Go to the top

Hits: 0

SEJARAH​​ SINGKAT​​ HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA​​ 

​​ 

Bismar Nasution

Website : bismarnasution.com

 

Mengamati jalannya pembangunan ekonomi​​ berbagai negeri-negeri, kesuksesan Jepang dan negara-negara Asia lainnya, Korea,​​ dan​​ Singapura​​ menunjukkan, bahwa kesuksesan ekonomi negeri-negeri tersebut diikuti oleh aspek-aspek kemudahan dalam menyelenggarakan​​ bisnis (“Ease of Doing Business” – “EODB”). Peningkatan EODB akan meningkatkan kemampuan masyarakat memanfaatkan pasar yang susah terbuka karena ekonomi global.

Bila dikaitkan​​ dengan kemudahan berusaha perlu disimak proyek​​ Doing Business​​ 2016 yang dilaksanakan oleh​​ World Bank. Proyek tersebut mengukur secara obyektif regulasi bisnis dan penegakannya di 190​​ negara. Salah satu indikator dalam mengukur kemudahan berusaha di masing-masing negara itu adalah iklim​​ hukum atau​​ regulasi​​ berkenaan dengan​​ badan usaha.​​ Memang haruslah diakui, bahwa​​ sistem hukum yang efektif akan memperluas kesempatan berusaha dan mengundang investasi asing.1​​ Pendapat ini relevan dengan analisis yang dilakukan oleh​​ The European Bank for Reconstruction and development​​ (EBRD) terhadap infrastruktur hukum pada​​ transition economies​​ menunjukkan korelasi signifikan antara efektifitas​​ sistem hukum dan pertumbuhan ekonomi. Analisis EBRD tersebut menunjukkan pula, bahwa keberhasilan reformasi perekonomian tergantung pada berfungsinya​​ sistem hukum dengan baik.2​​ Dapatlah​​ diamati, bahwa jalannya perekonomian atau berfungsinya ekonomi dengan baik​​ dan efektif adalah ditentukan oleh hukum yang​​ mampu menjamin akumulasi modal dapat dijaga dalam batas-batas tertentu sehingga kompatibel dengan pertumbuhan dan​​ social cohesion.3​​ 

Dengan demikian penting peran pemerintah dalam menyusun kerangka acuan yang jelas berkaitan dengan iklim kemudahan berusaha,​​ tidak terlepas dari iklim pengaturan badan usaha di Indonesia. Menjadi lebih penting lagi, mengingat peraturan badan usaha di Indonesia masih banyak peraturannya yang berasal dari​​ Pemerintah Hindia Belanda, seperti​​ Wetboek van Koophandel voor Nerderlansche Indie”​​ (“WvK”) yang sekarang dikenal dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang” (“K.U.H.D”) dan “Burgerlijk Wetboek” (“BW”) yang juga dikenal dikenal sekarang “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (“K.U.H. Perdata”).​​ Sementara itu, pemerintah harus juga mengkaji ulang keberlakuan Undang-Undang berkenaan dengan badan usaha yang berlaku sekarang, guna​​ menginvetarisasi ketentuan-ketentuan badan usaha yang dapat​​ menghambat kemudahan berusaha.

 

BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

Umumnya, badan hukum​​ adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana manusia sebagai​​ rechtspersoon. Karenanya, manusia dan badan hukum merupakan sama-sama​​ subjek hukum.​​ Badan​​ hukum​​ ditandai dengan prinsip hukum kepemilikannya dan harta benda pemiliknya, dimana terdapat pemisahan antara harta benda dan pemiliknya.​​ Secara jelasnya H.M.N Purwosutjipto mengemukakan setidaknya 3 (tiga)​​ persyaratan​​ agar suatu badan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum.​​ Pertama, adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri​​ badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu.​​ Kedua,​​ kepentingan yang menjadi tujuan adalah​​ kepentingan bersama.​​ Ketiga,​​ adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut. Ketiga​​ unsur​​ tersebut​​ merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.4

Persyaratan badan hukum tersebut relevan dengan teori fiksi (fictitious theory​​ –​​ artificial entity theory),​​ yang menjelaskan badan hukum adalah dilahirkan oleh proses hukum.​​ Kelahirannya semata-mata melalui “persetujuan” Pemerintah dalam bentuk​​ fiat​​ atau​​ approval​​ atau​​ consensus of the governance. Artinya,​​ badan hukum itu hanyalah ciptaan dan khayalan manusia, dan dianggap oleh manusia. Jadi tidak terjadi secara alamiah.​​ Karena itu, badan tersebut pada dasarnya bersifat fiktif.5​​ Dalam berbagai perundang-undangan di​​ Indonesia​​ ditentukan,​​ bahwa​​ badan hukum​​ tersebut adalah​​ Koperasi,​​ Yayasan dan Perseroan terbatas.

KOPERASI

Kata koperasi berasal dari bahasa Latin​​ cooperere​​ yang dalam bahasa Inggris menjadi​​ cooperation​​ berarti “bekerja sama”.​​ Co​​ berarti “bersama” dan​​ operation​​ berarti “bekerja” atau “berusaha” (to operate).6​​ Koperasi itu sejalan dengan asas “kekeluargaan” (“brotherhood”) yang dianut bangsa Indonesia. Walaupun​​ koperasi​​ tersebut​​ merupakan​​ suatu bentuk badan usaha yang datang dari luar.​​ Namun,​​ badan usaha yang bukan asli Indonesia ini setelah beroperasi ternyata dapat berasimilasi dengan yang asli​​ sebab mempunyai banyak kesamaan dalam cara bekerja. Yang asli Indonesia, misalnya, gotong-royong cara bekerjanya bersifat kekeluargaan orang timur.7​​ 

Para warga koperasi di Indonesia terutama angkatan lama masih menuliskan koperasi dengan kooperasi yang diambil dari kata bahasa Inggris atau dari kata bahasa Belanda yang bertuliskan​​ cooperatie​​ yang artinya sama dengan arti kata​​ cooperation​​ dari bahasa Inggris. Kata koperasi untuk pertama kalinya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 yang mengubah kata kooperasi menjadi koperasi. Jadi, apabila hanya dilihat dari asal katanya, koperasi berarti “bekerja bersama atau berusaha bersama-sama”. Tetapi dalam ilmu ekonomi, koperasi mempunyai pengertian tersendiri.8

Pada umumnya tiap penulis,​​ tiap negara dan tiap peraturan memberikan definisi koperasi secara sendiri. Oleh karena itu sulit untuk memahami koperasi. Akan tetapi dari berbagai definisi itu ada kesamaannya sehingga gambaran tentang adanya kesatuan di antara perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya diperoleh juga. Beberapa definisi dari berbagai sumber​​ dapat dikemukakan sebagai berikut:9

  • International Cooperative Alliance (ICA) dalam buku​​ The Cooperative Principles​​ karangan P.E. Weeraman memberikan definisi sebagai berikut, “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi​​ kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.”

  • Calvert dalam bukunya​​ The Law and Principles of Cooperation​​ memberikan definisi koperasi sebagai berikut, “Koperasi adalah organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.”

  • Undang-Undang Koperasi India tahun 1904 yang diperbaharui pada tahun 1912 memberikan definisi koperasi sebagai berikut, “Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau​​ mengusahakan kebutuhan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.”

Selain definisi koperasi sebagaimana disebutkan di atas, adapun Undang-Undang Nomor​​ 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian​​ (“UU Koperasi”)​​ memberikan definisi koperasi​​ yang tercantum pada​​ Pasal 1 angka 1 UU Koperasi yang menyatakan sebagai berikut “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”10

Dalam perkembangannya, perkembangan koperasi di Indonesia antara tahun 1960 – 1965 tidak menggembirakan sebab fasilitas yang diusahakan oleh Badan Penggerak Koperasi (BAPENGKOP) tidak memadai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh koperasi dengan sebaik-baiknya. Usaha koperasi banyak yang gagal sebab kurang mempertimbangkan bahwa koperasi adalah sebuah perusahaan, bukan sebagai alat penyalur barang yang didistribusikan oleh pemerintah.11

Dewasa ini masih banyak anggota masyarakat yang kurang menyadari bahwa koperasi pada dasarnya mempunyai macam-macam wajah yang kesemuanya harus dilihat dalam satu kesatuan yang utuh. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut:12

  • Koperasi di Indonesia merupakan alat pembangunan. Dengan berkoperasi penduduk Indonesia yang lemah ekonominya akan meningkat pendapatannya. Berbagai usaha pembangunan nasional dilakukan oleh koperasi guna menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat.

  • Koperasi sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat lingkungannya. Koperasi didirikan oleh para anggotanya bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena ini pembentukan koperasi harus didasarkan pada kebutuhan yang mendesak yang dirasakan mereka.

  • Koperasi adalah wadah bersatunya mereka yang kemampuan ekonominya masih terbatas. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang ingin memajukan kegiatan ekonominya secara bersama-sama, bukan kumpulan modal. Oleh sebab itu banyak pula yang mengemukakan bahwa koperasi adalah organisasi kemasyarakatan (society). Pada awal pertumbuhannya, koperasi adalah bentuk organisasi sebagai akibat protes atas ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.

  • Koperasi adalah tempat untuk dapat bergeraknya usaha secara terus-menerus untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini koperasi harus dapat bertindak sebagai perusahaan (enterprise). Usaha koperasi harus dapat mempertahankannya sebagai organisasi.​​ Apabila koperasi sebagai perusahaan tidak mampu berdiri sendiri, maka​​ kelangsungan hidupnya akan terancam bahkan bisa mati. Koperasi sebagai perusahaan harus dilihat secara utuh dari tingkat paling rendah sampai pada tingkat nasional.

Adapun sesuai dengan ketentuan dari​​ UU Koperasi, koperasi​​ terbagi atas 2 (dua) bentuk, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Koperasi memberikan definisi Koperasi Primer yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan, sedangkan Pasal 1 angka 4 UU Koperasi mendefinisikan Koperasi Sekunder yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.13​​ Pendirian dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder juga diatur dalam UU Koperasi. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi, sedangkan Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.14​​ Selain daripada ketentuan pendirian dari suatu koperasi, adapun hal-hal yang diatur dalam UU Koperasi adalah​​ jenis koperasi,​​ tempat kedudukan koperasi, anggaran dasar koperasi, kegiatan usaha koperasi, modal koperasi, anggota koperasi, rapat anggota koperasi, pengurus koperasi serta pengawas koperasi.15​​ Hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas​​ menjadi hal yang mendasar dalam pendirian suatu koperasi di Indonesia dan​​ wajib menjadi perhatian bagi pihak-pihak​​ yang berkeinginan​​ untuk mendirikan suatu koperasi di Indonesia.​​ 

YAYASAN

Sudah sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda bentuk yayasan merupakan suatu bentuk yang banyak digunakan dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.​​ Apabila​​ dilihat​​ kembali hukum tentang yayasan yang berlaku di masa lampau baik di Indonesia maupun Nederland, perlu diketahui bahwa sejak tahun 1956 Nederland sudah mengubah dasar hukumnya (BWnya) bahkan untuk bentuk yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam BWnya yang menggantikan​​ Wet op de Stichtingen​​ dari tahun 1954. Sebelum tahun 1954 boleh dikata Nederland menghadapi keadaan seperti di Indonesia, artinya sebelum tahun 1954 tidak ada peraturan yang mengatur hukum tentang​​ Stichting, walaupun pada tahun 1873 dan tahun 1925 oleh​​ Nederlandse Juristenvereniging​​ dan tahun 1919 dalam​​ praeadvies OUD​​ dan​​ Oppenheim​​ untuk​​ Broedrschap der Notarissen​​ telah didesak untuk diadakan peraturan tentang​​ Stichting.16​​ 

Sebenarnya dalam tahun 1886 dalam rancangan pembaharuan Buku I BW telah dicoba untuk membuat suatu peraturan tentang​​ Stichtingen​​ tetapi ternyata tidak pernah sampai pada​​ Staten Generaal​​ sehingga akhirnya gagal juga. Dan dalam tahun 1937 diajukan lagi suatu rancangan peraturan tentang​​ Stichting​​ tetapi belum juga berhasil bahkan dalam tahun 1948 rencana peraturan itu ditarik kembali dan diumumkan bahwa pengaturan​​ Stichting​​ akan dilakukan bersama-sama dengan BW baru. Dalam tahun 1954 diajukan lagi rancangan baru dan setelah diadakan berbagai perubahan dalam rancangan, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1956 terjelmalah​​ Wet op de Stichtingen​​ Stb, nomor 327. Tetapi di Nederland kemudian​​ diadakan pembaharuan​​ BW​​ dan masalah yang menyangkut​​ Rechtspersoonlijkhied, yang​​ tadinya tercecer di berbagai peraturan dimasukkan dalam Buku II​​ BW​​ secara sistematis dan teratur dan Buku II ini ditetapkan dalam Undang-Undang tanggal 12 Mei tahun 1960 tetapi isi Buku II ini baru mulai berlaku dalam tahun 1976 yang ditentukan dengan​​ Invoeringswet.17

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut​​ Stichting, dalam​​ BW​​ atau​​ K.U.H. Perdata​​ yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Hanya beberapa tempat​​ K.U.H. Perdata​​ menyebutkan​​ Stichting​​ yaitu dalam Pasal 365 (mengenai perwalian​​ =​​ voogdij) dan Pasal 899,​​ Wet op de Rechtsvordering​​ Pasal 236, dan dalam​​ Faillissements Verordening​​ Pasal 2 ayat 7 dan Pasal 102. Ternyata tidak terdapat suatu peraturan khusus yang mengatur tentang status dan kedudukan hukum yayasan, tentang syarat-syarat pendirian yayasan, serta pelaksanaannya, seperti terdapat di Nederland dalam​​ Wet op Stichtingen​​ (Wet​​ tgl. 31 Mei 1956,​​ Stb​​ Nederland 327). Kemudian dalam tahun 1977 ketentuan ini dijelmakan dalam​​ BW​​ Nederland Buku 2 titel 5.18

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan​​ (“UU Yayasan”) memberikan definisi yayasan yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.19​​ Sesuai dengan ketentuan UU Yayasan, organ yayasan telah ditentukan dan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Yayasan sendiri dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Namun demikian, dalam melakukan penyertaan dalam bentuk usaha yang bersifat prospektif, yayasan hanya dapat melakukan penyertaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari​​ seluruh nilai kekayaan yayasan. Dan dalam badan usaha tersebut, anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas badan usaha tersebut.20​​ Adapun hal-hal lainnya yang wajib menjadi perhatian dalam pendirian suatu yayasan sesuai dengan ketentuan UU Yayasan​​ yaitu anggaran dasar yayasan, sumber kekayaan yayasan serta laporan tahunan yayasan yang wajib dibuat dan disimpan dalam bentuk catatan atau tulisan serta ikhtisarnya diumumkan pada papan pengumuman kantor yayasan yang bersangkutan.21

 

 

 

PERSEROAN TERBATAS

Globalisasi di bidang ekonomi telah mempengaruhi berbagai sektor usaha di dunia. Globalisasi hukum kemudian mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara yang mengakibatkan terjadinya peleburan prinsip-prinsip hukum pada suatu negara kepada negara lainnya.22​​ Bagi Indonesia, konsekwensi logis dari perkembangan ini adalah adanya tuntutan untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi di dunia internasional. Tanpa adanya keharmonisan tersebut, Indonesia dapat dikucilkan dari kegiatan bisnis internasional dan investasi karena tidak ada kepastian terhadap perlindungan hukum untuk kegiatan bisnis yang telah biasa dilakukan di dunia internasional.

Hal ini melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.​​ Amandemen Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dinilai penting karena UUPT merupakan salah satu elemen utama dari regulasi di bidang ekonomi yang harus bisa mengakomodasi berbagai perkembangan yang muncul dalam dunia bisnis internasional.​​ 

Lahirnya UUPT yang baru memberikan berbagai warna baru bagi berbagai pelaku usaha di berbagai bidang, termasuk sektor perbankan.​​ Beberapa perkembangan dalam UUPT tersebut antara lain diadopsinya prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR). Dalam Pasal 74 UUPT disebutkan bahwa setiap perusahan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam​​ wajib melaksanakan prinsip CSR. Akibat dari adanya ketentuan ini adalah adanya kewajiban bagi perusahaan terkait untuk melakukan konservasi lingkungan dan pengembangan di wilayah usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya.​​ 

Selain itu UUPT juga telah mengakui prinsip ekonomi syariah yang telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Pasal 109 UUPT mengakui prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan mewajibkan adanya dewan pengawas syariah di perusahaan yang mejalankan bisnis berbasis syariah. Dewan pengawas ini mempunyai tugas untuk memberikan saran dan nasihat serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.​​ Adanya pengakuan terhadap prinsip syariah dalam UUPT tidak hanya membuat Indonesia ikut dalam trend bisnis internasional yang mulai menggunakan prinsip syariah, tetapi juga dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengadopsian prinsip hukum ekonomi syariah dalam hukum nasional kita.​​ 

Disamping itu, UUPT juga telah mengatur tentang pembelian kembali saham oleh perusahaan (buy back)​​ dan pemisahan perusahaan tidak murni (spin off).​​ Selain itu ada juga larangan kepemilikan silang (cross holding) dalam pasal 36 UUPT.​​ 

Salah satu isu penting yang tidak akan pernah ketinggalan dalam perdebatan menyangkut perseroan terbatas adalah masalah pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris. Dalam hal pertanggungjawaban Direksi, UUPT mengalami beberapa perubahan. Misalnya diadopsinya prinsip​​ business judgment rule.​​ Prinsip yang berasal dari Negara​​ common law​​ ini memberikan​​ safe harbor​​ bagi para direksi yang mengambil​​ calculated business decision​​ untuk tidak dipertanggungjawabkan secara dihukum apabila nantinya keputusan bisnisnya merugikan perusahaan. Isu ini memang sangat penting bagi perlindungan direksi yang selama ini tidak jelas di atur dalam UUPT yang lama.​​ 

Dengan diadopsinya prinsip​​ business judgment rule​​ tersebut, diharapkan para direksi berani mengambil resiko dalam keputusan-keputusan bisnisnya karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil resiko ini, perkembangan bisnis di Indonesia dapat terhambat.

Dalam konteks sejarah korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri ini dapat ditelusuri sejak putusan perkara Salomon v. A. Salomon & Co. Ltd., disebutkan bahwa “the notion of non-human juristic entities has a history going back at least to roman times”. Lebih lanjut B.C. Hunt menyatakan bahwa, “the brilliant intellectual achievement of the roman lawyer, the juritic person, a subject of right, and liabilities as is a natural person.​​ Hal ini jelas menunjukkan bahwa korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri ini sudah eksis sejak jaman Kekaisaran Romawi, yang pada perkembangannya konsep tersebut dikenal dengan​​ limited liability doctrine​​ dan​​ separate legal personality doctrine.23

Layaknya pribadi kodrati, korporasi sebagai subjek hukum tidak lahir secara alamiah seperti ciptaan Tuhan lainnya. Tetapi dia sebagai pengemban hak dan kewajiban dihidupkan oleh manusia dengan otorisasi negara. Dalam konsep negara hukum dan demokrasi, tata cara lahir serta diakuinya korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam undang-undang suatu negara. Dengan parameter keberadaan undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri ini, maka Jerman ditempatkan sebagai negara tertua dan yang pertama memiliki undang-undang tersebut. Meskipun Jerman sebenarnya bukan sama sekali negara yang pertama yang melegislasi ketentuan tersebut, karena menurut Soepomo, Belanda telah menerapkan WvK di Hindia Belanda sejak 1848. Tetapi WvK bukanlah undang-undang yang komprehensif mengatur mengenai korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri, karena bahkan WvK tidak disebutkan bahwa Perseroan Terbatas (Besloten Vennootschap​​ atau​​ Naamloze Vennootschap) sebagai​​ legal entity.24

Dalam sistem hukum Indonesia, Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) yang disingkat dengan PT, di masa yang lalu​​ bernama​​ Naamloze Vennootschap, (company limited by shares), yang disingkat dengan NV. Mula-mula diatur dalam K.U.H.D., pada:25

  • Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, yang berjudul Tentang Perseroan Terbatas,

  • Terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 pasal saja, sehingga benar-benar sangat singkat sekali.

Bertitik tolak dari singkatnya ketentuan yang mengatur Perseroan dalam K.U.H.D., maka Pasal 1 K.U.H.D. sendiri menegaskan berlakunya K.U.H. Perdata dalam bidang hukum dagang.​​ Pasal 1 K.U.H.D. berbunyi: “Kitab undang-undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur kitab undang-undang ini, sekedar di dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang.”26​​ 

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 K.U.H.D. dimaksud, K.U.H.D. sendiri​​ merupakan​​ lex specialis​​ (specialis law) berhadapan dengan K.U.H. Perdata. Kalau begitu pengaturan Perseroan dalam K.U.H.D.,​​ merupakan​​ lex specialis​​ atas bentuk-bentuk​​ perusahaan Persekutuan (maatschap, partnership) maupun Perkumpulan yang diatur dalam K.U.H. Perdata maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain:27

  • Jadi hukum Perseroan yang diatur dalam K.U.H.D., merupakan ketentuan perdata khusus yang mengatur hukum perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang timbul khusus dari bidang perusahaan Perseroan Terbatas,

  • Sedang hukum perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga K.U.H. Perdata, merupakan aturan hubungan hukum antara perorangan yang satu dengan yang lain dalam segala bidang usaha sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya sendiri.

Jika dihitung dari kelahiran K.U.H.D., yakni pada tahun 1847 dengan​​ Staatsblad​​ 1847-23, sampai dundangkan Undang-Undang​​ Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) sebagai pengganti Hukum Perseroan Terbatas, kelangsungan eksistensinya hampir lebih 150 tahun. Selama masa kolonial Belanda, ketentuan Pasal 36-56 yang mengatur Perseroan Terbatas, boleh dikatakan, tidak pernah mengalami perubahan. Pada saat dilakukan perubahan K.U.H.D. dengan​​ Staatsblad​​ 1924-556, ketentuan pasal-pasal yang mengatur Perseroan, tidak ikut mengalami perubahan atau penambahan.28

Pada​​ tahun 1995, diterbitkan UUPT 1995 yang terdiri atas 12 Bab (Bab I-XII) dan 129 pasal (Pasal 1-129). Pasal 128 ayat (1) UUPT 1995 menegaskan, Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Ketiga yang terdiri atas Pasal 36 s.d. Pasal 56 K.U.H.D. yang mengatur Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.​​ Alasan penggantian menurut konsiderans UUPT 1995, antara lain:29

  • Ketentuan yang diatur dalam K.U.H.D. dianggap tidak sesuai lagi Peraturan Perseroan Terbatas yang ditentukan dalam K.U.H.D., tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.

  • Mencipta kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (rechtspersoon, legal person, legal entity).

Selanjutnya dikatakan lagi, selain Perseroan sebagai badan hukum yang diatur dalam K.U.H.D., hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk maskapai Andil Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andel Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappy,​​ Staatsblad​​ 1939-569 jo. 717). Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan kesatuan (unificatie, unification) untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memicu pembangunan nasional, dan menjamin kepastian penegakan hukum, perlu dihapuskan dualisme pengaturan hukum tentang Perseroan.30

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT 2007”) sebagai pengganti UUPT 1995.31​​ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 160 UUPT 2007 yang berbunyi sebagai berikut:32

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Dasar alasan penggantian UUPT 1995 dengan UUPT 2007 yang dikemukakan dalam konsideran maupun dalam Penjelasan Umum, antara lain seperti yang dijelaskan di bawah ini:33

  • Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi​​ sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.

  • Semua prinsip itu, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.

  • Perlu diadakan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

  • Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Selanjutnya dikatakan, UUPT 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu “diganti” dengan undang-undang yang baru.

Di samping perubahan sunstansi UUPT sebagaimana disebutkan di muka, secara objektif​​ masih​​ ada beberapa perubahan substansi yang terkandung dalam UUPT 2007, antara lain dapat dideskripsikan hal-hal berikut:34

  • Permohonan melalui jasa teknologi secara elektronik untuk memperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan akta Pendirian Perseroan sebagai badan hukum (Pasal 9 ayat (1));

  • Secara elektronik Menteri dapat langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian (Pasal 10 ayat (3));

  • Memperkenalkan dan membolehkan pembagian dividen interim (Pasal 72);

  • Penyusunan rencana kerja tahunan (Pasal 63-65);

  • Tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74);

  • RUPS melalui media elektronik dalam bentuk telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lain (Pasal 77 ayat (1));

  • Pengambilan keputusan di luar RUPS dalam bentuk​​ circular resolution​​ (Pasal 91);

  • Pengangkatan Direksi yang tidak memenuhi syarat (Pasal 95);

  • Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kesalahan yang dilakukan direksi lain apabila anggota direksi lebih satu orang (Pasal 97 ayat (4));

  • Adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS) di samping Dewan Komisaris bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 109 ayat (1));

  • Memperkenalkan Komisaris​​ Independen dan Komisaris Utusan (Pasal 120);

  • Pembentukan Komisi oleh Dewan Komisaris (Pasal 121);

  • Pengambilalihan saham dalam portepel (Pasal 125 ayat (1));

  • Pengaturan tentang biaya (Pasal 153);

  • Tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas kesalahan perdata, tidak mengurangi tanggung jawab pidana (Pasal 155);

  • Pembentukan Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan (Pasal 156).

Di samping UUPT 2007 memperkenalkan hal-hal yang bersifat baru, terdapat juga beberapa perluasan atau perbaikan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam UUPT 1995, yang penting dicatat antara lain:35

  • Klasifikasi Perseroan yang terdiri atas:

  • Perseroan Terbatas (Pasal 1 angka 1);

  • Perseroan Publik (Pasal 1 angka 8);

  • Perseroan Terbuka (Pasal 1 angka 7);

  • Memperluas kebolehan mendirikan Perseroan kurang dari 2 (dua) orang hal ini diatur pada Pasal 7 ayat (7), meliputi:

  • Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara,

  • Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan, dan lembaga lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

  • Pengesahan Menteri, menjadi Keputusan Pengesahan Menteri (Pasal 9 ayat (1));

  • Penentuan batas waktu permohonan Keputusan Pengesahan kepada Menteri:

  • Paling lambat 60 (enam puluh) hari dari Akta Pendirian ditandatangani (Pasal 10 ayat (1));

  • Apabila tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut Akta Pendirian menjadi batal (Pasal 10 ayat (9));

  • Memperjelas secara sistematik tanggung jawab pendiri atas perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum (Pasal 13);

  • Menambah jumlah nama Perseroan yang tidak boleh dipakai dari 2 (dua) pada UUPT 1995, menjadi​​ a s.d. f pada UUPT 2007 (Pasal 16);

  • Membolehkan tempat kedudukan Kantor Pusat di Desa, sepanjang AD mencantumkan nama Kota atau Kabupaten dari Desa tersebut (Penjelasan Pasal 17 ayat (1));

  • Memperbaiki dan memperjelas sistem dan jangka waktu pengajuan permohonan persetujuan perubahan AD (Pasal 21);

  • Kewajiban mengubah AD apabila Perseroan telah memenuhi modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik (Pasal 24 ayat (1));

  • Daftar Perseroan diselenggarakan MENHUK & HAM (Pasal 29);

  • Ketentuan mengenai pengumuman dalam Tambahan Berita Negara oleh Menteri (Pasal 30);

  • Perubahan jumlah modal dasar dari Rp. 20.000.000,- (UUPT 1995), menjadi Rp. 50.000.000,- (Pasal 32 ayat (1));

  • Memperbaiki sistem kewajiban penyetoran modal yang ditempatkan (Pasal 34 ayat (1));

  • Modal ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar,

  • Keseluruhan modal ditempatkan wajib disetor seluruhnya, sebelum Perseroan disahkan menjadi badan hukum;

  • Memperjelas aturan tata cara dan syarat pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan (Pasal 37);

  • Memperjelas ketentuan dan syarat pengurangan modal (Pasal 44);

  • Memperjelas dan memperluas ketentuan mengenai saham (Pasal 48 - Pasal 62);

  • Menambah ketentuan tentang Rencana Kerja di samping Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba (Pasal 63 – Pasal 65);

  • Mengatur lebih sistematik syarat kuorum dan tata cara pelaksanaan RUPS pertama, dan kedua apabila rapat pertama tidak mencapai kuorum (Pasal 79 – Pasal 82);

  • Memperluas dan memperjelas fungsi, pembagian fungsi dan tanggung jawab Direksi (Pasal 72 – Pasal 75);

  • Penegasan mengenai sistem kolegial Direksi (Pasal 98);

  • Mengatur lebih jelas apa saja kewajiban Direksi (Pasal 100 – Pasal 102);

  • Mengatur pelepasan tanggung jawab Direksi apabila dapat membuktikan hal-hal yang disebut Pasal 104;

  • Mengatur lebih luas klasifikasi tata cara pemberhentian anggota Direksi (Pasal 105);

  • Penegasan bahwa Dewan Komisaris, tidak bersifat kolegial, tetap majelis (Pasal 108);

  • Mengatur tata cara pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi syarat (Pasal 112);

  • Mengatur lebih jelas mekanisme pemberian persetujuan dan bantuan Dewan Komisaris kepada Direksi (Pasal 117);

  • Mengatur lebih jelas dan pasti tata cara Penggabungan, Pengambilalihan, Peleburan dan Pemisahan (Pasal 122 – Pasal 137);

  • Penambahan dasar alasan pembubaran Perseroan (Pasal 142);

  • Mengatur lebih sempurna tata cara pembubaran Perseroan untuk setiap alasan (Pasal 143 – Pasal 150).

PERKUMPULAN

Perkumpulan diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesembilan K.U.H. Perdata yang terdiri atas Pasal 1653 – 1665. Berdasar Pasal 1653 K.U.H. Perdata, perkumpulan diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon, legal person), Pasal ini menjelaskan:36

  • Perkumpulan yang diatur dalam K.U.H. Perdata ini disamakan dengan perseroan yang diatur dalam Buku Kesatu, Bagian Ketiga K.U.H.D. yang terdiri atas Pasal 36 – 56,

  • Perkumpulan adalah perhimpunan atau perserikatan orang (zedelijke lichamen, corporate body) baik yang didirikan dan diakui oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagamaan, atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, yang lazim disebut perkumpulan.

Adapun pokok-pokok eksistensi dan karakteristik perkumpulan yaitu sebagai berikut:37

  • Mendapat pengesahan dari Menteri.

Menurut​​ Staatsblad​​ 1870 – 64, agar perkumpulan mendapat status badan hukum, diperlukan “pengakuan” dalam bentuk “pengesahan” anggaran dasar (selanjutnya AD) dari Menteri.

  • Perkumpulan dapat melakukan perbuatan hukum seperti person manusia (naturlijke persoon, natural person) untuk dan atas nama perkumpulan,

  • Para pengurus perkumpulan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan berdasar kuasa undang-undang (wettelijke vertegenwoordig, statutory representative).

Pasal 1655 K.U.H. Perdata menegaskan, hal itu:

  • Para pengurus diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perkumpulan,

  • Para pengurus bertindak mewakili perkumpulan di depan pengadilan,

  • Semua tindakan pengurus mengikat kepada perkumpulan,

  • Sekiranya perbuatan atau tindakan pengurus menyimpang dan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam AD, tindakan itu tetap mengikat​​ perkumpulan, apabila tindakan itu memberi manfaat kepada perkumpulan atau apabila tindakan itu disahkan rapat anggota.

  • Kewajiban pengurus.

Pengurus perkumpulan wajib memberi pertanggungjawaban kepada anggota atas kepengurusan perkumpulan yang disampaikan dalam rapat anggota,

  • Keputusan rapat, menurut Pasal 1659 K.U.H. Perdata:

  • Keputusan diambil dengan suara terbanyak, dan

  • Masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama,

  • Tanggung jawab anggota.

Tanggung jawab anggota diatur pada Pasal 1661 K.U.H. Perdata:

  • Para anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat perkumpulan,

  • Segala utang hanya dapat dilunasi dari harta kekayaan perkumpulan.

 

BADAN USAHA​​ NON BADAN HUKUM

Selain daripada beberapa bentuk​​ badan usaha berbadan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di​​ muka, terdapat pula​​ badan usaha​​ yang bentuk non badan hukum​​ yang dapat dijumpai dalam​​ K.U.H. Perdata​​ dan​​ K.U.H.D. Bentuk-bentuk​​ badan usaha​​ non badan hukum itu adalah bentuk​​ Komanditer, Firma, Persekutuan,​​ dan​​ Perkumpulan.

KOMANDITER

Perseroan komanditer adalah suatu badan kerja sama untuk menyelenggarakan perusahaan yang didirikan oleh seorang atau lebih, dinamakan persero komplementer, yang dapat mengikat perseroan dengan​​ pihak ketiga serta mempunyai tanggung jawab sampai kepada harta pribadi dengan seorang atau lebih persero komanditer yang menyerahkan bagian modal dan terbatas pertanggungjawabannya sampai modal yang dimasukkan dengan tidak diperkenankan memberikan nama, bekerja, atau melakukan pengurusan bagi perseroan. Dengan demikian unsur-unsur perseroan komanditer yang terpenting ialah:38

  • Unsur-unsur yang lazim terdapat pada​​ maatschap​​ karena dasar hukum perseroan komanditer adalah​​ maatschap, yaitu:

  • Adanya kerja sama,

  • Adanya​​ inbreng,

  • Adanya tujuan membagi keuntungan.

  • Selalu menyelenggarakan perusahaan. Dengan demikian selalu mengadakan usaha yang terus menerus, dan adanya pembagian keuntungan.

  • Ada dua macam persero:

  • Persero komplementer atau persero aktif, yaitu persero yang dapat mengikatkan perseroan komanditer dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sampai kekayaan pribadi. Dengan kata lain persero komplementer adalah persero yang menjadi pengurus perseroan demi jalannya perusahaan, dan kedudukannya sama​​ dengan persero pada perseroan firma.

  • Persero komanditer atau persero pasif, yaitu persero yang hanya memberikan pemasukan (inbreng) dan dilarang untuk melakukan pengurusan, memberikan nama, dan bekerja pada perseroan, serta bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimasukkan saja. Persero komanditer sama kedudukannya dengan persero pada perseroan terbatas, dengan tujuan mendapatkan bagian keuntungan dari hasil menjalankan perusahaan, sedangkan dia sendiri sama sekali lepas tangan terhadap pengurusan perusahaan.

Suatu perseroan komanditer hanya dapat didirikan apabila dijalankan suatu usaha perdagangan (handelsbedrijf), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 K.U.H.D., yaitu “menjalankan suatu perusahaan di bawah suatu nama bersama”. Di dalam K.U.H.D., pasal-pasal yang mengatur tentang perseroan komanditer sedikit sekali, yaitu terdapat dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 K.U.H.D.. Apabila diteliti, ternyata dari ketiga pasal tersebut tidak ditemukan cara-cara pendirian perseroan komanditer. Dengan tidak diaturnya cara pendirian perseroan komanditer oleh undang-undang, maka perseroan tersebut dapat didirikan, baik secara tertulis (dengan akta otentik, maupun di bawah tangan) maupun secara lisan. Berlainan dengan perseroan di bawah firma, pada perseroan komanditer tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang untuk​​ mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya. Meskipun demikian, praktek di Indonesia menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan perseroan komanditer berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan Kantor Wilayah Perdagangan setempat, tetapi tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Walaupun demikian, tidak berarti orang tidak dapat mendirikan perseroan komanditer secara diam-diam/dirahasiakan, artinya perseroan komanditer tersebut tidak diketahui oleh pihak ketiga.39

Dalam pendirian perseroan komanditer harus dibedakan antara perseroan komanditer terang-terangan dan perseroan komanditer diam-diam. Perseroan komanditer terang-terangan didirikan dengan membuat akta pendirian dan anggaran dasar di hadapan notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan kantor Wilayah setempat, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tetapi dalam praktek tidak diumumkan sehingga akibatnya seperti tercantum dalam Pasal 29 K.U.H.D.​​ yang sebetulnya berlaku untuk firma. Perseroan komanditer diam-diam ialah perseroan komanditer yang bekerja intern dan tidak diketahui oleh pihak ketiga. Cara pendiriannya diatur sama dengan​​ maatschap, yaitu dalam bentuk bebas. Dengan bentuk bebas dimaksudkan pembentukannya tanpa syarat-syarat tertentu, cukup dengan terjadinya kata sepakat antara para persero. Jika para persero menghendaki pembuatan akta pendiriannya, maka akta ini hanya berfungsi sebagai​​ alat bukti saja dalam hal pihak ketiga mengingkarinya.​​ Dalam perseroan komanditer yang didirikan tanpa bentuk, untuk membuktikan adanya perseroan ini dapat digunakan semua alat bukti seperti yang disebutkan dalam Pasal 1866 K.U.H. Perdata yaitu tulisan, bukti dan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, serta sumpah.​​ Sedangkan kalau​​ mendirikannya dengan akta otentik atau dengan akte di bawah tangan, maka pembuktiannya seperti pada perseroan firma, yaitu hanya dengan akta.40

FIRMA

Perseroan firma dikatakan sebagai perseroan orang, yaitu yang diutamakan adalah peranan orang-orang yang menjadi anggotanya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 16 K.U.H.D. mengenai unsur nama bersama yang harus ada pada perseroan firma. Prof. Polak berpendapat bahwa nama bersama adalah kata lain dari para persero. Dengan demikian, andai kata perseroan firma mengadakan transaksi jual beli, pada hakikatnya yang mengadakan transaksi jual beli adalah para perseronya. Oleh karenanya, jelaslah bahwa pada perseroan firma, yang nama perusahaannya pada hakikatnya diambil dari nama perseronya, merupakan perseroan orang.​​ Di dalam perseroan firma setiap persero mempunyai peranan penting. Oleh karena itu lingkungan para persero tidaklah luas, tetapi terbatas pada keluarga, teman, atau sahabat karib yang sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya.​​ Di dalam perseroan firma peranan modal dan peranan persero menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan antara pengurus dengan anggota-anggota yang memasukkan modalnya. Hal tersebut mengakibatkan kerja sama antara para persero harus didasarkan atas persamaan derajat, dan mengakibatkan pula semua persero turut serta di dalam pengurus, kecuali jika diadakan janji-janji khusus mengenai hal tersebut.41

Pada prinsipnya, setiap sekutu atau persero berwenang untuk berbuat dan bertindak “keluar” atas nama firma:42

  • Tindakan atau perbuatan itu, mengikat kepada sekutu atau anggota firma yang lain terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari tindakan itu kepada pihak ketiga,

  • Untuk bertindak keluar, anggota firma tidak memerlukan kuasa dari anggota yang lain, namun demikian semua anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya secara “solider” (solidaire aanspraakelijkheid) atau tanggung renteng (hootdelijke aanspraakelijkheid, jointly and several liability) kepada pihak ketiga.

Menurut Pasal 17 ayat (2) K.U.H.D., pembebanan tanggung jawab solider hanya dibebaskan apabila tindakan yang dilakukan anggota firma itu melampaui batas kewenangan dan kapasitas firma. Tindakan yang demikian dikategori​​ ultra virus​​ yang membebaskan anggota firma yang lain dari tanggung jawab solider kepada pihak ketiga. Tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pribadi (personal liability) dari anggota firma yang bersangkutan. Meskipun pada dasarnya firma mempunyai modal yang terpisah dari kekayaan para anggotanya:43

  • Penerapan tanggung jawab tidak ditegakkan berdasar prinsip tanggung jawab terbatas (beperkte aanspraaklijkheid, limited liability) hanya kepada harta kekayaan firma, tetapi menjangkau kekayaan pribadi anggotanya.

  • Dengan demikian, kreditor tidak hanya berhak menuntut tanggung jawab pemenuhan pembayaran utang dari kekayaan firma, tetapi menembus terhadap milik pribadi anggota peserta firma.

Tanggung jawab yang demikian ditegaskan pada Pasal 18 K.U.H.D. yang berbunyi:

Di dalam persekutuan dengan firma setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan.”44

Memang dalam praktik tanggung jawab setiap anggota sekutu, tidak dilakukan secara langsung kepada harta pribadi mereka. Akan tetapi, penagihan lebih dulu dilakukan terhadap kas atau harta kekayaan firma. Apabila harta firma tidak mencukupi, barulah pemenuhan ditimpakan terhadap kekayaan pribadi para sekutu secara solider.45

Perseroan firma didirikan dihadapan notaris dengan akta otentik. Akta pendirian itu harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat perseroan firma berkedudukan, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 22 K.U.H.D. tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Kalimat pertama Pasal 22 K.U.H.D. yang berbunyi: “Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik” berarti merupakan syarat mutlak bagi pendirian perseroan firma. Tetapi kalimat terakhir Pasal 22 K.U.H.D. yang berbunyi: “Akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”, berkesimpulan bahwa akta pada pendirian firma tidak merupakan syarat mutlak terbentuknya perseroan firma. Dengan demikian akta pendirian itu hanya sebagai alat bukti saja, yaitu alat bukti terbentuknya firma yang membawa hak dan kewajiban bagi masing-masing persero serta hak dan kewajiban persero terhadap pihak ketiga. Perseroan firma telah terbentuk sejak adanya kata sepakat secara lisan antara para persero/pendiri dan karenanya bentuk persetujuan mendirikan perseroan firma adalah persetujuan konsensual.46

PERSEKUTUAN

Buku Ketiga, Bab Ketujuh K.U.H. Perdata, mengatur tentang persekutuan yang terdiri atas Pasal 1618 – 1652.​​ Semua penulis sependapat, persekutuan sebagai bentuk kerja sama di bidang perdata, bukan badan hukum (rechtspersoon, legal person).​​ Istilah persekutuan terjemahan dari kata​​ maatschap​​ (partnership). Persekutuan Perdata, terjemahan dari​​ burgerlijk maatschap​​ (civil partnership) yang berarti, dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama. Contoh yang paling mudah, persekutuan advokat atau kedokteran. Tujuan kerja sama dalam persekutuan, untuk membagi keuntungan dari hasil kerja sama tersebut, dengan syarat masing-masing anggota persekutuan menyerahkan sesuatu (inbreng,​​ contribution) ke dalam persekutuan sebagai modal kegiatan usaha. Jadi, masing-masing anggota persekutuan​​ memberi atau membawa modal usaha (capital brought into the business), dan keuntungan​​ yang diperoleh dari modal itu dibagikan kepada mereka secara​​ pro rata​​ sesuai dengan porsi atau besarnya modal yang dimasukkan.47

Persekutuan diklasifikasikan sebagai berikut:48

  • Persekutuan seantero (algehele maatschap, general partnership):

  • Hanya dibolehkan persekutuan atas keuntungan (algehele maatschap van winst),

  • Dilarang persekutuan seantero yang bersifat menyangkut seluruh benda, seperti persekutuan untuk segala usaha kebendaan.​​ 

  • Persekutuan khusus (bijzondere maatschap, particular partnership), hanya terbatas untuk usaha perdagangan barang tertentu. Bentuk persekutuan ini yang lazim ditemukan.

Segala bentuk persekutuan harus mengenai sesuatu usaha yang halal dan harus dibuat untuk keuntungan atau manfaat bersama anggota persekutuan, dengan ketentuan:49

  • Masing-masing anggota persekutuan wajib memasukkan (inbreng, contribution) ke dalam persekutuan sebagai modal (capital) berupa uang, barang lain atau tenaga (kerajinan),

  • Sedang menurut Pasal 1626 K.U.H. Perdata anggota atau sekutu persekutuan yang tidak memasukkan kewajiban dimaksud, dianggap berutang bunga atas jumlah itu demi hukum (van rechtswege, ipso jure), terhitung sejak hari uang atau barang itu harus dimasukkan.

Pada dasarnya pengurusan persekutuan diatur dalam​​ Pasal 636 – 1639 K.U.H. Perdata. Berdasar pasal-pasal tersebut, pembebanan pengurusan dapat dilakukan dengan cara:50

  • Diatur​​ sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian persekutuan. Anggota sekutu dari perseroan disebut sekutu statuter (gerant statutair).

  • Diatur​​ sesudah persekutuan berdiri​​ dengan akta khusus (bijzondere geding) oleh anggota sekutu dan anggota sekutu yang ditetapkan sebagai pengurus disebut sekutu mandater (gerant mandater).

Terlepas dari apa yang dijelaskan di atas, terdapat lagi ketentuan yang mengatur hal-hal pengurusan sebagai berikut:51

  • Pengurusan berdasar Pasal 1637 K.U.H. Perdata:

  • Memungkinkan masing-masing anggota peserta persekutuan​​ mempunyai wewenang untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas pengurusan persekutuan.

  • Kecuali ada perjanjian yang membatasi berupa klausul bahwa setiap tindakan pengurusan harus sepengetahuan anggota atau pengurus lain.

 

  • Pengurusan atas bantuan pengurus lain, sesuai ketentuan Pasal 1638 K.U.H. Perdata:

  • Berdasar kesepakatan, pengurusan dilakukan bersama-sama,

  • Dengan demikian, pengurus yang satu tidak dapat bertindak tanpa bantuan pengurus yang lain.

Pada pasal ini, tidak ditentukan bagaimana melakukan cara pengurusan.

  • Masing-masing anggota sekutu​​ atau para sekutu dari persekutuan, boleh melakukan pengurusan dengan cara berikut:

  • Semua anggota sekutu atau para sekutu dianggap berwenang melakukan pengurusan (behcer, management) dengan saling bergantian,

  • Tindakan anggota sekutu tersebut mengikat sekutu yang lain, meskipun tindakan itu dilakukan tanpa izin dan persetujuannya,

  • Setiap​​ sekutu, berwenng mewajibkan anggota sekutu yang lain memikul biaya untuk keperluan persekutuan,

  • Anggota sekutu yang tidak punya hak pengurus, tidak boleh mengasingkan benda-benda maupun menggadaikan atau membebaninya.

 

REKOMENDASI

 

Dalam rangka​​ pembaharuan hukum badan usaha, guna relevan dengan kemudahan berusaha​​ di Indonesia, perlu melakukan harmonisasi dengan​​ badan usaha dan landasan hukum berusaha​​ di negara-negara lain.​​ Di sini perlu hukum badan usaha yang dapat diprediksi. Karena perusahaan-perusahaan modern sangat tergantung kepada prediksi, yaitu sistem hukum dan sistem administrasi hukum yang dapat diprediksi haruslah rasional.​​ 

Apabila sistem hukum dan sistem administrasi hukum tidak dapat diprediksi​​ atau tidak rasional, maka pelaku usaha atau badan usaha​​ tidak punya akses terhadap sistem tanggung jawab terbatas suatu perusahaan dan tidak memiliki akses terhadap penjaminan yang disediakan hukum.

Iklim hukum badan usaha yang baik memberikan kesempatan dan insentif kepada dadan usaha untuk melakukan investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha.

Peran pemerintah dalam menciptakan badan usaha diperlukan mengatur atau​​ menyusun​​ kerangka acuan yang jelas dalam bentuk perundang-undangan​​ badan usaha​​ agar kompetisi berjalan dengan baik. Karena kerangka pengaturan badan usaha yang baik akan menciptakan persaingan​​ antar badan usaha dengan baik. Akhirnya, apabila kerangka pengaturan badan usaha yang baik terwujud, maka diharapkan dapat mempermudah akses ke dunia usaha, yang sekaligus menghadirkan investasi​​ di Indonesia dan memberikan manfaat besar bagi rakyat.​​ 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Fuady​​ Munir, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia,​​ Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

 

Harahap​​ M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas,​​ Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.​​ 

 

Harris​​ Freddy​​ ​​ Anggoro​​ Teddy, “Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi”,​​ Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

 

Khairandy​​ Ridwan,​​ Perseroan Tebatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi,​​ Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

 

Pistor​​ Katharina dan​​ Wellon​​ Philip A., et.al.,​​ New York University Press, 1999.

 

Richard C. Breeden, “The Globalization of Law and Business in the 1990,s”​​ Wake Forest Law Review, Vol. 28, No. 3 (1993).

 

Rido​​ R. Ali, “Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam PT Dan Penswastaan BUMN”,​​ Bandung: Remadja Karya CV, 1988.

 

Sitompul​​ Zulkarnain,​​ Dilema Hukum Investasi Asing,​​ Bandung: Books​​ Terrace & Library, 2008.

 

Soemitro​​ H. Rochmat, “Hukum Perseroan​​ Terbatas, Yayasan dan Wakaf”,​​ Bandung: PT. Eresco, 1993.

 

Suwandi​​ Ima, “Koperasi Organisasi​​ Ekonomi Yang Berwatak Sosial”,​​ Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985.

 

 

UNDANG-UNDANG

 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas​​ 

​​ Disampaikan pada Seminar Nasional “Pembaharuan Pengaturan Badan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Kemudahan Berusaha”, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tanggal 12 Desember 2018

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2 dan S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016-sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang

1

​​ Barry Metzger, “The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995”, dalam Katharina Pistor dan Philip A. Wellon, et.al. (New York University Press, 1999). hal. 25.

2

​​ Ibid.

3

​​ Lihat. Hendrik Spruyt, “New Institutionalism and International Relation”, dalam Ronen palan (ed),​​ Global Political Economy Contemporary Theories,​​ (London: Routledge, 2000), hal. 144. Lihat juga. Zulkarnain Sitompul,​​ Dilema Hukum Investasi Asing,​​ (Bandung: Books Terrace & Library, 2008), hal.​​ 45

4

​​ H.M.N Purwosutjipto, dalam​​ Ridwan Khairandy,​​ Perseroan Tebatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008),​​ hal. 10-11.

5

​​ Lihat.​​ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hal. 54-55. Lihat juga. Muni Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dakam Hukum Indonesia, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 4.

6

​​ Ima Suwandi, “Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial”, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985), hal: 11.

7

​​ Ibid.

8

​​ Ibid,​​ 

9

​​ Ibid,​​ hal: 11-12.

10

​​ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

11

​​ Ima Suwandi,​​ op.cit, hal: 3

12

​​ Ibid, hal: 4​​ 

13

​​ Lihat Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

14

​​ Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian​​ 

15

​​ Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

16

​​ Diintisarikan dari Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., “Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf”, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hal: 159-160

17

​​ Ibid, hal: 160​​ 

18

​​ Ibid, hal: 165​​ 

19

​​ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

20

​​ Lihat Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

21

​​ Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

22

​​ Richard C. Breeden, “The Globalization of Law and Business in the 1990,s”,​​ Wake Forest Law Review,Vol. 28 No. 3 (1993), hal. 511.​​ 

23

​​ Dr. Freddy Harris – Teddy Anggoro, M.H., “Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal: 4

24

​​ Ibid, hal: 4-5​​ 

25

​​ M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Perseroan Terbatas”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal: 21​​ 

26

​​ Ibid, hal: 22

27

​​ Ibid, hal: 22

28

​​ Ibid. hal: 22

29

​​ M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Perseroan Terbatas”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal: 24

30

​​ Ibid. hal: 24​​ 

31

​​ Ibid.​​ hal: 26

32

​​ Lihat​​ Pasal 160​​ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas​​ 

33

​​ M. Yahya Harahap, S.H.,​​ loc.cit, hal:​​ 26

34

​​ Ibid. hal: 28-29

35

​​ Ibid. hal: 29-30

36

​​ Ibid.​​ hal: 6

37

​​ Ibid.​​ hal: 6-7

38

​​ Diintisarikan dari R. Ali Rido, S..H., dkk., “Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam PT Dan Penswastaan BUMN”, (Bandung: Remadja Karya CV, 1988), hal: 115

39

​​ Ibid.​​ hal: 116

40

​​ Ibid.​​ hal: 117-118

41

Ibid, hal: 59-60

42

​​ M. Yahya Harahap, S.H.,​​ op.cit., hal: 9

43

​​ Ibid. hal: 10

44

​​ Lihat Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

45

​​ M. Yahya Harahap, S.H.,​​ loc.cit., hal: 10

46

​​ R. Ali Rido, S..H., dkk.,​​ op.cit. hal: 122

47

​​ Diintisarikan dari​​ M. Yahya Harahap, S.H.,​​ op.cit., hal: 2

48

​​ Ibid. hal: 2

49

​​ Ibid. hal: 3

50

​​ Ibid. hal: 3

51

​​ Ibid. hal: 3

20

Leave a Comment