Go to the top

Hits: 0

24

 

Prinsip​​ BUSINESS JUDGMENT RULE​​ DALAM​​ 

PENGELOLAAN PERSEROAN*

 

Oleh

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH**

(Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU)

Website: www.bismarnasution.com

 

Salah satu isu penting yang tidak akan pernah ketinggalan dalam perdebatan menyangkut​​ pengelolaan​​ perseroan terbatas adalah masalah pertanggungjawaban Direksi​​ dan prinsip​​ business judgment rule. Khusus terhadap prinsip​​ business judgment rule​​ sangat penting untuk dibicarakan.​​ Prinsip​​ business judgment rule​​ yang berasal dari Negara​​ common law​​ ini memberikan​​ safe harbor​​ bagi para direksi yang mengambil​​ calculated business decision​​ untuk tidak dipertanggungjawabkan secara dihukum apabila nantinya keputusan bisnisnya merugikan perusahaan.​​ 

Prinsip​​ business judgment rule​​ tersebut​​ memang sangat penting bagi perlindungan​​ dan keadilan bagi​​ direksi​​ sebagaimana diatur dalam​​ Undang-undang​​ Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan diadopsinya prinsip ini, diharapkan​​ Direksi berani mengambil resiko dalam keputusan-keputusan bisnisnya karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil resiko ini, perkembangan bisnis di Indonesia dapat terhambat.

Makalah ini akan mengangkat isu mengenai tanggung jawab pengurus perseroran​​ berkaitan dengan​​ pembelaan direksi berdasarkan​​ prinsip​​ business judgment rule.​​ Isu itu​​ sangat berkaitan dalam pertanggungjawaban pengelolaan perseroan dan​​ perkembangan bisnis di Indonesia. Seperti yang akan dijelaskan pada​​ bagian​​ selanjutnya, kejelasan mengenai tanggung jawab direksi tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum di Indonesia, tetapi juga dapat mendorong timbulnya inovasi-inovasi baru dalam bisnis Indonesia yang sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian nasional kita.

 

Prinsip​​ Fiduciary Duty​​ dari Direksi​​ 

Direksi perusahaan adalah pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan . Di sini Direksi memiliki posisi​​ fiducia​​ dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme ​​ hubungannya harus ​​ secara ​​ fair.​​ Menurut ​​ pengalaman ​​ common ​​ law​​ hubungan itu ​​​​ dapat ​​ didasarkan ​​ pada teori ​​ fiduciary duty.1​​ Teori​​ fiduciary duty​​ adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi​​ lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan​​ fiduciary​​ ini adalah ​​ seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan ​​ dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, ​​ dalam hal ini ​​ peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).​​ Fiduciary​​ ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, ​​ wakil ​​ atau ​​ wali, ​​ dan ​​ pelindung ​​ (guardian). termasuk juga di dalamnya seorang​​ lawyer​​ yang mempunyai hubungan​​ fiduciary​​ dengan​​ client-nya.​​ 2

Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary ​​ relationship) tersebut,​​ common law​​ mengakui bahwa orang ​​ yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciary) secara ​​ natural ​​ memiliki ​​ potensi ​​ untuk ​​ menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang ​​ kepercayaan tersebut harus didasarkan ​​ kepada standar ​​ yang ​​ tinggi.3 ​​​​ 

Dalam ​​ common law​​ ​​ penipuan  ​​​​ telah ​​ dikontruksikan ​​ secara ​​ lebih ​​ luas ​​ dalam ​​ gugatan ​​ melawan ​​ orang-orang yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciaries) dibandingkan ​​ dengan ​​ gugatan terhadap ​​ individu-individu. Karena dalam hubungan kepercayaan ​​ dan kerahasiaan, pemegang kepercayaan diharuskan ​​ untuk​​ menerapkan ​​ standar ​​ perilaku ​​ yang ​​ lebih ​​ tinggi ​​ dan ​​ dapat ​​ diminta pertanggungjawabannya ​​ berdasarkan ​​ doktrin ​​ “constructive fraud”​​ untuk pelanggaran​​ fiduciary duty.4

Dalam konteks Direksi, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari Direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila direksi berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.5​​ 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)​​ menentukan bahwa​​ pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi.​​ ​​ Lebih jelasnya​​ dalam ketentuan Pasal 97​​ ayat (1)​​ UUPT​​ dinyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan​​ sebagaimana dimaksud dalan Pasal 92 ayat (1).6​​ Sementara itu Pasal 97 ayat (2) UUPT menetapkan bahwa​​ pengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib dilaksanakan​​ setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.​​ 

Dengan demikian Direksi dalam menjalankan tugasnya harus​​ untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.7​​ Bahkan pertanggungjawaban Direksi dapat​​ menjadikan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadi, apabila Direksi tersebut termasuk dalam kategori​​ piercing the corporate veil.8

Di negara-negara​​ common law​​ dimana khususnya di negara Amerika yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar​​ duty of loyality​​ dan​​ duty of care​​ dalam pertanggungjawaban direksi pada Perseroan Terbatas didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.

Perlu ditekankan bahwa kewajiban utama dari direksi adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok,9​​ sesuai dengan posisi seorang direksi sebagai sebuah​​ trustee​​ dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direksi untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care)10. Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut​​ Direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality ) .11​​ 

​​ Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan​​ fiduciary duty​​ dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggung jawaban​​ hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.12

Berbagai hal yang disebutkan diatas berkenaan dengan Direksi, berlaku pula terhadap Dewan Komisaris. ​​ Sebab menurut pasal 108 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.13​​ Selanjutnya pasal 114 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1).14 ​​​​ Sementara berkaitan dengan tanggung jawab diatur dalam pasal 114 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.15

 

Perkembangan Prinsip​​ Business Judgment Rule

Perseroan Terbatas sebagai suatu perusahaan atau suatu entitas ekonomi dimana salah satu karakteristiknya adalah terpusatnya manajemen dibawah struktur​​ Direksi.16​​ Oleh karena itu sangat penting untuk mengontrol perilaku mereka. Awal dari pentingnya fungsi kontrol terhadap Direksi tidak terlepas dari perkembangan​​ teori pemisahan kekayaan dalam hukum perusahaan itu sendiri.​​ Teori ini berasal dari Teori​​ Salomon​​ yang muncul dari Putusan Pengadilan kasus​​ Solomon v Salomon & Co. Ltd​​ (1897). Teori ini mengungkapkan bahwa pada sebuah pembentukan Perseroan Terbatas, perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya atau menjalankannya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktivitasnya bukan kepada orang yang memiliki atau menjalakannya.17

Dalam perkembangannya, Teori Solomon sering disalahgunakan oleh para pemilik atau direksi yang beritikad buruk untuk kepentingannya sendiri. Hal ini terjadi karena seorang direksi dari sebuah perusahaan akan selalu berurusan dengan aset milik orang lain, tidak hanya dalam aspek hukum dimana dia akan berkuasa penuh untuk mengelola aset-aset perusahaan, tetapi juga perusahaan mungkin mempunyai pemegang saham yang menginvenstasikan uangnya dalam perusahaan tersebut dengan membeli saham.​​ 

Pemegang saham ini sering kali hanya mempunyai pengawasan yang kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap perilaku seorang direksi. Oleh karena itu, dengan adanya pemisahaan kekayaan antara direksi dan perusahaannya, para direksi mempunyai​​ moral hazard​​ yang tinggi karena mereka tidak mendapat konsekwensi finansial yang serius apabila keputusan mereka merugikan perusahaan. Akibatnya banyak para direksi yang menggunakan kekuasaanya untuk​​ memperkaya diri sendiri yang seringkali menyebabkan perusahaan mereka mengalami kerugian.

Adanya penyimpangan ini tentunya menimbulkan suatu isu tersendiri dalam hukum perusahaan. Kerugian perusahaan tentunya dapat merugikan pemilik modal perusahaan. Investasi mereka akan hilang apabila perusahaan tersebut menjadi insolven. Demikian juga apabila ada barang atau jasa yang digunakan oleh perusahaan​​ yang diperoleh secara kredit, Direksi akan mengelola barang dan jasa yang didalamnya terdapat hak para kreditur yang baru akan hilang apabila hutang kredit tersebut dibayar lunas.​​ 

Dalam hal ini maka dibuatlah pengecualian terhadap teori ini, misalnya dalam hal para pemilik dan direksi berada pada posisi yang tidak terlindungi (exposed position) maka mereka bertanggung jawab secara pribadi kepada akibat-akibat hukum dari perbuatan mereka.18

Oleh sebab itu Direksi harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya kepada perusahaan untuk menghindari hal yang diatas. Hal ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab Direksi atau yang sering disebut dengan​​ fiduciary duty​​ tersebut.​​ 19​​ Hal ini penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak pemegang saham perusahaan, karena Direksi mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan sewenang-wenang pemegang saham​​ mayoritas. Namun perlu ditekankan bahwa kewajiban utama dari Direksi adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok.20​​ 

Dalam perkembangannya penerapan prinsip​​ fiduciary duty​​ telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para direksi untuk mengambil keputusan bisnisnya. Dalam dunia bisnis adalah lazim bagi direksi untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat spekulatif karena ketatnya persaingan usaha. Permasalahan timbul ketika keputusan bisnis yang diambilnya ternyata merugikan perusahaan, padahal dalam​​ mengambil keputusan tersebut, Direksi tersebut melakukannya dengan jujur dan itikad yang baik. Untuk melindungi direksi yang beritikad baik tersebut maka muncul teori​​ business judgment rule​​ yang merupakan salah satu teori yang sangat popular untuk menjamin keadilan bagi para direksi yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi​​ Direksi sebuah perusahaan​​ yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis.​​ 21

Dalam Ilmu hukum teori​​ business judgment rule​​ diartikan sebagai aplikasi spesifik dari standar tingkah laku Direksi pada sebuah situasi dimana setelah pemeriksaan secara wajar, Direksi​​ yang tidak mempunyai kepentingan pribadi menggunakan serangkaian tindakan dengan itikad baik, jujur dan secara rasional​​ percaya bahwa tindakannya dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.22

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgment) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip​​ duty of care​​ adalah:​​ pertama,​​ memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar​​ Kedua,​​ tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik.​​ Ketiga,​​ memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.23

Aplikasi secara implisit atau eksplisit dari teori​​ business judgment rule​​ dapat dilihat dari pengalaman di Kanada dimana pengadilan lebih menfokuskan perhatian hukum (judicial attention) dari proses pengambilan keputusan dari hasil dari keputusan yang dibuat tersebut.​​ 

Pengadilan lebih cenderung melihat apakah​​ duty of care​​ sudah dipenuhi, walaupun keputusan tersebut dilihat dari sudut pandang bisnis.24​​ Oleh karena itu​​ penting bagi Direksi untuk menjamin telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan standard dan prosedur yang terdapat dalam perusahaannya sebelum mengambil sebuah keputusan bisnis.​​ Tindakan tersebut harus sesuai dan konsisten dengan aktivitas due diligence yang dibutuhkan agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.​​ 

Hal ini penting agar mereka mempunyai landasan hukum yang kuat dalam bertindak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan terhadap segala kewajiban mereka kepada para pemegang saham jika perusahaannya dinyatakan bersalah karena melanggar​​ praturan perundang-undangan. Dan lebih penting lagi tindakan diatas mengacu pada keputusan bisnis yang akan memenuhi secara objektif kenaikan nilai dari perusahaan.25

 

Prinsip​​ Business Judgment Rule​​ dalam​​ 

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia

 

Sebelum keluarnya UUPT yang baru, Indonesia tidak secara jelas mengadopsi prinsip​​ business judgment rule.​​ Padahal hal ini penting untuk menentukan apakah seorang Direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Karena perusahaan adalah (risk taker) yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana direksi sebagai organ perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis seringkali bersifat spekulatif yang bertendensi untuk mengalami kerugian. Disinilah pentingnya standar mengenai pertanggungjawaban untuk dapat melihat​​ keputusan bisnis manakah yang diambil sesuai dengan prosedur demi kepentingan perusahaan ataukah keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan​​ Direksi itu sendiri. ​​ Sehingga dalam prakteknya UUPT Lama mempunyai berbagai hambatan untuk melindungi keputusan bisnis dari direksi.

​​ Hal inilah yang merupakan salah satu unsur penting dalam amandemen UUPT Lama. Tanpa adanya standar yang jelas mengenai pertanggungjawaban direksi maka dikhawatirkan direksi tidak akan berani mengambil keputusan bisnis. Hal ini bertentangan dengan posisi perusahaan sebagai​​ risk taker​​ sehingga secara tidak langsung akan menghentikan​​ continuos improvement​​ dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, masuknya prinsip​​ business judgment rule​​ dalam UUPT adalah hal yang sangat positif untuk mendukung perkembangan iklim usaha di Indonesia.​​ 

Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT, seorang direksi bebas dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan:

  • Kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalainnya;

  • Direksi melakukan kepengurusan dengan beritikad baik dan hati-hati;

  • Kepengurusan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan;

  • Direksi tidak mempunyai​​ conflict of interest; dan

  • Telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian.26

Sementara itu, pasal 114 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)) apabila ia dapat membuktikan:

  • telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

  • tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

  • telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.​​ 27

Secara umum, ketentuan diatas merupakan prinsip​​ business judgment rule​​ yang biasa ditemukan di Negara​​ common law. Namun demikian ada sedikit perbedaan versi dengan ketentuan​​ business judgment rule​​ yang biasa di temui di Negara-negara​​ common law.​​ 

Pertama, pada umumnya prinsip​​ business judgment rule​​ hanya berlaku pada keputusan bisnis saja. Dalam UUPT, prinsip ini berlaku pada “pengurusan perseroan” yang merupakan aspek yang lebih luas di bandingkan dengan keputusan bisnis. Hal ini berarti direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya bukan hanya dalam hal keputusan bisnis yang dia ambil, tetapi juga dalam aspek manejemen perusahaan jika direksi tersebut dapat membuktikan kelima unsur diatas.​​ 

Kedua,​​ tidak ada kejelasan definisi mengenai “kesalahan” dan “kelalaian”.​​ Akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dalam keputusan bisnis atau kepengurusan tanpa parameter yang jelas tentang apa yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian. Dalam struktur perusahaan yang semakin rumit tidak jarang direksi mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya yang mungkin menyalahgunakan kewenangan tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam hal keputusan bisnis. Dalam iklim usaha yang semakin kompetitif, tidak jarang Direksi harus mengambil keputusan yang bersifat spekulatif untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Apakah apabila nantinya keputusan​​ tersebut mengakibat kerugian, Direksi dapat dianggap salah atau lalai?

Hal ini sedikit berbeda dengan Negara​​ common law​​ yang pada umumnya tidak mencantumkan unsur ini dalam bunyi pasalnya. Standar yang dilakukan adalah standar kewajaran (reasonable) dimana pengadilan akan melihat keputusan yang diambil oleh Direksi dengan melihat apa yang akan dilakukan oleh orang lain yang mempunyai posisi dan dalam kondisi yang sama. Apabila orang lain tersebut cenderung akan mengambil keputusan yang sama, maka keputusan bisnis tersebut dapat dikatakan merupakan keputusan bisnis yang wajar. ​​ Hal​​ ini dilakukan untuk mendorong Direksi untuk berani mengambil keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Tanpa adanya keberanian ini dikhawatirkan perkembangan ekonomi dapat terhambat apalagi di masa globalisasi dimana para direksi dihadapkan dengan pesaing dari berbagai Negara.

Ketiga,​​ permasalahan ukuran “itikad baik” dan “kehati-hatian” masih juga terdapat di UUPT. Seperti juga ketidakjelasan dalam definisi kesalahan dan kelalaian, tidak adanya unsur yang jelas dari ketentuan itikad baik dan kehati-hatian dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi para direksi.Oleh karena itu, para direksi haruslah tetap berhati-hati dalam kepengurusan dan pengambilan keputusan bisnisnya agar dapat mendapat perlindungan dari UUPT.​​ 

Keempat, Pasal 155 UUPT juga mengatur​​ bahwa ketentuan tanggung jawab Direksi tidak mengurangi kesalahan dan kelalaian yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya walaupun menurut ketentuan UUPT ini seorang Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya, tidak menutup kemungkinan Direksi tersebut masih dapat dituntut dengan ketentuan lain dalam peraturan undang-undang lainnya.

Hal ini tentunya dapat mengaburkan dari penerapan prinsip​​ business judgment rule​​ itu sendiri. Di satu sisi ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan​​ safe harbour​​ kepada para direksi. Namun di sisi lain UUPT tidak secara otomatis melindungi Direksi dari tanggung jawabnya terhadap​​ eksposure​​ UU pidana lainnya.​​ 

 

Praktek-Praktek Prinsip​​ Business Judment Rule

Mengingat masih barunya ketentuan prinsip​​ business judgment rule​​ dalam UUPT dan beberapa permasalahan ketentuan UUPT seperti dijelaskan diatas, para Direksi dapat melihat praktek-praktek yang biasa dilakukan oleh para pebisnis di Negara​​ common law.​​ Hal ini disebabkan karena prinsip​​ business judgment rule​​ berasal dari system hukum​​ common law. Selain itu, prinsip ini telah diuji beberapa kali dalam pengadilan disana, sehingga unsur-unsur atau pedoman pelaksanaan prinsip​​ business judgment rule​​ telah terbentuk.

Oleh karena itu ada beberapa hal dan proses yang harus diperhatikan oleh​​ Direksi untuk mendapat perlindungan dari UUPT.​​ ​​ Adapun beberapa​​ hal yang harus dilakukan oleh Direksi adalah:

Pertama,​​ Direksi telah melakukan kepengurusan atau mengambil sebuah keputusan bisnis dengan secara rasional. Ukuran dari rasionalitas disini dapat merujuk pada tindakan apa yang akan dilakukan oleh para direksi lainnya jika dihadapkan pada kondisi dan situasi yang sama.28​​ Selain itu untuk menghindari unsur kesalahan atau kelalaian dan menjamin terpenuhinya unsur kehati-hatian dalam keputusannya, seorang direksi harus:

  • Mendapat informasi yang cukup mengenai kebijakan kepengurusan atau keputusan yang akan diambil.

  • Agenda dan dokumen pendukung mengenai aspek-aspek kepengurusan dan keputusan bisnisnya harus tersedia dalam proses pengambilan keputusan.

  • Mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan dengan pikiran yang tidak memihak dalam proses pengambilan keputusan

  • Membuat catatan dan dokumen tentang partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan

  • Membentuk sebuah komite untuk menjamin hal-hal penting yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil telah diperiksa para ahli di bidang tersebut dalam hal yang tidak dapat ditangani atau dipahami oleh manajemen.29

Kedua,​​ direksi harus menjamin tidak adanya benturan kepentingan atau​​ conflict of interest​​ untuk menjamin keputusan yang diambil dan pengurusan perusahaan semata-mata untuk kepentingan perusahaan tersebut. Disini Direksi harus dapat menunjukkan bahwa mereka tidak punya kepentingan pribadi dalam keputusan bisnis atau kepengurusan yang dilakukan dan secara optimal memupuk keuntungan bagi perusahaan dan tidak mengambil keuntungan pribadi bagi perusahaan dengan pihak lain. Oleh karena iu setidak-tidaknya ada tiga hal jenis transaksi yang harus dihindari oleh para direksi dalam mengambil keputusan bisnis.​​ 

  • Direksi melakukan transaksi dengan perusahaannya sendiri;

  • Dua perusahaan yang mempunyai satu orang Direksi yang sama melakukan perjanjian;​​ 

  • Sebuah induk perusahaan melakukan transaksi dengan cabang perusahaannya sendiri.30

Selain itu, Direksi tidak boleh membuat apa yang disebut dengan​​ secret profit and benefits from office​​ dan​​ harus menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang seharusnya (proper purpose).​​ Direksi dalam melaksanakan fungsinya​​ harus pula memperhatikan kepentingan pegawai, kepentingan pemegang saham dan kepentingan para kreditor.31

Ketiga, UUPT mensyaratkan bahwa Direksi harus mengambil langkah untuk mencegah kerugian agar lepas dari tanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini tidak ditemui secara eksplisit di negara​​ common law.​​ Namun demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan ini secara implisit menuntut Direksi agar mengetahui aspek operasional dari perusahaan sehingga direksi tersebut​​ well-informed​​ terhadap segala perkembangan yang terjadi di dalam perusahaannya. Sehingga apabila terjadi kerugian Direksi dapat mengetahuinya dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalisirnya. Disinilah perlunya penerapan prinsip keterbukaan yang kuat dalam sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pengawasan internal (internal control)​​ dan prosedur keterbukaan yang dibentuk, dipelihara dan dievaluasi untuk menjamin bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam laporan cukup dan akurat dan diserahkan pada waktu yang tepat.32

Pengawasan dan Prosedur keterbukaan Perusahaan harus dibentuk dengan hati-hati. Senior Manajemen harus ikut dalam pengawasan bentuk dan operasi dari prosedur tersebut. Prosedur tersebut harus dibuat secara tertulis dan mempunyai petunjuk penggunaan, dan harus disesuaikan dengan struktur manejemen perusahaan, industri dan proses bisnis. Petugas atau komite pusat harus mengawasi​​ prosedur tersebut dan senior manejemen harus secara formal meninjau dan mengeevaluasi kefeektivan prosedur tersebut.33​​ Adapun dokumen untuk prosedur harus mencakup hal-hal berikut ini:34​​ 

  • Laporan yang dibuat sesuai dengan prosedur.

  • Orang yang bertanggung jawab pada tiap bagian dalam laporan

  • Unit bisnis atau departemen yang terlibat

  • Bagaimana unit dan departemen tersebut mengumpulkan informasi yang akan dibuka.

  • Bagaimana informasi yang terkumpul dikomunikasikan dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan.

  • Ambang materialitas (Materiality Threshold)

  • Bagaimana hubungan proses dengan dengan sistem laporan keuangan.

  • Bagaimana draft laporan ditinjau dan direvisi, termasuk tinjauan oleh para penasehat luar, seperi auditor, para ahli lainnya, konsultan luar, dan oleh direksi atau komite audit.

  • Checklist​​ dan​​ timeline​​ untuk tahapan-tahapan tersebut.

Dalam meninjau Pengawasan dan Prosedur keterbukaan, sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan:35

  • Apakah orang yang tepat terlibat dan sejauh mana kehati-hatian mereka dalam meninjau laporan tersebut.

  • Apakah prosedur tersebut menyediakan waktu yang cukup untuk menyiapak keterbukaan ​​ yang akurat dan penuh.

  • Bagaimana prosedur tersebut menjamin laporan yang akurat

  • Bagimana area yang beresiko besar diidentifikasi dan ditemukan.

  • Dimana kemungkinan sistem tersebut gagal dan bagaimana menemukan kelemahan-kelemahannya.

  • Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam regulasi nasional atau pihak pengawas lainnya tentang keterbukaan perusahaan, dan bagaimana perusahaan mengatasi masalah-masalah tersebut.

 

Penutup

Perusahaan​​ yang berbentuk​​ Perseroan​​ Terbatas (PT)​​ adalah badan hukum (subjek hukum) yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sendiri. Namun mengingat bahwa perusahaan PT adalah subjek hukum yang abstrak​​ (fiksi), maka tindakan-tindaknya diwakili oleh organ-organ PT tersebut. Direksi adalah salah satu organ PT yang memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang untuk melakukan pengurusan dan mewakili PT di dalam dan diluar pengadilan. Dengan demikian, Direksi pada prinsipnya adalah​​ agent​​ dari badan hukum (perusahaan) yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk bertindak terbaik untuk dan atas nama badan hukum (perusahaan).​​ 

Untuk melindungi kepentingan badan hukum (PT)​​ dari tindakan sewenang-wenang Direksi, maka terhadap direksi dibebankan sejumlah batasan, persyaratan,​​ kewajiban, tugas dan tanggungjawab baik secara moral maupun secara hukum. Dengan batasan ini, maka Direksi dituntut bersikap hati-hati, sungguh-sungguh dan penuh itikad baik dalam menjalankan kepentingan perseroan (badan hukum). Dengan batasan ini, maka direksi akan bertanggungjawab secara pribadi/ renteng apabila terjadi kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya dalam melakukan pengurusan.​​ 

Hukum memberikan perlindungan kepada semua pihak, termasuk Direksi. Mengingat tindakan pengurusan PT dilakukan oleh direksi bukanlah untuk kepentingannya secara pribadi, tetapi untuk dan atas nama badan hukum (PT) dan mengingat bahwa tindakan bisnis adalah tindakan yang sarat risiko yang bersifat​​ inherent​​ (melekat) yakni kerugian, maka dalam kedudukannya sebagai​​ agent, direksi harus mendapat perlindungan secara hukum. Setiap pihak yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Demikian juga direksi yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

Hukum perseroan memberikan perlindungan kepada direksi yang beritikad baik, dari tanggungjawabnya atas tindakan pengurusan dan akibat yang ditimbulkannya (kerugian). Oleh karena itulah, dalam hukum korporasi dikenal doktrin​​ business judgement rule​​ yang berfungsi​​ melindungi Direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimiliknya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.​​ 

Doktrin​​ business judgement rule ​​​​ adalah doktrin yang memberikan perlindungan kepada direksi yang beritikad baik atas kerugian perseroan. Sepanjang Direksi bertindak dengan itikad baik dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan, tetapi ternyata perseroan tetap menderita kerugian, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi. Karena direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian perseroan jika direksi dalam melakukan tindakan telah memenuhi segala kewajibannya dan prinsip-prinsip GCG. Apabila semua kewajiban dan prinsip-prinsip GCG telah dipenuhi, maka direksi dikategorikan beritikad baik, dan tidak bisa dinyatakan salah. Dalam konteks ini, maka kerugian yang terjadi adalah kerugian bisnis yang normal/ wajar dan karenanya perseroanlah yang bertanggungjawab. Tidak ada orang yang bisa dihukum jika tidak ada kesalahan pada dirinya.​​ 

Pertimbangan tersebut didasarkan, bahwa dalam suasana bisnis yang tidak pasti dan persaingan yang ketat tidak jarang keputusan bisnis (business judgment) justru mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Apalagi perusahaan adalah (risk taker) yang bertujuan untuk menvari keuntungan dimana direksi sebagai organ perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis seringkali bersifat spekulatif yang bertendensi untuk mengalami kerugian​​ walaupun keputusan itu dihasilkan setelah melaksanakan kewajiban fidusianya. Sehingga atas keputusan yang demikian, direksi berhak atas perlindungan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan.​​ 

Dalam konsep​​ business judgment rule as abstention doctrine, jika nyata-nyata direksi dalam mengambil keputusannya telah memenuhi kriteria​​ business​​ judgment rule, maka direksi tidak dapat dihadapkan ke pengadilan. Misi utama penerapan doktrin​​ business judgment rule​​ itu adalah untk mencapai keadilan, khususnya bagi direksi sebuah perseroan terbatas dalam melakukan keputusan bisnis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Black Henry Campbell,​​ Black’s Law Dictionary,​​ St.Paul, Minn: West Publishing Co., 1990.

 

Block Dennis J., Barton Nancy R. dan Radin Stephen A.,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990.

 

Clark Robert Charles,​​ Corporate Law, Boston & Toronto: little, Brown and Company, 1986,

 

Dine​​ Janet,​​ Company Law​​ -​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series, Sweet & Maxwell, 2001.​​ 

 

________,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998.

 

Keenan​​ Denis & Biscare Josephine,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 199...

 

Kraakman Reiner R. et.all,​​ The Anatoy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach,​​ Oxford: Oxford University Press, 2005.

 

Lander Guy P.,​​ What is Sarbanes-Oxley?, McGraw-Hill 2004.

 

Lipton Philip dan Herzberg Abraham,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992.​​ 

 

Pennington Robert R.,​​ Directors’ Personal Liability,​​ Collin Professional Books, 1997.​​ 

 

Priest Margot, Williams R. Mecredy,​​ Doherty Barbara R.C dan O’reilly James W.,​​ ​​ Directors’ Duties in Canada, CCH Canadian Limited, 1995.

 

Ryan Christopher L.,​​ Company Directors, Liabilities, Rights and Duties,​​ CCH Editions Limited, Third Edition, 1990.

 

Scott Charity, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989).

 

Seligman Joel,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

 

Vagts​​ Detlev F.,​​ Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ New York:​​ The Foundation Press Inc. 1989.​​ 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

375 U.S. 180, 195-196 (1965)

 

*

Disampaikan pada Seminar Sehari “Good Corporate Governance​​ (GCG) PT. Perusahaan​​ Listrik​​ Negara​​ (Persero) dan Anak Perusahaan,” diselenggarakan oleh​​ PT.​​ Perusahaan Listrik Negara,​​ Batam,​​ tanggal​​ 29 Agustus​​ 2019.​​ 

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ 375 U.S. 180, 195-196 (1965).

2

​​ Henry Campbell Black ,​​ Black’s Law Dictionary,​​ St.Paul, Minn: West Publishing Co., 1990, hal. 625.

3

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989), hal. 291.

4

​​ Ibid,​​ hal. 279.

5

​​ Janet Dine,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179.

6

 ​​​​ Pasal 97 ayat (1) UUPT​​ .

7

​​ Pasal 97 ayat (3) UUPT.

8

​​ Pasal 3 ayat (2) UUPT.

9

​​ Lihat, Janet Dine,​​ Company Law​​ -​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series, Sweet & Maxwell, 2001, hal ​​ 217.​​ 

10

​​ Denis Keenan & Josephine Biscare,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 199, hal 317.

11

​​ Joel Seligman,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

12

​​ Philip Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.​​ 

13

 ​​​​ Pasal 108 ayat (2) UUPT No.40 tahun 2007

14

 ​​​​ Pasal 114 ayat (1) UUPT No.40 tahun 2007

15

 ​​​​ Pasal 114 ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007

16

​​ Bandingkan dengan ​​ Reiner R. Kraakman et.all,​​ The Anatoy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach,​​ Oxford: Oxford University Press, 2005, hal. 5.

17

 ​​​​ Christopher L. Ryan,​​ Company Directors, Liabilities, Rights and Duties,​​ CCH Editions Limited, Third Edition, 1990 , hal 215.

18

​​ Ibid,​​ hal 216.​​ 

19

​​ Prinsip ini ditemukan dan dielaborasi oleh​​ Court of Chancery​​ pada sekitar abad 18-19 untuk menjamin bahwa orang yang memegang aset atau menjalankan fungsi dalam kapitasnya sebagai perwakilan untuk kepentingan orang lain berlaku dengan itikad baik dan secara konsisten melindungi kepentingan dari orang yang diwakilinya, ​​ lihat Robert R. Pennington,​​ Directors’ Personal Liability,​​ Collin Professional Books, 1997, hal 33.​​ 

20

​​ Lihat Dine,​​ Company Law​​ -​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series,​​ Op.Cit, hal.217​​ 

21

​​ Teori Business judgment rule mengalami perkembangannya sebagai yurisprudensi dalam Prinsip Common Law di Amerika dimulai dengan keputusan Lousianna Supreme Court, dalam kasus Percy V Millaudon pada tahun 1829. Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990, hal 4.

22

​​ Ibid, hal 2, lihat juga Robert Charles Clark,​​ Corporate Law, Boston & Toronto: little, Brown and Company, 1986, hal 123 yang menyatakan bahwa​​ Business Judgement Rule​​ adalah​​ “ a presumption that in making a business decision, the derictor of corporation acted on an informed basis in good faith and in the the honest belief that the action was taken in the best interest of the company”.​​ 

23

​​ Detlev F. Vagts,Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ New York: The Foundation Press Inc. 1989, hal 212.​​ , lihat juga Robert Charles Clark,​​ Corporate Law, Boston &Toronto: little, Brown and Company, 1986, hal 123 yang menyatakan bahwa​​ Business Judgement Rule​​ adalah​​ “ a presumption that in making a business decision, the derictor of corporation acted on an informed basis in good faith and in the the honest belief that the action was taken in the best interest of the company”.​​ 

24

​​ Margot Priest, R. Mecredy-Williams, Barbara R.C Doherty dan James W. O’reilly,​​ Directors’ Duties in Canada, CCH Canadian Limited, 1995, hal 30.

25

​​ Ibid.,​​ hal. 31.

26

​​ Pasal 97 ayat (5) UUPT No.40 tahun 2007

27

​​ Pasal 114 ayat (5) UUPT No.40 tahun 2007

28

​​ Dine,​​ Company Law,​​ Op.Cit,​​ hal. 180.

29

​​ Priest, et.al,​​ Op.Cit, hal 29-30.

30

​​ Seligman,​​ Op.Cit,​​ Hal 418.

31

​​ Keenan,​​ Op.Cit, hal 314-324.

32

​​ Guy P. Lander,​​ What is Sarbanes-Oxley?, McGraw-Hill 2004, hal 11.

33

​​ Ibid.

34

​​ Ibid.​​ 12-13.

35

​​ Ibid.

Leave a Comment