Go to the top

Hits: 0

PERAN MWA DALAM MEWUJUDKAN​​ GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE​​ PTN​​ bh: PEMIKIRAN PENERAPAN​​ 

WHISTLEBLOWING​​ SYSTEM*

 

Oleh :

Bismar Nasution**

 

Pasal 31​​ UUD 1945​​ tidak saja mengamanatkan adanya suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat ​​ meningkatkan keimanan dan ketakwaan​​ kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka​​ mencerdaskan bangsa​​ Indonesia, tetapi juga harus dapat memajukan​​ ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai​​ agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta​​ kesejahteraan umat manusia.​​ Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak sekedar untuk memenuhi hak konstitusional warga Negara di bidang pendidikan melalui dharma pendidikan, tetapi​​ melalui dharma penelitian dan pengabdian masyarakat​​ dituntut​​ untuk​​ menghasilkan karya​​ penelitian dalam​​ cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diabdikan bagi​​ kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

 ​​​​ Disamping itu, pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari

persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa​​ lain di pihak lain.​​ Pendidikan tinggi harus pula memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat dan terhormat dalam pergaulan antar bangsa.​​ 

Untuk menjawab tantangan tersebut, otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi sangat penting.​​ Otonomi perguruan tinggi telah dikukuhkan dalam Undang Undang No.​​ 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.​​ Sebagaimana​​ dinyatakan dalam ketentuan Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 UU tersebut, perguruan tinggi diberikan otonomi yang meliputi bidang akademik dan non-akademik.​​ 

UU No. 12 Tahun 2012 memberikan otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada perguruan tinggi negeri (PTN) dalam berbagai tingkatkan. Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi PTN dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

 Otonomi yang luas pada PTN bh jika tidak disertai dengan kewajiban menerapkan tatakelola yang baik, maka akan kontra-produktif dan bisa membuka kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan. Oleh karena itulah​​ Pasal​​ 63 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi​​ secara tegas​​ menyatakan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu serta​​ efektifitas dan efisiensi.​​ Essensi dari Pasal 63 tersebut sebenarnya adalah apa yang lebih umum dikenal dengan sebutan​​ good university governance (GUG) atau tatakelola universitas yang baik. ​​ Otonomi dan GUG merupakan syarat yang harus ada​​ untuk membuat​​ PTN bh​​ ​​ yang secara bertahap dalam jangka panjang mengarah pada​​ World Class University.​​ 

MWA merupakan organ yang sangat penting dalam memastikan terpenuhinya​​ GUG pada PTN bh. Fungsi regulasi kebijakan dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh MWA menjadikan organ PTN bh ini menjadi​​ ujung tombak dalam penerapan GUG di lingkungan PTN bh.​​  ​​​​ 

Berkaitan dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Universitas perlu pula​​ diterapkan​​ wistleblowing system.​​ Makalah ini akan memaparkan​​ peran Majelis Wali Amanat (MWA) pada perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) disertai​​ pentingnya jaminan dan penegakan hukum yang kuat untuk menerapkan​​ wistleblowing system​​ dalam rangka mendukung GUG​​ di lingkungan perguruan tinggi.

 

 

Pentingnya​​ Good Governance​​ dalam Tata Kelola Institusi

 

Perhatian terhadap pentingnya tata kelola atau​​ governance​​ mencuat ketika munculnya kasus-kasus besar dunia korporasi dengan profil tinggi di banyak belahan dunia. ​​ Kasus-kasus tersebut melatarbelakangi lahirnya berbagai macam peraturan​​ perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi praktek-praktek tata kelola dan manajemen yang buruk. Sebut saja contohnya lahirnya Sarbanes Oxley Act pada tahun 2002, maupun Gramm-Leach-Bliley Act pasca​​ subprime mortgage crisis. ​​ Tampaknya diperlukan kejadian-kejadian luar biasa yang nyaris membangkrutkan negara untuk dapat meningkatkan perhatian dan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik dalam suatu institusi.

Konsep tata​​ good governance​​ atau tata kelola yang baik mulai digaungkan pada awal tahun 1990-an dan diadopsi oleh Bank Dunia dalam rangka memperkenalkan praktek-praktek tertentu dalam penyaluran pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga. ​​ Pada tahun 2000,​​ ​​ good governance​​ telah menjadi salah satu misi utama dari Millennium Development Goals, yang meliputi berbagai isu mulai dari korupsi sampai pada masalah akuntabilitas. Penerapan​​ good governance​​ diperlukan untuk meminimalisir praktek-praktek bisnis yang negatif dan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat umum secara keseluruhan.​​ 

Good University Governance

Universitas dalam sektor pendidikan tinggi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Manuel Castells mengidentifikasi empat fungsi penting universitas. ​​ Pertama,​​ universitas memainkan peranan yang penting sebagai institusi ideologis, yaitu membentuk nilai-nilai dan legitimasi sosial.​​ Kedua,​​ universitas selalu menjadi mekanisme seleksi dan sosialisasi bagi para elit yang dominan, yang kemudian membedakan mereka dengan anggota masyarakat lainnya.​​ Ketiga,​​ universitas merupakan wadah pelatihan tenaga kerja yang ahli (professional university).​​ Keempat,​​ universitas menjalankan fungsi penelitian ilmiah (science university) yang menghasilkan pengetahuan ilmiah (production of scientific knowledge).1​​ Mengingat signifikannyanya fungsi suatu universitas atau institusi pendidikan tinggi, maka sama seperti halnya korporasi, sangat penting untuk bisa menerapkan​​ good governance​​ atau tata kelola yang baik terhadap di universitas.​​ 

Tata kelola sebuah universitas sama pentingnya dengan tata kelola suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah sumber daya manusia serta​​ dana publik yang dikelola oleh sektor pendidikan tinggi. Di Australia, dalam 2 (dua) dasawarsa terakhir di sektor pendidikan tinggi tercatat jumlah mahasiswa terdaftar sebesar hampir 1 juta dan jumlah staf universitas mencapai 90 ribu orang, dengan pendapatan tahunan gabungan sebesar lebih dari 12 juta USD.2 ​​​​ Pada tahun 2000, ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari penerimaan sektor jasa negara.3​​ Pada tahun 2004, OECD mencatat bahwa di negara-negara anggota terdapat setidaknya 132 juta mahasiswa terdaftar, dibandingkan dengan tahun 1991 dimana hanya terdapat 68 juta.​​ 4

Sektor pendidikan tinggi terus menghadapi tantangan-tantangan baru yang beragam.5​​ Tantangan-tantangan yang dimaksud antara lain seperti ekspansi sistem pendidikan tinggi, semakin beragamnya institusi dan pendidikan yang ditawarkan dan semakin ​​ berkembang dan beragamnya model pengajararan yang baru (seperti​​ e-learning​​ dan pembelajaran jarak jauh).6​​ Kemudian dewasa ini terdapat semakin banyak dan beragam lembaga atau badan kemahasiswaan untuk keterwakilan jender, berbagai latar belakang sosial ekonomi, etnis dan pendidikan sebelumnya.7 ​​​​ Tantangan yang tidak kalah pentingnya juga ​​ proses internasionalisasi pendidikan tinggi dan semakin berkembangnya penelitian dan inovasi.​​ 8

Dalam dunia universitas,​​ good governance​​ atau tata kelola yang baik dapat dipahami sebagai suatu struktur yang berupaya untuk menjaga integritas dari sistem nilai akademis dan pada saat yang sama memposisikan universitas-universitas yang berhadapan dengan lingkungan mereka yang lebih besar, agar mereka reseptif dan dapat menjawab berbagai pesan, tuntutan dan ekspektasi eksternal.9

Institusi-institusi pendidikan tinggi yang menerima dana publik menghadapi berbagai tekanan yang baru yang mengharuskan mereka untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat, efisien dan jujur terhadap berbagai tuntutan masyarakat dan pasar kerja yang terus berkembang dan berubah. Dengan​​ begitu banyaknya​​ tantangan yang dihadapi, universitas​​ tidak mungkin tidak harus terus berupaya berbenah dan menerapkan pengelolaan yang baik.​​ 

Prinsip-prinsip GUG telah digariskan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 63 menyebutkan bahwa​​ otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan​​ berdasarkan prinsip:​​ (a).akuntabilitas;​​ (b).​​ transparansi;​​ (c). ​​ nirlaba;​​ (d).​​ penjaminan mutu; dan​​ (e).​​ efektivitas dan efisiensi.​​ Dalam penjelasan Pasal 63 prinsip-prinsip GUG tersebut dimaknai sebagai berikut :​​ 

  • Prinsip akuntabilitas”​​ adalah​​ ​​ kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.​​ 

 

  • Prinsip transparansi adalah​​ ​​ keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  • Prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

 

  • Yang dimaksud dengan “prinsip penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.​​ 

 

  • Prinsip efektivitas dan efisiensi​​ ​​ adalah​​ kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Berdasarkan prinsip-prinsip​​ tersebut pada prinsipnya penerapan​​ GUG​​ pada PTN bh ditujukan untuk : (a). memastikan pengelolaan PTN bh sesuai dengan ketentuan hukum; (b). menghindari penyimpangan-penyimpangan pengelolaan; (c). memberdayakan peranserta pemangku kepentingan; (d). memastikan akses masyarakat yang lebih luas terhadap PTN bh; (e). menjadikan PTN bh sebagai PTN yang bermutu (melampaui standar nasional); (f). efektifitas dan efisiensi pengelolaan uang Negara dan uang publik (masyarakat) ;​​ 

Otonomi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN​​ bh)

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan basis hukum utama dalam​​ penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi. Negara memberikan otonomi secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.​​ 

PTN​​ bh​​ merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum. ​​ PTN​​ bh​​ memiliki otonomi lebih besar dalam tata kelola organisasi dan pola pengelolaan keuangan. Dan juga memiliki kewenangan mandiri baik akademik maupun non akademik serta memiliki kekayaan tersendiri yang dipisahkan dari kekayaan negara kecuali tanah. Jadi Hakikat PTN​​ bh​​ adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada universitas.

Otonomi penyelenggaraan PTN yang paling kompleks diberikan kepada PTN badan hukum (PTN bh), sebab PTN bh memiliki : (a). kekayaan awal berupa kekayaan negara yang​​ dipisahkan kecuali tanah;​​ (b). tata kelola dan pengambilan keputusan secara​​ mandiri;​​ (c).​​ unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan​​ transparansi;​​ (d).​​ hak mengelola dana secara mandiri, transparan,​​ dan akuntabel;​​ (e). wewenang mengangkat dan memberhentikan​​ sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;

(f). wewenang mendirikan badan usaha dan​​ mengembangkan dana abadi; dan​​ (g).​​ wewenang untuk membuka, menyelenggarakan,​​ dan menutup Program Studi.

Otonomi PTN bh diberikan dengan pertimbangan bahwa PTN bh dipandang mampu menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu sekaligus terjangkau oleh masyarakat. Haruslah dipahami bahwa otonomi yang dimiliki PTN bh harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui terbentuknya perguruan tinggi yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.​​ 

 

 

 

Peran​​ MWA​​ dalam Penerapan​​ Good University Governance

Majelis Wali Amanat (MWA)​​ bertugas untuk menetapkan kebijakan umum dalam bidang non-akademik, mengangkat pimpinan Universitas dan memberhentikannya, mensahkan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran tahunan, mengevaluasi kinerja pimpinan Universitas, menyampaikan laporan tahunan dan rekomendasi/pendapat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. MWA berfungsi untuk mewakili kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.​​ 

Sebagai satu-satunya organ PTN​​ bh​​ yang memiliki keanggotaan dari unsur masyarakat dan pemerintah, MWA dapat mendorong perubahan kebijakan pemerintah agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan tantangan yang dihadapi oleh PTN​​ bh.​​ ​​ Dalam mendukung ​​ pengelolaan keuangan PTN​​ bh​​ yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari otonomi keuangan​​ serta membangun sumber daya insani yang unggul sebagai bagian dari otonomi struktur organisasi dan tata kelola, MWA dapat menjalankan peranan​​ yang sangat strategis, antara lain:

  • Ikut secara aktif menyampaikan berbagai ide dan gagasan strategis dalam pengelolaan Universitas.

  • Menjadi lapis pertama​​ quality assurance​​ atau​​ quality control​​ bagi pemerintah dan juga kepentingan masyarakat atas semua kebijakan yang dijalankan​​ dalam pengelolaan Universitas.

  • Melakukan​​ whistleblowing​​ berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku atas semua bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan Universitas.

MWA memiliki peran yang menentukan dalam memastikan diterapkannya GUG ​​ pada PTN bh. Peran ini dapat dilakukan MWA melalui tindakan-tindakan​​ antara lain​​ :

a.​​  menetapkan kebijakan umum PTN bh​​ 

MWA merupakan organ yang memiliki wewenang menetapkan kebijakan umum pengelolaan PTN bh meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem tatakelola, sistem menejemen risiko dan penyelenggaraan kegiatan strategis lainnya.​​ 

MWA harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GUG menjadi jiwa dari kebijakan umum yang harus dijadikan acuan oleh pihak eksekutif dalam menyelenggarakan pengurusan PTN bh.

b.​​  menggunakan fungsi regulasi untuk memastikan penerapan GUG

Hirarkhi keputusan di lingkungan PTN bh menempatkan Peraturan MWA sebagai peraturan dengan hirarkhi tertinggi diluar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, MWA memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam rangka menjabarkan kebijakan umum universitas atau​​ peraturan yang berisi kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.​​ 

MWA harus memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh MWA mengarahkan pengelolaan universitas (PTN bh) tersebut agar menerapkan prinsip-prinsip GUG. Misalnya peraturan mengenai organisasi dan tata kelola, peraturan mengenai manajemen risiko, peraturan mengenai pengelolaan keuangan, peraturan tentang komite audit, dan peraturan lainnya yang menjadi kewenangan MWA berdasarkan Statuta masing-masing PTN bh.​​ 

Secara khusus MWA PTN bh harus membuat peraturan mengenai pedoman penerapan GUG di lingkungan PTN bh masing-masing.​​ 

Hirarkhi peraturan MWA sebagai peraturan internal tertinggi memiliki daya paksa bagi eksekutif (rektor dan jajarannya) untuk menerapkan GUG dalam seluruh aspek pengelolaan.​​ 

c.​​  menggunakan fungsi pengawasan umum untuk memastikan penerapan GUG

MWA mendapatkan delegasi kekuasaan dari pemerintah (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) untuk melaksanakan pengawasan umum atas penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta masing-masing PTN bh. Fungsi pengawasan umum ini menjadikan MWA memiliki kewenangan yang kuat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan universitas yang secara operasional dilakukan oleh eksekutif (rektor dan jajarannya) dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GUG.

MWA menjadikan prinsip-prinsip GUG dalam menilai kinerja penyelenggaraan universitas. Dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, MWA dapat melakukan penilaian (evaluasi) terhadap tingkat kepatuhan penyelenggaraan universitas terhadap prinsip-prinsip GUG. Penilaian ini dapat dilakukan oleh MWA sendiri dibantu oleh komite audit atau dengan menggunakan lembaga independen.​​ 

d.​​  menggunakan kontrak kinerja antara MWA dengan Rektor​​ 

Disamping kontrak kinerja antara Rektor dengan Menteri, maka semestinya Rektor juga harus memiliki kontrak kinerja dengan MWA. Kontrak kinerja pada dasarnya berisi​​ key performance indicator​​ (KPI) yang harus dipenuhi oleh Rektor dalam satu tahun anggaran. Salah satu KPI yang harus ada dalam kontrak kinerja adalah menyangkut penerapan prinsip-prinsip GUG dalam penyelenggaraan universitas.​​ 

Rektor bertanggungjawab memenuhi KPI terkait penerapan prinsip-prinsip GUG dan mempertanggungjawabkannya kepada MWA dalam laporan tahunan atau laporan semester. Melalui hal ini MWA dapat secara berkesinambungan melakukan evaluasi terhadap parameter-parameter pemenuhan prinsip-prinsip GUG.​​ 

e.​​  memastikan penerapan GUG melalui instrumen RKAT dan Laporan Tahunan ​​ 

MWA harus memastikan prinsip-prinsip GUG terpenuhi melalui mekanisme RKAT dan laporan tahunan PTN bh. MWA tidak saja memastikan bahwa target kinerja terpenuhi dengan menggunakan anggaran sesuai RKAT tetapi juga mengevaluasi terpenuhinya prinsip-prinsip GUG dalam penggunaan anggaran dan​​ cara pencapaian sasaran.​​ 

f.​​  mengoptimalkan fungsi dan peran Komite Audit.

Komite Audit (KA) pada dasarnya merupakan organ kelengkapan MWA untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan hal-hal lain yang ditugaskan oleh MWA. KA merupakan “tangan” dan “mata” MWA untuk melaksanakan fungsi pengawasan.​​ 

MWA harus mengoptimalkan fungsi KA dengan membuat Peraturan MWA yang memungkinkan KA memiliki kemampuan untuk membantu MWA memastikan terpenuhinya secara berkelanjutan prinsip-prinsip GUG.​​ 

Laporan eksekutif ​​ (rektor dan jajarannya) mengenai capaian kinerja dilaporkan setiap bulan kepada MWA melalui KA untuk ditelaah dan dilaporkan kepada MWA. Laporan dimaksud tidak saja berisi capaian-capaian kinerja akademik dan non-akademik, tetapi juga pelaksanaan prinsip-prinsip GUG yang telah dilakukan oleh eksekutif.​​ 

g.​​  membuat kebijakan​​ anti fraud​​ melalui ​​ kebijakan​​ whistleblowing​​ system

MWA harus merumuskan kebijakan ​​ anti fraud​​ melalui ​​ kebijakan​​ whistleblowing​​ system​​ untuk memastikan penyimpangan dalam pengelolaan PTN bh. Hal ini akan saya uraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.​​ 

 

Strategi Anti​​ Fraud​​ untuk Mencegah Kejahatan​​ Universitas

Melalui Kebijakan​​ Whistleblowing

 

Skandal​​ Universitas​​ menjadi salah satu tamparan keras yang mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola​​ universitas​​ yang baik​​ (GUG)​​ dan kuat demi mencegah​​ fraud​​ di sektor pendidikan​​ yang dapat berujung pada goyahnya pengelolaan universitas.​​ 

Fraud​​ merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaraan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi.​​ Strategi Anti​​ Fraud​​ bagi​​ universitas​​ umum disokong oleh 4 (empat) pilar, yaitu pencegahan10, deteksi11, investigasi, pelaporan dan sanksi12, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.13​​ Hal itu dapat dibandingkan​​ sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank-bank umum dalam hal ini harus memiliki strategi anti​​ fraud​​ yang efektif.​​ Penekanan​​ di sini​​ akan memaparkan pentingnya jaminan dan penegakan hukum yang kuat untuk menerapkan​​ whistleblowing system, khususnya di sektor pendidikan atau universitas.​​ 

Whistleblowing​​ Sebagai Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud

 

Whistleblowing​​ sebagai salah satu dari bagian atau bentuk penerapan pilar deteksi dalam strategi anti​​ fraud​​ memiliki peranan yang sangat krusial. ​​ Hal ini mengingat bahwa tidak ada yang lebih tahu mengenai apa yang terjadi dalam suatu organisasi daripada anggotanya sendiri.14 ​​​​ Assosiasi Penilai Penipuan Bersertifkasi (Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE) di Amerika Serikat menegaskan pentingnya suatu organisasi untuk bergantung pada para karyawannya untuk melaporkan semua bentuk pelanggaran secara internal sebelum hal tersebut diketahui oleh publik. Hal ini penting untuk mencegah rusaknya reputasi perusahaan yang dapat menurunkan nilainya.15

Istilah​​ whistleblower​​ telah digunakan untuk mengacu kepada seseorang yang menginformasikan suatu praktek atau tindak kejahatan, termasuk tindakan penipuan atau manipulasi (fraud).​​ 16​​ Menurut Bakman, “a whistleblower is an employee who makes an unauthorized disclosure of information about criminal or irregular conduct, along avenues that are not specified​​ (whistleblower​​ atau saksi pelapor adalah karyawan yang melakukan pengungkapan secara tidak resmi informasi mengenai perbuatan kriminal dengan cara yang tidak ditentukan secara spesifik).17​​ Menurut Whistleblower Protection Act 1989 Amerika Serikat, “a whistleblower is a present or former employee or member of an organization who reports misconduct​​ (saksi pelapor adalah mantan karyawan atau karyawan aktif atau anggota dari suatu organisasi yang melaporkan pelanggaran).18

Istilah​​ whistleblowing​​ berasal dari Inggris, dimana para polisi seperti halnya juga di banyak negara lainnya akan membunyikan​​ whistle​​ atau peluit ketika melihat atau menemukan aktivitas atau tindak illegal dengan tujuan untuk mencari perhatian polisi lainnya ataupun warga yang lalu lalang. ​​ Whistleblowing​​ disebut membawa​​ suara hati nurani (the voice of conscience).19​​ Istilah tersebut pertama kali digunakan secara formal di Amerika Serikat pada tahun 1963 ketika seorang pegawai negeri bernama Otto Otopeka mengungkapkan dokumen rahasia kepada Chief Counsel dari Sub Komite Keamanan Negara Senat Amerika Serikat yang berlanjut dengan pemecatan Otopeka yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak layak (misappropriate conduct).20

Whistleblowing​​ didasarkan pada landasan etis​​ Kantian​​ yang mengedepankan kejujuran dalam situasi apapun.​​ 21​​ Seorang​​ whistleblower​​ kerap harus berhadapan dengan dilematika antara mengungkapkan suatu kebenaran dalam rangka menghentikan atau menghukum suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan kesetiaan atau menjaga hubungan dengan terlapor. Melaporkan atau menjadi seorang​​ whistleblower​​ dapat dikatakan sebagai suatu pengkhianatan.22​​ 

Whistleblowing​​ dapat dilatarbelakangi oleh motivasi berupa pengungkapan fakta, seperti pencitraan organisasi, kolegialisme sesama pekerja ataupun karena adanya kepentingan pribadi tertentu dari​​ whistleblower​​ dalam mengungkapkan kejahatan.23​​ Whistleblowing system​​ pada umumnya merupakan bagian dari sistem pengendalian yang diterapkan oleh organisasi yang menjalankan kegiatannya usahanya secara etis.24 ​​​​ Dengan kata lain, dalam hal penerapan strategi anti​​ fraud​​ bagi bank umum, kita tidak dapat melupakan pentingnya pentingnya etika dalam kegiatan atau aktivitas pendidikan.

Whistleblowing​​ berkaitan dengan pertanyaan moral yang sangat penting, apakah perbuatan tersebut dibenarkan secara moral dan apakah “pengkhianatan” yang dilakukan dapat dijustifikasi.25 ​​​​ Tindak-tanduk seorang​​ whistleblower​​ dapat dilihat contohnya dalam kasus Jeffrey Wigand di Amerika Serikat. Wigand adalah direksi di Bagian Riset dan Pengembangan perusahaan rokok Brown dan Williamson Tobacco​​ Corporation pada tahun 1988-1993.​​ 26​​ Wigand kemudian menyampaikan laporan yang mengungkapkan adanya praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diproduksi perusahaan tersebut.27​​ Kasus ini menunjukkan betapa tidak mudahnya menjadi seorang​​ whistleblower​​ yang harus berhadapan dengan tekanan dari banyak pihak maupun dilematika dalam mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan. Kasus tersebut juga telah diangkat ke layar lebar lewat film yang berjudul “The Insider” pada tahun 1996 yang diperankan oleh Russel Crowe, dan berhasil memenangkan piala Oscar.

Whistleblowing​​ dalam Sektor Sektor Publik

 

Whistleblowing​​ dapat dijumpai dalam sektor swasta maupun sektor pemerintahan.​​ Secara umum, peraturan hukum yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi​​ whistleblower​​ di sektor swasta tidak sama intensitasnya dengan untuk sektor publik.​​ 

​​ Di Indonesia,​​ dapat dilihat contohnya seperti​​ Yohanes Waworuntu, yang mengungkapkan penyimpangan yang dilakukan dalam kerjasama PT. Sarana Rekatama Dinamika saat menjadi operator layanan sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM.​​ Tidak jarang​​ whistleblowing​​ dalam sektor swasta juga diklasifikasi sebagai kejahatan terhadap publik karena berkaitan erat dengan bersinggungan dengan kepentingan publik maupun penggunaan dana-dana miliki publik melalui hubungan kerja dengan institusi pemerintah.​​ 28​​ Di sektor pemerintah,​​ kasus Gayus Tambunan merupakan salah satu contoh penting. Gayus menjadi​​ whistleblower​​ saat memberikan testimoni bahwa ada atasannya yang terlibat penyuapan oleh perusahaan pengemplang pajak.29

Sistem​​ whistleblowing​​ di dalam sektor pendidikan​​ secara umum dapat dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal. ​​ Sistem pelaporan internal pada umumnya​​ dapat​​ dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara baku oleh​​ universitas.30​​ Seorang karyawan dapat menyampaikan laporang langsung kepada atasan atau melalui media lain yang telah disiapkan. Selain itu, pada umumnya​​ universitas​​ juga​​ harus​​ telah menetapkan ruang lingkup atau bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan. Selanjutnya,​​ universitas​​ harus memastikan bahwa melalui mekanisme yang telah ditetapkan tersebut, laporan tersebut ditindaklanjuti secara jelas dan tegas. Untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam menjadi​​ whistleblower,​​ universitas​​ harus memastikan bahwa mekanisme penyampaian laporan tersosialisasi dengan baik pada seluruh karyawan dan menjamin bahwa​​ universitas​​ akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor demi memberikan perlindungan bagi pelapor, baik secara fisik maupun non fisik.31 ​​​​ 

Dalam mekanisme eksternal, diperlukan lembaga di luar​​ universitas​​ yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan​​ whistleblower.​​ 32​​ Sebagai ilustrasi, di Indonesia, lembaga di luar perusahaan yang dapat menerima laporan​​ whistleblower​​ di sektor swasta belum berkembang.33​​ Di Amerika Serikat contohnya, melalui Sarbanes-Oxley Act, seorang​​ whistleblower​​ yang bekerja dalam industri jasa keuangan atau perusahaan publik dapat melaporkan suatu pelanggaran langsung kepada SEC. ​​ Di Indonesia, hal ini seharusnya dapat diikuti dengan dibentuknya suatu unit khusus di bawah Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai mekanisme eksternal penyampaian laporan​​ whistleblower​​ terkait dengan penyimpangan atau​​ fraud​​ yang dilakukan dalam sektor perbankan. ​​ 

Whistleblower​​ vs.​​ Justice Collaborator

 

Secara umum, terdapat dua kriteria seorang​​ whistleblower.34Pertama,​​ whistleblower​​ menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kejahata.​​ Kedua,​​ whistleblower​​ merupakan ‘orang dalam’ . Tidak jarang​​ whistleblower​​ menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu sendiri.​​ Di sini dapat dilihat terminasi​​ whistleblower​​ dapat tumpang tindih dengan terminasi​​ justice collaborator. ​​ Dalam tataran praktis, seorang​​ whistleblower​​ belum tentu merupakan​​ justice collaborator, dan seorang​​ justice collaborator​​ pasti juga mengemban peran sebagai​​ whistleblower.

Dalam Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan​​ Saksi dan Korban Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Nomor: M: HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,​​ justice​​ collaborator​​ adalah​​ seorang​​ saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara.  ​​​​ 

Pengaturan atas​​ Whistleblower​​ di Indonesia

 

Pengaturan atas​​ justice collaborator​​ berkaitan erat dengan United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Pasal 37 ayat (2) menyebutkan:

 

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantioal cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”. ​​ 

 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

 

Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (3) menyatakan:

 

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”.

 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

 

Di Indonesia pengaturan mengenai​​ whistleblower​​ dan​​ justice collaborator​​ dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:35

  • Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006;

  • Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

  • Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010;

  • Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002;

  • Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997;

  • Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003;

  • Peraturan Pemerintah Nomorr 9 tahun 2008;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012;

  • Peraturan Kapolri Nopol 5 tahun 2005;

  • Peraturan Kapolri Nopol 3 tahun 2008;

  • Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M: HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama;

  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012;

  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

  • Dan lain sebagainya.​​ 

 

Whistleblower​​ dan​​ justice collaborator​​ dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktek-praktek pelanggaran atau kejahatan lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta, termasuk​​ fraud​​ dalam dunia pendidikan.36​​ Banyaknya lembaga yang berwenang menangani laporan​​ whistleblower​​ ataupun seorang​​ justice collaborator​​ dapat menimbulkan potensi konflik kewenangan antara aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan UU PSK. ​​ Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan kewenangan, fungsi serta mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga penegak hukum.​​ 37 ​​ ​​​​ 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) tidak secara spesifik ditujukan bagi​​ whistleblower.​​ 

Whistleblower​​ atau pengungkap fakta mendekati istilah “pelapor” UU PSK. Pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. ​​ Dengan kata lain, yang dapat menjadi pelapor bisa siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang masih pernah atau masih bekerja pada pihak terlapor.​​ 38

Hak-hak​​ whistleblower​​ sebagai pelapor berdasarkan UU PSK meliputi antara lain:

  • memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi, termasuk atas keluarganya.​​ 

  • Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.

  • Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan atas kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan.​​ 

  • Mendapatkan balas jasa dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar kejahatan yang lebih besar.​​ 

 

Ketiadaan jaminan hukum yang kuat bagi​​ whistleblower​​ berdasarkan UU PSK melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tidak Pidana Tertentu.  ​​​​ Surat Edaran ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para​​ whistleblower​​ maupun​​ justice collaborator.​​ Berdasaran SEMA tersebut,​​ whistleblower​​ ditempatkan sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku​​ kejahatan yang dilaporkannya.​​ Apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan oleh​​ whistleblower​​ harus didahulukan.​​ 

Praktik sistem pelaporan atau​​ whistleblowing​​ di Indonesia belum secara ekstensif dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga negara, institusi publik maupun sektor swasta. ​​ Hal ini sangat berbeda dengan praktik yang berkembang di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan berbagai​​ negara di Eropa.39​​ Beberapa lembaga negara adhoc seperti KPK, PPATK, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan telah mulai mengembankan sistem pelaporan.40​​ Berbagai perusahaan swasta maupun BUMN juga sudah mengembangkan sistem​​ whistleblowing.​​ ​​ Sebut saja seperti Pertamina, United Tractors dan Sinar Mas.41 ​​ ​​​​ Sistem​​ Whistleblowing​​ yang diterapkan seyogyanya juga dilengkapi dengan perlindungan bagi pelapor. ​​ Namun dalam hal perlindungan terhadap​​ whistleblower​​ yang mengungkapkan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan, perlindungannya diserahkan kepada negara.42​​ Hal ini yang menjadikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang perananyang sangat penting dalam melindungi maupun mendampingi pelapor.​​ 

Di Indonesia juga​​ belum berkembang lembaga yang dapat menerima laporan​​ whistleblower​​ di sektor​​ pendidikan. ​​ Kebanyakan masih ditangani melalui mekanisme internal.​​ Di sektor pemerintah,​​ Semendawai dkk telah menegaskan bahwa belum terlihat bagaimana sistem pelaporan dan perlindungan pelapor​​ whistleblower​​ yang lebih baik dan dapat mendorong munculnya​​ whistleblower​​ di sektor pemerintah.43​​ Mekanisme pelaporan dan perlindungan terhadap​​ whistleblower​​ belum sepenuhnya diatur dengan jelas dalam produk peraturan perundang-undangan. ​​ Dalam hal ini seharusnya perlu diperjelas laporan apa yang dapat dilaporkan, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melapor dan bagaimana tindak lanjut atas laporan tersebut.44

Rezim​​ Whistleblowing​​ di Amerika Serikat

 

Amerika Serikat telah secara tegas memberlakukan rezim​​ whistleblowing​​ sejak Kongres tahun 2002 dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act (“Sarbanes-Oxley”). Rezim​​ whistleblowing​​ menjadi salah satu fitur sentral dari regulasi industri jasa keuangan, dan hal tersebut akan menjadi semakin ekstensif dengan​​ diberlakukannya Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank).​​ 45​​ 

Sarbanes-Oxley memuat pengaturan mengenai​​ whistleblowing​​ dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penipuan efek dan melindungi investor dan pemegang saham dari praktif akuntansi atau pencatatan manipulatif maupun tindakan-tindakan lain yang menipu pemegang saham. ​​ Section 301 (4) mengatur bahwa komite audit dari perusahaan-perusahaan yang tunduk pada undang-undang tersebut untuk membuat mekanisme manajemen pengaduan atau laporan yang diterima terkait dengan pencatatan keuangan dan audit, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. ​​ Selain itu, dalam Section 806 diatur bahwa seorang​​ whistleblower​​ dilindungi oleh hukum dari pemecatan atau tindakan diskriminatif oleh perusahaan terhadap karyawannya yang mengajukan laporan, bersaksi, menyediakan informasi atau membantu penyelidkan atas tindakan perusahaan yang dicurigai melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Securities Exchange Commission maupun semua peraturan perundang-undangan negara federal yang terkait dengan penipuan terhadap pemegang saham. Namun, Sarbanes-Oxley belum mengatur mengenai insentif keuangan bagi​​ whistleblower. Selain itu, Sarbanes-Oxley dinilai belum cukup efektif untuk mengatasi penipuan dan pelanggaran korporasi karena belum cukup kuat memberikan perlindungan bagi​​ whistleblower. ​​ Departemen Ketenagakerjaan dan pengadilan federal melalui putusan-putusan pengadilan semakin mengkerucutkan atau memperkecil ruang lingkup pelapor yang dilindungi oleh undang-undang serta bentuk perlindungan yang diterima.​​ 46

Kolapsnya Lehman Brothers dan Madoff Ponzi dalam krisis​​ subprime mortgage​​ pada tahun 2010 melatarbelakangi lahirnya Dodd-Frank. Dodd-Frank merupakan upaya untuk melengkapi kekurangan Sarbanes-Oxley dalam menyediakan insentif yang cukup kuat bagi munculnya para​​ whistleblowers.47​​ Dodd-Frank memperluas wewenang pengawasan SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) terkait dengan perlindungan konsumen, larangan niaga,​​ credit rating, pengaturan atas produk keuangan, maupun tata kelola, keterbukaan ​​ dan​​ transparansi perusahaan. ​​ Undang-Undang ini memberlakukan konsep​​ whistleblower​​ yang lebih progresif dengan memberikan insentif ekonomis bagi para​​ whistleblowers​​ yang menyampaikan laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait kepada regulator.48​​ Dodd-Frank mengatur bahwa bagi pelapor dengan “original information” (informasi asli/baru) yang berkaitan dengan pelanggaran hukum federal di bidang pasar modal/perbankan yang kemudian berlanjut pada tindakan penegakan hukum yang berhasil mengembalikan atau menyelamatkan dana sejumlah minimal US$ 1 juta, maka pelapor berhak atas 10-30 persen dari jumlah dana yang dikembalikan.49​​ Pelanggaran dalam hal ini tidak hanya yang berkaitan dengan penggunaan dana publik atau sektor pemerintah, tetapi juga penipuan di sektor swasta bagi para investor atau pasar keuangan.​​ 50​​ Dengan demikian dapat diketahui bahwa rezim​​ whistleblowing​​ yang diterapkan di Amerika Serikat saat ini dapat mendorong munculnya para​​ whistleblower​​ dalam mengungkapkan kejahatan atau pelanggaran perbankan dan pasar modal.​​ 

Di Amerika Serikat, peraturan atau kebijakan​​ whistleblowing​​ sektor swasta dikelola oleh Departemen Ketenagakerjaan. Seorang​​ whistleblower​​ dimungkinkan untuk langsung melayangkan ​​ gugatan ke pengadilan federal apabila klaimnya tidak ditanggapi oleh Departemen Ketenagakerjaan dalam ​​ jangka waktu tertentu.51 ​​​​ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,​​ whistleblowing​​ di sektor swasta juga seringkali bersinggungan dengan hak-hak publik tertentu karena terkait dengan pejabat atau lembaga pemerintah tertentu.52 ​​​​ 

Bagi​​ whistleblowing​​ di sektor pemerintah atau publik, di Amerika Serikat terdapat The U.S. Office of Special Counsel (OSC) yang merupakan lembaga penyelidikan dan penuntutan independen pemerintah federal.​​ 53​​ OSC bertugas untuk menerima, menyelidiki dan menuntut dugaan terjadinya praktik kepegawaian yang dilarang dengan penekanan terhadap perlindungan​​ whistleblower​​ pemerintah federal.54 ​​​​ OSC juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap kerugian-kerugian yang diderita seorang​​ whistleblower. ​​ Pelaporan dilakukan melalui saluran yang aman untuk diakses oleh para pegawai federal dalam rangka mengungkap pelanggaran atau​​ kejahatan atau penyalahgunaan wewenang di tempat kerja.55​​ Unit yang menanganinya dalam hal ini disebut​​ Disclosure Unit​​ (Unit Pengungkapan).​​ 

Petugas​​ Disclosure Unit​​ akan memeriksa lima jenis pelanggaran berdasarkan undang-undang, yaitu pelanggaran terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, mismanajemen, pemborosan anggaran, penyalahgunaan wewenang serta bahaya besar dan spesifik terhadap kesehatan atau keselamatan masyarakat.​​ 56

Penutup

 

Dalam rangka menerapkan GUG, penting secara kuat mendalami etika yang baik​​ sebagai​​ salah satu fondasi yang sangat penting dalam pencegahan​​ fraud​​ dalam sektor pendidikan atau universitas. Penerapan mekanisme atau sistem​​ whistleblowing​​ internal ​​ yang baik oleh suatu​​ universitas, diperlukan sebagai salah satu pilar deteksi yang penting. ​​ Namun selain itu, dalam tataran yang lebih luas, secara eksternal juga harus disokong dengan pengaturan hukum yang kuat dan tegas, terutama mengingat besarnya risiko yang harus ditanggung para​​ whistleblower​​ atau pengungkap fakta, seperti kehilangan pekerjaan sampai dengan ancaman terhadap keselamatan diri serta keluarganya.​​ 

Whistleblower​​ dan​​ justice collaborator​​ dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktek-praktek pelanggaran atau kejahatan lembaga publik, pemerintahan, termasuk​​ fraud​​ dalam dunia pendidikan.

UU PSK harus direvisi karena belum memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi para​​ whistleblower.​​ Dengan adanya jaminan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas, maka potensi deteksi dan penanganan tindak pidana, khususnya dalam hal ini tindak pidana​​ berupa​​ fraud​​ atau manipulasi dapat dimaksimalkan.​​ Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN​​ bh)​​ harus membuat suatu lembaga yang menampung pengaduan atau laporan-laporan dari para​​ whistleblower​​ tindak pidana​​ dalam Universitas.

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias dan Syahrial Martanto Wiryawan,​​ Memahami Whistleblower, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011).

 

Adam Waytz, James Dungan dan Liane Young, “The Whistleblower’s Dilemma and the Fairness-Loyalty Tradeoff”,​​ Journal of Experimental Social Psychology, Vol.49, 2013.​​ 

 

B. Berry, “Organizational Culture: A Framework and Strategies for Facilitating Employee Whistleblowing”,​​ Employee Responsibilities and Rights Journal,​​ Vol.16, No.1.

 

Effendi, Sofian. “Indonesia Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi”. Harian Sindo, 10 Maret 2007.

 

Hénard Fabrice dan Alexander Mitterle. Governance and quality guidelines in Higher Education: A Review of Governance Arrangements and Quality Assurance Guidelines. OECD, http://www.oecd.org/edu/imhe/46064461.pdf.

 

Kohler, J dan J. Huber (eds.).​​ Higher Education Governance between Democratic Culture, Academic Aspirations and Market Forces​​ (Council of Europe Strasbourg, 2006).

 

Lidya Suryani Widayati, “Peran​​ Whistleblower​​ dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak”,​​ Info Hukum Singkat, Vol.IV, No.14/II/P3DI/Juli/2012.

 

Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum​​ Whistleblower​​ dan​​ Justice Collaborator​​ dalam Upaya Penanggulangan​​ Organized Crime​​ di Indonesia”,​​ Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.3, Tahun 2014.

 

Matthias Kleinhempel, “Whistleblowing: Not an Easy Thing to Do”,​​ Effective Executive, July 2011.

 

Michael Davis, “Some Paradoxes of Whistleblowing”,​​ Business and Professional Ethics Journal,​​ Vol. 15, No.1, hal. 3-19. Lihat juga Mathieu Boville, “Whistleblowing and Morality”,​​ Journal of Business Ethics, ​​ 2007.​​ 

 

Muller, J, dkk. (ed).​​ Challenges of Globalisation: South African Debates with Manuel Castells​​ (Cape Town: Maskew Miller Longman, 2001).

 

Sarah L. Reid dan Serena B. David, “The Evolution of the SEC Whistleblower: From Sarbanes-Oxley to Dodd-Frank”,​​ The Banking Law Journal, Vol.129,​​ No.10, November/December, 2012.

 

S.H. Appelbaum, K. Grewal dan H. Mosseau, “Whistleblowing: International Implications and Critical Case Incidents”,​​ The Journal o f American Academy of Business, Vol.10, No.1.​​ 

 

Swansson,James A, Karen E. Mow dan Stephen Bartos.​​ “Good University Governance in Australia,​​ http://www.aair.org.au/app/webroot/media/ pdf/AAIR%20Fora/Forum2005/Swansson.pdf

 

Vicki D. Lachman, “Whistleblowers: Troublemakers or Virtuous Nurses”,​​ MEDSURG Nursing,​​ April 2008, Vol.17, No.2.

 

Yusar Sagara, “Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan​​ Whistleblowing”,​​ Jurnal Liquidity, Vol.2. No.1, Januari- Juni 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

**

Disampaikan pada Pertemuan Forum Komunikasi Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN​​ bh), Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016.

**​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987-sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999-sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 200-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 200-sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997-2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2010. Ketua Lembaga Kajian Hukum Ekonomi F. Hukum USU, tahun 2013,​​ Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Sumatera Utara, dari Mei 2015, Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015-2020.​​ 

1

​​ Manuel Castells, “Universities as Dynamic Systems of Contradictory Functions”, dalam J. Muller, dkk. (ed),​​ Challenges of Globalisation: South African Debates with Manuel Castells​​ (Cape Town: Maskew Miller Longman, 2001), hal. 206-223.

2

​​ James A Swansson, Karen E Mow dan Stephen Bartos,​​ “Good University Governance in Australia”, hal. 98, dapat diakes pada:​​ http://www.aair.org.au/app/webroot/media/pdf/AAIR%20Fora/ Forum2005/Swansson.pdf

3

​​ Sofian Effendi, “Indonesia Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi”, Harian Sindo, 10 Maret 2007.

4

​​ Fabrice Hénard dan Alexander Mitterle, Governance and quality guidelines in Higher Education: A Review of Governance Arrangements and Quality Assurance Guidelines, OECD, http://www.oecd.org/edu/imhe/46064461.pdf, hal.18.

5

​​ Ibid.

6

​​ Ibid.

7

​​ Ibid.

8

​​ Ibid.

9

​​ J. Fried, “Higher Education Governance in Europe: Autonomy, Ownership and Accountability – A review of Literature”, in J. Kohler dan J. Huber (eds.),​​ Higher Education Governance between Democratic Culture, Academic Aspirations and Market Forces​​ (Council of Europe Strasbourg, 2006), hal. 79-133.​​ 

10

​​ Disampaikan pada Pertemuan Forum Komunikasi Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN​​ bh), Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016

11

​​ Deteksi berkaitan dengan langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan​​ fraud​​ dalam kegiatan usaha bank, yang meliputi antara lain kebijakan dan mekanisme​​ whistleblowing,​​ surprise audit, dan​​ surveillance system.​​ 

12

​​ Investigasi, pelaporan dan sanksi berkaitan dengan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas​​ fraud​​ dalam kegiatan usaha bank.​​ 

13

​​ Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut meliputi langkah-langkah antara lain untuk memantau dan mengevaluasi​​ fraud​​ serta mekanisme tindak lanjut.​​ 

14

​​ Matthias Kleinhempel, “Whistleblowing: Not an Easy Thing to Do”,​​ Effective Executive, July 2011, hal.45.

15

​​ Ibid.

16

​​ Lidya Suryani Widayati, “Peran​​ Whistleblower​​ dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak”,​​ Info Hukum Singkat, Vol.IV, No.14/II/P3DI/Juli/2012, hal.3.

17

​​ Ibid.

18

​​ Ibid

19

 ​​​​ B. Berry, “Organizational Culture: A Framework and Strategies for Facilitating Employee Whistleblowing”,​​ Employee Responsibilities and Rights Journal,​​ Vol.16, No.1, hal.1.

20

​​ S.H. Appelbaum, K. Grewal dan H. Mosseau, “Whistleblowing: International Implications and Critical Case Incidents”,​​ The Journal o f American Academy of Business, Vol.10, No.1, hal.7-13.​​ 

21

​​ Vicki D. Lachman, “Whistleblowers: Troublemakers or Virtuous Nurses”,​​ MEDSURG Nursing,​​ April 2008, Vol.17, No.2, hal.126.

22

​​ Adam Waytz, James Dungan dan Liane Young, “The Whistleblower’s Dilemma and the Fairness-Loyalty Tradeoff”,​​ Journal of Experimental Social Psychology, Vol.49, 2013, hal.1028.​​ 

23

​​ Yusar Sagara, “Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan​​ Whistleblowing”,​​ Jurnal Liquidity, Vol.2. No.1, Januari- Juni 2013, hal36.​​ ​​ hal.36.

24

​​ Ibid.

25

​​ Perdebatan ini dapat dilihat dalam Michael Davis, “Some Paradoxes of Whistleblowing”,​​ Business and Professional Ethics Journal,​​ Vol. 15, No.1, hal. 3-19. Lihat juga Mathieu Boville, “Whistleblowing and Morality”,​​ Journal of Business Ethics, ​​ 2007.​​ 

26

​​ Semendawai, dkk,​​ op.cit,​​ hal.5.

27

​​ Ibid.

28

​​ Semendawai, dkk,​​ op.cit,​​ hal.5.

29

​​ Ibid.

30

​​ Bandingkan.​​ Ibid,​​ hal.20.

31

​​ Bandingkan.​​ Ibid.

32

​​ Bandingkan.​​ Ibid.

33

​​ Ibid.

34

​​ Ibid, hal.2.

35

​​ Sebagaimana diidentifikasi oleh Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum​​ Whistleblower​​ dan​​ Justice Collaborator​​ dalam Upaya Penanggulangan​​ Organized Crime​​ di Indonesia”,​​ Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.3, Tahun 2014, hal.579-580.

36

​​ Bandingkan.​​ Ibid.​​ 

37

​​ Ibid, hal.584.

38

​​ Ibid.

39

​​ Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias dan Syahrial Martanto Wiryawan,​​ Memahami Whistleblower, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011), hal.xi.

40

​​ Ibid.

41

​​ Ibid.

42

​​ Ibid.

43

​​ Ibid, hal.11.

44

​​ Ibid.

45

​​ Lihat Sarah L. Reid dan Serena B. David, “The Evolution of the SEC Whistleblower: From Sarbanes-Oxley to Dodd-Frank”,​​ The Banking Law Journal, Vol.129, No.10, November/December, 2012, hal.907-913.

46

​​ Ibid.

47

​​ Ibid.

48

​​ Ibid.

49

​​ Ibid.

50

​​ Ibid.

51

​​ Ibid, hal.48.

52

​​ Ibid.

53

​​ Ibid.

54

​​ Ibid, hal.49.

55

​​ Ibid.

56

​​ Ibd, hal.56.

Leave a Comment