Go to the top

PRIVATISASI : MENJUAL ATAU MENYEHATKAN BUMN

Team Web / 0 Comments

Hits: 29

Harian Jurnal Nasional

20 Februari 2007, Hal. 4

PRIVATISASI : MENJUAL ATAU MENYEHATKAN​​ BUMN

Oleh :

Bismar Nasution*

 

Negara berkembang memiliki beberapa alasan untuk mengadakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya adalah untuk menyeimbangkan atau menggantikan swasta yang lemah. Maksudnya adalah untuk menghasilkan rasio investasi yang lebih tinggi, penambahan modal investasi, alih teknologi, meningkatkan sektor ketenagakerjaan, dan memproduksi barang-barang dengan harga terjangkau. Akan tetapi masih banyak BUMN yang secara ekonomi tidak berjalan efisien. Kondisi seperti itu menyebabkan besar kemungkinannya bahwa BUMN akan menjadi penyebab persoalan besarnya beban yang ditanggung langsung oleh negara dalam upaya mempertahankan pengelolaannya.​​ Dalam kaitannya pilihan tentang apa yang diprivatisasi dan apa yang diubah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi.​​ 

Pengalaman privatisasi​​ menunjukkan​​ di Amerika Latin, Afrika, Asia,​​ dan​​ di negara-negara industri. Privatisasi meningkatkan kesejahteraan dalam negeri (domestic welfare),​​ sebelas dari duabelas kasus​​ yang dianalisis​​ di Chili, Malaysia, Mexico, dan Inggris.​​ Menunjukkan​​ pula​​ bahwa perusahaan yang diprivatisasi pertumbuhannya lebih cepat dan lebih baik kemampuannya dalam membiayai perusahaannya dibandingkan sebelum privatisasi.

Berdasarkan riset secara empiris dapat digambarkan bahwa perusahaan swasta seringkali beroperasi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan negara. Pengalaman dibanyak negara terbukti bahwa kepemilikan swasta merupakan pilihan terbaik. Di sektor perbankan​​ misalnya,​​ kepemilikan pemerintah menunjukkan kaitan yang erat dengan lambannya perkembangan sektor keuangan serta pertumbuhan produktivitas yang rendah.

Studi yang dilakukan George Clarke dan Robert Cull memberikan pemahaman bahwa setelah privatisasi itu tergambar pula terjadinya peningkatan dalam​​ portfolio​​ pinjaman dan peningkatan efisiensi. Kenyataan yang sama juga terjadi pada privatisasi di negara berkembang, meski tidak di seluruh negara berkembang.​​ 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan swasta lebih mendorong terjadinya efisiensi. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah kebijakan agar terjadi proses privatisasi. Secara konsep privatisasi dapat terjadi atas kemauan politik (paksaan) maupun secara sukarela. Untuk mendorong terjadinya privatisasi secara sukarela dibutuhkan adanya serangkaian regulasi yang dapat meningkatkan biaya politik memiliki perusahaan.​​ 

Privatisasi di Indonesia haruslah diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan konsentrasi kepemilikan. Baik konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah maupun konsentrasi kepemilikan oleh swasta. Di sektor perbankan alasannya adalah untuk memperkuat sistem perbankan dengan cara membuat ketentuan pembatasan kepemilikan bank. Hal ini perlu mengingat perbankan di Indonesia pernah mengalami kehancuran disebabkan ketidakpercayaan masyarakat, dimana ketidakpercayaan itu telah pula membuat kegagalan pasar. Oleh karena industri perbankan pernah dijadikan sebagai bahan eksploitasi pemiliknya.

Setidak-tidaknya terdapat permasalahan yang berkenaan dengan privatisasi, jika dilihat dari sisi​​ masalah politik, dimana suksesnya pelaksanaan privatisasi sangat bergantung kepada kualitas politik pengambilan keputusan. Pembentukan opini publik​​ vis a vis​​ terhadap privatisasi merupakan masalah besar. Sangat sulit untuk menjelaskan pada masyarakat awam tentang keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan swasta. Hal yang penting dilakukan adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa tindakan itu adalah tepat untuk dilakukan. Perencanaan, persyaratan dan keterbukaan diperlukan untuk membentuk kembali sikap masyarakat berkenaan dengan masalah kepemilikan sehingga tetap aman. Sikap negatif sering terjadi berkenaan dengan pemasukan modal asing dan pendirian​​ joint venture.​​ 

 ​​​​ Di samping itu, pemerintah tidak perlu menempatkan suatu rencana proses​​ privatisasi secara jelas dan detail, tetapi pemerintah harus merumuskan prinsip-prinsip sebelum melakukan privatisasi, yaitu pilihan potensi dan mengawasi tetap adanya keadilan dan memperhatikan hasil dari proses privatisasi.

Oleh karena itu perlu​​ diperhatikan dalam pengaturan privatisasi​​ berbagai hal berikut.Tujuan (purpose/objectives). Menerangkan secara lengkap mengapa​​ negara melakukan privatisasi dan sasaran yang ingin dicapai untuk mengukur tingkat perkembangannya.​​ Dapat dilakukan (applicability).​​ Mendefenisikan secara luas apa saja yang dapat diprivatisasi (tidak terbatas pada perusahaan tertentu) dan menetapkan konversi terhadap yang bukan perusahaan (non corporate) ke dalam saham baru perusahaan dengan mayoritas beranggotakan swasta dalam Dewan Direksi.​​ Organisasi (organization).​​ Kewenangan (authority), yaitu menentukan kewenangan dalam mengambil segala tindakan yang penting untuk pengalihan kepemilikan dan/atau pengawasan. Konversi terhadap saham perusahaan, restrukturisasi keuangan, kewenangan untuk melakukan proses hukum dalam rangka memisahkan aset dari pertanggungjawaban yang lalu dan kemungkinan dalam menuntut secara hukum (potential litigation), pengontrakan staf, auditor, ahli taksir, konsultan atau bankir investasi, menetapkan syarat-syarat penjualan, memperkirakan alternatif biaya untuk karyawan atau pelanggan, kewenangan untuk menyetujui debet/aset dengan mekanisme tukar menukar (swap mechanisms) privatisasi keuangan.​​ Penilaian/Penaksiran (valuation), yang dapat membuat pedoman untuk pasar secara realistis berdasarkan penilaian/penaksiran perusahaan. (misalnya penaksiran likuidasi atau “going business” dilakukan oleh ahli taksir yang kompeten, independen dan profesional).​​ Kemampuan menguasai (retained power), dimana​​ Dalam kasus-kasus tertentu, menetapkan hak tetap memiliki “saham utama” (golden share), (terbatas untuk hal-hal tertentu atau transaksi dimana kebijakan pemerintah untuk memiliki hak veto), dan/atau menetapkan suatu mekanisme untuk membuat kebijakan pengaturan penting dan kewenangan untuk membatasi penyimpangan kekuatan monopoli.​​ Penggunaan hasil (use of proceeds), yaitu ​​ mendefenisikan bagaimana hasil-hasil penjualan dapat digunakan, memberikan prioritas utama untuk pelunasan tanggung jawab perusahaan yang diprivatisasi.​​ Keterbukaan (disclosure), mewajibkan dewan direksi untuk mempublikasikan secara lengkap kemajuan atas permohonan untuk penawaran tender dan mempublikasikan secara lengkap syarat-syarat penjualan; penyewaan atau kontrak untuk transaksi sempurna.​​ 

Penekanan pengaturan lainnya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan privatisasi itu adalah dengan menitikberatkan penjualannya melalui​​ pasar modal, dibandingkan dengan menjualnya kepada mitra strategis (strategic sale). Melalui pasar modal akan membuat penjualan saham BUMN terdistribusi dalam masyarakat. Dengan ini akan memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMN.​​ 

Kriteria siapa pembeli BUMN. Persyaratannya adalah pembeli itu harus bisa memberikan alih teknologi, alih budaya kerja yang menerapkan​​ good corporate governance; penetrasi produk-produk di pasar internasional (minimal di pasar negara pembeli).​​ 

Dengan jelasnya kriteria privatisasi BUMN tersebut, maka akan menghilangkan kesan privatisasi hanya sekedar menjual bukan dalam rangka menyehatkan BUMN.

 

 

______________________________________________________

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

 

 

 

Leave a Comment