Go to the top

Hits: 0

PENTINGNYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN IKLIM BERUSAHA: PENGATURAN REORGANISASI DAN KEPAILITAN BUMN​​ DALAM KERANGKA​​ HOLDING COMPANY*

oleh

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH​​ **

Website: bismarnasution.com

Lahirmya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998​​ tanggal 22 April 1998​​ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan​​ menggantikan​​ Peraturan Kepailitan zaman penjajahan Belanda, yaitu  ​​​​ Failissementverordening​​ Stb. 1095-217 Jo Stb. 1906-348, yang seterusnya​​ Perpu tersebut​​ disetujui DPR RI​​ untuk disahkan​​ menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998​​ tentang Undang-Undang Kepailitan. Dalam perkembangannya Undang-Undang Kepailitan itu menghadapi berbagai masalah, terdapat berbagai kelemahan-kelemahan dalam substansi hukumnya​​ yang mengakibatkan masalah dalam struktur hukumnya. Seperti pengaturan definisi operasional mengenai utang, yang pada gilirannya ditafsirkan secara berbeda oleh para hakim Pengadilan Niaga.​​ ​​ 

Di samping itu, terdapat kelemahan dalam pengecualian permohonan pailit oleh kreditur terhadap Lembaga Jasa Keuangan, seperti Bank, Perusahaan Pasar Modal yang hanya dapat domohonkan pailit oleh otoritas masing-masing. Namun, perusahaan di sektor Asuransi tidak dikecualikan harus dimohonkan pailit oleh otoritas. Masalah ini mengemuka setelah​​ permohonan pailit​​ Asuransi Manulife​​ yang​​ domohonkan oleh Kreditur​​ diterima Pengadilan Niaga, walaupun akhirnya Mahkamah Agung​​ ​​ tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Niaga.

Dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang​​ (PKPU), yang mengatur bahwa perusahaan Asuransi hanya dapat dimohonkan oleh Menteri Keuangan.​​ Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat​​ diajukan oleh Menteri Keuangan.

Menjadi pertanyaan; Apakah masalah substansi hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah memadai? Ternyata, jawabnya belum memadai, bahkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu terdapat berbagai permasalahan. Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengevaluasi delapan belas pemasalahan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang perlu dilakukan penyempurnaan.​​ Pertama,​​ Terdapat ketentuan UU Kepalitan dan PKPU yang bersifat tidak mungkin untuk dilaksanakan.​​ Kedua,​​ Terdapat ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang salah cetak.​​ Ketiga,​​ Rasio hak debitor pailit untuk mengajukan usulan perdamaian dalam Pasal 144 tidak sejalan dengan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU.​​ Keempat,​​ Terdapat ketidakjelasan dalam perlakuan hak-hak dan kreditor khususnya​​ kreditor separatis, tagihan pajak dan tagihan buruh.​​ Kelima,​​ Terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak rehabilitasi dalam mempertahankan going concern.​​ Keenam,​​ Time Frame​​ adalah kunci utama, realisasi keadilan dan kepastian hukum dalam kepailitan / PKPU.​​ Time Frame​​ harus diterapkan secara mutlak (disiplin) dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU dimana sistem kepailitan yang ada dalam Undang-Undang tersebut memungkinkan rentang waktu yang relatif lama dalam penyelesaian suatu perkara kepailitan dan PKPU.​​ Ketujuh,​​ Kepailitan / PKPU tidak memberikan arti keadilan / kepastian hukum tapi adanya efek penghukuman bagi pihak-pihak yang tidak mematuhinya.​​ Kedelapan​​ ,​​ Kejelasan kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus efek-efek kepailitan dan PKPU mutlak diperlukan.​​ Kesembilan,​​ Hakim dalam memberi keputusan mutlak harus menggunakan pertimbangan putusan-putusan terdahulu sebagai referensi (walau tidak harus tunduk terhadap doktrin law of precedent).​​ Kesepuluh,​​ Perlindungan bagi kurator / pengurus dalam melaksanakan fungsinya sangat urgent untuk diwujudkan.​​ Kesebelas,​​ Perlu penguatan kurator dari BHP serta pengaturan sinergi dengan kurator swasta.​​ Keduabelas,​​ Perlu kejelasan batasan kewenangan kurator dan Hakim Pengawas.​​ Ketiga​​ belas,​​ Kurator / pengurus haruslah diartikan sebagai alat kelengkapan dari Pengadilan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga. Oleh karena itu perlu pengawasan terhadap kurator yang dapat diselenggarakan secara koordinatif ataupun kolaboratif antara Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung dan Lembaga asosiasi Kurator. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas kurator dalam melaksanakan profesinya dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor lainnya terhadap kurator yang melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan debitor.​​ Keempat belas,​​ Perlu pengaturan yang pasti tentang tatacara penentuan fee kurator / pengurus.​​ Kelima belas,​​ Kreditor sebaiknya tidak diberi hak untuk mengajukan PKPU, jikapun diberikan maka kreditor​​ tersebut diwajibkan untuk lebih aktif untuk mensukseskan pencapaian perdamaian (restrukturisasi).​​ Keenam belas,​​ Mengefektifkan kembali lembaga paksa badan atau gizjeling dalam ketentuan Pasal 93 UU Kepailitan dan PKPU.​​ Ketujuh belas,​​ Perlunya memperkuat sistem​​ e-court​​ dalam penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Diperlukan interoperabilitas antara sistem informasi yang dikelola MA dengan Ditjen AHU, sehingga database kepailitan dapat terkonsolidasi antara Pengadilan Niaga dengan sistem administrasi badan hukum ditjen AHU KemenkumHAM. Pemanfaatan teknologi informasi, media elektronik di satu sisi dan adanya kebutuhan untuk tetap memperhatikan keragaman perkembangan teknologi di berbagai daerah di Indonesia di sisi lainnya. Pada sisi publikasi kepailitan, pemanfaatan teknologi informasi dianggap masih perlu didampingi dengan penggunaan media publikasi manual (dengan surat kabar). Dengan adanya media publikasi online dan manual dapat makin menguatkan dan memudahkan akses informasi kepada masyarakat.​​ Terakhir,​​ Perlunya mengadopsi konsep penyelesaian kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency), hal ini mengingat perkembangan perekonomian dan perdagangan lintas batas negara serta perekonomian kawasan, memerlukan adanya politik penerapan bagi penggunaan penyelesaian kepailitan lintas baths negara.​​ Cross border Insolvency​​ laws​​ menjadi bagian dari reformasi hukum kepailitan Indonesia, baik secara langsung ataupun bertahap.1

Permasalahan lainnya adalah kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kerangka​​ Holding Company.​​ Juga​​ tidak diaturnya reorganisasi perusahaan dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Sementara itu, negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat mengatur reorganisasi perusahaan dalam Undang-Undang Kepailitannya.​​ 

Berdasarkan berbagai hal dikemukakan di muka,​​ juga dilihat dalam proses perjalanan sejarahnya, nyatanya hukum kepailitan Indonesia memiliki berbagai kelemahan, sehingga rentan disalahgunakan oleh debitor atau kreditor yang tidak beritikad baik.2​​ Sudah saatnya berbagai​​ loop holes​​ dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diamademen atau diperbaharui guna mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum kepailitan oleh debitor atau kreditor yang tidak beritikad baik. Amandemen ini juga menjadi penting karena merupakan salah satu indikator dalam​​ Doing​​ Business​​ apakah​​ Indonesia memiliki perangkat hukum yang memadai dan bagus dalam hal penanganan perkara kepailitan. Pembaharuan​​ Undang-Undang Kepailitan tersebut harus memadai​​ sebagai perangkat aturan untuk memberikan antisipasi kegiatan investasi dan meningkatkan iklim berusaha,​​ sesuai dengan “ritme” tuntutan​​ prinsip perekonomian global dan prinsip liberalisasi perdagangan.

Makalah ini akan membahas secara singkat mengenai aspek hukum kepailitan untuk meningkatkan iklim berusaha,​​ filosofi hukum kepailitan,​​ reorganisasi, status para kreditor dalam reorganisasi, penentu berhasil atau tidaknya reorganisasi dan kepailitan BUMN dalam kerangka​​ holding company.

 

ASPEK HUKUM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN IKLIM BERUSAHA

Bagi Indonesia yang perekonomian bersifat terbuka akan terpengaruh dengan prinsip perekonomian global dan prinsip liberalisasi perdagangan tersebut. Karena perekonomian​​ Indonesia akan berhadapan dengan perekonomian negara lain atau perekonomian mitra dagang Indonesia seperti ekspor-impor; investasi, baik yang bersifat investasi langsung maupun tidak langsung; serta pinjam-meminjam. Pengaruh perekonomian ini menjadi tantangan bagi perumusan kebijaksanaan nasional, dunia ekonomi dan pelaku ekonomi.​​ 

Apalagi telah merupakan suatu pandangan umum yang disepakati bahwa terdapat sebuah hubungan yang positif di antara kehadiran investasi asing langsung (foreign direct investment)​​ dan perkembangan ekonomi, dan menarik modal asing merupakan hal yang esensial bagi negara yang berkembang untuk membiayai pertumbuhannya dan meningkatkan aksesnya ke teknologi baru.3​​ Kesepakatan terhadap pendapat ini dinyatakan oleh​​ Partnership for Growth and Development​​ pada​​ Ninth United Nations Conference on Trade and Development​​ pada tahun 1996, yang menyatakan:4

Investasi asing langsung (foreign direct investment) dapat memainkan sebuah peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan proses perkembangan…. FDI​​ sekarang dipertimbangkan sebagai suatu instrument yang mana kegiatan-kegiatan ekonomi diintegrasikan pada tingkatan produksi dalam ekonomi dunia yang sedang mendunia​​ dengan membawa serangkaian aset, termasuk modal, teknologi, kemampuan dan keahlian manajerial dan akses ke pasar-pasar asing. FDI juga menstimulasi kemampuan membangun teknologi untuk produksi, inovasi dan kewirausahaan dalam ekonomi domestic yang lebih besar dengan mengkatalisasi sejumlah hal yang telah disebutkan sebelumnya..”

Indonesia sebagai negara yang berkembang5, membutuhkan banyak modal asing dalam bentuk investasi untuk mendongkrak laju perkembangan ekonomi.​​ Untuk mendapatkan modal asing tersebut,​​ tentu saja Indonesia harus dapat bisa menumbuhkan kepercayaan dari investor asing6​​ yang hendak untuk berinvestasi di Indonesia. Kegagalan dalam hal penumbuhan kepercayaan investor asing ini akan berdampak pada kecilnya​​ capital flow​​ di Indonesia.

Pada tahun 2002,​​ The World Bank​​ meluncurkan​​ The Doing Business Project.7​​ Dasar pemikiran dari​​ Doing Business​​ adalah kegiatan ekonomi, mendapatkan manfaat dari peraturan-peraturan hukum yang jelas dan koheren: peraturan-peraturan hukum yang mengatur dan memperjelas hak-hak atas kebendaan dan menfasilitasi penyelesaian sengketa. Di samping itu, peraturan-peraturan hukum yang meningkatkan prediktabilitas dari interaksi ekonomi dan menyediakan perlindungan yang esensial bagi para pihak dalam suatu hubungan kontraktual dari​​ abuse.8​​ Peraturan-peraturan hukum yang baik adalah sebuah kunci bagi inklusi sosial. Peran dari kebijakan pemerintah dalam operasional sehari-hari dari usaha kecil dan menengah yang menjadi fokus sentral dari​​ Doing Business.9

Penelitian yang dilakukan oleh​​ Doing Business​​ akan menyediakan data tentang kemudahan berusaha (ease of doing business) dari setiap negara, termasuk peringkat masing-masing negara tentang kemudahan berusaha dan rekomendasi terhadap bagian yang masih dirasa kurang.10​​ Berikut adalah hal-hal yang diukur dari suatu negara oleh​​ Doing Business:11

DB_What-is-measured

 

 

 

Berdasarkan infografik di atas, dapat diperhatikan bahwa salah satu indikator dari​​ ease of doing business​​ adalah​​ resolving insolvency​​ atau penyelesaian sengketa kepailitan.​​ Data terbaru dari​​ Doing Business​​ menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 pada peringkat dunia dalam hal​​ ease of doing business. Sedangkan untuk bagian​​ resolving insolvency, Indonesia meduduki peringkat 38 dengan skor 68,1 dari 100.12

Hukum kepailitan Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang.13​​ Melihat dari perspektif​​ Doing Business, maka hukum kepailitan yang baik merupakan syarat yang tidak dapat dipungkiri guna memperoleh peringkat yang lebih bagus dalam​​ Doing Business, yang mana peringkat ini akan mempengaruhi kepercayaan asing terhadap Indonesia.

 

FILOSOFI HUKUM KEPAILITAN

Setidaknya, secara fundamental rejim kepailitan itu untuk menciptakan perlakuan yang seimbang antara kreditur dan debitur yang beritikad baik. Oleh karena itu, tujuan rejim kepailitan adalah melindungi kreditur dan​​ debitor​​ atau emiten yang beritikad baik, sehingga prinsip itikad​​ baik dalam permohonan pailit dan PKPU harus dibuktikan dalam proses membuat keputusan kepailitan. Walaupun rejim kepailitan menganut pembuktian sederhana harus tetap dibuktikan itikad baiknya. Sebab rejim kepailitan untuk melindungi orang yang tidak mampu membayar utangnya. Professor Radin mengatakan, bahwa tujuan dari semua hukum kepailitan adalah untuk menyediakan sebuah forum kolektif untuk menyelesaikan hak dari berbagai penagihan terhadap asset dari​​ debitor​​ yang sudah tidak cukup lagi untuk dibagikan.14

Di samping itu, Professor Warren mengatakan, bahwa “dalam kepailitan, ibarat sebuah “kue” yang tidak cukup lagi untuk dibagi dan melonjaknya pembebasan dari utang-utang yang belum dibayarkan, sengketanya berpusat pada siapa saja yang berhak atas aset​​ debitor​​ dan bagaimana aset ini dibagikan. Pembagian antara kreditor seharusnya tidak menjadi perhatian bagi kreditor lain; inilah inti dari skema kepailitan.”15

Filosofi hukum kepailitan dapat diamati dari pendapat Louis E. Levinthal dalam satu tulisannya menyatakan ada 3 (tiga) tujuan dari hukum kepailitan, antara lain:16

  • Untuk melindungi dan secara adil​​ dalam hal pembagian​​ aset​​ dari debitur pailit kepada seluruh krediturnya;

  • Untuk mencegah debitur pailit melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan dari para krediturnya;

  • Perlindungan atas kejujuran debitur kepada para krediturnya, dengan memberikan pembebasan​​ utang (debt discharge).

Dengan demikian ​​ hakikat dan tujuan kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembahagian harta kekayaan dari debitur terhadap para kreditornya. Berkenaan dengan​​ pembagian harta kekayaan debtor telah dikenal tiga prinsip utama penyelesaian utang dari​​ debitor​​ terhadap kreditor. ​​ 

Pertama,​​ prinsip​​ paritas creditorium​​ (kesetaraan kedudukan para kreditor) yang menentukan, bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda​​ debitor. Apabila​​ debitor​​ tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan​​ debitor​​ menjadi sasaran kreditor.​​ 

Kedua, prinsip​​ pari passu prorata parte​​ berarti, bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undangundang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.​​ 

Ketiga,​​ prinsip​​ structured creditors​​ atau​​ structured prorate​​ yang dilengapi dengan prinsip​​ pari passu prorata parte​​ menentukan kedudukan para kreditor bukan ditentukan besar kecilnya piutang saja, tetapi karena terdapat sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditr konkuren.17

Dalam rejim kepailitan, tidak mesti selamanya​​ debitor​​ yang telah mengalami kesulitan keuangan (financial distress) harus dilikuidasi aset-asetnya.​​ Ada kalanya lebih baik jika​​ debitor​​ yang​​ insolven​​ diselamatkan agar dapat terus menjalankan usahanya dan bangkit kembali.​​ Hal ini merupakan bagian dari​​ going concern principle​​ dalam hukum kepailitan.

​​ Sebagai perbandingan,​​ debitor​​ di Amerika Serikat disediakan dengan dua model prosedur kepailitan (bankruptcy procedures).18​​ Pertama, model yang paling mendasar adalah likuidasi aset yang diatur dalam​​ Chapter​​ 7​​ United State Bankruptcy Code. Dalam kepailitan likuidasi, semua aset dari​​ debitor​​ akan menjadi bagian dari budel pailit yang akan dibagikan kepada seluruh kreditornya guna menyelesaikan kewajiban finansial dari​​ debitor​​ tersebut.​​ Kedua, merupakan model prosedur kepailitan yang mana aset-aset dari​​ debitor​​ tidak perlu dilikuidasi. Model kepailitan sejenis ini biasa disebut juga dengan reorganisasi (reorganization) atau rehabilitasi (rehabilitation) yang diatur dalam​​ Chapter​​ 11,​​ Chapter​​ 12​​ dan Chapter 13 dari​​ United States Bankruptcy Code.19​​ Pembahasan tentang reorganisasi akan dibahas lebih detail pada bagian berikutnya dari tulisan ini.

 

REORGANISASI (REORGANIZATION)

Pada​​ tulisan​​ ini hanya akan dibahas tentang​​ Chapter​​ 11 dari​​ United States Bankruptcy Code.20​​ Chapter​​ 11 pada esensinya memberikan kesempatan kepada​​ debitor​​ yang berada dalam kesulitan keuangan sebuah kesempatan untuk melakukan reorganisasi dan menghindari likuidasi.21​​ Likuidasi dari aset sebuah bisnis dapat menjadi sangat ’mahal’ bagi si​​ debitor​​ secara langsung dan kepada masyarakat.22​​ Dalam kasus reorganisasi,​​ debitor​​ pada umumnya tetap menguasai seluruh asetnya dan melakukan pelunasan kepada para Kreditornya dari pendapat​​ yang diperolehnya setelah diajukan proses rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disetujui oleh Pengadilan.23

United States Bankruptcy Code​​ tidak dengan tegas membatasi penggunaan​​ Chapter 11​​ untuk kasus bisnis saja, namun dalam praktiknya​​ Chapter 11​​ lebih banyak digunakan untuk menangani rehabilitasi perusahaan besar.​​ Chapter​​ 11 sangat dikenal dan menjadi model dalam penyusunan ketentuan atau undang-undang tentang restrukturisasi utang dari berbagai negara di dunia.24​​ Perkara yang diperiksa berdasarkan ketentuan​​ Chapter 11​​ melibatkan​​ debitor​​ yang melakukan kegiatan bisnis berusaha untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya dengan melakukan kegiatan bisnisnya dengan melakukan restukturisasi terhadap kewajiban keuangannya.25

Menurut​​ Chapter 11, bukan hanya​​ debitor​​ saja yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk diadakan​​ reorganization, tetapi hak yang sama juga diberikan kepada Kreditor. Menurut​​ United States Bankruptcy Code, syarat-syarat untuk mengajukan permohonan reorganisasi oleh Kreditor terhadap​​ debitor​​ berdasarkan​​ Chapter​​ 11 sama dengan syarat-syarat bagi Kreditor untuk mengajukan kepailitan terhadap​​ debitor​​ berdasarkan​​ Chapter 726, yakni harus dibuktikan​​ debitor​​ memiliki jumlah utang tertentu, yakni US$ 15,775 per Maret 2018.27

Reorganisasi pada dasarnya adalah suatu kesepakatan antara​​ debitor​​ dengan para Kreditornya. Rencana tersebut bisa memuat perjanjian yang sifatnya variatif tergantung dari kesepakatan antara​​ debitor​​ dan para Kreditor. Perjanjian itu dapat berupa restruktrurisasi perusahaan yang dikombinasikan ​​ dengan moratorium, bahkan ada perjanjian berupa​​ rekapitalisasi perusahaan debitor atau memberi beberapa saham perusahaan sebagai pengganti sebagian atau seluruh utang-utang​​ debitor​​ kepada para Kreditorya.28

Menurut​​ Section 1126 (a) Chapter 11 United States Bankruptcy Code, bahwa bukan saja kreditor yang memberikan suara terhadap​​ reorganization plan​​ yang diajukan oleh​​ debitor, tetapi juga para pemegang saham (shareholders).​​ Reorganization plan​​ yang telah disetujui​​ oleh para Kreditor maupun pihak-pihak lainnya tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak memperoleh pengesahan atau konfirmasi dari​​ bankruptcy court. Pengadilan dalam hal ini hakim memiliki kekuatan yang sangat besar, yakni mengesahkan suatu rencana reorganisasi yang tidak disetujui oleh para Kreditor sekalipun. Namun sebaliknya, apabila para Kreditor menyetujui rencana reorganisasi, maka​​ pengadilan tidak boleh menolak untuk tidak mengesahkan rencana tersebut.29

Menurut​​ Section 1123 Chapter 11 United States Bankruptcy Code, ada tiga unsur penting dari rencana reorganisasi:30

  • Adanya pembagian kelas dari para Kreditor dan piutangnya. Dalam kelas yang sama ditempatkan kreditor dengan piutang yang sejenis. Piutang-piutang dengan jaminan akan ditempatkan dalam kelas yang berbeda karena memiliki jaminan (substansi) yang berbeda pula;

  • Dalam rencana harus diperinci bagaimana menyelesaikan setiap piutang dalam kelas-kelas tersebut. Rencana harus mempersiapkan penyelesaian terhadap utang-untang yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas, rencana juga harus mengidentifikasikan kelas-kelas yang tida akan dirugikan dalam pelaksanaan rencana tersebut;

  • Rencana harus menjabarkan dengan tepat dan seimbang pelaksanaan setiap isi rencana tersebut, dan dapat membuat rncana penjualan dari sebagian aset untuk memperoleh uang tunai dalam rangka pelaksanaan dari rencana keseluruhan.

Dalam​​ Chapter 11, tidak ditentukan jangka waktu dalam proses​​ reorganization. Akan tetapi dalam rencana reorganisasi ini jangka waktu harus ditentukan agar nantinya​​ pengadilan dapat menentukan apa yang terbaik bagi debitor dan para kreditornya.

Sejak​​ reorganization plan​​ diajukan oleh debitor, para kreditor dan​​ stakeholders​​ akan diberi kesempatan untuk menentukan apakah diterima atau ditolaknya. Untuk itu, keterbukaan dari debitor dalam menyampaikan rencana perdamaiannya menjadi penting sehingga para kreditor dapat memiliki dasar untuk menentukan sikap dalam suatu​​ reorganization plan.

Chapter 11​​ memberikan patokan dalam hal keterbukaan informasi debitor dalam​​ reorganization plan​​ yang diajukan olehnya:31

  • Diperlukan pembuatan dan distribusi dari ”pernyataan keterbukaan” yang mengandung ”informasi yang memadai” yang telah disetujui oleh pengadilan;

  • Izin terhadap keberatan dari seorang kreditor atau para pemegang kepentingan setelah​​ ia telah menerima rencana reorganisasi (atau ringkasannya) dan pernyataan keterbukaan;

  • Menyediakan perlindungan ”safe harbor” bagi partisipan yang beritikad baik dalam proses keterbukaan dan keberatan terhadap kewajiban-kewajiban debitor dalam hukum federal dan negara;

  • Mengizinkan pengadilan untuk menentukan kreditor-kreditor atau pemegang kepentingan mana yang suaranya tidak perlu diperhitungkan karena mereka bertindak dalam itikad buruk;

  • Memerlukan voting dari setidaknya 2/3 dari mayoritas kreditor dalam jumlah tagihan;

  • Memerlukan voting dari setidaknya 2/3 dari kelas-kelas kepentingan.

Fungsi daripada pernyataan keterbukaan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah untuk menyediakan informasi yang memadai bagi para kreditor dan pemegang saham, sehingga mereka dapat mengambil keputusan secara tepat terkait rencana tersebut.32​​ Menurut​​ Section 1125 (a), (b),​​ bila proposal rencana telah diajukan, sebaiknya pernyataan keterbukaan telah dilampirkan pada rencana tersebut tetapi dapat juga dilampirkan pada waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan juga harus menyelenggarakan dengan pendapat tentang pernyataan keterbukaan itu. Jika pengadilan mengesahkannya, maka pernyataan tersebut akan dikirimkan kepada seluruh kreditor dan pemegang saham disertai dengan rencana atau ringkasan rencana, surat suara dan waktu terakhir untuk memberikan suara. Persetujuan dan penolakan para kreditor atau pemegang saham dinyatakan tidak sah apabila belum menerima pernyataan tersebut.33

Terkait informasi apa saja yang harus ada dalam pernyataan keterbukaan, dapat dilihat pada kasus​​ In re Scioto Valley Mortgage Co34, yang mana dalam kasus tersebut pengadilan mengadopsi 19 butir jenis informasi yang dapat dipersyaratkan dalam suatu pernyataan keterbukaan, antara lain:

  • Keadaan atau situasi yang mendasari timbulnya permohonan kepailitan;

  • Suatu uraian yang lengkap tentang aset yang tersedia berserta nilainya;

  • Antisipasi ke depan dari debitor;

  • Sumber dari informasi yang tersedia dalam pernyataan keterbukaan;

  • Suatu​​ disclaimer​​ yang menunjukkan bahwa tidak ada penyaaan atau informasi tentang debitor atau asetnya atau jaminan yang diberikan selain daripada yang telah dinyatakan dalam pernyataan keterbukaan;

  • Kondisi dan kinerja debitor pada saat debitor berada dalam pemulihan menurut​​ Chapter 11;

  • Informasi tentang gugatan terhadap harta kekayaan;

  • Suatu analisis tentang likuidasi yang memberi perkiraan peroleh para kreditor berdasarkan​​ Chapter 7;

  • Metode akuntasi dan penilaian yang digunakan dalam menyusun informasi keuangan dalam pernyataan keterbukaan;

  • Informasi tentang manajemen debitor ke depan, termasuk jumlah kompensasi yang akan dibayarkan kepada setiap​​ insider, direktur dan/atau pejabat lainnya dari perusahaan debitor;

  • Suatu ringkasan dari rencana reorganisasi;

  • Suatu perkiraan dari seluruh biaya administrasi, termasuk biaya penasehat hukum dan akuntan;

  • Kolektivitas dari setiap rekening penerimaan;

  • Setiap informasi keuangan, penilaian atau proyeksi permulaan yang relevan bagi para kreditor dalam menentukan apakah menerima atau menolak rencana;

  • Informasi yang relevan tentang risiko yang akan dihadapi oleh para kreditor dan pemegang saham;

  • Nilai aktual atau nilai perkiraan yang dapat diperoleh dari transfer yang dibatalkan;

  • Keberadaan, kemungkinan dan keberhasilan litigasi di luar kepailitan;

  • Konsekuensi perhitungan pajak dari rencana;

  • Hubungan debitor dengan para relasi (bawahannya).

Apabila seorang debitor dapat memuat hal-hal tersebut di dalam pernyataan keterbukannya, maka rencana reorganisasinya juga berpeluang besar untuk dikabulkan dan diterima oleh para kreditor dan pengadilan, dengan demikian debitor akan dapat ’bernafas lega’ setelah reorganisasi dijalankan.

 

STATUS PARA KREDITOR DALAM REORGANISASI

Pada dasarnya, dalam kasus reorganisasi dapat dimulai dengan adanya​​ voluntary petition​​ dan​​ involuntary petition. Yang dimaksud dengan​​ voluntary petition​​ adalah permohonan reorganisasi yang diajukan oleh debitor. Sedangkan​​ involuntary petition​​ adalah permohonan reorganisasi yang diajukan oleh kreditor.​​ Dengan kata lain, kreditor juga memiliki peranan yang besar dalam kasus-kasus reorganisasi.

Sesaat setelah pendaftaran permohonan​​ Chapter 11,​​ United States Trustee​​ akan menunjuk​​ creditor’s committee​​ (komite kreditor) untuk mewakili kepentingan dari semua kreditor konkuren (unsecured creditors). Biasanya, komite kreditor terdiri dari para kreditor konkuren yang memiliki porsi piutang terbanyak pada debitor. Komite kreditor memiliki sebuah peranan yang penting dalam kasus-kasus​​ Chapter 11. Komite berkonsultasi dengan debitor yang masih memegang jaminan kebendaan terkait proses administrasi dari kasus, menyelidiki perilaku dari debitor dan operasional bisnis debitor, dan berpartisipasi dalam menformulasikan sebuah rencana reorganisasi. Sebuah komite kreditor, boleh dengan persetujuan pengadilan,​​ menggunakan jasa seorang pengacara atau profesional lainnya untuk membantu menjalankan kewajiban lainnya dari komite.35

Kreditor separatis (secured creditors)​​ juga diberikan hak untuk mengawasi debitor karena berdasarkan hukum, para kreditor separatis diberikan hak istimewa. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kepentingan yang besar pada debitor, oleh karenanya salah satu hak istimewa ini adalah untuk mengawasi debitor secara efektif.36​​ 

Dalam banyak kasus kepailitan, terdapat seorang kreditor separatis yang memegang hampir semua aset dari debitor dalam bentuk jaminan kebendaan. Jika​​ Chapter 11​​ dijalankan dan terdapat kerugian dalam prosesnya, maka ini akan menimbulkan kerugian bagi si kreditor separatis. Oleh karenanya, hal ini harus dicegah oleh kreditor separatis tersebut dengan cara ikut serta dalam pengawasan kegiatan debitor dalam reorganisasi.

Kreditor separatis juga memiliki posisi tawar menawar yang kuat dalam negosiasi rencana reorganisasi. Jika seorang kreditor separatis tidak menerima tawaran rencana reorganisasi, maka terhadap kreditor tersebut harus diserahkan jaminan miliknya, atau sebuah pergantian kebendaan yang nilainya cukup dengan jaminan miliknya, atau pembayaran secara tunai yang senilai dengan harga aktual jaminan miliknya.37​​ 

 

PENENTU BERHASIL ATAU TIDAKNYA REORGANISASI

Tidak semua​​ debitor​​ insolven harus dipertahankan kelanjutan usahanya; terkadang seorang​​ debitor​​ tidak memiliki​​ nilai kelangsungan usaha​​ (going concern value)​​ atau​​ going concern value​​ dari si​​ debitor​​ lebih kecil daripada nilai likuidasinya. Dalam kondisi tertentu, para​​ Kreditornya akan dibahayakan oleh kelanjutan usahanya.38​​ debitor​​ yang demikian akan jauh lebih baik untuk dilikuidasi daripada dipertahankan kelangsungan usahanya.

Terdapat empat kemungkinan dalam kasus-kasus​​ Chapter 11, yakni ditolak, dikonversi ke​​ Chapter 7, likuidasi dengan penjualan dalam​​ Chapter 11​​ dan konfirmasi dari sebuah rencana reorganisasi.39 ​​​​ Indikator keberhasilan dalam sebuah reorganisasi adalah diterima atau dikonfirmasinya dari sebuah rencana reorganisasi yang diajukan oleh​​ debitor​​ kepada para Kreditornya.​​ 

Negosiasi adalah kunci keberhasilan dari suatu rencana reorganisasi. Tawar-menawar antara debitor dan para pihak yang berkepentingan menjadi penentu tercapainya kesepakatan akhir yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tercapainya persetujuan atas kesepakatan akhir ini sangat tergantung kepada berapa besar nilai atau keuntungan yang diperoleh dan lamanya waktu yang diperlukan melaksanakan reorganisasi keseluruhan.

Fisher dan Ury menawarkan empat dasar utama dari negosiasi, antara lain:40

  • Pisahkan subjek dan permasalahan;

  • Fokus pada kepentingan, bukan posisi;

  • Ciptakan pilihan untuk keuntungan bersama;

  • Bertahan pada kriteria objektif.

Dalam mencapai suatu keputusan​​ yang sifatnya memperoleh nilai ekonomi harusnya ego dan emosi harus dihilangkan, namun para pihak haruslah berhadap-hadapan dalam mencapai suatu kesepakatan. Dalam upaya memuaskan semua pihak yang berkepentingan janganlah melihat​​ kepada posisi dalam negosiasi. Ciptakanlah suatu keadaan yang potensial untuk memperoleh jalan keluar dari adanya perbedaan kepentingan dan dijadikan sarana untuk mencapai mufakat yang menguntungkan bagi para pihak dan tetap fokus pada penilaian objektif bila negosiasi mendapatkan jalan buntu.

 Ada beberapa faktor yang menentukan suksesnya suatu rencana reorganisasi, antara lain:41

  • Extend to which early action was taken: segera mengambil tindakan yang perlu untuk mengatasi beban atau kerugian yang timbul dari utang, seperti memelihara hubungan baik dengan​​ para kreditor dan dengan para tenaga kerja dan juga memberdayakan aset yang masih ada untuk dapat melanjutkan usaha dalam reorganisasi;

  • Finding a variable part of the business: memilih jenis usaha yang dapat dijalankan dan menguntungkan, tidak terlepas dari menentukan areal yang tepat dari sekian luas areal usaha yang pesat berkembangnya tapi tidak menguntungkan. Pertanyaan yang harus dijawab: dapatkah usaha tersebut dipangkas atau dipersempit dan ditata ulang agar mendapatkan keuntungan?

  • Quality of management: agar suatu rencana memperoleh persetjuan dari para kreditor, maka rencana tersebut haruslah meliputi hal-hal penyelesaian utang. Di samping itu, kreditor harus mempunyai kepercayaan terhadap tenaga pelaksana yang akan menjalankan perusahaan. Manajemen atas haruslah yang berpengalaman dan berkualitas serta menunjukkan adanya wacana perubahan yang menyakinkan bagi para pihak bahwa perusahaan akan diarahkan kepada tujuan menguntungkan bagi para pihak;

  • Honesty of debtor: para kreditor hanya mau bekerja sama dengan debitor yang benar-benar jujur dan bekerja secara profesional, di mana debitor mau memberi informasu yang lengkap tentang keuangan dan hal-hal lain yang dapat meyakinkan para kreditor bahwa manajemen yang baru dapat menjalankan usaha sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam rencana;

  • Attitude of the creditor’s committee: sikap dari panitia kreditor sangat menentukan akan keberhasilan negosiasi atas rencana yang diajukan. Jika para anggota panitia kreditor ini lebih banyak mengerti keadaan debitor dan tahu persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh debitor, maka cenderung mendukung usaha debitor berjalan dan sukses kembali;

  • Experienced professionals: penting sekali bagi para pihak baik debitor maupun kreditor diwakili oleh pengacara yang berpengalaman. Pengacara ini akan sangat berperan dalam kasus kepailitan karena perkaranya sangat berbeda dari perkara umum, oleh karena itu dalam proses kepailitan maupun reorganisasi ini diperlukan juga tenaga akuntan, penasehat keuangan, dan profesi lainnya yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang bagaimana sistem kepailitan dijalankan;

  • Short range cash budgets: penyediaan dana jangka pendek oleh debitor sangat menentukan untuk memperoleh kepercayaan dari para kreditor. Terutama sekali para kreditor harus mendapat jaminan bahwa debitor tidak akan memboroskan aset-asetnya selama negosiasi rencana berlangsung, yakni selama 120 hari atau lebih jika ada perpanjangan. Jaminan ini biasanya berupa dana cadangan untuk 3 atau 6 bulan guna menjalankan usaha. Dengan adanya dana jangka pendek ini, debitor dapat meyakinkan para kreditor akan ada aliran dana yang dapat menurunkan ongkos termasuk biaya administrasi. Para kreditor akan dapat memantau perkembangan dari usaha debitor bila​​ setiap bulannya dibuat perbandingan antara kenyataan dengan rencana pemasukan. Pencapaian target-target tersebut dapat menjadi dasar terlaksananya pembayaran-pembayaran masa datang merealiasi seluruh isi rencana reorganisasi.

  • Development of viable business plan: sebelum rencana reorganisasi secara efektif dapat dijalankan, perlu bagi debitor untuk menyiapkan rencana yang matang tentang jenis usaha. Manajemen selalu sibuk menghadapi tugas sehari-hari tanpa sempat menganalisa problem utama di bidang keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen harus memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan:

    • Produk mana yang paling menguntungkan perusahaan;

    • Apa yang menjadi kekuatan mapun kelemahan perusahaan;

    • Lokasi atau bagian mana dari perusahaan yang harus dikembangkan atau ditutup;

    • Di mana seharusnya potensi bisnis diletakkan;

    • Ke arah manakah bisnis harus dijalankan.

  • Determinaton of reorganization value: menentukan perolehan nilai dari suatu reorganisasi sangat sulit dilakukan dalam rangka merealisasi isi rencana reorganisasi tersebut. Target perolehan jangka panjang sangat membantu menentukan nilai reorganisasi secara keseluruhan. Bila pihak-pihak berkepentingan dapat menyetujui target perolehan untuk 5 tahun atau lebih, akan memudahkan untuk menaksir perolehan reorganisasi dari perusahaan. Jika seluruh pihak-pihak yang berkepentingan​​ telah menyetujui perolehan nilai reorganisasi, maka perolehan itu harus dibagi di antara para kreditor dan pemegang saham. Para pihak pada umumnya tidak akan mau menyetujui isi proposal dalam rencana yang diajukan debitor tanpa ada indikasi bahwa akan memperoleh keuntungan bagi perusahaan yang berada dalam kepailitan. Informasi​​ berbentuk daftar keseimbangan yang memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, sangat membantu para kreditor dan pemegang saham melakukan evaluasi terhadap rencana yang diusulkan. Bila pihak yang berkepentingan telah setuju dengan asumsi-asumsi yang termuat dalam rencana dan juga target-target penerimaan dalam jangka panjang, maka negosiasi selanjutnya dari rencana tersebut akan mudah dilaksanakan;

  • Post chapter financing: banyak perusahaan yang tidak sukses melaksanakan reorganisasi karena tidak mampu memperoleh dana pinjaman atau bantuan setelah permohonan reorganisasi diajukan. Kemampuan untuk melaksanakan reorganisasi tergantung pada dana yang akan diperoleh dari pinjaman atau saham-saham. Perusahan-perusahaan yang produksinya sedang menurun atau industrinya terpuruk sangat sulit memperoleh kredit maupun saham jika dibandingkan dengan perusahan yang sedang bangkit industrinya.​​ Sehingga perusahaan yang relatif kecil, kemampuan untuk bangkit kembali tergantung pada kemauan investor baru dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan sebagai dana persediaan dari perusahaan.

Apabila debitor dapat memenuhi seluruh poin-poin yang telah disampaikan di atas, maka niscaya tingkat keberhasilan reorganisasinya akan meningkat dengan pesat. Dengan demikian,​​ going concern value​​ dari seorang debitor dapat dipertahankan.​​ 

 

KEPAILITAN​​ BUMN​​ DALAM KERANGKA​​ HOLDING GOMPANY

 

Dalam perspektif hukum, eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa dilepaskan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) dari konstitusi tersebut mengandung pesan politik pentingnya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang​​ penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Demikian pula bahwa Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional keberadaan perusahaan negara atau yang saat ini disebut dengan istilah BUMN.​​ 

 BUMN berbeda dengan perusahaan swasta, sebab BUMN secara filosofi merupakan wujud hadirnya Negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Filosofi berdirinya BUMN tidak semata-mata untuk mengakumulasi modal menjadi keuntungan (profit),​​ akan tetapi selalu dikorelasikan dengan upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat. Perbedaan ini yang menjadikan BUMN memiliki karakteristik yang sangat khusus jika dibandingkan dengan perusahaan swasta, meskipun orientasi secara ekonomi sama-sama berupaya mendapatkan keuntungan. Pentingnya peran kehadiran BUMN tidak semata-mata untuk menghasilkan keuntungan (dividen) sebagai penerimaan Negara, BUMN juga berperan dalam melakukan pelayanan umum (public service),​​ menjadi usaha pionir yang belum dilakukan oleh sektor swasta, menghasilkan barang/ jasa yang bermutu yang diperlukan rakyat dengan harga yang layak/ terjangkau, menstabilkan​​ supply and demand​​ terhadap barang sehingga dapat memberikan efek pada stabilitas harga, melakukan monopoli Negara atas sumber daya alam tertentu untuk menjamin hak-hak rakyat, menyerap tenaga kerja, membina usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan berbagai peran atau fungsi sosial lainnya. Dengan kata lain, BUMN memainkan peran baik sebagai​​ agent of business​​ dan sekaligus sebagai​​ agent of development.​​ 

Pentingnya peran BUMN dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai bagian dari tujuan Negara, mendorong Negara RI cq. Pemerintah melakukan pembenahan dan perbaikan secara berkesinambungan melalui berbagai program​​ restrukturisasi BUMN. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat BUMN hanya dapat menjalankan peran strategisnya jika BUMN tersebut dalam keadaan sehat dan berdaya saing yang tinggi. Keadaan ini menjadi suatu keharusan terlebih lagi karena terjadi berbagai perubahan dalam perekonomian dunia dan perekonomian nasional. Globalisasi ekonomi yang melahirkan praktik-praktik liberalisasi kegiatan ekonomi, pasar yang semakin terbuka, terintegrasinya perekonomian dunia baik karena efek dari perjanjian-perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia. Perkembangan ini mendoring terjadinya persaingan yang semakin kompetitif antara korporasi di berbagai belahan dunia. BUMN di Indonesia pun tidak terlepas dari tekanan persaingan yang sangat kompetitif tersebut. Jika persaingan yang sangat kompetitif tersebut harus diikuti oleh BUMN dengan berbagai keterbatasan dan kendala internalnya, maka dapat dipastikan BUMN akan mengalami kegagalan dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional di Indonesia.​​ 

 Sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan kemudian dijadikan BUMN, maka upaya restrukturisasi terhadap BUMN terus dilakukan untuk memastikan BUMN dapat mencapai tujuan keberadaannya dan tentunya agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Restrukturisasi dilakukan dengan penyederhanaan bentuk BUMN, pembenahan internal organisasi, perubahan tata kelola (corporate governance)​​ dan berbagai bentuk restrukturisasi lainnya yang dikenal dalam hukum dan praktik korporasi. Salah satu bentuk restrukturisasi BUMN yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah RI adalah dengan melakukan pola​​ resizing​​ dengan membentuk pengelompokan BUMN dalam bidang usaha yang sama dalam suatu struktur perudahaan​​ holding​​ (holding company).​​ ​​ 

Holding company​​ atau disebut juga dengan​​ parent company​​ dan​​ controlling company,42​​ merupakan suatu perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain yang menjadi targetnya, sehingga perusahaan itu menjadi pengendali dalam perusahaan yang menjadi targetnya.43

 Konsep pembentukan Holding BUMN sudah mengemuka di Indonesia sebagai cara membenahi BUMN. Dengan pola ini, maka birokrasi pengambilan keputusan bisnis akan lebih cepat, sinergi antar BUMN akan lebih mudah dilakukan, pengawasan yang lebih efektif, dan kekuatan BUMN yang lebih terkonsolidasi sehingga lebih menguatkan potensi daya saing BUMN-BUMN di Indonesia. Holdingisasi BUMN dilakukan dengan pola​​ stay alone​​ yakni melakukan perubahan penyertaan modal Negara pada BUMN, sehingga satu BUMN yang ada dipertahankan untuk kemudian menjadi induk perusahaan Holding BUMN. Dengan kata lain, pola pembentukan Holding BUMN di Indonesia tidak dilakukan dengan membentuk entitas baru (new company).​​ Sebagai contoh, misalnya Holding BUMN Perkebunan yang menjadikan PTPN III sebagai induk perusahaan Holding.​​ 

Perubahan penyertaan modal Negara dalam rangka pembentukan Holding BUMN mengakibatkan terjadinya perubahan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh Negara secara langsung pada BUMN anak. Perubahan ini dikarenakan Negara mengurangi kepemilikannya secara langsung pada BUMN anak. Kepemilikan mayoritas saham pada perusahaan anak dimiliki oleh Negara secara tidak langsung melalui kepemilikan BUMN induk dan untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menghendaki adanya lebih dari satu pemegang saham, maka Negara RI secara langsung tetap​​ menjadi pemegang saham BUMN anak dengan porsi kepemilikan yang minoritas. ​​ Sedangkan kepemilikan saham pada BUMN induk tetap dimiliki oleh Negara sebanyak 100 %.​​ 

Ternyata bahwa perubahan ini, menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Sebahagian para ahli hukum menganggap bahwa entitas BUMN anak pada struktur Holding BUMN bukan lagi BUMN, namun ada pula yang menyatakan bahwa entitas BUMN anak tersebut tetap merupakan BUMN. Perbedaan perspektif ini akan menimbulkan dampak terhadap BUMN anak dalam berbagai hal, termasuk dalam hal boleh tidaknya BUMN anak tersebut dimohonkan pailit/ PKPU oleh Kreditornya.​​ 

 

RESTRUKTURISASI​​ BUMN MELALUI PEMBENTUKAN​​ ​​ HOLDING​​ BUMN

 Upaya restrukturisasi BUMN sudah dilakukan sejak awal nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang kemudian dijadikan sebagai BUMN. Restrukturisasi BUMN dilakukan secara berkesinambungan (continuous improvement)​​ sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMN. Pemerintah dengan DPR melakukan restrukturisasi BUMN dengan menggunakan dasar UU No. 19 Tahun 2003. UU ini mengakibatkan terjadinya penyederhanaan bentuk-bentuk BUMN yang semula terdiri dari Perjan, Perum dan Persero menjadi Perum dan Persero saja. UU ini juga mendorong terjadinya berbagai perubahan dalam tata kelola BUMN kearah yang lebih professional dengan mewajibkan penerapan​​ good corporate governance​​ pada BUMN.​​ 

 Berbagai proses liberalisasi aktifitas ekonomi yang terjadi secara global, regional dan bilateral menjadikan persaingan bisnis semakin kompetitif. Berbagai perjanjian internasional, baik berbentuk multilateral, regional dan bilateral yang telah disepakati Indonesia mendorong terjadinya pergerakan yang lebih terbuka dari perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan dari Negara-negara ASEAN untuk berkompetisi di Indonesia. Keadaan ini menjadikan berbagai perusahaan di Indonesia “dipaksa” untuk mengkonsolidasikan berbagai sumber daya yang mereka miliki. Terbentuknya​​ Holding Company​​ pada berbagai perusahaan di Indonesia menjadi pilihan yang dianggap tepat untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tidak terkecuali BUMN juga menghadapi masalah yang sama. Tantangan ini dihadapi oleh Pemerintah dengan membentuk berbagai Holding BUMN.​​ 

 Pembentukan struktur perusahaan​​ Holding​​ pada BUMN memang tidak diatur secara eksplisit dan spesifik dalam UU BUMN maupun UU Perseroan Terbatas. Namun bukan berarti bahwa pembentukan Holding BUMN tersebut tidak memiliki dasar secara hukum. Pembentukan​​ Holding ​​ Company​​ adalah aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas atau 100% pada BUMN dapat melakukan pembentukan perusahaan Holding BUMN sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Misalnya, pada tahun 2014 Pemeritah menggeser 90 persen saham dari 13 BUMN Perkebunan ke PT. Perkebunan Nusantara III ​​ (PTPN III).

Ketika Negara RI cq. Pemerintah RI melakukan pembentukan Holding BUMN untuk meningkatkan daya saing dan sinergitas antar BUMN, maka sebenarnya yang terjadi adalah perubahan penyertaan Negara RI pada BUMN-BUMN yang membentuk Holding BUMN tersebut. Negara merubah penyertaan modal Negara pada BUMN yang akan menjadi BUMN anak dengan cara mengalihkan saham-sahamnya kepada BUMN yang akan menjadi BUMN induk. Selanjutnya sebagai konsekuensinya, maka Negara melakukan penambahan modal Negara secara langsung kepada BUMN induk sebesar jumlah nilai total saham Negara yang dialihkan kepada BUMN induk pada masing-masing BUMN anak. Dengan demikian, pada​​ dasarnya pembentukan BUMN Holding tersebut adalah perubahan penyertaan modal Negara pada BUMN induk dan BUMN anak. Oleh karena itu, yang berubahan pada proses ini adalah modal Negara baik pada BUMN induk maupun BUMN anak. Dalam struktur holding ini, maka tidak ada modal pihak lain yang masuk kedalam perusahaan holding baik pada induk maupun anak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa seluruh perubahan modal hanya meliputi modal Negara.​​ 

Dengan pola restrukturisasi melalui pembentukan BUMN Holding tersebut, Pemerintah menyadari bahwa dapat terjadi perbeadaan persepsi bahwa BUMN anak dalam struktur holding tersebut sama sekali berbeda dengan BUMN dan arena tidak lagi dikendalikan oleh Negara, maka untuk itulah Pemerintah mengeluarkan Peraturan​​ Pemerintah​​ Nomor​​ 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Melalui PP ini, Pemerintah ingin menyatakan bahwa BUMN anak pada struktur holding tetap dikendalikan oleh Negara dan diperlakukan sama dengan BUMN.​​ 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016 ditegaskan bahwa hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN​​ dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa​​ yang diatur dalam anggaran dasar. Jadi, meskipun pada perusahaan BUMN anak tersebut saham Negara secara langsung hanya minoritas, akan tetapi Negara memiliki saham preferens klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih). Kepemilikan saham preferens Klasifikasi A Dwi Warna (saham Merah Putih) ini memungkinkan Negara melakukan kontrol dan pengendalian terhadap hal-hal​​ atau keputusan strategis pada BUMN anak meskipun Negara memiliki kedudukan minoritas pada BUMN anak tersebut. Saham preferens Klasifikasi A Dwi Warna (saham Merah Putih) memberikan hak kepada pemiliknya (Negara) untuk menyetujui atau menolak (veto)​​ terhadap keputusan-keputusan strategis meskipun keputusan tersebut disetujui oleh pemegang saham mayoritas.​​ 

Sebuah ilustrasi perlu dikemukakan untuk menjelaskan hal tersebut diatas. Sebagai contoh bahwa struktur kepemilikan saham PTPN I terdiri dari : (1). Negara Republik Indonesia sebesar 24% (dua puluh empat persen), dan (2). Negara Republik Indonesia cq. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar 76% (tujuh puluh enam persen). Negara secara langsung hanya memiliki 24% saham, dibandingkan dengan PTPN III sebesar 76%, maka sebenarnya Negara secara langsung hanyalah pemegang saham yang minoritas. Akan tetapi, dalam kedudukan yang minoritas tersebut Negara justru memiliki saham preferens klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih) yang memiliki kemampuan kontrol atau pengendalian yang sangat kuat atas PTPN​​ I.​​ 

Bagaimana mungkin pemegang saham minoritas memiliki saham preferen yang secara umum dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Hal ini tentu dikarenakan kenyataan bahwa saham mayoritas dalam BUMN anak tersebut pada dasarnya adalah milik Negara yang dikuasai Negara secara tidak langsung melalui BUMN induk. Keadaan ini bisa terjadi karena BUMN induk dimiliki oleh Negara secara langsung sebesar 100%. Kepemilikan Negara atas saham preferens klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih) pada contoh diatas (PTPN I) sebenarnya menunjukkan bahwa PTPN III (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas 76% dikendalikan oleh aktor yang sama dengan pemegang saham minoritas, yakni Negara RI cq. Pemerintah RI.​​ 

Mencermati keadaan ini, maka untuk memberikan landasan hukum atas pemikiran yang demikian itu, pada Pasal 2A ayat (7) PP No. 72 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut: (a). mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau (b). mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.​​ 

Dengan ketentuan Pasal 2A ayat (7) ini, maka BUMN anak (dalam contoh diatas PTPN I) tidak kehilangan karakternya sebagai perusahaan Negara, karena negara masih memungkinkan untuk memberikan penugasan kepadanya untuk melaksanakan pelayanan umum (public service obligation, PSO)​​ atau mengelola sumber daya alam. Dengan kata lain, karakteristik perusahaan Negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan kemanfaatan umum tidak hilang dari BUMN anak (PTPN I) dalam contoh diatas. Dalam sistem hukum di Indonesia, perusahaan yang dapat melaksanakan penugasan secara PSO hanyalah BUMN atau perusahaan Negara.  ​​​​ 

 

PERBEDAAN​​ ANAK​​ PERUSAHAAN​​ BUMN​​ DENGAN​​ BUMN ANAK​​ (Anak Perusahaan BUMN pada Struktur Holding BUMN)

Dalam praktek saat ini, pada kenyataannya ada 2 (dua) jenis anak perusahaan BUMN, yakni:

  • Anak perusahaan BUMN yang dibentuk oleh BUMN bersama dengan perusahaan lain dengan kepemilikan mayoritas saham pada BUMN. Dalam konteks ini tidak terdapat kepemilikan saham Negara dan karenanya tidak ada saham preferens klasifikasi A Dwi Warna. Dalam perseroan terbatas ini hanya ada BUMN dengan perseroan terbatas lain.​​ Terjadinya anak perusahaan ini karena pembentukan sejak awal (BUMN mengambil bagian atas saham mayoritas lebih 51% pada saat pendirian) atau karena akuisisi saham perseroan terbatas lain oleh BUMN.​​ 

  • Anak perusahaan BUMN yang dibentuk dalam rangka restrukturisasi BUMN dengan membentuk Holding BUMN. Dalam perusahaan ini, para pemegang sahamnya adalah BUMN dan Negara sebagai pemegang saham secara langsung (penyertaan modal Negara secara langsung). BUMN memiliki porsi saham mayoritas dan Negara secara langsung memiliki porsi saham minoritas ditambah dengan saham preferens klasifikasi A Dwi Warna.

Untuk memudahkan penggunaan terminologi dalam menjelaskan perbedaan kedua bentuk anak perusahaan tersebut, maka dipergunakan istilah anak perusahaan BUMN untuk jenis yang pertama dan BUMN anak untuk jenis yang kedua.​​ 

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua bentuk anak perusahaan BUMN tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Kriteria Pembeda​​ 

Anak Perusahaan BUMN (1)

BUMN Anak (2)

Kehadiran Negara​​ 

Negara secara langsung tidak turut sebagai pemegang saham. Kehadiran Negara secara tidak langsung melalui BUMN yang menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan tersebut

Negara hadir sebagai pemegang saham secara langsung, dengan kata lain terdapat penyertaan modal Negara (PMN) secara langsung​​ 

Para pemegang saham​​ 

BUMN dengan pihak lain, dimana BUMN sebagai pemegang saham mayoritas ​​ 

BUMN dengan Negara cq. Pemerintah RI, dimana BUMN memiliki saham mayoritas​​ 

Kepemilikan saham Klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih)

Tidak adanya kepemilikan saham Negara secara langsung mengakibatkan dalam perusahaan ini tidak ada saham Klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih)

Negara memiliki saham Klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih)

Kontrol Negara cq. Pemerintah

 

Negara tidak memiliki kontrol secara langsung karena Negara tidak memiliki saham melalui penyertaan langsung.

 

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol atau pengendalian secara langsung melalui kepemilikan sahan klasifikasi B ditambah dengan saham Klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih)

Sumber dana penyertaan​​ 

 

Penyertaan modal BUMN berasal dari dana milik perusahaan (dana RKAP) atau kekayaan perusahaan.​​ 

 

Dana untuk mengambilalih saham Negara oleh BUMN dilakukan dengan menggunakan kapitalisasi dana cadangan yang merupakan laba ditahan. Dengan demikian uang yang dipergunakan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari laba ditahan.​​ 

Keterlibatan Negara cq. Pemerintah dalam sistem tata kelola

Negara cq. Pemerintah tidak terlibat dalam sistem tata kelola​​ 

Negara cq. Pemerintah RI terlibat secara langsung dalam sistem tata kelola yakni melalui kedudukan Negara sebagai Pemegang Saham. Negara ikut dalam orgnn PT yakni RUPS.​​ 

Pelaksanaan fungsi PSO

Tidak terlibat dalam pelaksanaan fungsi PSO

Negara cq. Pemerintah dapat melakukan penugasan PSO kepada perusahaan ini.​​ 

 

KEDUDUKAN​​ BUMN ANAK​​ (Anak Perusahaan BUMN pada Struktur Holding BUMN)

UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan definisi BUMN tersebut, maka suatu entitas dikatakan BUMN jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

  • Merupakan badan usaha.​​ 

Badan Usaha atau yang juga disebut sebagai perusahaan adalah perusahaan baik yang berbentuk badan hukum atau pun bukan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha secara tetap dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

  • Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung​​ 

Suatu entitas dikatakan BUMN jika seluruh atau sebahagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Untuk dapat memaknai maksud seluruh atau sebahgian modalnya dimiliki oleh negara, maka secara sistematis ditafsirkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) UU BUMN. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya membagi BUMN menjadi 2 (dua) bentuk, yakni :

  • Perusahaan Perseroan (Persero), yakni BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. (vide Pasal 1 ayat (2)) ​​ 

  • Perusahaan Umum (Perum), yakni BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.​​ 

Modal BUMN tersebut dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berarti bahwa negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal secara langsung, yang mana hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah sebagai dasar pendirian BUMN tersebut atau akte pendirian dan anggaran dasar BUMN tersebut.  ​​​​ 

  • Penyertaan modal negara secara langsung pada BUMN tersebut berasal dari negara kekayaan negara yang dipisahkan. Maksudnya adalah modal negara pada BUMN (baik PERSERO maupun PERUM) berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. ​​ Dengan pemisahaan ini, maka pengelolaan dan pertanggungjawaban dari kekayaan negara yang disertakan secara langsung dalam BUMN tersebut tidak lagi dilakukan berdasarkan sistem​​ pengelolaan negara secara umum (seperti pada APBN) akan tetapi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dengan kata lain, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut tidak lagi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan​​ government judgement​​ tetapi berdasarkan pertimbangan​​ business judgement.​​ 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 ayat (1) BUMN diartikan sama dengan pengertian BUMN dalam UU BUMN yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan demikian secara definisi, maka suatu entitas dikatakan BUMN Persero jika sebahagian besar atau sekurang-kurangnya 51% saham perusahaan tersebut dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Sedangkan yang disebut dengan BUMN PERUM adalah entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham dan seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Terkait dengan kedudukan anak perusahaan BUMN apakah sama dengan BUMN, maka dalam praktik peradilan di Indonesia ada dua pemahaman yang berbeda pada dua kedua tingkat peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

 

  • Pandangan dan Putusan Mahkamah Agung​​ 

Mahkamah Agung dalam Perkara Uji Materi terhadap PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal​​ Negara pada BUMN sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Nomor 21 P/ HUM/2017 pada halaman 41 menyatakan :

“… bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham Negara di BUMN kepada BUMN atau perseroan terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas Biasa, namun tetap menjadi BUMN maka ketentuan Pasal 2A ayat (6) dan ayat (7) objek HUM a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sehingga anak usaha BUMN dapat memperoleh penugasan khusus.”

Pertimbangan hukum MA RI pada Putusan Nomor 21 P/ HUM/2017 tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 2A ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut :

(6)​​  Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut.

(7)​​  Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:

a.​​  mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau

b.​​  mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Pertimbangan ini merujuk pada bentuk Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016. Anak perusahaan BUMN yang dimaksud dalam Pasal​​ 2A ​​ ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016 tersebut secara tekstual merujuk pada anak usaha BUMN dengan karakteristik sebagai berikut :

  • Saham mayoritas dimiliki oleh BUMN​​ 

  • Negara tetap sebagai pemegang saham dalam perusahaan tersebut akan tetapi tidak mayoritas;

  • Negara wajib memiliki​​ saham dengan hak istimewa​​ yang diatur dalam anggaran dasar.

Pertimbangan tersebut tidak ditujukan untuk semua anak usaha BUMN, akan tetapi hanya anak usaha BUMN yang memenuhi kriteria yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2A ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016. Dengan demikian anak usaha BUMN yang memenuhi kriteria Pasal 2A ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016 tetap sebagai BUMN sedangkan anak usaha BUMN yang tidak memenuhi kriteria Pasal 2A ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016 tersebut tidak sama dengan BUMN.​​ 

 

  • Pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI ​​ 

Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam perkara Sengketa Pemilihan Presiden tahun 2019 terkait dengan persoalan kedudukan anak usaha BUMN, mempertimbangkan sebagai berikut :

1.​​  bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri​​ merupakan BUMN atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut;

2.​​  bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN;

3.… dst​​ 

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 men-generalisasi konteks anak perusahaan BUMN. Artinya semua konteks perusahaan yang komposisi kepemilikan Negara melalui penyertaan modal secara langsung tidak berjumlah seluruhnya atau sebahagian (51%) adalah bukan BUMN. Pertimbangan ini tepat dipergunakan dalam konteks peristiwa yang dihadapi MK pada saat mengadili perkara yang bersangkutan, dimana Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance.​​ 

Mencermati uraian-uraian tersebut diatas, lebih tepat jika disebutkan bahwa khusus terhadap anak perusahaan BUMN dalam rangka Holding BUMN dapat dipersamakan dengan BUMN. Meskipun secara definisi operasional berdasarkan kriteria adanya penyertaan modal secara langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun​​ 2013 tentang BUMN tidak terlihat dalam anak perusahaan dalam rangka Holding BUMN, akan tetapi karakteristik BUMN baik dari aspek menejemen, tata kelola, kewajiban dan kekayaan Negara yang dipisahkan dalam perusahaan dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan BUMN.​​ 

Dengan demikian, untuk masa yang akan datang perlu dilakukan redefinisi terhadap pengertian BUMN agar konteks anak usaha BUMN yang terbentuk dalam kerangka pembentukan Holding Perusahaan BUMN dapat diakomodir.​​ 

 

PERMOHONAN​​ PKPU​​ DAN/ATAU​​ KEPAILITTAN ATAS​​ ANAK​​ PERUSAHAAN​​ BUMN​​ PADA STRUKTUR​​ HOLDING​​ BUMN

Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap BUMN memiliki karakteristik khusus dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang​​ Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang​​ menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau​​ Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.​​ 

 Demikian pula dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat banyak jurisprudensi dimana pengadilan menolak permohonan kreditur atas kepailitan BUMN. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari status kekayaan BUMN yang masih termasuk dalam lingkup keuangan Negara. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi​​ No 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Hanya saja menurut MK, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan​​ Negara yang dipisahkan pada BUMN tersebut tidak lagi didasarkan pada​​ government judgement​​ akan tetapi dilakukan berdasarkan​​ business judgement.

Terlepas dari pemaknaan berkenaan dengan penegakan hukum pidana atas kerugian Negara, namun yang pasti MK menyatakan bahwa status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan Negara. Masalahnya terkait dengan kepailitan BUMN adalah kepailitan itu sendiri merupakan sita umum. Pada hakikatnya kepailitan adalah penyitaan terhadap kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh kreditur.​​ 

 Ketentuan​​ Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan pada Pasal 2 huruf c dan huruf g menyatakan : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : …. (c). Penerimaan Negara; … (g). kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Ketentuan ini berkorelasi dengan​​ ketentuan​​ Pasal 50 dari UU​​ No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :​​ 

  • uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;​​ 

  • uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;​​ 

  • barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;​​ 

  • barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;​​ 

  • barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.​​ 

Oleh karena itulah banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan PKPU dan kepailitan terhadap BUMN yang diajukan oleh Kreditor dengan menggunakan pertimbangan bahwa kekayaan Negara tidak dapat disita sementara kepailitan pada dasarnya adalah sita. Kepailitan BUMN sama artinya dengan menyita kekayaan BUMN yang termasuk dalam kategori keuangan Negara.​​ 

Jika diperhatikan dengan struktur kepemilikan anak usaha BUMN dalam rangka perusahaan Holding BUMN, maka pada dasarnya kekayaan anak usaha BUMN dalam kerangka Holding Perusahaan BUMN, masih termasuk dalam lingkup keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam​​ Putusan Mahkamah Konstitusi​​ No 48 dan 62/PUU-XI/2013. Demikian pula bahwa dalam perusahaan anak BUMN Holding tersebut terdapat penyertaan modal Negara secara langsung, saham dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara dan saham yang dimiliki BUMN induk pada BUMN anak dalam struktur holding tersebut berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yakni kapitalisasi dana cadangan atau laba ditahan yang dimiliki oleh Negara.​​ 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa perlu dipertimbangkan tentang pengaturan mengenai reorganisasi dalam​​ pemharuan Uandang-Undang​​ Kepailitan dan PKPU. Reorganisasi ini penting untuk dimasukkan sehingga hukum kepailitan Indonesia tidak dapat disalahgunakan oleh​​ debitor​​ atau Kreditor yang tidak beritikad baik. Dengan demikian hukum kepailitan Indonesia dapat lebih meningkatkan iklim usaha.

Juga perlu dimasukkan dalam substansi​​ hukum​​ BUMN dalam kerangka​​ holding company​​ sebagai memperkaya perubahan Undang-Undang Kepailitan tersebut, dimana​​ pemberlakuan hukum terhadap anak perusahaan BUMN dipersamakan kedudukannya dengan BUMN.​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Phillip Blumber, “Transformation of Modern Corporation Law: Law of Corporate Groups”,​​ Connecticut Law Review,​​ Vol. 37, 2006.

 

Business, Doing,​​ Economy Profile Indonesia:​​ Doing Business 2020, World Bank Group, 2019.

 

Epstein, David G.,​​ et.al,​​ Bankruptcy, West Publishing, USA, 1993.

 

Fund, International Monetary,​​ World Economic Outlook:​​ Challenges to Steady Growth, (World Economic and Financial Surveys: Washington DC, 2018.

 

Gaughan,​​ Patrict A.,​​ Merger, Acquisitions, and Corporate Restructurings,​​ Canada: John Willey & Sons, Inc, 2002.

https://www.crgfinancial.com/bankruptcy/ [16 November 2019]

 

https://www.doingbusiness.org/en/about-us [15 November 2019].

 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Chapters/DB17-About-Doing-Business.pdf [15 November​​ 2019].

 

https://www.thebalance.com//what-is-involuntary-bankruptcy-4160967 [16 November 2019].

 

Jordan, R. L. and W. D. Warren,​​ Bankruptcy, Foundation Press, New York, 1993.

 

Juwana, Hikmahanto, “Reform of Economic Laws and It’s Effects On The Post Crisis Indonesian Economy”,​​ The Developing Economies, Vol. 43, No. 1, 2005.

 

Levinthal, L. E.,​​ The Early History of Bankruptcy Law​​ dalam C. J. Tabb,​​ Bankruptcy Anthology, Anderson Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 2002.

 

Newton, Grant W.,​​ Bankruptcy and Insolvency Accounting:​​ Volume Two, John Willey & Sons, Inc: New York, 2009.

 

----------------------,​​ Corporate Bankruptcy Tools, Strategies, and Alternatives, John Wiley & Sons Inc: New York, 2003.

 

Scarberry,​​ Mark S.,​​ et.al.,​​ Business Reorganization in Bankruptcy, West Publishing Co: Minnesota, 1996.

 

Schutter, Olivier De, Johan Swinnen dan Jan Wouters,​​ Foreign Direct Investment and Human Development:​​ The Law and Economics of International Investment Agreements, Routledge: London & New York, 2013.

 

Shubhan, Hadi,​​ Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan,​​ Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

 

Sitompul,​​ Manahan M.P.,​​ Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan, Setara Press: Malang, 2017.

 

Sjahdeini, Sutan Remy,​​ Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenadamedia: Jakarta, 2016.

 

Supancana, Ida Bagus Rahmadi,​​ Kerangka dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia: Bogor, 2006.

 

Warren, Elizabeth, “The Success of Chapter 11: A Challenge to the Critics”,​​ Michigan Law Review, Vol. 107, No. 4, 2009.

 

88 BR. 168 (Bankr. S. D. Ohio 1988)

 

 

*

Disampaikan pada “Focus Group Discussion​​ Revisi Undang-Undang Kepailitan sebagai Penunjang Kepastian Hukum dalam Berusaha dan Investasi”, ​​ dilaksanakan ​​ oleh ​​ Kementerian Hukum dan HAM,​​ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ​​​​ Bekasi, ​​ tanggal​​ 20-22 November​​ 2019.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, TOR Focus Group Discussion Revisi Undang-Undang​​ Kepailitan​​ Sebagai Penunjang Kepastian Hukum, 2019, hal. 3-5.

2

​​ Contoh penyalahgunaan kepailitan terdapat pada kasus Manulife, yang mana kasus ini menjadi sorotan internasional karena perusahaan yang masih solven dapat dipailitkan di Indonesia. Lihat​​ Hikmahanto Juwana, “Reform of Economic Laws and It’s Effects On The Post Crisis Indonesian Economy”, (The Developing Economies, Vol. 43, No. 1, 2005), hal 85-88.

3

​​ Olivier De Schutter, Johan Swinnen dan Jan Wouters,​​ Foreign Direct Investment and Human Development:​​ The Law and Economics of International Investment Agreements, (Routledge: London & New York, 2013), hal 1.

4

​​ Ibid.

5

​​ Berdasarkan data yang dirilis oleh​​ International Monetary Fund​​ (IMF), per tahun 2018 Indonesia masih tergolong sebagai​​ developing country​​ atau negara yang sedang berkembang. Lihat​​ International Monetary Fund,​​ World Economic Outlook:​​ Challenges to Steady Growth, (World Economic and Financial Surveys: Washington DC, 2018), hal 134-145.

6

​​ Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi calon investor dalam FDI, antara lain: Risiko menanam modal (country risk), rentang birokrasi (red tape), transparansi dan kepastian hukum, alih teknologi, jaminan dan perlindungan investasi, ketenagakerjaan, ketersediaan infrastruktur, keberadaan sumber daya alam, akses pasar dan insentif perpajakan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Lihat​​ Ida Bagus Rahmadi Supancana,​​ Kerangka dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung di Indonesia, (Ghalia: Bogor, 2006), hal 4-10.

7

​​ https://www.doingbusiness.org/en/about-us [15 November 2019].

8

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Chapters/DB17-About-Doing-Business.pdf [15 November 2019].

9

​​ Ibid.

10

​​ https://www.doingbusiness.org/en/about-us,​​ Ibid.

11

​​ Ibid.

12

​​ Doing Business,​​ Economy Profile Indonesia:​​ Doing Business 2020, (World Bank Group, 2019), hal 4.

13

​​ Sejarah hukum kepailitan Indonesia dapat dilihat perkembangannya dari​​ jaman kolonial Belanda, yang mana​​ berlaku ketentuan kepailitan dalam Buku III KUHD, kemudian​​ diatur dalam​​ faillissements verordening, Perpu No. 1 Tahun 1998, UU No.4 Tahun 1998 dan terakhir UU No, 37 Tahun 2004., Lihat​​ Sutan Remy Sjahdeini,​​ Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, (Prenadamedia: Jakarta, 2016), hal 80-89.

14

​​ David G. Epstein,​​ et.al,​​ Bankruptcy, (West Publishing, USA, 1993), hal 2.

15

​​ Ibid.;

16

​​ L. E. Levinthal,​​ The Early History of Bankruptcy Law​​ dalam C. J. Tabb,​​ Bankruptcy Anthology, (Anderson Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 2002), hal 5.

17

​​ Hadi Shubhan,​​ Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan,​​ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.), hal. 27-31.

18

​​ R. L. Jordan and W. D. Warren,​​ Bankruptcy, (Foundation Press, New York, 1993), hal 24.

19

​​ Ibid.

20

​​ Alasan tidak dibahasnya​​ Chapter 12​​ ​​ dan​​ Chapter​​ 13 karena kedua ketentuan mengenai reorganisasi​​ tersebut tidak diperuntukkan bagi​​ debitor​​ perusahaan, melainkan​​ debitor​​ petani, nelayan dan individu yang memiliki​​ pendapatan tetap. Sedangkan​​ Chaper​​ 11 merupakan ketentuan reorganisasi yang spesial didesain untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

21

​​ Mark S. Scarberry,​​ et.al.,​​ Business Reorganization in Bankruptcy, (West Publishing Co: Minnesota, 1996), hal 1.

22

​​ Ibid.

23

​​ David G. Eipstein, op.cit., hal 331.

24

​​ Sutan Remy Sjahdeini,​​ op.cit., hal 450.

25

​​ David G. Eipstein,​​ loc.cit.

26

​​ Ibid., hal 333.

27

​​ https://www.thebalance.com//what-is-involuntary-bankruptcy-4160967 [16 November 2019]

28

​​ Manahan M.P. Sitompul,​​ Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan, (Setara Press: Malang, 2017), hal 179.

29

​​ Ibid., hal 180.

30

​​ Mark S. Scarberry,​​ op.cit.,​​ hal 685-689.

31

​​ Ibid., hal 798.

32

​​ Manahan MP. Sitompul,​​ op.cit., hal 182.

33

​​ Ibid., hal 182-183.

34

​​ 88 BR. 168 (Bankr. S. D. Ohio 1988)

35

​​ https://www.crgfinancial.com/bankruptcy/ [16 November 2019]

36

​​ Mark S. Scarberry,​​ op.cit., hal 84.

37

​​ Ibid., hal 85.

38

​​ Ibid.,​​ hal 5.

39

​​ Elizabeth Warren, “The Success of Chapter 11: A Challenge to the Critics”,​​ Michigan Law Review, Vol. 107, No. 4, 2009, hal 627.

40

​​ Grant W. Newton,​​ Corporate Bankruptcy Tools, Strategies, and Alternatives, (John Wiley & Sons Inc: New York, 2003), hal 194.

41

​​ Grant H. Newton,​​ Bankruptcy and Insolvency Accounting:​​ Volume Two.,(John Willey & Sons, Inc: New York, 2009),​​ hal​​ 276-279.

42

​​ Phillip Blumber, “Transformation of Modern Corporation Law: Law of Corporate Groups”,​​ Connecticut Law Review,​​ (Vol. 37, 2006), hal. 605.

43

​​ Patrict A.​​ Gaughan,​​ Merger, Acquisitions, and Corporate Restructurings,​​ (Canada: John Willey & Sons, Inc, 2002), hal. 18.

2

Leave a Comment