Go to the top

REZIM ANTI MONEY LAUNDERING

Team Web / 0 Comments

Hits: 157

Harian Waspada

19 Januari 2004, Hal. 18​​ 

REZIM ANTI​​ MONEY LAUNDERING​​ ​​ 

Oleh​​ 

Bismar Nasution

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money​​ Laundering) atau rezim​​ anti​​ money laundering​​ menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan dan juga​​ memberikan sebuah landasan berpijak untuk aparat penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual yang melakukan kegiatan​​ money laundering.​​ 

Berbagai kejahatan yang termasuk dalam​​ predikat crimes​​ dalam pranata hukum yang relatif baru ini, aparat penegak hukum​​ dengan bekerjasama dengan Pusat​​ Pelaporan dan​​ Analisis​​ Transaksi​​ Keuangan, sebuah lembaga yang diberi wewenang khusus untuk menangani pelaporan kasus​​ money laundering, kini mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai transaksi yang mencurigakan dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pasar modal dan asuransi untuk mencari aliran dana yang pada akhirnya akan menuju kepada aktor intelektual pemegang dana kegiatan​​ money laundering.

Sayangnya, penggunaan pranata hukum ini belum tersosialisasikan dengan baik. Masih banyak​​ kalangan berkenaan dengan​​ aparat penegak hukum di tingkat daerah belum menguasai atau bahkan mengetahui keberadaan pranata hukum ini.

Di Indonesia, istilah “money laundering” diterjemahkan dengan “pencucian uang,”​​ dimana​​ money laundering​​ telah dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh korporasi.​​ Dalam ​​ Black’ s Law Dictionary​​ disebutkan, bahwa pencucian uang disebutkan sebagai “Term used to describe invesment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactio, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced”.​​ Dapat dipahami bahwa​​ money laundering​​ merupakan suatu​​ praktik​​ menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul pendapatan atau kekayaan, sehingga dapat digunakan dengan tanpa diketahui bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut pada mulanya berasal dari​​ praktik​​ yang illegal.​​ 

Money laundering ​​​​ sering pula dikaitkan dengan “kejahatan kerah putih” (white collar crime).​​ Sutherland mengatakan bahwa konsep​​ white collar crime​​ adalah suatu​​ crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation.”​​ 

Anti​​ money laundering​​ sebagaimana diatur dalam​​ UU No. 25/2003​​ tersebut dilatarbelakangi dari kegiatan​​ money laundering​​ yang​​ sangat berkaitan dengan dana-dana yang sangat besar jumlahnya. Sementara itu, dana-dana yang berasal dari kegiatan​​ money​​ laundering​​ itu sering disamarkan, dimana asal usul dana-dana tersebut disembunyikan melalui jasa-jasa, seperti jasa perbankan, asuransi, pasar modal dan instrumen dalam lalu lintas keuangan.​​ Praktik​​ money laundering​​ dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional.

Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan menurut pengamatan Guy Stessen dalam tulisannya “Money Laundering, A New International Law Enforcement Model”​​ mempertanyakan mengapa​​ money laundering​​ diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana.​​ Pertama,​​ karena pengaruh​​ money laundering​​ pada sistim keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.​​ 

Dengan adanya​​ money laundering​​ sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan “sterile investment” dalam bentuk property atau perhiasan yang mahal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan ​​ akibat negatif dari pencucian uang.​​ 

Kedua, dengan ditetapkannya​​ money laundering​​ sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparatur penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah.​​ 

Ketiga, dengan dinyatakan​​ money laundering​​ sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana​​ sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Pendek kata, rezim anti​​ money laundering​​ harus didukung dengan aparatur penegak hukum, lembaga keuangan bank dan non bank dan lain-lain. Tanpa dukungan itu apa yang diinginkan rezim anti​​ money laundering​​ sulit tercapai.

​​ Dosen Fakultas Hukum USU dan Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum USU

Leave a Comment