​ fiduciary duty​​ dengan perusahaan. Konsep kategori​​ insider​​ dalam teori penyalahgunaan berasal dari putusan pengadilan dalam kasus​​ United States v. Newman​​ (1981).55

Apabila diamati pendapat pengadilan ​​ di Amerika Serikat dalam kasus-kasus teori penyalahgunaan tersebut, maka kategori​​ insider​​ termasuk pada seseorang yang melakukan penyalahgunaan informasi materiel​​ non-public​​ dan seseorang yang tidak mempunyai hubungan dari suatu​​ trust​​ dan kerahasiaan serta informasi tersebut digunakan untuk perdagangan saham.​​ Kategori-kategori​​ insider​​ tersebut relevan dengan pendapat pengadilan dalam kasus​​ United States v. Chestman, yang oleh pengadilan dinyatakan “a fiduciary duty cannot be imposed unilaterally by entrusting a person with confidential information”.​​ 56

 

Keterbukaan Atas Informasi Yang Memiliki “Firm-Specific

 

Di Indonesia, keterbukaan atas informasi yang memilki​​ “firm-specific”​​ telah diterapkan, namun belum cukup pengaturannya, dibandingkan di Amerika Serikat. Awalnya di Amerika Serikat berkembangan suatu standar yang menentukan kewajiban untuk menyampaikan informasi tidak hanya pendekatan yang lazim tentang fakta material, yaitu apakah suatu informasi itu menjadi begitu penting bagi seorang investor rasional untuk menentukan apakah ia melakukan investasi.57​​ Berdasarkan perkembangan ini, untuk menentukan apakah suatu informasi termasuk fakta materiel dapat dicermati dari suatu penafsiran tentang fakta materiel, dimana penafsiran tersebut berkembang bila informasi yang​​ dimaksud memiliki “firm-specific”. Standarnya adalah informasi spesifik untuk perusahaan yang bersangkutan.58

Standar Informasi dalam bentuk​​ “firm-specifik”​​ ini merupakan standar baru, dibandingkan dengan standar sebagaimana berkembang di pasar modal Amerika Serikat dan standar ini telah membuat terobosan terhadap standar fakta material dan saat munculnya kewajiban penyampaian informasi fakta material sebagaimana lazimnya diatur​​ federal securuties laws.​​ Berdasarkan standar baru ini, untuk kewajiban penyampaian informasi fakta materiel tidak dapat muncul berdasarkan​​ federal securities laws,​​ kecuali ​​ yang berkaitan dengan​​ “firm-specifik”​​ atau informasi itu tidak dapat menjadi materiel berdasarkan​​ federal securities laws,​​ kecuali informasi​​ “firm-specifik”.59

Standar Informasi dalam bentuk​​ “firm-specifik”​​ berkaitan dengan informasi lainnya yang penting dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan. Hal ini dapat dipahami dari perkembangan peraturan pasar modal di negara maju, bahwa penegakan hukum prinsip keterbukaan itu harus sejalan dengan yang diinginkan hukum pasar modal. Juga penegakannya harus sesuai dengan hukum lain di luar hukum pasar modal, yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal yaitu hukum yang mengatur masalah-masalah klausula sosial (social clause), yaitu antara lain masalah-masalah perlindingan lingkungan hidup yang berkaitan dengan informasi penting dan relevan bagi perusahaan. Misalnya antara lain keterbukaan perlindungan lingkungan, keterbukaan hak perlindungan tenaga kerja dan keterbukaan mengenai perlindungan konsumen.​​ 

 

Keterbukaan Perlindungan Lingkungan

Di Indonesia, keterbukaan perlindungan lingkungan hidup di pasar modal belum secara menyeluruh diatur dalam peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan. Berbeda dengan peraturan di Amerika Serikat, sejak tahun 1970-an telah mempersyaratkan kewajiban keterbukaan perlindungan lingkungan hidup (disclose environmental),60​​ dimana emiten​​ diwajibkan melakukan keterbukaan perlindungan lingkungan hidup yang dipersyaratkan hukum, walaupun hukum tersebut bukan hukum pasar modal.61​​ 

Keterbukaan awal dari masalah-masalah lingkungan di pasar modal Amerika Serikat tersebut adalah satu hasil dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh​​ National Environmental Policy Act​​ (NEPA), di mana NEPA mempersyaratkan lembaga-lembaga pemerintah dalam praktek pembuatan undang-undang mempertimbangkan perlindungan lingkungan, termasuk terhadap SEC.62​​ Untuk itu, SEC mengeluarkan​​ release​​ tahun 1971,​​ selanjutnya SEC​​ ​​ mengganti​​ release​​ tahun 1971 dengan​​ release ​​ tahun 1973.63​​ Dalam​​ release​​ tahun 1973 tersebut, SEC menyatakan, bahwa ada perubahan pada persyaratan keterbukaan masalah-masalah lingkungan untuk membuat keterbukaan lebih berarti.64

Kewajiban keterbukaan perlindungan lingkungan tersebut atau tanggung jawab perusahaan untuk melakukan keterbukaannya yang berkaitan dengan lingkungan atau risiko-risiko keuangan dan pasar dari pada potensi pertanggungjawaban lingkungan (environmental liabilities).65​​ Lebih lanjut, terdapat pendekatan ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan tersebut. Pendekatan ekonomi tersebut dilakukan dengan cara pendekatan insentif dan disinsentif dengan instrumen ekonomi dalam memberikan kemudahan kepada para pengusaha dalam usahanya melestarikan lingkungan.66​​ 

Penggunaan insentif ekonomi secara selektif akan mampu menghasilkan suatu tingkatan perlindungan lingkungan dengan biaya keseluruhan yang lebih rendah dari biaya masyarakat. Prinsip sentralnya adalah bahwa sebagai konsumen dan produsen masing-masing dan keseluruhan dari kita membutuhkan untuk menimbang keseluruhan biaya sosial dan akibatnya bagi kita sebelum bertindak. Mekanisme kebijaksanaan lingkungan berdasarkan pasar memberikan beberapa cara untuk membuat produsen dan konsumen menyadari tentang​​ biaya sosial tersebut dan konsekuensinya serta dengan demikian memberikan insentif untuk perlindungan lingkungan.67

 

Keterbukaan Hak Perlindungan Tenaga Kerja

Penyampaian informasi mengenai tenaga kerja emiten melalui prospektus adalah berasal dari dokumen laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum yang dibuat oleh konsultan hukum. Dengan ini prospektus memuat penyampaian informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja, antara lain mengenai jaminan sosial karyawan (tenaga kerja), keikutsertaan tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek), Koperasi karyawan, Program dana pensiun bagi tenaga kerja, Upah Minimun Regional (UMR), dan Ijin-ijin khusus di bidang ketenagakerjaan, seperti ijin untuk bekerja malam hari.

Peraturan mengenai ketenagakerjaan sebagai dasar penyampaian informasi ketenagakerjaan kepada publik atau calon investor melalui prospektus emiten, masih perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan standar ketenagakerjaan (labour standard) yang berkembang sekarang ini sesuai dengan perkembangan isu ketenagakerjaan dalam globalisasi atau standar ketenegakerjaan yang transnasional (transnational labour standard), yang memberikan alasan suatu masalah ekonomi dapat menjadi harmonis dengan kebijakan sosial.68​​ Alasan standar ketenagakerjaan menjadi penting didasarkan pada standar ketenagakerjaan tersebut dapat dibuat sebagai aturan dalam pembangunan ekonomi dan pemeliharaan kompetisi yang dinamis dari sistem ekonomi.69​​ 

Menurut Werner Sengenberger terminologi standar ketenagakerjaan adalah mempunyai dua arti yang jelas,​​ pertama,​​ merujuk dari terminologi aktual tenaga kerja, kualitas dari kerja dan kebaikan dari tenaga kerja pada suatu tempat yang nyata dan waktu tertentu.​​ Kedua,​​ suatu ketentuan dan satu pemberian standar ketegasan hak.70

Berdasarkan terminologi standar ketenagakerjaan tersebut, maka ditetapkan penerapan standar yang perlu direspon dalam prospektus emiten dalam ketentuan-ketentuan, seperti pengembangan sistem pengupahan, promosi tenaga kerja, kompen-sasi, dan pembagian keuntungan (profit sharing) atau rencana pembagian produksi serta pemberian hak membeli saham (stock option plan) kepada tenaga kerja.​​ Pertama,​​ ketentuan sistem pengupahan yang dilaksanakan emiten ​​ sesuai dengan yang disampai-kan dalam prospektus akan lebih memadai bagi kesejahteraan, jika dilakukan dengan rencana upah ​​ insentif (wage-incentive plans),71​​ rencana upah tersebut didasarkan pada metode tarif borongan tentang memberikan pembayaran upah.72

 

Keterbukaan Mengenai Perlindungan Konsumen

Masalah produk emiten, khususnya emiten pabrikase (manufacturing) yang akan​​ go public​​ termasuk sebagai topik yang harus dilaporkan oleh pihak emiten kepada Bapepam. Pada proses pernyataan pendaftaran emiten di Bapepam, emiten melaporkan produknya dan hasil laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan atas produknya tersebut melalui prospektus emiten. Ketentuan Bapepam mengenai prospektus menetapkan bahwa penyampaian informasi produk emiten diiringi dengan penyampaian keterkaitan antara produk dan risiko usaha yang timbul dari persaingan dan ​​ pasokan bahan baku.73​​ Sedangkan dalam penyampaian informasi lainnya adalah berasal dari hasil laporan konsultan hukum mengenai ijin-ijin yang berkaitan dengan produk tersebut dan pendaftaran produk. Apabila ketentuan penyampaian informasi mengenai produk emiten melalui prospektus dilihat dari kepentingan hak konsumen dan investor, maka penyampaian informasi tersebut belum cukup. Oleh karena itu, Pembuat Undang-Undang atau Bapepam perlu membuat penekanan peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan secara cukup tentang hak​​ konsumen atau investor untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Di samping itu, perlu dibuat penekanan dalam melindungi hak-hak konsumen tersebut, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk yang harus dapat jaminan, bahwa ​​ tidak ada pernyataan yang salah atau menyesatkan. Karena pernyataan yang salah atau menyesatkan akan mendapat gugatan dari pihak konsumen terhadap produsen. Dalam kasus​​ Ross dan A.H. Robins Co,​​ para Penggugat (Kalman dan Anita Ross), melakukan gugatan kepada ​​ tergugat (A.H. Robins Company, Inc) disebabkan ​​ tergugat telah melakukan manipulasi dan merekayasa inflasi harga pasar saham kepemilikan perusahaan tergugat dengan cara menyebarluaskan informasi palsu dan menyesatkan tentang efektifitas dan keamanan produk​​ Dalkon Shield,​​ alat pencegah kehamilan dalam kandungan yang diproduksi perusahaan tersebut, dan gagal untuk mengungkapkan informasi yang mengindikasikan, bahwa obat tersebut adalah kurang efektif dan lebih berbahaya dari pada pernyataan-pernyataan perusahaan yang disampaikan sebelumnya dalam memberikan indikasinya.74

 

Pengelolaan Perusahaan Yang Baik

 

Apabila pelaksanaan prinsip keterbukaan dikaitkan dengan strategi pengelolaan perusahaan yang baik, maka penekanan pelaksanaan prinsip keterbukaan menjadi penting. Sebab prinsip keterbukaan tersebut telah menjadi salah suatu kerangka dari pengelolaan perusahaan yang baik. Grup Penasehat Bisnis Sektor​​ Organization for Economic Cooperation and Development​​ (OECD) telah membuat satu laporan mengenai prinsip-prinsip umum pengelolaan perusahaan (corporate governance) berdasarkan pandangan sektor swasta dengan menitikberatkan pada “apa yang diperlukan oleh suatu pengelolaan untuk menarik modal.” Dalam laporan tersebut disebutkan, intervensi pemerintah dalam masalah pengelolaan perusahaan akan menjadi cara yang paling efektif dalam rangka menarik modal, jika intervensi tersebut terfokuskan pada empat bidang. Salah satu bidang diantara tiga bidang lainnya adalah bidang keterbukaan (transparansi), yang sekaligus menjadi salah satu prinsip dalam​​ pengelolaan perusahaan, di samping prinsip-prinsip lainnya, seperti keadilan (fairness), pertanggungjawaban (accountability) dan tanggung jawab (responsibility).​​ 75

Dalam prinsip keterbukaan tersebut dinyatakan, bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat atau tepat diadakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan.”​​ 76

Selanjutnya, bila dikaitkan dengan draft perubahan UUPM yang sekarang ini sedang dibicarakan, maka kajian prinsip keterbukaan tersebut menjadi lebih penting lagi. Sebab salah satu pasal dari draft rancangan perubahan UUPM telah memasukkan pengaturan mengenai pengelolaan perusahaan yang baik, tepatnya pada Pasal 84 B UUPM. Dalam Pasal tersebut ditentukan, bahwa “pengurus emiten dan perusahaan publik wajib memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.”​​ Sedangkan dalam draft perubahan Penjelasan Pasal 84 B ayat 1 UUPM ditentukan, bahwa “Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan (good corporate Governance) meliputi antara lain prinsip​​ fairness, transparency, accountability​​ dan​​ responsibilty.​​ Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham ​​ terutama pemegang saham publik dan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada publik.”​​ 

Konsep Pasal 84 B UUPM di atas tersebut sangat tepat dimasukkan dalam perubahan UUPM. Sebab pengaturan pengelolaan perusahaan yang baik dalam UUPM tersebut merupakan kunci pemberian petunjuk dalam kegiatan pasar modal atau investor dan pihak-pihak lain yang berperan dalam mengembangkan pengelolaan perusahaan yang baik.77​​ Selanjutnya pengaturan pengelolaan perusahaan yang baik tersebut dapat berfungsi untuk perlindungan bagi seluruh hak para pemegang saham sesuai dengan prinsip keadilan dalam​​ pengelolaan perusahaan yang baik,78​​ termasuk pengaturan bagaimana perlindungan bagi kepentingan pemegang saham minoritas, terutama jika kontribusi modal yang terpenting berasal dari pemegang saham minoritas.79

Pada akhirnya pengelolaan perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan peningkatan kepercayaan investor tersebut sejalan dengan fungsi utama prinsip keterbukaan yang dikenal dalam pasar modal. Dengan perkataan lain, pengelolaan perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk menarik penanaman modal.80

 

Penutup

 

Berdasarkan keseluruhan uraian di muka, maka perlu mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah-masalah dalam keterbukaan, agar perusahaan yang bermaksud​​ go publik​​ atau perusahaan publik dapat dengan baik melaksanakan kewajibannya atas keterbukaan. Selanjutnya dapat memperlancar strategi pengelolaan perusahaan yang baik. Di samping itu, berguna untuk untuk menciptakan mekanisme pasar modal yang efisien, menciptakan mekaniame pasar yang efisien, melindungi investor, ​​ dan membantu menetapkan harga pasar yang akurat sesuai dengan tujuan keterbukaan di pasar modal..

Dalam menutup pembicaraan keterbukaan ini sangat baik untuk dipahami ungkapan Barry A.K. Rider “sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman.​​ Dengan perkataan lain, Rider menyatakan bahwa​​ “more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse.”81​​ ​​ Selanjutnya dia menyatakan bahwa dalam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi lebih banyak tergantung informasi apa​​ yang harus diungkapkan dan kepada siapa masalah informasi itu diungkapkan.82​​ Dengan pendapat tersebut, prinsip keterbukaan dapat difungsikan untuk mencegah terjadinya​​ fraud.​​ Fungsi​​ prinsip keterbukaan untuk mencegah terjadinya​​ fraud​​ tersebut adalah pendapat yang paling tua.83​​ 

 

~~~ ooo ~~~

 

Kepustakaan

 

Allen, Linda,​​ Capital Markets And Institutions : A Global View, (New York, Brisbane, Singapore : John Wiley & Sons’s, Inc, 1997).

Beach, Mary E. T.,”Developments in Securities Registration and Propectus Delivery.”Ali-Aba CourseMateriels Journal.​​ (February 1997), hal. 9.​​ 

Cain, Mellina, “Corporate Law-Securities Fraud-Impact of In Re Time warner on Corpo-rate Information Management : Hyping One Business Startegy My Give Rise To A Duty To Disclosose An Alternate Startegy Under Rule 10b-5,”​​ South Texas Law Review,  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (Vol. 35, 1994).

Campbell, Neil, “Compulsory Disclosure of “Soft” Information,”​​ Canadian Busines Law Journal, (Vol. 22, 1993).

Corgill, Dennis S., “Insider Trading, Price Signals, and Noisy Information,”​​ Indiana Law Journal,​​ (Vol. 71, 1996).

Cunningham, Lawrence A., “Capital Market Theory, Mandatory Disclosure, and Price Discovery,”​​ Washington and Lee Law Review,​​ (Vol. 51, 1994), hal. 853.

Deakin, Simon dan Frank Wilkinson, “Right vs Efficiency ? The Economic Case for Transnational Labour Standards”,​​ Industrial Law Journal,​​ (Volume 23, December 1994).

Denstedt, Shawn H.T. dan Scott R. Miller, “Due Diligence In Disclosing Environmental Information for Securities Transaction,”​​ Alberta Law Review,​​ (Vol. XXXIII,  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ No. 2, 1995).

Easterbrook, Frank H. dan Daniel Fischel, “Mandatory Dislosure and the Protection of Investors,”​​ Virginia Law Review,​​ (Vol. 70, 1984).

Gallant, Peter,​​ ​​ The Eurobond Market, First Published, (New York : New York Institute of Finance, 1988).

Georgakopoulus, Nicholas I., “Why Should Disclosure Rules Zubsidize Informed Traders,” ​​ International Review Law and Economic,​​ (Vol. 16, 1996).

Hall, Wade ​​ M., “Insider Trading Liability : Are We Ready to Leave the Naisappropriation Theory Quagmire,”​​ ​​ Kansas Law Review, (Vol. 44, 1996).

Hufford, D. Brian, “Deterring Fraud vs. Avoiding the ‘Strike Suit’ : Reaching An Appropriate Balance,”​​ Brooklyn Law Review, (Vol. 61, 1995).

Karens, Jack ​​ E. dan ​​ Frederick ​​ P. Schadler, “Requiring Basic Disclosure of Preliminary Mangement Buyot Negotiations: Re-defining Rule 10b-5 ‘Materiality’ After RJB Nabisco,”​​ Memphis State University Law Review,​​ (Vol. 19, 1989).

Kompas, 2 September 1996.

Langevoort, Donald C.,​​ Insider Trading Regulation, (Nashville, Tennesee : Clark Boardman Company, Ltd., 1989).

Laubscher, Horst, “Harapan Investor Besar,” makalah dilampirkan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama Programram Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan University of South Carolina USA, Medan, tanggal 27 Juni 2000.

Leuba, Sean P., “The Fourth Circuit Breaks Rank in United States v. Bryan, A. Repudiation of the Misappropiation Theory,” Washington & Lee Law, (No. 53, 1143, 1996).

Messelman, Vernon A. dan John H. Jackson,​​ Introduction to Modern Business,​​ penerjemah Kusuma Wiriadisastra, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992).

Nearing III, Henry ​​ L. “Scott”, “Kahn v Virginia Retirement System:​​ The Impact of Rule 10b-5’s Corporate Disclosure Requirements On The Williams Act’s Tender Offer and Best Price Rules”,​​ Villanova Law Review, (Vol. 40, 1995).

Orlanski, Ben D., “Whose Representation are these anyway? Attoney Prospectus Liability After Central Bank,”​​ UCLA Law Review, (vol. 42, 1995).

Pantler dan Robert D.O. Quinn, Recent Empirical Evidence on Mergers and Acquisitions,” The Antitrust, (Winter, 1993).

Pickhols, Marvin ​​ G. dan Edward ​​ B. Horahan III, “The SEC’s Version of the Efficient Market Theory and Its Impact on Securities Law Liabilities,”​​ Washington and Lee Review,​​ (Vol. 39, 1982).

Ratner, David L.,​​ Securities Regulation in a Nutsel, (St. Paul, Mn : West Publishing, 1992).

Ratner, David L. dan Thomas Lee Hazen,​​ Securities Regulation Cases and Materials, (St. Paul, Minn: West Piblishing Co, 1991).

Rosen, Richard ​​ A., “Liability” Soft Information : New developments and Emerging Trends,”​​ Securities Regulations Law Journal, (Vol. 23, 1995).

Rider, Barry A.K., “Global Trends in Securities Regulation: The Changing Legal Climate,”​​ Dickinson Journal of International Law,​​ (Spring, 1995).

Roberts II, Glen Wallace, “10(b) or Not 10(b) : Central Bank of Denver ​​ v. First Interstate Bank of Denver,”​​ North Carolina Law Review, (Vol. 73, 1995).

Rosenblum, Robert ​​ H., ​​ “An Issuer’s Duty Under Rule 10b-5 To Correct and Update Materially Misleading Statements”,​​ Catholic University Law Review,​​ (Vol. 40, 1992).

Schwartz, Philip B., “Disclosing Environmental Liability Under Federal Securuties Law,”​​ ALI-ABA Course Materials Journal,​​ (Vol. 19 No. 2, 1994).

Schobel, Kathleen, “Prinsip-Prinsip OECD Mengenai Pengelolaan Perusahaan,” makalah dilampirkan pada​​ “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama Programram Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan University of South Carolina USA, Medan, tanggal 27 Juni 2000.

Seligman, Joel, “Colloquium The SEC’s Unfinished Soft Information Revolution,”​​ Fordham Law Review, (Vol. 63, 1995).

Steinberg, March I., Corporate Internal Affair A Corporate and Securities Law Perspective, (Wesport, Connecticut, London, England, 1983).

Stout, Lynn ​​ A., ​​ “The Unimfortance of Being Efficient: An Economic Anaysis of Stock Market Pricing and Securities Regulation,”​​ Michigan Law Review,​​ (Vol. 87, Desember 1988).

Trubek, David ​​ M., “ Toward a Social Theory of Law : An Essay on the Study of Law and Development,”​​ The Yale Law Journal, (Vol. 82, No. 1, November 1972).

Wallace, Perry ​​ E., “Disclosure of Environmental Liabilities Under The Securities Law : The Potential of Securities Market – Based Inentives for Pollution Controll,”​​ Washington and Law review, (Vol. 50 : 1093, 1993).

 

Perundang-undangan

 

Undang-Undang tentang Pasar Modal, U.U. No. 8 Tahun 1985, L.N. No. 64, T.L.N. No. 3608.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-49/PM/1996 ​​ dan Peraturan Nomor IX. B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan ​​ Pendaftaran Perusahaan Publik.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-51/PM/1996 dan Peraturan Nomor IX. C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.​​ 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, dan Peraturan Nomor IX. 1. 4​​ 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000, Peraturan Nomor IX.C.3.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 dan Lampiran Peraturan Nomor X..K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-80/PM/1996 dan Lampiran Keputusan ini Nomor X.K.2.

Compliance with Environmental Requirements, Exchange Act Release, No. 10116, 3 Fed. Sec. L. Rep.​​ (CCH) Fragraf 23,507A (20 April, 1973).

 

Putusan Pengadilan

Abell v. Potomac, Inc.,​​ 858. F.2d. 1104, 1125 (1988).

Basiv, ​​ Inc. v. Levinson, 485 U.S. (1988).

Feldman v. Simkins Indus.,​​ 679 F.2d, 1299, 1304 (9th. Cir. 1982)

In Re Glenfed, Inc. Securities Litigation, 11 F. 3d 843 (9th. 1993).

Ross v. Robins Co, 607 F. 2d 545 (1979).

SEC v. Capital Gains Bureau, 375 U.S., 201, 1963.

SEC v. Geon Industries, Inc, 531 ​​ F. 2d ​​ 39 ​​ (2d. Cir. 1976).

State Teachers Retirement Board ​​ v. Fluor Corp., 500 F. Supp, 278 (SD.N.Y., 1980).

Speed ​​ v. Transamerica Corp.,​​ 71 F.Supp, 457 (d.Del 1947).

United States v. Newman, 664 F.2nd 12 (2nd, 1981).​​ 

United States v. Chestman, 947 F. 2d ​​ 551 (3d Cir. 1991).

 

1

​​ SEC v. Capital Gains Bureau, 375 U.S., 201, 1963.

2

​​  375 U.S., 201, 1963.

3

 Glen Wallace Roberts II, “10(b) or Not 10(b) : Central Bank of Denver ​​ v. First Interstate Bank of Denver,”​​ North Carolina Law Review, (Vol. 73, 1995), hal. 1239.

4

​​  D. Brian Hufford, “Deterring Fraud vs. Avoiding the ‘Strike Suit’ : Reaching An Appropriate Balance,”​​ Brooklyn Law Review, (Vol. 61, 1995), hal. 593-594.

5

​​  Frank H. Easterbrook dan Daniel Fischel, 2, ​​ “Mandatory Dislosure and the Protection of Investors,”​​ Virginia Law Review,​​ (Vol. 70, 1984), hal. 673.

6

​​  Bandingkan Frank H. Easterbrook dan Daniel Fischel, 1, ​​ Op. cit, hal. 296.

7

 Robert ​​ H. Rosenblum, ​​ “An Issuer’s Duty Under Rule 10b-5 To Correct and Update Materially Misleading Statements”,​​ Catholic University Law Review,​​ (Vol. 40, 1992), ​​ hal. 289.

8

SEC v. Capital Gains Bureau, 375 U.S., 200, 1963.

9

 Henry ​​ L. “Scott” Nearing III, “Kahn v Virginia Retirement System:​​ The Impact of Rule 10b-5’s Corporate Disclosure Requirements On The Williams Act’s Tender Offer and Best Price Rules”,​​ Villanova Law Review, (Vol. 40, 1995), hal. 264.

10

 Bandingkan. David ​​ M. Trubek, “ Toward a Social Theory of Law : An Essay on the Study of Law and Development,”​​ The Yale Law Journal, (Vol. 82, No. 1, November 1972), hal. 45.

11

​​  Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, “Mandatory Disclosure and the Protevtion of Investors,​​ Virginia law Review,​​ (Vol. 70, 1984), ​​ hal. 680

12

​​ Ibid.

13

​​  Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 dan Lampiran Peraturan Nomor X..K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

14

​​  Marvin ​​ G. Pickhols dan Edward ​​ B. Horahan III, “The SEC’s Version of the Efficient Market Theory and Its Impact on Securities Law Liabilities,”​​ Washington and Lee Review,​​ (Vol. 39, 1982), hal. 943.

15

​​  Perry E. Wallacy, Disclosure of Environmental Liabilities Under the Securities Laws: The Potensial of Securities-Market-Based Incentives for Pollution Control,”​​ Washington and Lee Law Review,​​ (Vol. 50, 1993), hal. 1132.​​ 

16

​​ SEC v. Geon Industries, Inc, 531 ​​ F. 2d ​​ 39 ​​ (2d. Cir. 1976).

17

​​ Geon. SEC v. Geon Industries, Inc, 531 F.2d 39, 42 (1976).

18

​​ Basiv, ​​ Inc. v. Levinson, 485 U.S. (1988).

19

​​  Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-49/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik.​​ 

20

​​ Peraturan Nomor IX.B. 1 Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik.​​ 

21

​​ Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Diubah dengan Nomor Kep-43/PM/2000, Peraturan Nomor IX. C.3.

22

​​ Ibid.

23

​​  Mellina Cain, “Corporate Law-Securities Fraud-Impact of In Re Time warner on Corpo-rate Information Management : Hyping One Business Startegy My Give Rise To A Duty To Disclosose An Alternate Startegy Under Rule 10b-5,”​​ South Texas Law Review, (Vol. 35, 1994), hal. 762.

24

​​  Neil Campbell, “Compulsory Disclosure of “Soft” Information,”​​ Canadian Busines Law Journal, (Vol. 22, 1993), hal. 762.

25

​​ Ibid, hal. 323.

26

​​  Mary E. T. Beach,”Developments in Securities Registration and Propectus Delivery.”Ali-Aba CourseMateriels Journal.​​ (February 1997), hal. 9.​​ 

27

 Joel Seligman, “Colloquium The SEC’s Unfinished Soft Information Revolution,”​​ Fordham Law Review, (Vol. 63, 1995), hal. 1953.

28

​​  Richard ​​ A. Rosen, “Liability” Soft Information : New developments and Emerging Trends,”​​ Securities regulations Law Journal, (Vol. 23, 1995), hal. 6.

29

 Melina Cain,​​ Op. cit.​​ 762. ​​ ​​ 

30

​​ In Re Glenfed, Inc. Securities Litigation, 11 F. 3d 843 (9th. 1993).

31

​​  11 F. 3d 843, 844 (9th. 1993).

32

​​  11 F. 3d 843, 844 (9th. 1993)

33

​​  11 F. 3d 843, 844 (9th. 1993)

34

​​  11 F. 3d 843, 844 (9th. 1993)

35

​​ Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, dan Peraturan Nomor IX. 1. 4​​ 

36

​​ Kompas, 2 September 1996, hal. 2.

37

​​ Lawrence A. Cunningham, “Capital Market Theory, Mandatory Disclosure, and Price Discovery,”​​ Washington and Lee Law Review,​​ (Vol. 51, 1994), hal. 853.

38

​​ State Teachers Retirement Board v. Fluor Corp., 500 F. Supp, 278 (SD.N.Y., 1980).

39

​​ 500 F. Supp, 278, 292-93, (S.D.N.Y., 1980). Lihat juga. Marc I. Steinberg,​​ Op. cit,​​ hal. 250.

40

​​ Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-49/PM/1996 ​​ dan Peraturan Nomor IX. B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan ​​ Pendaftaran Perusahaan Publik, Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-51/PM/1996 dan Peraturan Nomor IX. C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.​​ 

41

​​ Ibid.

42

​​ Peter Gallant,​​ ​​ The Eurobond Market, First Published, (New York : New York Institute of Finance, 1988), hal. 180.

43

​​ Linda Allen,​​ Capital Markets And Institutions : A Global View, (New York, Brisbane, Singapore : John Wiley & Sons’s, Inc, 1997), hal. 413.

44

​​  Jack ​​ E. Karens ​​ dan ​​ Frederick ​​ P. Schadler, “Requiring Basic Disclosure of Preliminary Mangement Buyot Negotiations: Re-defining Rule 10b-5 ‘Materiality’ After RJB Nabisco,”​​ Memphis State University Law review,​​ (Vol. 19, 1989), hal. 329.

45

​​ Bandingkan. Dennis S. Corgill yang menyatakan, bahwa “Insider trading has become a label for a securities transaction gone awry. The insider unfair gains, and individual investors unfairly lose.” Dennis S. Corgill, “Insider Trading, Price Signals, and Noisy Information,”​​ Indiana Law Journal,​​ (Vol. 71, 1996), hal. 356.​​ 

46

​​  Lynn ​​ A. Stout, ​​ “The Unimfortance of Being Efficient: An Economic Anaysis of Stock Market Pricing and Securities Regulation,”​​ Michigan Law Review,​​ (Vol. 87, Desember 1988), hal. 624.

47

​​  Wade ​​ M. Hall, “Insider Trading Liability : Are We Ready to Leave the Naisappropriation Theory Quagmire,”​​ ​​ Kansas Law Review, (Vol. 44, 1996), hal. 868.

48

​​  Pasal 95 UUPM.

49

​​  Pasal 96 UUPM.

50

​​  Pasal 97 UUPM.

51

​​  Pasal 98 UUPM.

52

​​  Pasal 104 UUPM.

53

​​  Pasal 95 UUPM.

54

​​  Penjelasan Pasal 95 UUPM.

55

​​ United States v. Newman, 664 F.2nd 12 (2nd, 1981).

56

​​ United States v. Chestman, 947 F. 2d ​​ 551 (3d Cir. 1991).

57

​​ Ibid.​​ hal. 1410.

58

​​  Lawrence A. Cunningham, 1,​​ Op. cit,​​ hal. 1410.

59

​​ Ibid.​​ 1411.

60

​​  Perry ​​ E. Wallace, “Disclosure of Environmental Liabilities Under The Securities Laws : The Potential of Securities Market – Based Incentives for Pollution Control,”​​ Washington and Lee Law review, (Vol. 50, 1993), hal. 1093.

61

​​ David L. Ratner dan Thomas Lee Hazen, Securities Regulation Cases and Materials, ST. Paul, Minn: West Piblishing Co, 1991, hal. 93-95.

62

​​ Philip B. Schwartz, “Disclosing Environmental Liability Under Federal Securuties Law,”​​ ALI-ABA Course Materials Journal,​​ (Vol. 19 No. 2, 1994), hal. 10.

63

​​ Compliance with Environmental Requirements, Exchange Act Release, No. 10116, 3 Fed. Sec. L. Rep.​​ (CCH) Fragraf 23,507A (20 April, 1973).

64

​​ Ibid.

65

​​  Shawn H.T. Denstedt dan Scott R. Miller, “Due Diligence In Disclosing Environmental Information for Securities Transaction,”​​ Alberta Law Review,​​ (Vol. XXXIII, No. 2, 1995), hal.​​ ​​ 233.

66

​​ Ibid,​​ hal. 353

67

​​ Perry ​​ E. Wallace, “Disclosure of Environmental Liabilities Under The Securities Law : The Potential of Securities Market – Based Inentives for Pollution Controll,”​​ Washington and Law review, (Vol. 50 : 1093, 1993), hal. 1124.

68

​​ Simon Deakin dan Frank Wilkinson, “Right vs Efficiency ? The Economic Case for Transnational Labour Standards”,​​ Industrial Law Journal,​​ (Volume 23, December 1994), hal. 289.

69

​​ Ibid.

70

​​ Ibid,​​ hal. 290.

71

​​ Vernon A. Messelman dan John H. Jackson,​​ Introduction to Modern Business,​​ penerjemah Kusuma Wiriadisastra, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), hal. 206.  ​​​​ 

72

​​ Ibid.

73

​​ Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor.​​ 49/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik. Lihat juga. Peraturan Nomor IX.B.I: Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, angka 8.  ​​​​ 

74

​​ Ross v. Robins Co, 607 F. 2d 545 (1979).

75

​​ Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama Programram Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan University of South Carolina USA, Medan, tanggal 27 Juni 2000, hal. 12-15.

76

​​ Ibid,​​ hal. 12-15.

77

​​ Kathleen Schobel, “Prinsip-Prinsip OECD Mengenai Pengelolaan Perusahaan,”​​ makalah dilampirkan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama Programram Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan University of South Carolina USA, Medan, tanggal 27 Juni 2000, hal. 1.

78

​​  Ibid,​​ hal. 2.

79

Horst Laubscher, “Harapan Investor Besar,”​​ makalah dilampirkan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama Programram Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan University of South Carolina USA, Medan, tanggal 27 Juni 2000, hal. 1.

80

​​  Kathleen Schobel,​​ Op. cit,​​ hal. 5.

81

​​  Barry A.K. Rider, “Global Trends in Securities Regulation: The Changing Legal Climate,”​​ Dickinson Journal of International Law,​​ (Spring, 1995), hal. 514. Bandingkan juga Kennet E. Scott, “ Insider Trading: Rule 10b-5, Disclosure and Corporate Privacy”, dalam Richard A. Posner dan Kennet E. Scott, ​​ ed,​​ Op. cit,​​ hal. 120.

82

​​  Barry A.K. Rider,​​ Loc. cit,​​ hal. 514.

83

​​  Nicholas I. Georgakopoulus, “Why Should Disclosure Rules Zubsidize Informed Traders,” ​​ International Review Law and Economic,​​ (Vol. 16, 1996), hal. 418.

Leave a Comment