Go to the top

STRUKTUR REGULASI INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN

Team Web / 0 Comments

Hits: 488

STRUKTUR REGULASI​​ INDEPENDENSI​​ OTORITAS​​ JASA KEUANGAN*

 

Oleh

Bismar Nasution**

 

Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan​​ sektor jasa​​ keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan​​ yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan​​ sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan​​ sektor jasa​​ keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa​​ institusi.​​ 

Pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, telah lebih dahulu diterapkan oleh​​ Skandinavia sekitar tahun 1980an. Selanjutnya,​​ Inggris​​ menerapkan sistim pengawasan yang terintegrasi tersebut tahun 1998 dengan mendirikan​​ United Kingdom​​ Financial Supervisory Authority,​​ begitu juga Jepang1​​ tahun 1998 membuat​​ Financial Supervisory Authority​​ (FSA)​​ yang​​ juga​​ melakukan pemisahan fungsi pengawasan terhadap​​ sektor​​ jasa keuangan.2​​ Sementara ​​ itu, Australia membentuk​​ Australian Prudential Regulation Authority​​ (APRA) yang fungsinya sama dengan FSA.​​ 

Berbeda dengan​​ Amerika Serikat, dimana pengawasan terhadap sektor jasa​​ tetap dilakukan oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (the Fed), FDIC, dan OCC.​​  Sementara itu,​​ Indonesia​​ pada awalnya​​ menerapkan sistim​​ pengawasan terhadap sektor jasa​​ keuangan​​ dilakukan oleh beberapa institusi, berubah menjadi sistim pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan oleh satu institusi setelah​​ lahirnya​​ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan” (“UUOJK”)​​ yang berlaku tanggal 22 November 2011. Dengan itu pengawasan​​ keseluruhan sektor​​ jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh​​ institusi​​ tunggal, yaitu​​ Otoritas Jasa Keuangan” (“OJK”).​​ Pasal 5 UUOJK menetukan, bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran​​ sistim pengawasan terhadap sektor jasa​​ keuangan​​ tersebut di muka​​ adalah​​ berdasarkan​​ kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan.​​ Paling tidak ada tiga alasan yang memicu dilakukan perubahan terhadap struktur kelembagaan pengawasan sektor jasa keuangan.​​ Pertama,​​ munculnya konglomerasi keuangan dan mulai diterapkan​​ universal banking​​ di banyak negara. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidak efisien karena​​ gap​​ dalam regulasi dan supervisi.​​ Kedua,​​ stabilitas sistim keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas (dan lembaga pengawas) yang awalnya belum memperhatikan masalah stabilitas sistim keuangan, mulai mencari struktur kelembagaan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas sistim keuangan.​​ Ketiga,​​ kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama​​ good governance.​​ Untuk meningkatkan​​ good governance​​ pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya.3

Di​​ sinilah pentingnya peran sebuah struktur regulasi dalam membentuk​​ trust​​ dari para pelaku pasar. Kepercayaan dari konsumen dan investor akan terbentuk apabila sebuah struktur regulasi dapat mengontrol penyalahgunaan pasar seperti​​ insider trading, money laundering​​ atau jenis kejahatan keuangan lainnya.4​​ 

Investor mempunyai kecenderungan untuk meletakkan investasinya pada pasar yang dapat mencapai objektif-objektif di atas untuk melindungi mereka dari resiko. Sehingga, apabila ada pengaturan yang jelas terhadap lembaga keuangan, pelaku pasar dan investor melalui cara seperti​​ effective Chinese walls​​ dan​​ kode etik yang jelas, pasar akan cenderung terlindungi dari perilaku penyalahgunaan dari para pelaku pasar.5​​ Apabila digabungkan dengan pengaturan keterbukaan informasi yang efisien, hal ini dapat membentuk pasar yang​​ fair, efisien dan transparan yang pada gilirannya akan menimbulkan kepercayaan dari pelaku pasar terhadap pasar tersebut.

Berdasarkan hal-hal uraian​​ di atas, adalah suatu hal yang sangat penting untuk mendesain sebuah struktur regulasi yang tepat sesuai dengan keadaan perekonomian di Indonesia. ​​ Makalah ini akan membahas isu independensi secara umum dengan titik berat khusus ke masalah independensi di bidang penyidikan.​​ Bab​​ Pertama, membahas tujuan pengaturan OJK. Bab Kedua,​​ dari makalah ini akan membahas secara singkat mengenai​​ independensi OJK.​​ Bab Ketiga, membahas pentingnya struktur regulasi yang independen.​​ Bab Keempat, menganalisis secara singkat pada struktur regulasi dalam UUOJK ditinjau dari kacamata panduan umum mengenai struktur regulasi yang independen.​​ Bab​​ Kelima, mengalisis​​ permasalahan dalam struktur regulasi di tingkat penyidikan dan beberapa masukan untuk mengatasinya.​​ 

 

I.​​  TUJUJUAN PENGATURAN​​ OJK

Lembaga keuangan adalah sumber dari pertumbuhan karena fungsinya sentralnya yang membantu akumulasi dari sumber dana untuk produksi. Melalui proses intermediasi, arus dari sumber dana dapat tersalurkan yaitu dari mereka yang mempunyai sumber dana lebih ke mereka yang membutuhkan sumber dana untuk berproduksi. Agar dapat berfungsi dengan baik, hal ini tentunya memerlukan ​​ kepercayaan (trust) dari para pelaku pasar.6

Untuk itu, fungsi​​ OJK​​ sebagai regulator adalah​​ menyelenggarakan sistim pengaturan dan​​ pengawasan​​ (audit)​​ yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.​​ Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang​​ dilakukan​​ oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistim pengaturan dan pengawasan OJK.​​ Seperti sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Keberadaan OJK sebagai regulator tersebut harus dapat​​ melakukan fungsi pengawasan​​ untuk mengendalikan​​ penyalahgunaan pasar (market abuses)​​ dengan​​ mencegah tindakan-tindakan​​ perusahaan​​ dan nasabah atau konsumen​​ di dalam sektor jasa keuangan yang berpotensi merugikan kepentingan-kepentingan​​ perusahaan,​​ nasabah​​ atau konsumen,​​ dan​​ investor dari keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.​​ Seperti,​​ keterbukaan yang melanggar hukum dan keterbukaan yang tidak sah atau pernyataan menyesatkan (misleading statement),​​ insider dealing,​​ dan​​ money laundering.

Untuk itu,​​ OJK harus membuat​​ regulasi dengan​​ suatu standarisasi yang mengandung​​ stability​​ dan​​ predictabilty​​ atas peraturan-peraturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.​​ Hal itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh​​ UUOJK, dimana OJK dimaksudkan untuk mewujudkan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Sejalan dengan pembangunan UUOJK itu, tepatlah​​ seperti​​ diamati​​ Ann Seidman, Robert B. Siedman dan Nalin Abeyesekere​​ yang​​ mengatakan,​​ bahwa dalam proses pembangunan undang-undang merupakan alat utama pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong ​​ suatu perilaku yang  ​​​​ dituju atau yang diaturnya.7​​ 

Secara umum, regulasi atau​​ peraturan OJK itu harus meliputi beberapa sasaran, yaitu​​ sebagai​​ berikut:​​ 8

  • Melindungi investor untuk membangun krepercayaan​​ terhadap​​ pasar.

  • Memastikan bahwa pasar yang​​ terbentu adalah pasar yang​​ fair,​​ efisien, dan transparan.

  • Mengurangi risiko sistemik.

  • Melindungi​​ lembaga​​ keuangan dari​​ penyalahgunaan atau​​ malpraktek​​ dari​​ konsumen (seperti​​ money Laundering).

  • Menjaga kepercayaan konsumen dalam sitim keuangan.

 

II.INDEPENDENSI​​ OJK

Konsep dari pengaturan independensi telah lebih menjadi terkait dengan sektor jasa dibandingkan dengan sektor barang.9​​ Selanjutnya, pengawasan yang independen ​​ (supervisory independence) sangat penting untuk sektor keuangan10. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUOJK​​ telah​​ menentukan, bahwa​​ OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Istilah indendensi tersebut dapat diartikan sebagai ide untuk tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain, independensi setiap badan regulator dapat​​ dilihat dari​​ empat​​ sudut yang terkait satu sama lain, yaitu regulasi, pengawasan, institusional, dan anggaran.11​​ 

Oleh karena itu,​​ OJK membutuhkan​​ independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasinya, sehingga tujuan OJK sebagaimana ditentukan Pasal 4​​ UUOJK dapat tercapai.​​ Kejelasan tujuan OJK tersebut adalah alat mengukur tingkat independensi, yakni; 1) tujuan ditetapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat keputusan tentang alokasi sumber daya dan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu, 2) tujuan adanya pengaturan ​​ (arrangement) tentang akuntabilitas untuk respon kebijakan.12​​ Pasal 4 UUOJK menyatakan, bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.​​ 

Di samping itu, untuk mengukur tingkat independensi OJK dilihat dari indepensi, akuntabilitas, integritas, dan sumber daya yang memadai.​​ Lembaga independen harus mampu memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka​​ panjang dan dapat mengambil keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi anggaran dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebijakan internal lembaga.13​​ Pasal 34 UUOJK menyatakan, bahwa (1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. (2)​​ Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Berkaitan dengan anggaran OJK itu, Pasal 37 menentukan sebagai berikut:

  • OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan.

  • Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  • Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan​​ OJK.

  • OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.

  • Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.​​ 

Jika diamati dari ketentuan Pasal 37 UUOJK tersebut, maka OJK dapat melepaskan​​ diri dari ketergantungan pada kesediaan anggaran yang berasal dari APBN, sehingga dapat mengurangi intervensi terhadap OJK.​​ Dengan itu, akuntabilitas diperlukan OJK untuk melegitimasi tindakannya atas dasar kewenangan yang diberikan. Integritas direfleksikan dalam mekanisme yang mensyaratkan karyawan lembaga dalam mencapai tujuan​​ organisasi tanpa menjadi takut terhadap intervensi.14

 Sementara ​​ itu, ketentuan Pasal 17 UUOJK yang mengatur mengenai masa kerja Anggota Dewan Komisioner merupakan ukuran tingkat independensi OJK. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 tersebut Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan​​ berdasarkan alasan politik. Dengan ketentuan demikian akan memberikan keamanan bagi Anggota Dewan Komisioner dalam mengambil kebijakan yang tidak popular secara politik.15 ​​​​ Pasal 17 UUOJK menentukan, bahwa Anggota Dewan Komisioner tidak dapat dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

    • Meninggal dunia.

    • Mengundurkan diri.

    • Masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali.​​ 

    • Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari​​ 6 (enam) bulan berturut-turut.

    • Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    • Tidak lagi menjadi anggota dewan gubernur bank indonesia bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari bank indonesia sebagaimana dimaksud​​ dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h.​​ 

    • Tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon i pada kementerian keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari kementerian keuangan sebagaimana dimaksud​​ dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i.​​ 

    • Memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota dewan komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya.

    • Melanggar kode etik,​​ atau​​ 

    • Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam​​ Pasal​​ 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam​​ Pasal​​ 22.​​ 

 

III.​​ Pentingnya Struktur Regulasi Yang Independen

  • Pengalaman di Beberapa Negara

Mendesain sebuah struktur regulasi yang independen adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan beberapa negara yang mempunyai sebuah stuktur regulasi yang tidak independen. Pengalaman Korea dan​​ Jepang sebelum di tahun 1990an merupakan contoh dari kegagalan struktur regulasi yang tidak independen.​​ 

Di Korea regulator dan pengawasan bank khusus dan lembaga non-bank berada dalam kekuasaan​​ Ministry of Finance and Economy. Pada saat itu banyak permasalahan dalam pengaturan dan pengawasan termasuk kekuasaan untuk mengenyampingkan persyaratan yang pada gilirannya di percaya menjadi salah satu faktor penyebab dari krisis di Korea.16​​ Permasalahan independensi pada pengawasan keuangan yang dipegang oleh Ministry of Finance di Jepang juga dipercaya menjadi sumber dari kelemahan sektor keuangan di Jepang di tahun 1990an.17

Perlu menjadi ingatan, bahwa berdasarkan penelitian tidak ada institusi yang independen dari pengaruh politik ​​ jangka pendek dan independen dari keterikatan dan pengaruh lembaga keuangan.18​​ Terdapat pendapat yang mengatakan, bahwa meskipun independensi pengawas sangat penting untuk sektor keuangan, hal tersebut mungkin sulit dibuktikan untuk dapat berkembang dan memberikan jaminan. Karena pengawas sering bekerjasama dengan lembaga keuangan tidak hanya dalam memeriksa dan memantau, tetapi juga dalam menegakkan sanksi dan bahkan mencabut izin. Selanjutnya, dikatakan “because much supervisory activity takes place outside direct public view, interference, either by politicians or by industry, can be subtle, taking many form”.19

Secara umum, krisis di Asia Timur yang terjadi di akhir 1990an dipercaya terjadi karena adanya intervensi politik pada badan regulator dan supervisi di bidang keuangan. Pada kasus tertentu, badan regulator dan pengawasan bidang keuangan sebenarnya mengetahui permasalahan yang ada. Namun, tekanan politik oleh golongan tertentu memaksa mereka untuk mengambil kebijakan yang justru semakin membuat perekonomian semakin terpuruk.20

Contoh intervensi politik yang kuat dapat dilihat dari pengalaman Indonesia sendiri pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang lalu. Banyak kebijakan dari​​ Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang ditolak karena alasan politik. Tidak jarang juga BPPN mendapat tekanan politik yang sangat kuat baik dari pemerintah maupun politisi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan golongan tertentu. Hal inilah yang dipercaya mengakibatkan gagalnya Indonesia untuk keluar dari krisis lebih cepat dan kerugian Negara yang sangat besar.21 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

  • Bentuk Independensi Yang Sesuai​​ 

Berdasarkan pengalaman di atas maka tidak dapat dipungkiri bahwa independensi merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah struktur regulasi yang tepat untuk Indonesia, terutama independensi dari pengaruh politik kepentingan yang masih menjadi momok di Indonesia.​​ 

Namun demikian, apabila tidak dicermati secara hati-hati, sebuah institusi yang mempunyai​​ absolute independence​​ juga dapat menyebabkan pengaruh negatif. Sebuah regulator yang terlalu independen dari pemerintah dan politik dapat menyebabkan “regulatory capture” dimana regulator terjebak untuk membuat kebijakan bias yang hanya menguntungkan golongan tertentu saja.22​​ Tanpa adanya kontrol yang cukup dari pemerintah dan​​ stakeholders​​ lainnya, sebuah regulator yang terjebak dalam “regulatory capture” dapat melihat kepentingan industri​​ sebagai kepentingan publik.23​​ Hal ini dapat mengakibatkan regulasi yang dibuatnya​​ hanya​​ untuk bertujuan mengurangi biaya dari industri​​ daripada menciptakan keseimbangan dari kepentingan industri​​ dan kepentingan publik.24

Selain itu, akan sulit untuk mengukur akuntanbilitas dari regulator yang mempunyai independensi yang absolut. Regulator yang mempunyai independensi yang absolute dapat mengejar kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebijakan ekonomi dari pemerintah.25​​ Beberapa pengamat bahkan menganggap regulator tersebut sebagai “fourth branch of government” dimana si regulator tersebut berada dalam sistem trias politica yang selama ini menjadikan dasar dari​​ check and balances.26​​ 

Hal inilah yang menyebabkan perlunya untuk membentuk sebuah struktur regulasi yang independen sesuai dengan kondisi perekonomian dari Negara tersebut. Dalam perekonomian yang sedang berkembang, Intervensi dari pemerintah kadang diperlukan pada hal-hal tertentu dikarenakan belum adanya struktur regulasi dan infrastruktur ​​ perekonomian yang kuat dan masih belum terbentuknya​​ legal culture​​ yang mendukung instrumen perekonomian (misalnya pengakuan terhadap hak kontraktual).27

Indonesia adalah negara berkembang dengan perekonomian yang masih berkembang. Infrastruktur perekonomian yang ada juga masih belum sematang Negara lain yang mempunyai perekonomian yang maju. Oleh karenanya harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan regulasi di bidang perekonomian menjadi sangat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat dan tepat untuk kesejahteraan rakyat.​​ 

Dalam konteks inilah, struktur regulasi otoritas jasa keuangan di Indonesia (OJK) harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan industri agar nantinya arah kebijakan perekonomian di bidang keuangan dapat berjalan dengan selaras. ​​ 

Oleh karenanya, independensi yang dimaksud dalam makalah ini ​​ bukanlah independensi yang absolut. OJK sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan harus dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan wasit untuk​​ fair play.​​  Untuk memahami independensi lembaga tersebut dapat dikaitkan dengan independensi bank central. Karena tidak ada satu negara pun yang menyesal telah memberikan independensi kepada bank sentralnya.28​​ Alan S. Blinder menyatakan bahwa independensi bank sentral dapat berarti dua hal.​​ Pertama, bank sentral memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya.​​ Kedua, keputusan-keputusan yang diambil olehnya sulit untuk dibatalkan oleh cabang-cabang atau lembaga pemerintahan lainnya.29

Independen​​ dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya bukan berarti bahwa bank sentral dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan bank sentral secara umum tentu saja ditetapkan melalui legislasi yang disepakati bersama​​ melalui suatu sistem demokrasi. ​​ Tapi yang dimaksud adalah bahwa bank sentral memiliki diskresi yang luas mengenai bagaimana menggunakan instrumen-instrumennya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui undang-undang.​​ 30

​​ 

iv.​​ AnalisIS​​ singkat struktur regulasi dalam​​ uuOJK ditinjau dari panduan umum mengenai stuktur regulasi yang independen

Untuk mengukur struktur independensi yang diadopsi oleh UUOJK, maka ada beberapa panduan yang dapat digunakan. Panduan ini tidaklah dimaksudkan sebagai acuan untuk sistem yang sempurna karena seperti yang telah disampaikan di atas, struktur independensi yang tepat haruslah disesuaikan dengan kondisi dan struktur perekonomian dari Negara tersebut.​​ 

Secara umum, struktur regulasi yang independen dapat diukur dari beberapa faktor sebagai berikut:

  • Independensi Dari Segi Regulasi​​ 

Pertama,​​ Independensi dari segi regulasi​​ (Regulatory Independence).31​​ Regulasi di bidang keuangan haruslah didesain untuk memberi keleluasaan untuk OJK dalam membentuk kebijakan yang tepat. Undang-undang yang ada haruslah memberi ruang dan fleksibilitas kepada OJK untuk dapat mendesain dan merubah kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi. Undang-undang yang terlalu detail menjadi​​ indirect intervention​​ dimana secara tidak langsung OJK diarahkan dan dikekang untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang ada.​​ 

Dalam konteks ini, secara umum UU OJK telah mengadopsi​​ regulatory independence. Dalam UU OJK, OJK diberi kewenangan yang cukup luas untuk menformulasikan regulasi.32​​ Namun demikian, permasalahan ini sangatlah kompleks dan di luar dari pembahasan makalah ini karena isu​​ regulatory independence​​ juga harus dilihat dari sudut pandang UU terkait seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal.  ​​​​ Studi yang lebih mendalam terhadap peraturan yang ada haruslah dilakukan untuk​​ menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah mengakomodir independensi dari UU OJK. ​​ 

  • Independensi Dari Segi Pengawasan

Kedua, independensi dari segi pengawasan​​ (Supervisory Independence).33​​ Tanpa pengawasan yang konsisten dan menyeluruh, regulasi tidak akan menjadi efektif dalam membentuk rezim sistem keuangan yang efisien dan stabil. Ada beberapa aspek dalam membentuk pengawasan yang independen sebagai berikut:34

  • Perlindungan hukum kepada jajaran OJK dalam melakukan tugasnya. Jajaran OJK harus mendapat perlindungan hukum ketika mengeluarkan kebijakannya. Hal ini untuk menghindari adanya keragu-raguan dalam mengambil keputusan karena adanya ancaman tuntutan hukum. Selain itu tuntutan hukum juga dapat menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dimana hal ini dapat mengakibatkan hasil yang negatif mengingat sifat perekonomian yang sangat kontekstual.​​ Di banyak negara, undang-undang melindungi regulator dari kewajiban pelaksanaan tugas​​ yang timbul dari kekuasaan negara, kecuali regulator yang beritikad buruk. Perlindungan regulator penting, agar mereka bekerja dengan rajin, kompeten, mandiri dan profesional.35

  • Adanya system dan standar yang jelas dalam peraturan OJK mengenai pengawasaan dan pengenaan sanksi. Sistem dan standar yang jelas dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi alat check and balances karena keputusan yang diambil bukanlah berdasarkan kebijakan indvidu tetapi harus mengacu pada peraturan yang ada. Hal ini dapat meminimalisasi adanya kebijakan yang bersifat subjektif dan menjaga konsistensi dalam pengawasan regulasi.

  • Sistem remunerasi yang jelas dan terjamin. Harus ada standar gaji yang cukup dan sistem jenjang karir yang berdasarkan​​ merit. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir potensi korupsi dan juga memastikan bahwa OJK diisi oleh orang-orang yang professional dan kompeten dalam bidangnya.

  • Adanya sistem sanksi dan banding yang jelas. ​​ Struktur yang ada harus memberikan kejelasan dalam proses pengenaan sangsi dan upaya hukum yang dapat dilakukan serta jangka waktu dalam prosesnya. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa otoritas jasa keuangan dapat mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Upaya hukum yang berlebihan misalnya dapat menyebabkan

  • Independensi Dari​​ Segi​​ Institusi

Independensi dari segi institusi (Institutional Independence)36​​ mengacu pada status dari otoritas jasa keuangan yang terpisah dari lembaga eksekutif dan legislatif. Mengingat fungsinya yang sangat krusial untuk menyeimbangkan keadaan perekonomian dan kegagalan fungsi otoritas jasa keuangan yang tidak independen seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menjadi sangat penting untuk menjaga independensi sebuah otoritas jasa keuangan dari pengaruh politik dan pemerintah.​​ 

Untuk mencapai hal ini ada beberapa faktor penting yang harus diadopsi oleh sebuah struktur regulasi yang independen sebagai berikut:

  • Peraturan yang jelas mengenai pengangkatan dan pemberhentian dari personel senior. Kepastian mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian diperlukan untuk memberikan jaminan kepada anggota OJK untuk dapat mengambil keputusan tanpa adanya kekhawatiran atas ancaman pemberhentian.​​ 

  • Struktur pengaturan yang jelas. Pengambil kebijakan di OJK sebaiknya bersifat kolektif dan diisi oleh para ahli di bidangnya. Hal ini untuk mencegah adanya satu individu yang terlalu dominan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan yang di ambil.

  • Proses pengambilan kebijakan yang transparan. Walaupun ada beberapa keputusan yang menurut sifatnya bersifat rahasia dan sensitif, proses pengambilan kebijakan yang transparan harus tetap dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan adanya kontrol dari publik terhadap kebijakan yang diambil oleh OJK.

 

 

  • Independensi​​ Dari​​ Segi​​ Pembiayaan

Independensi dari segi pembiayaan​​ (Budgetary Independence)37​​ mengacu pada keterlibatan dari eksekutif dan legislative dalam memutuskan besarnya anggaran OJK termasuk personel dan besarnya gaji. Otoritas yang mempunyai kebebasan dalam merancang anggaran dan sumber dayanya akan lebih siap untuk menghadapi tekanan politik. Sehinga, proses pengambilan keputusan akan dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan perkembangan pasar. Dalam hal ini, maka sebaiknya pendanaan dari OJK diperoleh dari luar anggaran pemerintah.

Namun demikian, di sisi lain, apabila pendanaan hanya berasal dari industri, ada kekhawatiran bila nantinya OJK akan mengalami​​ conflict interest​​ di saat mengambil keputusan yang berpotensi merugikan industri. Misalnya dalam situasi krisis dimana industri​​ dapat menekan OJK untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan industri tanpa melihat kepentingan publik secara umum.​​ 

Dalam konteks ini, UUOJK telah mengambil langkah yang tepat. Dalam UUOJK, pendanaan OJK berasal dari kombinasi APBN dan premi dari Industri. Mengingat masih rentannya perekonomian Indonesia, kombinasi ini merupakan solusi yang baik dimana OJK tetap dapat berfungsi penuh di saat krisis dengan dukungan dari pemerintah.

 

V.​​ Analisis ​​​​ Struktur Independensi di Tingkat Penyidikan pada stuktur regulasi uuojk

 

  • Permasalahan​​ Dalam Struktur Penyidikan di UUOJK

Bab sebelumnya sudah membahas secara umum tentang struktur regulasi yang independen dan analisis singkat tentang struktur dalam UUOJK. Walaupun secara umum, UUOJK telah memberikan independensi yang cukup kepada OJK, tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih banyak​​ gap​​ dalam UUOJK yang dapat berpotensi mempengaruhi independensi dari OJK. Mengingat kompleksnya isu yang ada, seperti yang telah diuraikan di muka, makalah ini akan di fokuskan kepada masalah penyidikan dimana terdapat​​ gap​​ yang besar dalam konteks independensi yang dapat berpotensi untuk menciptakan penyalahgunaan wewenang atau ketidakpastian dalam pelaksanaan​​ sebuah kebijakan. Adapun beberapa masalah mendasar pada struktur yang ada yang berpotensi mempengaruhi level implementasi penyidikan adalah:

Pertama, tidak ada standar dan hukum acara yang spesifik menyangkut tingkat penyidikan di UUOJK. Tidak dapat dipungkiri kalau sektor keuangan sangat kompleks. Banyak dimensi yang terlibat di dalamnya​​ mulai dari masalah financial, sosial sampai hukum. Oleh karenanya, pemahaman yang menyeluruh dari seorang penyidik sangat diperlukan untuk dapat melihat permasalahan yang ada dari kacamata multi dimensi.​​ 

Sayangnya, UUOJK tidak memberikan acuan yang jelas mengenai standar yang harus dipakai dan diterapkan. Tidak terintegrasinya fungsi penyidik dalam lembaga OJK berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang pada gilirannya dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan.​​ 

Kedua,​​ adanya potensi multi interpertasi pada​​ Pasal 49​​ angka 1 UUOJK​​ yang menyatakan, “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian ​​ Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Di sini, dapat terlihat,​​ di satu sisi,​​ ketentuan Pasal​​ 49 angka 1​​ tersebut dapat diinterpretasikan bahwa​​ Kepolisian​​ sebagai institusi mempunyai kewenangan penyidikan tersendiri terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di bidang keuangan. Di sisi lain,​​ ketentuan Pasal​​ 49 angka 1 itu​​ juga diinterpretasikan bahwa hanya penyidik​​ Kepolisian​​ yang diperbantukan di OJK lah yang diberikan kewenangan khusus untuk menyidik kasus-kasus kejahatan di bidang keuangan. Sehingga, sebagai institusi,​​ Kepolisian​​ tidak lagi berwenang menangani kasus-kasus di kejahatan bidang keuangan.

Masalah interpretasi ini haruslah diperjelas karena perbedaan pandangan akan berpotensi mempengaruhi independensi penyidikan oleh OJK ​​ dan penegakkan hukum di bidang keuangan secara umumnya. Idealnya, penyidikan di bidang keuangan harus dilakukan oleh satu institusi untuk menjaga konsistensi dari kebijakan yang ada. Penyidikan yang dilakukan dua institusi yang berbeda dapat berpotensi menimbulkan perbedaan penanganan yang pada gilirannya membentuk sebuah ketidakpastian hukum dan kebijakan di bidang keuangan.​​ 

Ketiga,​​ Dalam hal struktur organisasi penyidikan, masih adanya kekosongan mengenai sejauhmana OJK dapat tetap independen dalam proses penyidikan. Walaupun​​ ketentuan​​ Pasal 1 angka 1​​ UUOJK telah memberikan​​ fungsi, tugas, dan wewenang​​ penyidikan kepada OJK. Namun​​ dalam implementasinya OJK tidak bisa langsung mengontrol jalanya penyidikan. Dalam​​ ketentuan​​ Pasal​​ 49 angka 1 UUOJK​​ disebutkan bahwa penyidik adalah​​ Kepolisian​​ polisi atau Pejabat​​ Pegawai​​ Negeri​​ Sipil (PPNS). Sementara​​ itu dapat dipahami​​ bahwa pegawai OJK bukanlah Pegawai​​ Negeri​​ Sipil. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penyidikan, OJK harus “meminjam” bantuan dari pemerintah (baik institusi polisi maupun institusi lainnya).

Yang menjadi pertanyaan adalah:

  • Sejauh mana penyidik yang “diperbantukan” ke OJK dapat independen dari institusi asalnya mengingat bahwa mereka nantinya akan kembali lagi ke institusi asalnya tersebut?​​ 

  • Sejauh mana Dewan Komisioner OJK dapat mengawasi jalannya penyidikan untuk menjaga konsistensi kebijakan penegakkan hukum yang diambilnya mengingat tidak adanya​​ direct line of command​​ ke Dewan Komisioner?

Kedua hal ini penting untuk dipikirkan karena penegakan hukum yang tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuat akan menciptakan kebingungan dari pelaku pasar. Tidak jarang adanya penafsiran yang berbeda antara aparat penegak hukum dan regulator dalam menterjemahkan sebuah kebijakan. Tanpa adanya struktur dan peraturan yang jelas, institusi penyidikan juga sangat berpotensi menjadi channel terhadap intervensi dari pihak dan golongan tertentu kepada OJK.​​ 

  • Beberapa Masukan​​ 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka ada beberapa masukan yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh OJK untuk menutup​​ gap​​ yang ada​​ sebagaimana diuraikan berikut ​​ ini:

1.​​ Pembuatan sebuah standar​​ dan kerjasama yang jelas dalam melakukan penyidikan.

Harus ada komitment dari OJK dan institusi asal penyidik bahwa penyidikan kasus keuangan dilakukan melalui satu pintu dan kordinasi yaitu OJK. OJK juga harus membuat standard sistem penanganan perkara yang jelas dan objektif​​ sehingga​​ check and balances​​ dari jalannya sebuah penyidikan dapat dengan mudah dilakukan dan di ukur.​​ 

Standar​​ yang ada harus paling tidak mencakup hal-hal mengenai tahapan sebelum dan sesudah penyidikan. Untuk mengatasi adanya perbedaan interpretasi antara OJK dan penyidik, sebaiknya setiap penyidikan yang dilakukan harus didahului oleh kesimpulan dan rekomendasi dari OJK dari level pemeriksaan. Hal ini penting agar penyidikan yang dilakukan didasarkan pada suatu landasan penafsiran kebijakan yang konsisten dan bukan berdasarkan penilaian subjektif. ​​ 

Selain itu, standard yang ada juga harus mengatur mengenai jangka waktu dari tahap pelaporan, pemeriksaan hingga penyidikan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga agar masalah yang ada dapat diselesaikan secepat mungkin. Perlu diingat bahwa sektor keuangan sangatlah dinamis. Keterlambatan penanganan atau proses yang terlalu berkepanjangan dapat menimbulkan permasalahan sistemik dan menimbulkan efek domino. Oleh karenanya penting kiranya untuk membentuk sebuah standard dengan jangka waktu yang jelas.​​ 

2. ​​ Pembentukan struktur organisasi penyidikan di OJK.

Kerancuan mengenai​​ chain of command​​ dari penyidikan harus dengan segera diatasi melalui regulasi internal mengenai struktur organisasi, yaitu melalui peraturan OJK.38​​ Idealnya, dalam struktur organisasi OJK nantinya, semua penyidik dimasukkan ke dalam sebuah satu department tersendiri yang diketuai oleh deputi bagian penyidikan. ​​ Deputi bagian penyidikan bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner melalui Ketua OJK. Artinya, Deputi bagian penyidikan berada dalam pengawasan dan kontrol dari ​​ ketua OJK, dimana nantinya ketua OJK akan bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner mengenai hasil penyidikan yang ada.​​ 

Fungsi control dari Ketua OJK dalam penyidikan ini penting untuk menjaga divisi penyidikan tetap independen baik dari pengaruh negative institusi asalnya maupun dari pengaruh divisi atau lembaga lain di OJK yang mungkin mempunyai agenda dan kepentingan yang berbeda dengan divisi lainnya. Oleh​​ karenanya, diharapkan kedudukan dan fungsi Ketua yang netral dapat meminimalisir adanya intervensi penyidikan baik dari eksternal maupun internal OJK.​​ 

Selain itu,​​ sistem kepangkatan dan remunerasi dari penyidik juga tidak kalah penting untuk diatur dengan jelas. OJK harus dapat menjamin adanya kontinuitas dari karir si penyidik ketika dia kembali ke institusi asalnya. Kepangkatan dan fungsi di OJK harus pararel dengan kepangkatan dan fungsi si penyidik di institusi asalnya. Hal ini penting agar nantinya si penyidik dapat fokus dalam melakukan penyidikan tanpa adanya kekhawatiran mengenai masa depannya. Selain itu dengan adanya struktur karir yang pararel independensi si penyidik juga dapat lebih terjaga dari pengaruh institusi asalnya karena kenaikan karirnya tidak tergantung pada institusi asalnya.

3.​​ Ke depan, untuk lebih meningkatkan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum OJK, perlu dibuat ketentuan​​ dalam regulasi OJK​​ yang mengatur​​ pegawai OJK sebagai penyidik disamping penyidik Kepolisian dan PPNS dan pemeriksaan dalam setiap tingkatan perlu diperjelas dan diperkuat. ​​ 

4. Perlu kedudukan dan hubungan antara UUOJK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) diperjelas dan harmonis.​​ Berdasarkan penelitian Burg’s salah satu unsur hukum agar hukum dapat membuat sistim ekonomi berfungsi adalah definisi​​ dan status yang jelas (definition and clarity of status)39.​​ Oleh karena itu, dalam rangka pembaharuan KUHAP nantinya perlu menentukan “pihak lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan” disamping Kepolisian dan PPNS mendapat kewenangan melaksanakan tugas penyidikan.​​ Pemberian kewenangan penyidikan kepada pihak lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan tersebut akan menciptakan​​ multi investigator system​​ yang dapat diharapkan nantinya menciptakan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang pada gilirannya bermanfaat untuk penegakan hukum.​​ Multy Investigator System​​ telah diterapkan negara lain, seperti Amerika Serikat yang mengatur berbagai institusi​​ sebagai penyidik dalam kasus​​ money laundering.​​ Misalnya antara lain, DEA (Drugs Enforcement Administration) dan IRS (Internal Revenue Service).

PENUTUP

 Untuk mendorong​​ struktur regulasi independen OJK yang efisien dan efektif, perlu mengkaji kembali peran OJK sebagai regulator untuk pengawasan sektor jasa keuangan. Dengan ini diharapkan OJK menjadi paling objektif, dapat melaksanakan wewenangnya secara memadai, transparan dan akuntabilitas. Di samping itu, OJK diharapkan memiliki kewenangan hukum yang cukup untuk melakukan penyidikan dalam masalah-masalah sektor jasa keuangan.​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Alan S. Blinder,​​ Central Banking in Theory and Practice, Cambridge: The MIT Press, 1998.

 

Ann Seidman, Robert B. Seidman,​​ dan Nalin Abeyesekere,​​ Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters,​​ London: Kluwer Law Interenational, 2001.

 

Barth, James R., et. Al.,​​ Guardians of Finance making Regulation Work for Us, Cambrige: The MIT Press, 2012.

 

Charles Enoch, Barbara Baldwin, et all, “Indonesia, Anatomy of Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99, IMF Working Paper WP/01/52, 2001.

 

Kenneth Kaoma Mwenda,​​ Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator, the World Bank, 2006.

 

Lars Nyberg, “The Framework of Modern Central Banking”, Speech on Reforming the State Bank of Thailand, hanoi, 21 March 2006.

 

Leonar J. Theberge, “Law and Economic Development”,​​ Journal of International aw and Policy,​​ Vol. 9. 1980.

 

Mamiko Yokoi-Arai, “The Regulatory Efficiency of A Single Regulatory in Financial Services: Analysis of the UK and Japan”,​​ Banking & Finance Law Review,​​ October, 2006.

 

Marc Quintyn and Michael W Taylor,”Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability,​​ IMF Working Paper WP/02/46, ​​ 2002.

 

M. Quintyn & M. W. Taylor, “Should Financial Sector Regulator Be Independen​​ ?” 34 Economic Issues 6, IMF 2004.

Nii K.​​ Sowa, "Improving the Legal and Regulatory Framework of the Financial Services Sector: A Case for an Independent Financial Regulator", makalah presentasi pada​​ Ghana @ 50: The Achievements, Challenges of the Financial Services Sector and the Expectations of the Next 50 Years,​​ 2007.

 

Takeo​​ Hoshi​​ dan Takatoshi Ito, “Finacial Regulation In Japan: A Sixth Year Review of The Financial Services Agency”, Journal of Financial Stability​​ I, 2004.

 

Zulkarnain​​ Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan”,​​ Jurnal ​​ Legislasi Indonesia,​​ Juli, Vol. 9.

*

Disampaikan pada​​ Seminar Eksistensi dan Tantangan OJK Dlam Menata Industri Jasa Keuangan Untuk Pembangunan Ekonomi, dilaksanakan Bening Institute, ​​ Jakarta, tanggal 23 April ​​ 2013.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987-sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999-sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 200-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 200-sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997-2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2010. Ketua Lembaga Kajian Hukum Ekonomi F. Hukum USU, tahun 2013.

1

​​ Takeo Hoshi dan Takatoshi Ito, “Finacial Regulation In Japan: A Sixth Year Review of The Financial Services Agency”, Journal of Financial Stability I (2004), hal. 229.

2

​​ Mamiko Yokoi-Arai, “The Regulatory Efficiency of A Single Regulatory in Financial Services: Analysis of the UK and Japan”,​​ Banking & Finance Law Review,​​ October, 2006, hal. 1.

3

​​ Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan”,​​ Jurnal ​​ Legislasi Indonesia,​​ (Juli, Vol. 9), hal. 344. Lihat juga. Mamiko Yokoi-Arai,​​ Op. Cit,​​ hal. 5.

4

​​ Kenneth Kaoma Mwenda, "Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator", the World Bank, 2006, hal 3

5

​​ ibid.

6

​​ Nii K. Sowa, "Improving the Legal and Regulatory Framework of the Financial Services Sector: A Case for an Independent Financial Regulator", makalah presentasi pada​​ Ghana @ 50: The Achievements, Challenges of the Financial Services Sector and the Expectations of the Next 50 Years,​​ 2007,​​ hal 3.

7

​​ Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere,​​ Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters,​​ (London: Kluwer Law Interenational, 2001), hal. xxi.

8

​​ Kenneth Kaoma Mwenda,​​ Op.Cit, ​​ hal. 3

9

​​ P.S. Mehta, “Why a Steel Regulator Makes Little Sense”, dalam Kennet Kaoma Mwenda,​​ Op.Cit, hal. 19.

10

​​ Ibid,​​ hal. 21.

11

​​ Ibid, hal. 20.

12

​​ Zulkarnain Sitompul,​​ Op.Cit, hal 350.

13

​​ Ibid.

14

​​ Ibid, hal, 351.

15

​​ Ibid, hal. 352.

16

​​ Lihat Marc Quintyn and Michael W Taylor,”Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability,​​ IMF Working Paper WP/02/46, ​​ 2002, hal 6​​ 

17

​​ Ibid,​​ hal 6-7

18

​​ James R. Barth, et. Al.,​​ Guardians of Finance making Regulation Work for Us, (Cambrige: The MIT Press, 2012), hal. 10.

19

​​ Kennet Kaoma Mwenda,​​ Op.Cit, hal. 21. Lihat juga. M. Quintyn & M. W. Taylor, “Should Financial Sector Regulator Be Independen​​ ?” 34 Economic Issues 6 (IMF 2004), hal. 7.

20

​​ Lihat Carl-Johan Lindgren, Thomas JT Balino, et all, “Financial Sector Crisis and Lesson From Asia, IMF Occasional Paper 188, 1999, dalam Marc Quintyn,​​ Ibid.

21

​​ Untuk lebih lengkap ulasan mengenai hal ini, lihat Charles Enoch, Barbara Baldwin, et all, “Indonesia, Anatomy of Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99, IMF Working Paper WP/01/52, 2001.

22

 ​​​​ Lihat Nii Ka Sowa,​​ Op.Cit, hal 5-6

23

​​ Lihat​​ M. Quintyn & M. W. Taylor,”​​ Should Financial Sector Regulators Be Independent?”​​ IMF​​ Economic Issues ​​ No.32, 2004.

24

​​ Ibid.

25

​​ Ibid.

26

​​ Kenneth Kaoma Mwenda,Op.Cit, hal 34.

27

​​ Untuk ulasan mengenai kapan intervensi pemerintah diperlukan, lihat ibid, hal 31-33.

28

​​ Lars Nyberg, “The Framework of Modern Central Banking”, Speech on Reforming the State Bank of Thailand, hanoi, 21 March 2006.

29

​​ Alan S. Blinder,​​ Central Banking in Theory and Practice, (Cambridge: The MIT Press, 1998), hal. 54.

30

​​ Ibid.

31

​​ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai​​ regulatory independence, lihat Marc Quintyn and Michael W Taylor hal 14-16,

32

​​ Lihat pasal 8 UU OJK.

33

​​ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai supervisory independence, lhiat​​ Marc Quintyn and Michael W Taylor,​​ Op.Cit, hal 17-20

34

​​ Ibid.

35

​​ Kenneth Kaoma Mwenda,Op.Cit, hal​​ 13.

36

​​ Ibid. hal 20

37

​​ Ibid,​​ ​​ hal 21

38

​​ Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara republik Indonesia.

39

​​ Leonar J. Theberge, “Law and Economic Development”,​​ Journal of International aw and Policy,​​ (Vol. 9. 1980), hal. 232.

Leave a Comment