Go to the top

STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Team Web / 0 Comments

Hits: 179

Stolen Asset Recovery​​ Initiative​​ dari Perspektif HUkum Ekonomi di Indonesia.​​ *

oleh

Bismar Nasution**

 

 

Pada bulan September 2007​​ the​​ United Nations Office on Drugs and Crime ​​​​ dan​​ World Bank​​ secara resmi meluncurkan​​ Stolen Asset Recovery Initiative​​ yang​​ mempunyai tujuan​​ utama untuk memberikan​​ technical​​ dan​​ financial​​ assistance​​ untuk memperkuat kapasitas institusional lembaga-lembaga nasional dari negara-negara berkembang untuk dapat mengambil kembali asset-assetnya yang telah dicuri.1​​ 

Secara khusus prakarsa ini mempunyai​​ lima​​ tujuan.​​ Pertama, membantu membangun kapasitas untuk merespon dan mengajukan permohonan untuk​​ international mutual legal assistance.​​ Kedua, membantu​​ untuk diadopsinya dan diberlakukannya aturan mengenai penyitaan, termasuk undang-undang mengenai penyitaan tanpa hukuman atau kesalahan.​​ Ketiga, membantu peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem manajemen keuangan publik.​​ Keempat, membantu membentuk dan memperkuat lembaga anti korupsi nasional.​​ Kelima,​​ membantu mengawasi dana yang dikembalikan (monitoring) apabila diminta oleh negara terkait.2

Prakarsa ini juga memberikan panduan untuk memerangi pencurian asset publik, dimana setidak-tidaknya ada tiga elemen yang harus diperhatikan untuk menanganinya.​​ Pertama,​​ memastikan bahwa tidak akan ada tempat untuk menyimpan hasil kejahatan tersebut akan menjadi sumbangan yang sangat besar, dengan cara menaikkan​​ cost​​ untuk melakukan korupsi tingkat tinggi.​​ Kedua,​​ memerangi korupsi di negara berkembang adalah tanggung jawab yang sama yang dimiliki oleh negara maju. ​​ Salah satu sumber korupsi di negara berkembang adalah praktek suap, kolusi, dan pendapatan illegal lainnya yang berasal dari kantor-kantor atau individu-individu dari negara maju. Dana yang terlibat selalu tertanam di negara-negara maju.​​ Ketiga, menghambat aliran dana korupsi dari negara berkembang dan memulihkan atau memperoleh kembali apa yang sudah dicuri, memerlukan  kerjasama antar negara-negara. ​​ Tanpa bantuan dan kerjasama antara negara-negara, uang yang dicuri akan terus mengalir dari negara-negara miskin dan pemulihannya bisa menjadi sangat sulit, makan waktu dan biaya tinggi.

 ​​​​ Bagi Indonesia konsep StAR​​ Initiative​​ ini perlu dioptimalkan, mengingat​​ prakarsa ini berkaitan erat​​ dengan pemberantasan korupsi​​ dan pelarian asset koruptor ke luar negeri​​ yang selama ini menjadi salah satu isu utama di Indonesia.​​ Prakarsa ini juga sangat penting mengingat besarnya dampak korupsi bagi perkembangan Indonesia.​​ 

Setidak-tidaknya ada beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi di beberapa sektor.​​ Dalam bidang​​ politik, korupsi mengikis demokrasi dan​​ good governance​​ dengan menghancurkan proses formal. Korupsi dalam pemilihan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan representasi sebuah pembuatan kebijakan. Korupsi di pengadilan menghambat kepastian hukum dan korupsi di dalam administrasi pemerintahan mengakibatkan timbulnya pelayanan yang berbeda dan cenderung tidak adil. Secara umum korupsi mengikis kapasitas institusi pemerintahan karena prosedur tidak dipedulikan, sumber daya yang ada dimanipulasi, dan pejabat diangkat atau dipromosikan tidak berdasarkan kemampuannya. Sehingga korupsi mengikis legitimasi pemerintahan, menghambat pembangunan infrastruktur, menimbulkan tekanan keuangan pemerintah dan menghancurkan nilai-nilai demokratis kepercayaan dan toleransi.3

Peter Eigen, Ketua​​ Transpararency International​​ juga mengatakan bahwa, “korupsi politik menghancurkan harapan negara-negara berkembang untuk mencapai kemakmuran dan stabilitasnya dan merusak ekonomi secara global”. Korupsi politik ini menyerap anggaran yang seyogyanya dicadangkan untuk fasilitas pelayanan publik yang sangat penting bagi rakyat. Dirampoknya fasilitas pelayanan publik ini membuat rakyat putus asa sehingga lahirlah konflik dan kekerasan.4

Oleh karena itu, hadirnya​​ Stolen Asset Recovery (StAR)​​ Initiative​​ perlu di sambut dengan baik.​​ Walaupun tidak serta merta menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia, StAR dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi dengan menfasilitasi​​ menfasilitasi upaya pengambilan asset secara global sehingga memungkinkan Indonesia untuk mengambil asset yang dicuri oleh para koruptor di luar negeri. Hal ini tentunya menguntungkan Indonesia karena jumlah asset yang mencapai puluhan trillun rupiah tersebut dapat digunakan oleh memperbaiki fasilitas social dan publik yang masih dibawah standar.

Makalah ini akan mencoba membahas tentang kerangka hukum Indonesia dalam mempermudah proses pelaksanaan StAR. Meningat luasnya topik mengenai isu ini, makalah ini akan membatasi pada kerangka hukum ekonomi di sektor perusahaan​​ dan ​​ perbankan​​ serta beberapa perkembangan di bidang​​ prosedural yang sangat relevan untuk mendukung​​ asset recovery​​ initiative​​ seperti​​ mutual legal assistance​​ dan​​ civil forfeiture.

 

 

Mengoptimalkan​​ Mutual Legal Assistance

 

​​ Dapat dirasakan bahwa salah satu upaya hukum yang dapat diterapkan dalam StAR Initiative adalah​​ Bantuan Hukum Timbal Balik atau​​ Mutual Legal Assistance​​ (“MLA”)​​ MLA​​ bagaikan​​ napas dari upaya pengembalian asset-aset yang telah dicuri oleh para koruptor di Indonesia​​ oleh karena MLA merupakan permintaan bantuan di masalah pidana berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.​​ MLA​​ ini​​ pula​​ menjadi suatu instrument hukum yang sangat berguna​​ dikarenakan banyaknya aset curian tersebut yang di “parkirkan” di luar negeri yang seringkali mempunyai sistem hukum atau politik yang sangat berbeda dengan Indonesia.​​ 

Seperti yang​​ diketahui rejim MLA di Indonesia​​ sudah ada sejak​​ tahun 1999​​ dimana​​ Indonesia​​ telah​​ meratifikasi​​ perjanjian bilateral dengan aparat penegak hukum di Australia.5 ​​​​ Pengintegrasian MLA kedalam regulasi nasional kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia​​ melalui Undang- Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (“UU MLA”)​​ setelah mendatangani dan meratifikasi​​ United Nations Convention against Corruption​​ (“UNCAC”).6​​ Selain itu Indonesia juga telah membuat perjanjian (treaty) bilateral mengenai MLA dengan beberapa Negara lain seperti China, Amerika Serikat dan Korea serta menjadi penandatangan​​ Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters​​ ​​ yang dibuat oleh Negara-negara ASEAN.7​​ 

UU MLA bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia agar dapat meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. UU MLA juga bertujuan untuk menjadi ​​ pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.8​​ Dengan adanya UU MLA pemerintah Indonesia​​ dapat meminta bantuan​​ ke Negara lain​​ untuk mempermudah proses hukum dari koruptor seperti meminta alat bukti, menyita asset dan menjalankan keputusan pengadilan​​ di Negara tersebut.​​ 

UU MLA juga mengatur mengenai pembagian hasil asset yang berhasil diambil dengan Negara yang membantu.​​ Pembagian tersebut dilakukan untuk menutupi biaya yang timbul dari proses yang dilakukan dalam rangka bantuan tersebut.9

Secara umum, hadirnya UU MLA atau perjanjian bilateral MLA sangat membantu upaya Indonesia dalam mengambil kembali asset-aset yang dicuri oleh koruptor.​​ Keberhasilan​​ pemerintah​​ Indonesia​​ membawa pulang aset yang dicuri oleh Hendra Raharja dari Australia adalah salah satu bukti efektivitas dari MLA untuk membantu mengambil asset-asset koruptor di luar negeri.10

Namun demikian,​​ UU MLA tidak akan berfungsi dengan sempurna jika tidak diikuti oleh langkah nyata dari​​ pemerintah untuk menggunakan instrument ini. Sedikitnya perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum menggunakan instrument ini secara maksimal. Bandingkan dengan Negara-negara lain seperti AS, Filipina atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian MLA.11​​ 

Selain itu perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah di tandangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti perjanjian bilateral dengan Korea atau perjanjian multilateral di tingkat ASEAN.12​​ Tanpa adanya ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat meminta bantuan kepada Negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini​​ diduga​​ sebagai tempat penyimpanan asset-aset para koruptor.​​ 

Indonesia harus melihat pengalaman dari Negara-negara berkembang lainnya yang dihadapkan pada situasi yang sama dengan Indonesia. Negara- Negara seperti Filipina, Peru dan Nigeria telah berhasil mengambil​​ kembali​​ asset-asset yang di curi dengan menggunakan MLA sebagai instrumen​​ utama​​ dalam prosesnya.13

Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai aspek​​ cost sharing​​ dari proses pengambilan asset koruptor tersebut. Saat ini Indonesia belum memiliki suatu pedoman​​ yang jelas mengenai aspek pembiayaan​​ ​​ atau pembagian hasil, terutama tidak semua Negara mempunyai ketentuan yang sama. Oleh karena itu,​​ perlu kiranya dibentuk​​ ​​ regulasi yang mengatur tentang hal ini dan​​ penyiapan​​ SDM untuk melakukan negosiasi kepada​​ Negara yang diminta agar Indonesia dapat memperoleh hasil yang maksimal dari kerjasama tersebut.

Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Sebaiknya pemerintah mulai melakukan​​ suatu upaya​​ refocusing​​ dalam pemberantasan korupsi. Misalnya daripada menghabiskan energi untuk mengejar para pelaku koruptor melalui perjanjian ektradisi yang sangat bernuansa politis, pemerintah dapat menggunakan instrument MLA untuk mengambil asset para koruptor tersebut. Pengembangan penggunaan instrument MLA juga sangat diperlukan jika nantinya Indonesia mengadopsi rezim​​ civil forfeiture​​ seperti yang akan dijelaskan​​ di bab berikutnya. ​​ 

 

 

Pengimplementasian​​ Civil Forfeiture​​ di Indonesia

 

Civil forfeiture​​ atau​​ civil recovery​​ digunakan apabila​​ proceeding​​ pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan asset (confiscation) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu : pemilik asset telah meninggal dunia,  ​​​​ berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan ​​ pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan asset tidak berhasil, terdakwa tidak berada dalam batas jurisdiksi, nama pemilik asset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.14 ​​​​ 

Secara umum, rejim​​ civil​​ forfeiture​​ bisa​​ lebih effektif dalam mengambil asset yang dicuri oleh para koruptor di bandingkan melalui rejim pidana. Hal ini dikarenakan rejim civil forfeiture mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan asset​​ ​​ dalam proses pembuktian di persidangan.​​ Hal ini dikarenakan​​ civil forfeiture​​ menggunakan rejim hukum perdata yang menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada standar yang dipakai oleh proses hukum pidana.15​​ Selain itu, dalam implementasinya,​​ civil forfeiture​​ ​​ menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa asset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau​​ digunakan untuk kejahatan.16​​ Contohnya pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari si koruptor dan membandingkan dengan asset yang dimilikinya. Jika asset tersebut melebihi dari jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset tersebut dia dapat melalui jalur yang sah.17

Inilah yang menyebabkan​​ civil forfeiture​​ menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil. ​​ Bahkan dalam prakteknya, ditemukan bahwa prosedur​​ civil forfeiture​​ dinilai lebih efektif dalam mengambil kembali asset-asset yang dicuri, meskipun prosedur ini tak luput pula dari berbagai kelemahan seperti lambat dan biaya tinggi. ​​ 18​​ 

Aplikasi​​ civil forfeiture​​ yang dilakukan di tiap-tiap negara berbeda-beda.​​ Civil forfeiture​​ pada awalnya diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih asset-asset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. ​​ Apabila asset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan​​ civil forfeiture​​ secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra territorialitas. ​​ Seperti contohnya Inggris, dalam​​ Proceeds of Crime Act​​ 2002, s 316 (4) dinyatakan bahwa model​​ civil forfeiture​​ yang diadopsi oleh Inggris berlaku bagi semua​​ property​​ atau asset dimanapun letaknya.​​ 19 ​​​​ 

Di Amerika Serikat, 28 USC § 1355 (b) (2) menyatakan bahwa apabila subjek penyitaan atau pengambilalihan berada di luar negeri, maka gugatan perdata (civil forfeiture) dapat diajukan di Pengadilan Negeri District of Columbia. ​​ Namun aplikasi ekstra territorial​​ civil forfeiture​​ memang​​ tidak luput dari berbagai kendala, terutama apabila tidak ada kerja sama yang efektif dengan pemerintah negara lain.20​​ Dengan demikian,​​ mutual legal assistance​​ kembali menjadi faktor yang penting. ​​ Mutual legal assistance​​ sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membantu​​ asset recovery​​ melalui gugatan pidana, tetapi juga melalui gugatan perdata. ​​ Meskipun terdapat kendala, namun hal tersebut bagi negara-negara maju tidak menjadi penghalang untuk mengambil kembali asset-asset yang dilarikan.​​ 

Di Amerika Serikat contohnya mengambil langkah yang bisa dinilai bahkan lebih ekstrim. ​​ Pengadilan di Amerika memiliki kewenangan untuk menjatuhkan perintah penyitaan atas asset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan rekening di bank luar negeri (foreign account), apabila asset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat. ​​ 

Namun prosedur ini dalam prakteknya menghadapi banyak kendala, terutama sekali lagi apabila tidak ada perjanjian bilateral yang efektif seperti​​ mutual legal assistance treaty​​ dengan negara asing menyangkut​​ civil forfeiture. ​​ Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Amerika Serikat kemudian memberlakukan 18 USC § 981 (k), yang meskipun sampai saat ini masih dinilai controversial, namun dinilai cukup efektif untuk mengambil kembali asset-asset hasil kejahatan di Amerika Serikat yang dibawa ke luar negeri.​​ 21

18 USC § 981 (k) diadopsi untuk mengatasi kendala kesulitan pengadilan Amerika Serikat untuk menjatuhkan perintah​​ civil forfeiture​​ di luar negeri. ​​ Yang melatarbelakangi diberlakukannya peraturan ini adalah bahwa ada 2 kemungkinan lokasi uang hasil kejahatan yang dibawa ke luar negeri dan disimpan di bank asing dalam US Dollar, yaitu dalam rekening asing di bank asing dalam bentuk utang yang dimiliki bank terhadap depositor (pelaku kejahatan), atau uang itu sendiri sebenarnya masih di dalam Amerika Serikat, yaitu dalam rekening dollar koresponden ​​ yang memang dimiliki kebanyakan bank asing untuk mempermudah transaksi para nasabahnya.  ​​​​ Dengan memiliki rekening koresponden, apabila seorang pelaku kejahatan dari Amerika Serikat menjadi nasabah bank asing yang ada di luar negeri dan ia ingin sejumlah dananya ditransfer ke tempat lain, maka bank asing tersebut bisa mendebit kapan saja rekening korespondennya di Amerika dan mentransfernya. ​​ Dengan demikian, sebenarnya tidak ada uang yang melewati batas negara. ​​ 

Pemerintah Amerika Serikat pada awalnya tidak dapat melakukan penyitaan terhadap dana dalam rekening koresponden milik bank asing, karena bank-bank asing dilindungi oleh undang-undang penyitaan di Amerika sebagai ​​ innocent owners”​​ ​​ atau pemilik yang tidak bersalah. ​​ Sehingga, bank asing mampu menghindari​​ civil forfeiture​​ jika mereka bisa menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa dana yang disimpan bukanlah hasil dari tindak kejahatan. ​​ Hal ini menjadikan rekening koresponden bank asing di Amerika Serikat sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyimpan uang hasil ​​ kejahatannya.​​ 22 ​​​​ 

Namun tidak demikian halnya setelah diberlakukannya 18 USC § 981 (k). Setelah diberlakukannya peraturan ini, dengan menunjukkan bukti-bukti yang akurat dan kuat pemerintah Amerika Serikat dapat melakukan penyitaan langsung terhadap dana dalam rekening koresponden bank asing sejumlah yang dituntut. ​​ Selain itu, bank asing terkait tidak memiliki​​ standing​​ atau kapasitas untuk mengajukan keberatan, tetapi hanya sang depositor yang notabene adalah si pelaku kejahatan. Apabila telah terbukti secara benar dan meyakinkan dalam pengadilan, maka bank asing tersebut berhak mendebit sejumlah yang sama dari account depositor pelaku kejahatan untuk mengganti dana yang telah disita pemerintah Amerika Serikat dari rekening korespondennya.​​ 23​​ 

Keberhasilan penggunaan​​ civil forfeiture​​ di negara-negara maju ini mungkin bisa dijadikan wacana bagi Indonesia. ​​ Indonesia mungkin bisa turut menerapkan prosedur ini karena akan memberikan keuntungan dalam​​ proses peradilan dan untuk​​ mengejar asset​​ para koruptor. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali Jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana.​​ 

Selain itu seringkali dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal yang dapat mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan​​ civil forfeiture​​ karena objek dari​​ civil forfeiture​​ adalah assetnya bukan koruptornya sehingga, seperti telah diungkapkan diatas, sakit, hilang atau meninggalnya si koruptor bukanlah menjadi halangan dalam proses persidangan. ​​ 

Selain itu, menyadari telah terjadinya globalisasi dalam tindak kejahatan, maka untuk kepentingan mengejar uang hasil tindak kejahatan yang telah dibawa ke luar negeri dalam kerangka​​ asset recovery.​​ Oleh karena itu proses persidangan perdata menggunakan​​ civil forfeiture​​ yang dibantu oleh MLA dan rejim​​ money laundering​​ dapat mempermudah Indonesia untuk mengambil asset-asset koruptor yang ada di luar negeri.

Namun tentu saja sebelumnya​​ mengadopsi​​ civil forfeiture​​ harus lebih dahulu dipertimbangkan berbagai macam aspek serta dampak yang akan mengikuti. ​​ Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian sistem ini di Indonesia.

Pertama, perlu adanya suatu​​ re-structuring​​ dalam​​ legal framework​​ ​​ ​​ di Indonesia​​ baik hukum materil maupun formil, yaitu hukum acara perdata.​​ Saat ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan​​ hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau​​ private​​ to​​ private. Oleh karena itu pengimplementasian sistem ini harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan yang selama ini dihadapi oleh rejim​​ money laundering​​ seperti pembuktian terbalik dan permasalahan​​ predicate crime​​ dapat diminimalisir.

Kedua, civil​​ forfeiture,​​ terutama yang sifatnya ekstra territorial menuntut​​ legal expertise​​ dan pengetahuan teknis yang tinggi, dan​​ dikhawatirkan bahwa Indonesia masih kurang​​ memiliki sumber daya yang bisa memenuhi tuntutan ini.​​ Dalam hal ini Indonesia dapat melihat langkah yang dilakukan oleh UK untuk mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan tenaga ahli dari luar (oursourcing)​​ untuk membantu proses pengambilan asset.24​​ Selain itu, Indonesia mungkin bisa meniru langkah yang diambil negara-negara lain dengan mendirikan suatu lembaga independen yang secara khusus menangani​​ asset recovery​​ (assets recovery agencies).​​ ​​ Dengan didirikannya lembaga tersebut, maka proses​​ asset recovery​​ bisa menjadi lebih terarah dan terorganisir.​​ 

Ketiga,​​ perlu dipertimbangkan untuk memperluas​​ jurisdiction scope​​ dari​​ civil forfeiture​​ ke wilayah di luar jurisdiksi Indonesia seperti yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Fiji.25​​ Hal ini dikarenakan banyaknya asset-asset koruptor Indonesia yang dilarikan ke luar negeri. Selain itu,​​ seperti yang telah diungkapkan diatas,​​ keberhasilan proses​​ civil forfeiture​​ terutama untuk pengambilan asset di luar negeri​​ sangat membutuhkan MLA. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memperluas​​ scope​​ UU MLA ke gugatan perdata untuk mengambil asset koruptor karena selama ini hanya UU MLA hanya menfasilitasi bantuan hukum khusus di bidang pidana saja.26

Terakhir,​​ perlu dipertimbangkan aspek​​ check and balance​​ sebelum dan sesudah dilakukan proses​​ civil forfeiture. Hal ini penting mengingat proses ini​​ rawan​​ akan penyalahgunaan oleh para aparat penegak hukum.​​ Sebagai perbandingan,​​ Indonesia dapat menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Thailand dengan memberikan komisi kepada lembaga khusus yang menangani proses​​ asset recovery​​ sesuai dengan kinerja lembaga tersebut​​ untuk meningkatkan insentif dalam pengejaran asset serta untuk menjaga para aparat yang ditunjuk dari suap oleh para koruptor yang ingin menyelamatkan assetnya. Hal ini juga harus dibarengi oleh prinsip​​ keterbukaan dimana asas-asas terdapat asas-asas​​ akuntabilitas dan transparansi yang tinggi agar proses penggunaan​​ civil forfeiture​​ dan pemberian komisi​​ tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.27

 

 

 

 

 

Keterbukaan dan​​ Saham Nominee.

 

Untuk mempunyai rejim StAR yang effektif kita harus melihat kerangka hukum secara menyeluruh termasuk masalah prosedural dari pengambilan asset koruptor seperti yang telah dijelaskan diatas dan permasalah hukum substantif di Indonesia. Pada bagian ini akan dibahas permasalah subtantif dari hukum​​ di bidang​​ ekonomi di Indonesia yang dapat menghambat proses pengambilan aset para koruptor. Seperti yang telah diungkapkan di pendahuluan, mengingat luasnya topik yang berkaitan dengan isu ini, tulisan ini akan membahas permasalahan hukum perusahaan dan pasar modal yang dapat menghambat proses pengambilan asset para koruptor.

Salah satu hambatan terbesar dari pengambilan asset yang dicuri oleh para koruptor adalah pengidentifikasian asset-aset tersebut.​​ Para koruptor selama ini telah menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asset yang dicuri​​ untuk​​ menyulitkan para aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan asset-aset tersebut.​​ Adapun cara yang umumnya dilakukan adalah dengan mengalihkan kepemilikan asset yang dicuri tersebut atau​​ pemindahan asset tersebut ke luar negeri.

Inilah salah satu hambatan pengambilan asset yang dicuri oleh para koruptor di Indonesia. Saat ini rezim keterbukaan di hukum perusahaan dan pasar modal masih belum kuat untuk mendukung pelaksanaan StAR​​ initiative.​​ Hal ini dapat terlihat dari ketidakjelasaan posisi hukum dari​​ saham nominee​​ di hukum perusahaan Indonesia.

Penggunaan saham nominee sebenarnya sudah dipakai sejak lama di Negara-negara​​ common law.​​ ​​ Umumnya, pengunaan saham nominee dilakukan dengan bentuk​​ trust agreement​​ dimana sebuah perusahaan atau individual menjadi agent untuk orang lain.28​​ ​​ Menurut​​ Black Law Dictionary,​​ nominee trust​​ diartikan sebagai:

 

“An​​ arrangement for holding title to real property under which one or more persons or corporations, pursuant to written declaration of trust, declare that they will hold any property that they acquire as trustees for the benefit of one or more undisclosed beneficiaries”29

 

Sedangkan dalam​​ Butterworths Australian Legal Dictionary, nominee shareholder​​ diartikan sebagai:

“An entity, being either a natural person or a corporation, who is registered as the holder of shares in a company in its register of members but who is holder as nominee or trustee for another person who is the beneficial owner ​​ with the beneficial interest”30

 

Dari kedua pengertian diatas dapat diartikan bahwa pemegang saham nominee adalah pemegang saham yang hanya berfungsi sebagai pemegang​​ untuk kepentingan pihak lain yang merupakan pemilik atau pemegang saham yang sebenarnya.

Pada awal berkembangannya hukum perusahaan, isu mengenai pemegang saham nominee bukanlah sesuatu yang penting untuk dibahas. Namun perkembangan pasar modal di abad 20 memaksa dikeluarkannya peraturan mengenai keterbukaan informasi tentang pemilik saham sebenarnya (the beneficial ownership of the shares) ketika adanya kekhawatiran dari pasar mengenai siapa yang sebenarnya mengontrol perusahaan publik.31 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Di Australia contohnya, walaupun tidak melarang penggunaan instrument nominee, keterbukaan mengenai siapa​​ the beneficial ownership​​ dari sebuah saham menjadi kewajiban terutama untuk perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Australia.Menurut UU Perusahan di Australia, ASIC atau sebuah perusahaan publik diberikan wewenang untuk mengeluarkan​​ tracing​​ atau​​ disclosure notices​​ melakukan penelusuran terhadap siapa pemilik saham yang sebenarnya (beneficial ownership).32

Keterbukaan tersebut dapat diminta kepada semua pemegang saham termasuk pemegang saham nominee yang dicurigai telah melakukan voting atas kepentingan pihak lain.33​​ Jika hal ini terjadi maka si pemegang saham tersebut wajib​​ memberikan informasi mengenai:​​ pertama,​​ detail lengkap orang yang mempunyai kepentingan (interest)​​ terhadap saham yang dipegang.​​ Kedua,​​ nama​​ dan alamat pihak-pihak lain yang juga mempunyai kepentingan (interest)​​ terhadap saham tersebut, dasar (nature)​​ dari kepentingan tersebut serta hal lainnya yang menimbulkan kepentingan tersebut.​​ Ketiga,​​ nama dan alamat pihak-pihak lainnya yang memberikan instruksi mengenai akuisisi dan pelepasan saham, hak voting dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan saham tersebut.34

Keterbukaan mengenai​​ beneficial ownership​​ ini penting karena sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh OECD, penggunaan​​ saham nominee sangat rawan akan penyalahgunaan untuk kegiatan kejahatan seperti​​ money laundering.35​​ Oleh karena itu, tidak heran jika Australia mengkriminalisasi​​ hal ini dengan memberikan sanksi pidana atau perdata kepada para pihak yang tidak​​ memenuhi permintaan keterbukaan tersebut.​​ 36

 Inilah yang harus diperhatikan oleh​​ pemerintah Indonesia. Saat ini UU No. 40 tahun 2007​​ tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)​​ belum jelas mengatur​​ mengenai hal ini. Sampai saat ini UUPT masih​​ silent​​ ​​ mengenai permasalahan saham nominee ini.​​ Sehingga dalam prakteknya banyak sekali ditemui pemegang saham nominee baik melalui akta perjanjian pinjam meminjam maupun melalui​​ shell companies​​ di luar negeri.37​​ Begitu juga dengan UU No. 8 Tahun 1999​​ tentang​​ Pasar Modal​​ (“UUPM”). Saat ini rezim keterbukaan di UUPM masih berkaitan dengan keterbukaan​​ fakta materil dari perusahaan publik.38​​ Ketentuan mengenai keterbukaan tentang fakta materil inipun masih belum jelas standar dan ukuran mengenai apa yang dapat dikategorikan tentang fakta materil.

Lebih lanjut, keterbukaan​​ di UUPM​​ belum​​ secara jelas menentukan ​​ perlunya​​ keterbukaan mengenai kewajiban​​ disclosure​​ terhadap​​ informasi mengenai​​ pemegang saham nominee.​​ Memang benar saat ini berlaku Peraturan Bapepam No. X.M.1 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu​​ yang mewajibkan emiten dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari saham yang disetor. ​​ Namun peraturan Bapepam tersebut hanya mencakup identitas dan jenis transaksi dari saham yang dimaksud. Tidak ada kewajiban​​ bagi emiten atau si pemegang saham tersebut untuk memberikan informasi​​ mengenai siapa​​ beneficial owner​​ dari saham tersebut.​​ 

Kondisi demikian dapat dibandingkan dengan ketentuan​​ mengenai larangan penggunaan saham nominee dalam UU No. 25 Tahun 2007​​ tentang​​ Penanaman Modal​​ (“UU​​ Penanaman Modal”). Dalam Pasal 33 UU​​ Penanaman Modal​​ disebutkan bahwa,​​ penanam modal dalam negeri dan asing​​ yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas​​ dilarang untuk membuat perjanjian atau​​ pernyataan​​ yang​​ menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam​​ perseroan terbatas untuk dan atas nama orang​​ lain”. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan perjanjian atau pernyataan tersebut batal demi hukum.39

Secara​​ umum​​ ketentuan ini memang melindungi Indonesia dari usaha para koruptor yang mencoba menyamarkan assetnya dalam bentuk penanaman modal melalui perusahaan terbatas di Indonesia. Namun yang perlu digarisbawahi adalah UU​​ Penanaman Modal​​ tidak mengatur tentang prinsip keterbukaan dalam hal saham nominee atau memberikan wewenang pada instansi terkait untuk meminta informasi terhadap saham yang dicurigai sebagai saham nominee. Selain itu tidak ada ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap penggunaan saham nominee juga, sehingga dikhawatirkan efek​​ detterant​​ dari pelarangan ini kurang kuat.​​ 

Sehingga dalam prakteknya,​​ dari sisi pengambilan asset,​​ aparat penegak hukum tetap mengalami kesulitan untuk melacak siapa pemilik yang sebenarnya dari sebuah perusahaan baik dari segi legalitas dan tekhnisnya. Apalagi tidak jarang penanam modal menggunakan​​ shell companies​​ yang didirikan​​ di jurisdiksi yang memiliki hukum​​ privacy​​ yang sangat kuat seperti Cayman Island and British​​ Virgin​​ Island.​​ Memang selama ini​​ hal ini dapat sedikit diminimalisir dengan adanya rezim anti​​ money laundering​​ dan MLA​​ di Indonesia.​​ Namun pada tahap penyelidikan tetap dibutuhkan suatu rezim keterbukaan untuk dapat menginventaris asset-asset yang dimiliki oleh para koruptor tersebut.

Melihat pentingnya isu nominee ini​​ dalam upaya mendukung StAR​​ Initiative,​​ ada baiknya Indonesia mempertimbangkan​​ untuk mengatur permasalahan saham nominee.​​ Namun perlu diingat bahwa​​ pelarangan​​ total​​ terhadap konsep nominee​​ di hukum perusahaan dan pasar modal​​ juga​​ dapat menjadi​​ market disruption ​​​​ karena​​ pelarangan​​ penggunaan konsep nominee ​​ dapat meningkatkan resiko​​ settlement​​ dalam transaksi di pasar modal.40​​ Perlu digarisbawahi bahwa transaksi​​ settlement​​ di transaksi pasar modal menggunakan beberapa lapis institusi​​ intermediaries, sehingga penggunaan konsep nominee sangat​​ diperlukan untuk effisiensi waktu dan biaya.

Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya mengadopsi pendekatan yang dilakukan oleh Australia dimana penggunaan konsep nominee diikuti dengan rezim anti keterbukaan yang kuat. Lembaga pengawas seperti Bapepam sebaiknya diberi wewenang untuk meminta para pemegang saham​​ yang dicurigai sebagai nominee untuk​​ membuka informasi mengenai siapa​​ beneficial owners​​ dari saham yang dipegangnya. Selain itu perlu juga dipikirkan kewajiban untuk mendaftarkan saham-saham nominee​​ bagi para perusahaan atau individu yang bertindak sebagai nominee dalam semua perusahaan terbuka atau tertutup.​​ ​​ 

 

 

Optimalisasi Rejim Anti​​ Money Laundering​​ Melalui​​ 

Penguatan Prinsip​​ Know Your Customer​​ (KYC).

 

Dalam Action Plan yang dikeluarkan oleh PBB dan Bank Dunia untuk mendukung pelaksanaan​​ StAR Initiative, Negara berkembang diminta untuk menyiapkan dan memperkuat rejim anti money laundering melalui penguatan​​ Financial Intelligence Unit​​ (FIU) dan penerapan prinsip​​ Know Your Customer​​ (KYC).41​​ Secara umum, Indonesia telah melakukan hal ini. Keluarnya UU No.15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”) dan pembentukan PPATK sebagai FIU adalah bukti keseriusan Indonesia untuk membentuk suatu rejim anti​​ money laundering​​ yang kuat. Selain itu keluarnya Indonesia dari daftar hitam yang di keluarkan FATF merupakan salah satu bukti keberhasilan Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan​​ money laundering.42

 Dalam konteks StAR, optimalisasi rejim anti​​ money laundering​​ merupakan sebuah keharusan mengingat institusi ini dapat membantu proses pengembalian asset baik dari segi penyelidikan, penyidikan maupun proses persidangan para koruptor. Setidak-tidaknya ada beberapa hal kelebihan dari rejim​​ anti​​ money laundering​​ dalam membantu StAR​​ Initiative.​​ 

 Pertama,​​ rejim anti money laundering telah mengintegrasikan berbagai sektor seperti lembaga penyedia jasa keuangan, bea cukai, aparat penegak hukum sehingga pemberantasan korupsi dan proses pengembalian asset dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir.

Kedua,​​ PPATK sebagai anggota​​ Egmont Group​​ yang merupakan FIU se dunia mempunyai akses untuk melacak jalur uang atau mencari alat bukti lainnya di​​ Negara anggota​​ Egmont Group​​ tersebut. PPATK dapat menyediakan informasi mengenai​​ assets tracing, jumlah, identitas pemilik dan​​ linkage​​ dari koruptor pemilik uang yang dilarikan ke luar negeri melalui jasa penyediaan keuangan.43 ​​​​ Hal ini tentunya sangat membantu aparat penegak hukum dalam proses pengumpulan alat bukti untuk kepentingan proses persidangan.44

Ketiga, UU TPPU memberikan dasar hukum kepada aparat hakim untuk menyita dan merampas harta kekayaan milik terdakwa walaupun terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan.

Keempat,​​ rejim anti​​ money laundering​​ membantu identifikasi terjadinya korupsi. UU TPPU mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan prinsip​​ know your principle​​ (KYC) dan melaporkan transaksi yang tidak sesuai dengan profile kyc (transaksi yang mencurigakan) kepada PPATK.45​​ Hal ini dapat menjadi indikasi pertama dari terjadi tindak pidana termasuk korupsi karena apabila si pengguna penyedia jasa keuangan yang dicurigai tersebut melakukan transaksi diluar profilenya, maka PPATK dapat mulai melakukan penyelidikan tentang asal-usul uang dari si pengguna tersebut.​​ 

 Selain itu informasi yang dikumpulkan melalui​​ KYC​​ dapat berfungsi sebagai database yang memuat berbagai profile dan identitas para pengguna jasanya. Hal ini tentunya sangat membantu aparat penegak hukum untuk memulai penyelidikan asset berdasarkan data yang diperoleh oleh KYC tersebut.​​ ​​ 

 Disinilah terlihat pentingnya KYC dalam​​ membangun rejim anti​​ money laundering.​​ Tanpa adanya prinsip KYC, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan karena melalui KYC lah pihak penyedia jasa keuangan dapat membuat profile dari pengguna jasa dan mencocokkan profile tersebut dengan transaksi yang dilakukannya.

Keberhasilan KYC dalam membangun rejim anti​​ money laundering​​ dapat terlihat dari keberhasilan PPATK​​ dalam memproses laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga penyedia jasa keuangan dan pihak lainnya. Sampai dengan akhir bulan September 2007, PPATK telah menerima 11.347 laporan transaksi yang mencurigakan dari 118 institusi dimana 512 dari laporan tersebut berhasil dianalisa dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.46​​ Lebih lanjut dari sampai dengan bulan Desember 2006, dari 12 hasil analisis transaksi mencurigakan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat tujuh kasus yang telah diputus oleh pengadilan.47

Oleh karena itu, penting kiranya untuk menguatkan pengimplementasian prinsip KYC untuk mendukung​​ proses pengembalian assets baik dalam tahap proses penyidikan maupun dalam​​ proses pengambilan assets melalui identifikasi asset melalui profile nasabah. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah:

Pertama,​​ perlu kiranya mengadopsi​​ single identification number​​ (SIN)​​ di Indonesia.​​ Seperti yang telah kita ketahui selama ini, proses pembuatan kartu identitas palsu di Indonesia masih sangat mudah dilakukan. Hal ini tentunya menyulitkan​​ proses KYC dan menghambat proses pembuatan profile dari si pengguna kartu identitas palsu tersebut.​​ 

Oleh karena itu perlu kiranya dipikirkan untuk mengadopsi sistem SIN di Indonesia​​ seperti yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat melalui​​ social service​​ number. Dengan adanya SIN, maka setiap individu di Indonesia akan mendapat satu nomor tunggal untuk​​ sebagai tanda pengenal yang berlaku seumur hidupnya. Sehingga, unsur penipuan dapat diminimalisir karena pihak penyedia jasa keuangan dapat mencek ulang identitas yang diberikan kepada nasabah ke institusi pemerintah lainnya seperti imigrasi, perpajakan, dll. Apabila nomor identitas yang diberikan tidak terdaftar atau berbeda dengan deksripsinya maka dapat dipastikan bahwa identitas nasabah tersebut palsu.

Kedua,​​ perluasan kewajiban melakukan prinsip KYC kepada lembaga-lembaga pemberi jasa sepeti akuntan atau pengacara. Sebenarnya saat ini PPATK telah berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan atau non keuangan untuk melakukan KYC dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dari kerjasama ini telah menghasilkan keberhasilan untuk membangun rejim​​ anti​​ money laundering​​ melalui penerapan​​ KYC. Di pasar modal misalnya, Bapepam telah melakukan pemeriksaan rutin kepada perusahaan efek dalam hal pengendalian internal termasuk pelaksaanan KYC di perusahaan efek.48​​ Dari hasil penerapan KYC di pasar modal ini telah dilaporkan 87 transaksi yang mencurigakan.49​​ 

Hal ini memperlihatkan bahwa​​ penerapan KYC dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan yang pada gilirannya dapat membantu terciptanya rejim anti​​ money laundering​​ yang kuat sehingga pelaksaan StAR Initiative dapat berjalan lebih lancer di Indonesia. Oleh karena itu perlu kiranya dikaji perluasan kewajiban penerapan prinsip KYCdan pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada lembaga penyedia jasa seperti akuntan mengingat besarnya kaitan lembaga tersebut pada proses kejahatan​​ money laundering.50

 

Penutup

 

Dikeluarkannya​​ Stolen Asset Recovery Initiative​​ (StAR)​​ merupakan suatu hal yang harus di sambut baik oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya StAR, proses pengembalian asset-asset yang dicuri​​ oleh para​​ koruptor,​​ terutama yang ada​​ di luar negeri,​​ menjadi lebih mudah​​ untuk dilakukan.​​ 

Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah melakukan suatu​​ legal audit​​ terhadap​​ regulasi nasional kita terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan​​ regulasi di bidang ekonomi​​ yang​​ berkaitan erat dengan proses pengembalian asset.​​ Legal audit ini diperlukan karena pelaksanaan StAR menuntut adanya harmonisasi dan reformasi di bidang hukum. Dari hasil​​ legal audit​​ ini,​​ diharapkan​​ pemerintah dapat membuat suatu reformasi hukum yang lebih terarah dan teroganisir untuk mendukung pelaksanaan StAR di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuat​​ rule of game​​ dalam aspek teknis dari pelaksanaan StAR dan pengembangan infrastruktur pendukung agar pengembalian asset yang dicuri para koruptor dapat berjalan lancar dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi rakyat Indonesia. Hal ini penting karena perubahan subtansi regulasi nasional tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa didukung oleh infrastruktur dan​​ enforcement​​ yang kuat.​​ 

Berbagai isu yang telah dibahas dalam tulisan ini hanyalah sebagian dari permasalahan hukum yang dapat​​ menghambat pelaksanaan StAR di Indonesia.​​ Kajian yang dilakukan Komisi Hukum Nasional (KHN) dan para panelis lain dalam seminar ini tentunya akan sangat membantu upaya pemerintah Indonesia ​​ untuk melakukan reformasi hukum dan mengeluarkan​​ kebijakan terkait dengan pelaksanaan StAR. Apalagi isu mengenai StAR ini masih merupakan isu baru yang memerlukan sosialisasi dan  ​​​​ pemahaman bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan aparatur pemerintah pada khususnya.​​ Diharapkan berbagai pembahasan dan masukan dalam seminar ini​​ dapat dijadikan bahan pemikiran​​ untuk​​ membantu pemerintah Indonesia dalam mereformasi hukum nasional di bidang ekonomi.​​ 

 

 

Daftar Pustaka

 

Asian​​ Development​​ Bank dan​​ Organisation for​​ Economic​​ Co-operation and​​ Development,​​ Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific,​​ Mutual Legal Assistance, Extradition ​​ and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific, ADB and OECD 2007.

 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK),​​ Siaran Pers Akhir Tahun, Bapepam-LK 2006.

 

Black,​​ Henry Campbell,​​ Black’s Law Dictionary (6Th​​ edition),​​ West Group 1991.

 

Butterworths,​​ Concise Australian Legal Dictionary (3rd​​ edition), Lexis Nexis Butterworths Australia 2004.

 

Cassella,​​ Stefan D., “Recovering the Proceeds of Crime From the Correspondent Account of a Foreign Bank”,​​ 9(4)​​ Journal of Money Laundering Control, 2006.

 

Chaikin,​​ David A,​​ “Nominee shareholders: ​​ Legal, Commercial and Risk Aspects”, 18​​ Australian Journal of Corporate Law/(2005).

 

______________, “Penetrating Foreign Nominees: A failure of Strategic Regulation?” 2​​ Australian Journal of Corporate Law,​​ 2006.​​ 

 

Dinino,​​ Phylis dan Kpundeh,​​ Sahr Jon,​​ A Handbook of Fighting Corruption, Center for Democracy and Governance, Washington D.C, 1999..

 

Guadamillas,​​ M. and Keppler,​​ R., “Securities Clearance and Settlement Systems: A Guide to Best Practices”,​​ World Bank Policy Research Working Paper No 2581, April 2001.

 

Husein,​​ Yunus, ​​ Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Book Terrace & Library Jakarta, 2007.

 

____________, Sambutan Kepala PPATK, disampaikan pada Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery, Jakarta 4 April 2006.

 

Kennedy,​​ Anthony, “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”,​​ 10(1)​​ Journal of Money Laundering Control, ​​ 2007.

 

_______________, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, 13 (2)​​ Journal of Financial Crime, 2006.

OECD,​​ Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purpose, OECD, Paris, 2001.

 

PPATK,​​ Suspicious Transaction Reports and Cash Transaction Reports as of September 30, 2007​​ (http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1393)​​ 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),​​ Siaran pers- PPATK Perluas Jaringan Kerjasama Internasional 27 September 2007.​​ 

 

Suara Karya Online,​​ Kejagung Baru Selamatkan
Dana Rp 2,5 Triliun
 ​​​​ (http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=136965)

 

Tempo 12 Desember 2004.

 

United Nation and World Bank,​​ Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan, 2007.

 

United Nation,​​ Launch of Asset Recovery Initiative, 17 September 2007 (http://go.worldbank.org/U2ZCWCDKR0).

 

Ward,​​ Gene, “The role of disclosure in combating corruption in political finance”,​​ Global Corruption Report 2004, Transparency International, Jerman, 2004.

 

Regulasi​​ 

 

18 USC § 981

 

28 USC § 1355

 

Peraturan Bapepam No. X.M.1 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

 

Surat Edaran Nomor: SE-06/BL/2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik Sektor Perbankan

 

The Corporations Act (Commonwealth)​​ Australia

 

The Proceeds of Crime Act​​ 2002 (UK)

 

Undang – Undang RI No.1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

 

Undang- Undang RI No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

 

Undang- Undang RI​​ No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

 

Undang- Undang RI​​ No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 

Undang- Undang RI​​ No. 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal

 

Undang- Undang RI No.15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

 

 

 

 

*

Disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, “Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen​​ Stolen Asset Recovery​​ (StAR)​​ Initiative​​ dan Perundang-Undangan Indonesia” yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Hotel Millenium Jakarta 28-29 November 2007.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada​​ Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007.​​ Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang,​​ Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006- sekarang.

1

​​ Lihat United Nation,​​ Launch of Asset Recovery Initiative, 17 September 2007 (http://go.worldbank.org/U2ZCWCDKR0) diakses​​ pada tanggal 15 November 2007.

2

​​ Ibid.

3

​​ Phylis Dinino dan Sahr Jon Kpundeh,​​ A Handbook of Fighting Corruption, Center for Democracy and Governance, Washington D.C, 1999, Hal 5.

4

​​ Tempo 12 Desember 2004, hal 68

5

​​ Lihat UU No.1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

6

​​ UNCAC membahas tentang pengentasan korupsi di dunia dimana di salah satu pembahasannya adalah mengenai signifikansi MLA dalam memberantas korupsi.lihat  ​​​​ ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific,​​ Mutual Legal Assistance, Extradition ​​ and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific, ADB and OECD 2007, hal 15.

7

​​ Yunus Husein, ​​ Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Book Terrace & Library Jakarta, 2007, hal. 357.

8

​​ Pasal 2 UU MLA

9

​​ Lihat Pasal 55 UU MLA

10

​​ Lihat Suara Karya Online,​​ Kejagung Baru Selamatkan
Dana Rp 2,5 Triliun
 ​​​​ (http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=136965) di akses 15 November 2007.

11

​​ Yunus Husein,​​ op.cit,​​ hal. 358.

12

​​ Ibid.

13

​​ Lihat United Nation and World Bank,​​ Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan, 2007 hal 18-21.

14

​​ Anthony Kennedy, “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”,​​ 10(1)​​ Journal of Money Laundering Control, ​​ 2007, hal.37.

15

​​ Ibid, hal 139.

16

​​ Anthony Kennedy, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, 13 (2)​​ Journal of Financial Crime, 2006, hal 140.

17

​​ Anthony Kennedy, “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”, op.cit​​ hal 38,

18

Ibid,​​ .38.

19

​​ Anthony Kennedy, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”,​​ op.cit​​ ,​​ hal.144.

20

​​ Ibid.

21

​​ Stefan D. Cassella, “Recovering the Proceeds of Crime From the Correspondent Account of a Foreign Bank”,​​ 9(4)​​ Journal of Money Laundering Control, 2006, hal.402

22

​​ Ibid, hal. 403

23

​​ Ibid,​​ hal. 404-405

24

​​ Anthony Kennedy, “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”,​​ op.cit​​ hal 39.

25

​​ Anthony Kennedy, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”,​​ op.cit​​ ,​​ hal.144.

26

​​ Lihat Pasal 2 dan pasal 3 UU MLA.

27

​​ Secara umum ada 4 (empat) fungsi dari keterbukaan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan politik.​​ Pertama,​​ kemampuan untuk dapat mendeteksi jalur uang.​​ Kemampuan untuk mendeteksi jalur uang ​​ atau membangun suatu ​​ jejak audit (audit trail) adalah pertahanan pertama dalam melawan terhadap ketidakteraturan sistem dan dapat mempunyai suatu dampak pada demokrasi dan pemerintahan.​​ Kedua,​​ keterbukaan sebagai tindakan pencegahan.​​ Keterbukaan dapat berfungsi untuk memonitor dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu menutup celah antara bisnis dan politik. Dengan adanya keterbukaan maka akan terbentuk sebuah komunitas pengawas dan media yang memberikan ​​ analisa tentang ​​ keuangan politis dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik.​​ Ketiga,​​ keterbukaan merupakan tindakan yang tidak terlalu menimbulkan polemik.Adanya prinsip Keterbukaan bukanlah serta merta menjadikannya efektif sebagai mekanisme control untuk batasan atau larangan politik uang, tetapi hal ini merupakan suatu perubahan yang relatif lebih mudah diterima dan didukung oleh para pejabat publik dan partai politik. Hal ini terbukti dari pengalaman di beberapa negara yang telah meloloskan hukum mengenai keterbukaan aset sebagai suatu metoda tidak langsung untuk memerangi penyalahgunaan uang dalam politik.​​ Keempat,​​ keterbukaan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi.​​ Di dalam prinsip demokrasi, yang mendasari prinsip keterbukaan adalah bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan publik dan politik dalam suatu negara maka masyarakat dari negara tersebut akan semakin percaya pada pemerintah. Metoda pembiayaan proses pemilihan yang dirahasiakan atau disembunyikan akan menimbulkan sikap skeptis dan sifat sinis dari masyarakat terhadap politik demokratis. Lihat​​ Gene Ward, “The role of disclosure in combating corruption in political finance”,​​ Global Corruption Report 2004, Transparency International, Jerman, 2004.,​​ Hal 39-41.​​ 

 

28

​​ David A Chaikin,​​ “Nominee shareholders: ​​ Legal, Commercial and Risk Aspects”, 18​​ Australian Journal of Corporate Law/(2005) hal 288.

29

​​ Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (6Th​​ edition), West Group 1991, hal ​​ 727.

30

​​ Butterworths, Concise Australian Legal Dictionary (3rd​​ edition), Lexis Nexis Butterworths Australia 2004 hal 297.

31

​​ David A. Chaikin,​​ loc.cit.

32

​​ Section 672A(1) of the Corporations Act (Commonwealth)​​ Australia

33

​​ Section 672A of the Corporations Act (Commonwealth)​​ Australia

34

​​ Section 672B(1) of the Corporations Act (Commonwealth)​​ Australia.​​ 

35

​​ OECD,​​ Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purpose, OECD, Paris, 2001, hal 31.

36

 ​​​​ David A Chaikin, “Penetrating Foreign Nominees: A failure of Strategic Regulation?” 2​​ Australian Journal of Corporate Law,​​ 2006, 19.​​ 

37

​​ Umumnya pemegang saham nominee diikat dengan akta pinjam meminjam, dimana si pemegang saham meminjam sejumlah uang kepada si​​ beneficial owner​​ dengan jaminan saham yang dimilikinya. Kemudian akte tersebut juga mengatur bahwa si pemegang saham memberikan hasil dari saham tersebut kepada si​​ owner​​ dan tidak bisa menjual, mengalihkan atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan saham yang dimilikinya tanpa seijin dari si​​ owner.​​ Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dialihkannya kepemilikan saham tersebut kepada si​​ owner.

38

​​ Lihat Pasal 1 angka (7) jo. Pasal 93 UUPM dan Surat Edaran Nomor: SE-06/BL/2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik Sektor Perbankan

39

​​ Pasal 33 (2) UU Penanaman Modal

40

​​ M. Guadamillas and R. Keppler, “Securities Clearance and Settlement Systems: A Guide to Best Practices”,​​ World Bank Policy Research Working Paper No 2581, April 2001, hal 9.

41

​​ Lihat World Bank and United Nation,​​ op.cit,​​ hal 32.

42

​​ Yunus Husein,​​ op.cit,​​ hal 142.

43

​​ Yunus Husein, Sambutan Kepala PPATK, disampaikan pada Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery, Jakarta 4 April 2006, Hal 2.​​ 

44

​​ Semenjak tahun 2003 sampai dengan 2007, PPATK telah melakukan 178 penukaran informasi dengan FIU lain di seluruh dunia. Lihat​​ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),​​ Siaran pers- PPATK Perluas Jaringan Kerjasama Internasional 27 September 2007.​​ 

45

​​ Lihat pasal 6 jo. Pasal 8 UU TPPU.

46

​​ Lihat PPATK,​​ Suspicious Transaction Reports and Cash Transaction Reports as of September 30, 200,​​ http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1393​​ diakses pada 15 november 2007.

47

​​ Yunus Husein,​​ Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, op.cit,​​ hal. 374.

48

 ​​​​ Dari hasil pemeriksaan 25 perusahaan efek AB (PE-AB), 21 PE dikenakan teguran tertulis dan 1 PE dikenakan teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha. Sedangkan dari 3 PE-Non AB, 2 PE dikenakan teguran tertulis dan 1 PE dikenakan terguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha. Lihat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Siaran Pers Akhir Tahun, Bapepam-LK 2006 hal.19.

49

​​ ​​ PPATK,​​ Suspicious Transaction reports and Cash Transaction Reports as of September 30, 200,​​ Loc. Cit.

 

50

​​ Lihat pembahasan mengenai hal ini dalam Yunus Husein,​​ Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, op.cit, hal 164-168.

Leave a Comment