Go to the top

PRINSIP TRANSPARANSI MUTLAK DALAM GOOD GOVERNANCE

Team Web / 0 Comments

Hits: 251

Harian Jurnal Nasional

6 Maret 2007, Hal. 4

PRINSIP TRANSPARANSI MUTLAK DALAM​​ 

GOOD GOVERNANCE

oleh

Bismar Nasution*

 

Sangat menarik untuk dikaji penekanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenaan pentingnya prinsip​​ transparansi dalam harian ini (17 Februari). ​​ Garis besarnya, Presiden menguraikan pentingnya penegakan prinsip transparansi agar terciptanya​​ good governance. Sebab prinsip transparansi merupakan salah satu unsur ​​ good governance.​​ Haparannya, dokumen pemerintahan seperti percepatan pembangunan terbuka kepada masyarakat luas, sehingga kita semua bisa mengukur kemajuannya.​​ 

Untuk itu, jajaran birokasi harus memahami dan mewujudkan niat Presiden tersebut. Sebab, kita tidak dapat pungkiri bahwa memang, pentingnya penegakan prinsip transparansi berguna untuk mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan itu pulalah jajaran birokrasi dalam menjalankan prinsip transparansi itu harus membangunnya dengan cara memformulasikannya atas dasar informasi yang bebas. Dimana seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diakses masyarakat. Selain itu, informasi yang tersedia harus mudah dipahami dan akurat.

Dengan itu akan dapat dibangun sistim birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel, seperti penyelenggaraan anggaran, perizinan dan kepegawaian. Bahkan melalui sistim birokrasi demikian misalnya dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi​​ abuse of power​​ atau peluang melakukan​​ mark up​​ anggaran. Tepat sekali di sini diamati apa yang pernah diuraikan​​ Barry A.K. Rider, “sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman.” Dengan perkataan lain, Rider mengatakan, “more disclosure will inevitable discourage wrongdoing and abuse.​​ 

Tambahan pula, penyelenggaran pemerintah yang transparan adalah tuntutan atas reformasi birokrasi. Karena hal itu merupakan salah satu instrumen utama mencegah korupsi diantara pejabat publik. Namun, reformasi birokrasi saja​​ tidak akan efektif tanpa diiringi reformasi sistem keuangan dan audit. Inti reformasi keuangan dan audit adalah terciptanya transparansi.​​ 

Kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan prinsip transparansi yang harus direfleksikan dan diadopsi oleh kebijakan bidang pengawasan keuangan dan audit. Karena prinsip​​ transparansi memberikan dua fungsi utama yang sangat penting.​​ Pertama,​​ akuntansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai tindakan pencegahan dan alat monitoring memerangi korupsi.​​ Kedua,​​ fungsi akuntansi dapat memberikan laporan ​​ tentang uang yang masuk dan dikeluarkan seorang pejabat publik. Sementara itu, fungsi akuntabilitas adalah pemaparan laporan tersebut secara benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapat informasi cukup dan akurat untuk dapat memahami alasan mengapa seseorang menempati sebuah jabatan publik.

Di sisi lain, prinsip transparansi dapat pula berfungsi sebagai tindakan pencegahan. Karena berfungsi untuk memonitor dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu menutup celah antara bisnis dan politik. Dengan adanya transparansi maka akan terbentuk sebuah komunitas pengawas yang memberikan analisis tentang penyelenggaraan negara, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih terdidik.​​ 

Prinsip demokrasi yang mendasari prinsip transparansi mengajarkan bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan publik dalam suatu ​​ negara, maka masyarakat negara tersebut akan semakin percaya kepada pemerintah. Dengan demikian penegakan prinsip transparansi harus kita dukung penuh, karena tindakan pencegahan lebih efektif daripada tindakan pemberantasan.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Aksi yang harus dilakukan sekarang dalam konteks mengupayakan prinsip transparansi itu​​ adalah menetapkan pemerintah sebagai forum untuk mengupayakan​​ rule of the game​​ prinsip transparansi dan sebagai wasit yang menafsirkan serta menegakkan (enforce) dari​​ rule of the game​​ yang sudah ditetapkan. Agar lembaga eksekutif atau birokrasi bekerja secara profesional dan memiliki integritas yang tinggi.

Regulasi berkenaan dengan prinsip transparansi harus menentukan jaminan yang cukup secara tegas​​ ​​ dengan sanksi yang cukup. Regulasi itu dapat membuat ukuran yang menentukan ​​ secara cukup antisipasi terhadap kemungkinan​​ praktik pemerintahan ​​ yang ​​ dapat merugikan. Selanjutnya regulasi itu harus pula ​​ menentukan secara ​​ cukup ​​ bahwa ​​ setiap ​​ kebijakan​​ publiknya ​​ harus ​​ dapat ​​ dilaksanakan secara efektif. Artinya, regulasi yang dikedepankan itu harus terukur. Walau disadari, untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan sebuah regulasi memang perihal sangat sulit.​​ 

Agar kebijakan itu dapat diukur perlu disiapkan mekanisme monitoring untuk mengevaluasi tahapan proses regulasi dari mulai tahapan mendesain sampai dengan implementasi. Mekanisme ini harus berisikan​​ checklist standart​​ yang jelas dan detail mulai dari persiapan sumber daya manusia sampai dengan reaksi masyarakat. Tentunya dengan cara memperhatikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi regulasi tersebut, baik domestik maupun internasional.​​ 

Berbagai hal yang dikedepankan di muka dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran menegakkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Guna dapat memberikan harapan kepada masyarakat, yang pada gilirannya membuat sistem pemerintahan akan lebih baik, transparan dan responsive terhadap masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Semoga.

 

_____________________

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

 

 

 

Leave a Comment