Go to the top

Strategi Anti Fraud untuk Mencegah Kejahatan Perbankan Melalui Kebijakan Whistleblowing

Team Web / 0 Comments

Hits: 534

Strategi Anti​​ Fraud​​ untuk Mencegah Kejahatan Perbankan

Melalui Kebijakan​​ Whistleblowing*

 

Oleh

 

Bismar Nasution**

 

 

Skandal Bank Asiatic, Bank Dagang Bali dan Bank Global pada tahun 2004 merupakan salah satu cerminan suatu tindakan kriminal yang memalukan dan tidak beretika di sektor perbankan.​​ 1​​ ​​ Skandal tersebut menjadi salah satu tamparan keras yang mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kuat demi mencegah​​ fraud​​ di sektor perbankan yang dapat berujung pada goyahnya perekonomian negara.2​​ 

Fraud​​ merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaraan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku​​ fraud​​ memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.3​​ ​​ Strategi Anti​​ Fraud​​ bagi bank umum disokong oleh 4 (empat) pilar, yaitu pencegahan4, deteksi5, investigasi, pelaporan dan sanksi6, serta pemantauan, evaluasi​​ dan tindak lanjut.7​​ sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank-bank umum dalam hal ini harus memiliki strategi anti​​ fraud​​ yang efektif.​​ Makalah ini akan memaparkan pentingnya jaminan dan penegakan hukum yang kuat untuk menerapkan​​ whistleblowing system, khususnya di sektor perbankan.​​ 

Whistleblowing​​ Sebagai Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud

 

Whistleblowing​​ sebagai salah satu dari bagian atau bentuk​​ penerapan pilar deteksi dalam strategi anti​​ fraud​​ memiliki peranan yang sangat krusial. ​​ Hal ini mengingat bahwa tidak ada yang lebih tahu mengenai apa yang terjadi dalam suatu organisasi daripada anggotanya sendiri.8 ​​​​ Assosiasi Penilai Penipuan Bersertifkasi (Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE) di Amerika Serikat​​ menegaskan pentingnya suatu organisasi untuk bergantung pada para karyawannya untuk melaporkan semua bentuk pelanggaran secara internal sebelum hal tersebut diketahui oleh publik. Hal ini penting untuk mencegah rusaknya reputasi perusahaan yang dapat menurunkan nilainya.9

Istilah​​ whistleblower​​ telah digunakan untuk mengacu kepada seseorang yang menginformasikan suatu praktek atau tindak kejahatan, termasuk tindakan penipuan atau manipulasi (fraud).​​ 10​​ Menurut Bakman, “a​​ whistleblower is an employee who makes an unauthorized disclosure of information about criminal or irregular conduct, along avenues that are not specified​​ (whistleblower​​ atau saksi pelapor adalah karyawan yang melakukan pengungkapan secara tidak resmi informasi mengenai perbuatan kriminal dengan cara yang tidak ditentukan secara spesifik).11​​ Menurut Whistleblower Protection Act 1989 Amerika Serikat, “a whistleblower is a present or former employee or member of an organization who reports misconduct​​ (saksi​​ pelapor adalah mantan karyawan atau karyawan aktif atau anggota dari suatu organisasi yang melaporkan pelanggaran).12

Istilah​​ whistleblowing​​ berasal dari Inggris, dimana para polisi seperti halnya juga di banyak negara lainnya akan membunyikan​​ whistle​​ atau peluit ketika melihat atau menemukan aktivitas atau tindak illegal dengan tujuan untuk mencari perhatian polisi lainnya ataupun warga yang lalu lalang. ​​ Whistleblowing​​ disebut membawa suara hati nurani (the voice of conscience).13​​ Istilah tersebut pertama kali digunakan secara formal di Amerika Serikat pada tahun 1963 ketika seorang pegawai negeri bernama Otto Otopeka mengungkapkan dokumen rahasia kepada Chief Counsel dari Sub Komite Keamanan Negara Senat Amerika Serikat yang berlanjut dengan pemecatan Otopeka yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak layak (misappropriate conduct).14

Whistleblowing​​ didasarkan pada landasan etis​​ Kantian​​ yang mengedepankan kejujuran dalam situasi apapun.​​ 15​​ Seorang​​ whistleblower​​ kerap harus berhadapan dengan dilematika antara mengungkapkan suatu kebenaran dalam rangka menghentikan atau menghukum suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan kesetiaan atau menjaga hubungan dengan terlapor. Melaporkan atau menjadi seorang​​ whistleblower​​ dapat dikatakan sebagai suatu pengkhianatan.16​​ 

Whistleblowing​​ dapat dilatarbelakangi oleh motivasi berupa pengungkapan fakta, seperti pencitraan organisasi, kolegialisme sesama pekerja ataupun karena adanya kepentingan pribadi tertentu dari​​ whistleblower​​ dalam mengungkapkan kejahatan.17 ​​​​ Whistleblowing system​​ pada umumnya merupakan bagian dari sistem pengendalian yang diterapkan oleh organisasi yang menjalankan kegiatannya usahanya secara etis.18 ​​​​ Dengan kata lain, dalam hal penerapan strategi anti​​ fraud​​ bagi bank umum, kita tidak dapat melupakan pentingnya pentingnya etika berbisnis dalam kegiatan atau aktivitas perbankan.

Whistleblowing​​ berkaitan dengan pertanyaan moral yang sangat penting, apakah perbuatan tersebut dibenarkan secara moral dan apakah “pengkhianatan” yang dilakukan dapat dijustifikasi.19​​ ​​ Tindak-tanduk seorang​​ whistleblower​​ dapat dilihat contohnya dalam kasus Jeffrey Wigand di Amerika Serikat. Wigand adalah direksi di Bagian Riset dan Pengembangan perusahaan rokok Brown dan Williamson Tobacco Corporation pada tahun 1988-1993.​​ 20​​ Wigand kemudian menyampaikan laporan yang mengungkapkan adanya praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diproduksi perusahaan tersebut.21​​ Kasus ini menunjukkan betapa tidak mudahnya menjadi seorang​​ whistleblower​​ yang harus berhadapan dengan tekanan dari banyak pihak maupun dilematika dalam mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan. Kasus tersebut juga telah diangkat ke layar lebar lewat film yang berjudul “The Insider” pada tahun 1996 yang diperankan oleh Russel Crowe, dan berhasil memenangkan piala Oscar.

Whistleblowing​​ dalam Sektor Swasta dan Sektor Publik

 

Whistleblowing​​ dapat dijumpai dalam sektor swasta maupun sektor pemerintahan.​​ Secara umum, peraturan hukum yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi​​ whistleblower​​ di sektor swasta tidak sama intensitasnya dengan untuk sektor publik.​​ Dalam sektor swasta,​​ di sektor perbankan John McLennan, mantan auditor efisiensi internal Westpac Banking Corporation pernah menjadi​​ whistleblower​​ atas kejahatan perbankan tempatnya dulu bekerja kepada penyelidik perbankan parlemen Australia. ​​ McLennan menyatakan bahwa seorang​​ whistleblower​​ kerap harus berhadapa dengan dilema yang besar, seperti dinyatakan sebagai berikut:

“Bank dan para pegawainya mencuri uang dari nasabah mereka. Mengambil komisi-komisi secara rahasia dan mengubah kesepakatan adalah tindakan mencuri. ​​ Mereka berusaha menutupinya dengan berusaha untuk mengakhiri dengan paksa publikasi dari surat-surat itu. ​​ Saya tidak bisa memikirkan kasus yang lebih buruk dari bobroknya moral korporasi”.22

​​ 

Di Indonesia,​​ dapat dilihat contohnya seperti​​ Yohanes Waworuntu, yang mengungkapkan penyimpangan yang dilakukan dalam kerjasama PT. Sarana Rekatama Dinamika saat menjadi operator layanan sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM.​​ Tidak jarang​​ whistleblowing​​ dalam sektor swasta juga diklasifikasi sebagai kejahatan terhadap publik karena berkaitan erat dengan​​ bersinggungan dengan kepentingan publik maupun penggunaan dana-dana miliki publik melalui hubungan kerja dengan institusi pemerintah.​​ 23​​ Di sektor pemerintah,​​ kasus Gayus Tambunan merupakan salah satu contoh penting. ​​ Gayus menjadi​​ whistleblower​​ saat memberikan testimoni bahwa ada atasannya yang terlibat penyuapan oleh perusahaan pengemplang pajak.24

Sistem​​ whistleblowing​​ di dalam sektor perbankan secara umum dapat dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal. ​​ Sistem pelaporan internal pada umumnya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara baku oleh perusahaan.25 ​​​​ Seorang karyawan dapat menyampaikan laporang langsung kepada atasan atau melalui media lain yang telah disiapkan. Selain itu, pada umumnya perusahaan juga telah menetapkan ruang lingkup atau bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan. ​​ Selanjutnya, perusahaan harus memastikan bahwa melalui mekanisme yang telah ditetapkan tersebut, laporan tersebut ditindaklanjuti secara jelas dan tegas. ​​ Untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam menjadi​​ whistleblower, perusahaan harus memastikan bahwa mekanisme penyampaian laporan tersosialisasi dengan baik pada seluruh karyawan dan menjamin bahwa perusahaan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor demi memberikan perlindungan bagi pelapor, baik secara fisik maupun non fisik.26 ​​​​ 

Dalam mekanisme eksternal, diperlukan lembaga di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan​​ whistleblower.​​ 27​​ Di Indonesia, lembaga di luar perusahaan yang dapat menerima laporan​​ whistleblower​​ di sektor swasta belum berkembang.28 ​​​​ Di Amerika Serikat contohnya, melalui Sarbanes-Oxley Act, seorang​​ whistleblower​​ yang bekerja dalam industri jasa keuangan atau perusahaan publik dapat​​ melaporkan suatu pelanggaran langsung kepada SEC. ​​ Di Indonesia, hal ini seharusnya dapat diikuti dengan dibentuknya suatu unit khusus di​​ bawah Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai mekanisme eksternal penyampaian laporan​​ whistleblower​​ terkait dengan penyimpangan atau​​ fraud​​ yang dilakukan dalam sektor perbankan. ​​ 

Whistleblower​​ vs.​​ Justice Collaborator

 

Secara umum, terdapat dua kriteria seorang​​ whistleblower.29Pertama,​​ whistleblower​​ menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kejahata.​​ Kedua,​​ whistleblower​​ merupakan ‘orang dalam’ . Tidak jarang​​ whistleblower​​ menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu sendiri.​​ Di sini dapat dilihat terminasi​​ whistleblower​​ dapat​​ tumpang tindih dengan terminasi​​ justice collaborator. ​​ Dalam tataran praktis, seorang​​ whistleblower​​ belum tentu merupakan​​ justice collaborator, dan seorang​​ justice collaborator​​ pasti juga mengemban peran sebagai​​ whistleblower.

Dalam Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Nomor: M: HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,​​ justice​​ collaborator​​ adalah​​ seorang​​ saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara.  ​​​​ 

Pengaturan atas​​ Whistleblower​​ di Indonesia

 

Pengaturan atas​​ justice collaborator​​ berkaitan erat dengan United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Pasal 37 ayat (2) menyebutkan:

 

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantioal cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”. ​​ 

 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

 

Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (3) menyatakan:

 

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”.

 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

 

Di Indonesia pengaturan mengenai​​ whistleblower​​ dan​​ justice collaborator​​ dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:30

  • Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006;

  • Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

  • Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010;

  • Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002;

  • Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997;

  • Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003;

  • Peraturan Pemerintah Nomorr 9 tahun 2008;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012;

  • Peraturan Kapolri Nopol 5 tahun 2005;

  • Peraturan Kapolri Nopol 3 tahun 2008;

  • Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua​​ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban​​ Republik Indonesia Nomor: M: HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama;

  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012;

  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

  • Dan lain sebagainya.​​ 

 

Whistleblower​​ dan​​ justice collaborator​​ dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktek-praktek pelanggaran atau kejahatan lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta, termasuk​​ fraud​​ dalam dunia perbankan.​​ 31​​ Banyaknya lembaga yang berwenang menangani laporan​​ whistleblower​​ ataupun seorang​​ justice collaborator​​ dapat menimbulkan potensi konflik kewenangan antara aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan UU PSK. ​​ Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan kewenangan, fungsi serta mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga penegak hukum.​​ 32 ​​​​ ​​ 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) tidak secara spesifik ditujukan bagi​​ whistleblower.​​ 

Whistleblower​​ atau pengungkap fakta mendekati istilah “pelapor” UU PSK. Pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. ​​ Dengan kata lain, yang dapat menjadi pelapor bisa siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang masih pernah atau masih bekerja pada pihak terlapor.​​ 33

Hak-hak​​ whistleblower​​ sebagai pelapor berdasarkan UU PSK meliputi antara lain:

  • memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi, termasuk atas keluarganya.​​ 

  • Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.

  • Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan atas kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan.​​ 

  • Mendapatkan balas jasa dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar kejahatan yang lebih besar.​​ 

 

Ketiadaan jaminan hukum yang kuat bagi​​ whistleblower​​ berdasarkan UU PSK melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tidak Pidana Tertentu.  ​​​​ Surat Edaran ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para​​ whistleblower​​ maupun​​ justice collaborator.​​ Berdasaran SEMA tersebut,​​ whistleblower​​ ditempatkan sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku​​ kejahatan yang dilaporkannya.​​ Apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan oleh​​ whistleblower​​ harus didahulukan.​​ 

Praktik sistem pelaporan atau​​ whistleblowing​​ di Indonesia belum secara ekstensif dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga negara, institusi publik maupun sektor swasta. ​​ Hal ini sangat berbeda dengan praktik yang berkembang di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan berbagai negara di Eropa.34 ​​​​ Beberapa lembaga negara adhoc seperti KPK, PPATK, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan telah mulai mengembankan sistem pelaporan.35​​ Berbagai perusahaan swasta maupun BUMN juga sudah mengembangkan sistem​​ whistleblowing.​​ ​​ Sebut saja seperti Pertamina, United Tractors dan Sinar Mas.36 ​​ ​​​​ Sistem​​ Whistleblowing​​ yang diterapkan seyogyanya juga dilengkapi dengan perlindungan bagi pelapor. ​​ Namun dalam hal perlindungan terhadap​​ whistleblower​​ yang mengungkapkan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan, perlindungannya diserahkan kepada negara.37​​ Hal ini yang menjadikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang perananyang sangat penting dalam melindungi maupun mendampingi pelapor.​​ 

Di Indonesia juga​​ belum berkembang lembaga yang dapat menerima laporan​​ whistleblower​​ di sektor swasta. ​​ Kebanyakan masih ditangani oleh perusahaan melalui​​ mekanisme internal.​​ Di sektor pemerintah,​​ Semendawai dkk telah menegaskan bahwa belum terlihat bagaimana sistem pelaporan dan perlindungan pelapor​​ whistleblower​​ yang lebih baik dan dapat mendorong munculnya​​ whistleblower​​ di sektor pemerintah.38​​ Mekanisme pelaporan dan perlindungan terhadap​​ whistleblower​​ belum sepenuhnya diatur dengan jelas dalam produk peraturan perundang-undangan. ​​ Dalam hal ini seharusnya perlu diperjelas laporan apa yang dapat dilaporkan, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melapor dan bagaimana tindak lanjut atas laporan tersebut.39

Rezim​​ Whistleblowing​​ di Amerika Serikat

 

Amerika Serikat telah secara tegas memberlakukan rezim​​ whistleblowing​​ sejak Kongres tahun 2002 dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act (“Sarbanes-Oxley”). Rezim​​ whistleblowing​​ menjadi salah satu fitur sentral dari regulasi industri jasa keuangan, dan hal tersebut akan menjadi semakin ekstensif dengan diberlakukannya Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank).​​ 40​​ 

Sarbanes-Oxley memuat pengaturan mengenai​​ whistleblowing​​ dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penipuan efek dan melindungi investor dan pemegang saham dari praktif akuntansi atau pencatatan manipulatif maupun tindakan-tindakan lain yang menipu pemegang saham. ​​ Section 301 (4) mengatur bahwa komite audit dari perusahaan-perusahaan yang tunduk pada undang-undang tersebut untuk membuat mekanisme manajemen pengaduan atau laporan yang diterima terkait dengan pencatatan keuangan dan audit, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. ​​ Selain itu, dalam Section 806 diatur bahwa seorang​​ whistleblower​​ dilindungi oleh hukum dari pemecatan atau tindakan diskriminatif oleh perusahaan terhadap karyawannya yang mengajukan laporan, bersaksi, menyediakan informasi atau membantu penyelidkan atas tindakan perusahaan yang dicurigai melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Securities Exchange Commission maupun semua peraturan​​ perundang-undangan negara federal yang terkait dengan penipuan terhadap pemegang saham. ​​ Namun, Sarbanes-Oxley belum mengatur mengenai insentif keuangan bagi​​ whistleblower. ​​ Selain itu, Sarbanes-Oxley dinilai belum cukup efektif untuk mengatasi penipuan dan pelanggaran korporasi karena belum cukup kuat memberikan perlindungan bagi​​ whistleblower. ​​ Departemen Ketenagakerjaan dan pengadilan federal melalui putusan-putusan pengadilan semakin mengkerucutkan atau memperkecil ruang lingkup pelapor yang dilindungi oleh undang-undang serta bentuk perlindungan yang diterima.​​ 41

Kolapsnya Lehman Brothers dan Madoff Ponzi dalam krisis​​ subprime mortgage​​ pada tahun 2010 melatarbelakangi lahirnya Dodd-Frank. Dodd-Frank merupakan upaya untuk melengkapi kekurangan Sarbanes-Oxley dalam menyediakan insentif yang cukup kuat bagi munculnya para​​ whistleblowers.42​​ Dodd-Frank memperluas wewenang pengawasan SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) terkait dengan perlindungan konsumen, larangan niaga,​​ credit rating, pengaturan atas produk keuangan, maupun tata kelola, keterbukaan ​​ dan transparansi perusahaan. ​​ Undang-Undang ini memberlakukan konsep​​ whistleblower​​ yang lebih progresif dengan memberikan insentif ekonomis bagi para​​ whistleblowers​​ yang menyampaikan laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait kepada regulator.43 ​​​​ Dodd-Frank mengatur bahwa bagi pelapor dengan “original information” (informasi asli/baru) yang berkaitan dengan pelanggaran hukum federal di bidang pasar modal/perbankan yang kemudian berlanjut pada tindakan penegakan hukum yang berhasil mengembalikan atau menyelamatkan dana sejumlah minimal US$ 1 juta, maka pelapor berhak atas 10-30 persen dari jumlah dana yang dikembalikan.44​​ Pelanggaran dalam hal ini tidak hanya yang berkaitan dengan penggunaan dana publik atau sektor pemerintah, tetapi juga penipuan di sektor swasta bagi para investor atau pasar keuangan.​​ 45​​ Dengan demikian dapat diketahui bahwa rezim​​ whistleblowing​​ yang diterapkan di Amerika Serikat saat ini dapat mendorong munculnya para​​ whistleblower​​ dalam mengungkapkan kejahatan atau pelanggaran perbankan dan pasar modal.​​ 

Di Amerika Serikat, peraturan atau kebijakan​​ whistleblowing​​ sektor swasta dikelola oleh Departemen Ketenagakerjaan. Seorang​​ whistleblower​​ dimungkinkan untuk langsung melayangkan ​​ gugatan ke pengadilan federal apabila klaimnya tidak ditanggapi oleh Departemen Ketenagakerjaan dalam ​​ jangka waktu tertentu.46 ​​​​ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,​​ whistleblowing​​ di sektor swasta juga seringkali bersinggungan dengan hak-hak publik tertentu karena terkait dengan pejabat atau lembaga pemerintah tertentu.47 ​​​​ 

Bagi​​ whistleblowing​​ di sektor pemerintah atau publik, di Amerika Serikat terdapat The U.S. Office of Special Counsel (OSC) yang merupakan lembaga penyelidikan dan penuntutan independen pemerintah federal.​​ 48​​ OSC bertugas untuk menerima, menyelidiki dan menuntut dugaan terjadinya praktik kepegawaian yang dilarang dengan penekanan terhadap perlindungan​​ whistleblower​​ pemerintah federal.49 ​​​​ OSC juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap kerugian-kerugian yang diderita seorang​​ whistleblower. ​​ Pelaporan dilakukan melalui saluran yang aman untuk diakses oleh para pegawai federal dalam rangka mengungkap pelanggaran atau kejahatan atau penyalahgunaan wewenang di tempat kerja.50​​ Unit yang menanganinya dalam hal ini disebut​​ Disclosure Unit​​ (Unit Pengungkapan).​​ 

Petugas​​ Disclosure Unit​​ akan memeriksa lima jenis pelanggaran berdasarkan undang-undang, yaitu pelanggaran terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, mismanajemen, pemborosan anggaran, penyalahgunaan wewenang serta bahaya besar dan spesifik terhadap kesehatan atau keselamatan masyarakat.​​ 51

Penutup

 

Etika bisnis yang baik merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam pencegahan​​ fraud​​ dalam sektor perbankan.​​ Penerapan mekanisme atau sistem​​ whistleblowing​​ internal ​​ yang baik oleh suatu perusahaan, termasuk bank-bank umum diperlukan sebagai salah satu pilar deteksi yang penting. ​​ Namun selain itu, dalam tataran yang lebih luas, secara eksternal juga harus disokong dengan pengaturan hukum yang kuat dan tegas, terutama mengingat besarnya risiko ​​ yang harus​​ ditanggung para​​ whistleblower​​ atau pengungkap fakta, seperti kehilangan pekerjaan sampai dengan ancaman terhadap keselamatan diri serta keluarganya.​​ 

Whistleblower​​ dan​​ justice collaborator​​ dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktek-praktek pelanggaran atau kejahatan lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta, termasuk​​ fraud​​ dalam dunia perbankan.

UU PSK harus direvisi karena belum memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi para​​ whistleblower. ​​ Dengan adanya jaminan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas, maka potensi deteksi dan penanganan tindak pidana, khususnya dalam hal ini tindak pidana​​ perbankan berupa​​ fraud​​ atau manipulasi dapat dimaksimalkan. OJK harus membuat suatu lembaga yang menampung pengaduan atau laporan-laporan dari para​​ whistleblower​​ tindak pidana perbankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

 

Appelbaum, S.H, K. Grewal dan H. Mosseau. “Whistleblowing: International Implications and Critical Case Incidents”.​​ The Journal o f American Academy of Business. Vol.10, No.1.

 

Berry, B. “Organizational Culture: A Framework and Strategies for Facilitating Employee Whistleblowing”.​​ Employee Responsibilities and Rights Journal.​​ Vol.16, No.1.

 

Boville, Mathieu. “Whistleblowing and Morality”. ​​ Journal of Business Ethics. 2007.​​ 

 

Davis, Michael. “Some Paradoxes of Whistleblowing”.​​ Business and Professional Ethics Journal,​​ Vol.15, No.1. 1996.

 

Dempster, Quentin.​​ Whistleblower: Para Pengungkap Fakta​​ (Jakarta: Elsam,​​ 2006).

 

Kleinhempel, Matthias. “Whistleblowing: Not an Easy Thing to Do”.​​ Effective Executive. July 2011

 

Lachman, Vicki D. “Whistleblowers: Troublemakers or Virtuous Nurses”.​​ MEDSURG Nursing,​​ April 2008, Vol.17, No.2.

 

Mulyadi, Lilik. “Perlindungan Hukum​​ Whistleblower​​ dan​​ Justice Collaborator​​ dalam Upaya Penanggulangan​​ Organized Crime​​ di Indonesia”.​​ Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1, No.3, Tahun 2014.

 

Reid, Sarah L. dan Serena B. David, “The Evolution of the SEC Whistleblower: From Sarbanes-Oxley to Dodd-Frank”.​​ The Banking Law Journal. Vol.129, No.10, November/December. 2012.

 

Sagara, Yusar. “Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan​​ Whistleblowing”.​​ Jurnal Liquidity. Vol.2. No.1. Januari- Juni 2013.

 

Semendawai, Abdul Haris, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias dan Syahrial Martanto Wiryawan.​​ Memahami Whistleblower​​ (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011).

 

Sitompul, ​​ Zulkarnain. ​​ Problematika Perbankan​​ (Jakarta: Books Terrace & Library, 2005).

 

Waytz, Adam, James Dungan dan Liane Young. “The Whistleblower’s Dilemma and the Fairness-Loyalty Tradeoff”.​​ Journal of Experimental Social Psychology. Vol.49, 2013.​​ 

 

Widayati, Lidya Suryani. “Peran​​ Whistleblower​​ dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak”,​​ Info Hukum Singkat. Vol.IV, No.14/II/P3DI/Juli/2012.

 

*

Disampaikan pada “Sosialisasi Pencegahan Fraud, Tindak Pidana Perbankan, dan Hasil Uji Materi Mahkamah Konstitusi (MK) No. 109/PUU-XII/2014,” ​​ yang dilaksanakan OJK, ​​ Medan, tanggal 22 September ​​ 2015.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987-sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999-sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 200-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 200-sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997-2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2010. Ketua Lembaga Kajian Hukum Ekonomi F. Hukum USU, tahun 2013,​​ Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Sumatera Utara, dari Mei 2015.​​ 

1

​​ Zulkarnain Sitompul,​​ Problematika Perbankan, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2005), hal.244-245.

2

​​ Ibid.

3

​​ Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal Penerapan Strategi Anti​​ Fraud​​ Bagi Bank Umum.​​ 

4

​​ Pencegahan berkaitan dengan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya​​ fraud, yang antara lain meliputi​​ anti fraud awareness,​​ identifikasi kerawanan dan​​ know your employee.

5

​​ Deteksi berkaitan dengan langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan​​ fraud​​ dalam kegiatan usaha bank, yang meliputi antara lain kebijakan dan mekanisme​​ whistleblowing,​​ surprise audit, dan​​ surveillance system.​​ 

6

​​ Investigasi, pelaporan dan sanksi berkaitan dengan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas​​ fraud​​ dalam kegiatan usaha bank.​​ 

7

​​ Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut meliputi langkah-langkah antara lain untuk memantau dan mengevaluasi​​ fraud​​ serta mekanisme tindak lanjut.​​ 

8

​​ Matthias Kleinhempel, “Whistleblowing: Not an Easy Thing to Do”,​​ Effective Executive, July 2011, hal.45.

9

​​ Ibid.

10

​​ Lidya Suryani Widayati, “Peran​​ Whistleblower​​ dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak”,​​ Info Hukum Singkat, Vol.IV, No.14/II/P3DI/Juli/2012, hal.3.

11

​​ Ibid.

12

​​ Ibid

13

 ​​​​ B. Berry, “Organizational Culture: A Framework and Strategies for Facilitating Employee Whistleblowing”,​​ Employee Responsibilities and Rights Journal,​​ Vol.16, No.1, hal.1.

14

​​ S.H. Appelbaum, K. Grewal dan H. Mosseau, “Whistleblowing: International Implications and Critical Case Incidents”,​​ The Journal o f American Academy of Business, Vol.10, No.1, hal.7-13.​​ 

15

​​ Vicki D. Lachman, “Whistleblowers: Troublemakers or Virtuous Nurses”,​​ MEDSURG Nursing,​​ April 2008, Vol.17, No.2, hal.126.

16

​​ Adam Waytz, James Dungan dan Liane Young, “The Whistleblower’s Dilemma and the Fairness-Loyalty Tradeoff”,​​ Journal of Experimental Social Psychology, Vol.49, 2013, hal.1028.​​ 

17

​​ Yusar Sagara, “Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan​​ Whistleblowing”,​​ Jurnal Liquidity, Vol.2. No.1, Januari- Juni 2013, hal36.​​ ​​ hal.36.

18

​​ Ibid.

19

​​ Perdebatan ini dapat dilihat dalam Michael Davis, “Some Paradoxes of Whistleblowing”,​​ Business and Professional Ethics Journal,​​ Vol. 15, No.1, hal. 3-19. Lihat juga Mathieu Boville, “Whistleblowing and Morality”,​​ Journal of Business Ethics, ​​ 2007.​​ 

20

​​ Semendawai, dkk,​​ op.cit,​​ hal.5.

21

​​ Ibid.

22

​​ Dalam Quentin Dempster,​​ Whistleblower: Para Pengungkap Fakta,​​ (Jakarta: Elsam, 2006)​​ hal.5.

23

​​ Semendawai, dkk,​​ op.cit,​​ hal.5.

24

​​ Ibid.

25

​​ Ibid,​​ hal.20.

26

​​ Ibid.

27

​​ Ibid.

28

​​ Ibid.

29

​​ Ibid, hal.2.

30

​​ Sebagaimana diidentifikasi oleh Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum​​ Whistleblower​​ dan​​ Justice Collaborator​​ dalam Upaya Penanggulangan​​ Organized Crime​​ di Indonesia”,​​ Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.3, Tahun 2014, hal.579-580.

31

​​ Ibid.​​ 

32

​​ Ibid, hal.584.

33

​​ Ibid.

34

​​ Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias dan Syahrial Martanto Wiryawan,​​ Memahami Whistleblower, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011), hal.xi.

35

​​ Ibid.

36

​​ Ibid.

37

​​ Ibid.

38

​​ Ibid, hal.11.

39

​​ Ibid.

40

​​ Lihat Sarah L. Reid dan Serena B. David, “The Evolution of the SEC Whistleblower: From Sarbanes-Oxley to Dodd-Frank”,​​ The Banking Law Journal, Vol.129, No.10, November/December, 2012, hal.907-913.

41

​​ Ibid.

42

​​ Ibid.

43

​​ Ibid.

44

​​ Ibid.

45

​​ Ibid.

46

​​ Ibid, hal.48.

47

​​ Ibid.

48

​​ Ibid.

49

​​ Ibid, hal.49.

50

​​ Ibid.

51

​​ Ibd, hal.56.

Leave a Comment