Go to the top

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS BANK

Team Web / 0 Comments

Hits: 588

Tanggung jawab DIREKSI DAN KOMISARIS​​ 

​​ dalam Pengelolaan perseroan terbatas bank*

Oleh

Bismar Nasution**

 

Globalisasi di bidang ekonomi telah mempengaruhi berbagai sektor usaha di dunia.​​ Globalisasi​​ hukum kemudian mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai​​ undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati​​ batas-batas negara yang mengakibatkan terjadinya peleburan prinsip-prinsip hukum pada suatu negara kepada negara lainnya.1​​ Bagi Indonesia, konsekwensi logis dari perkembangan ini adalah adanya tuntutan untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi di dunia internasional. Tanpa adanya keharmonisan tersebut, Indonesia dapat dikucilkan dari kegiatan bisnis internasional dan investasi karena tidak ada​​ kepastian terhadap perlindungan hukum untuk kegiatan bisnis yang telah biasa dilakukan di dunia internasional.

Hal ini melatarbelakangi​​ lahirnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. ​​ Amandemen Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dinilai​​ penting karena UUPT merupakan salah satu elemen utama dari regulasi di bidang ekonomi yang harus bisa mengakomodasi berbagai​​ perkembangan yang muncul dalam dunia bisnis internasional.​​ 

Lahirnya UUPT yang baru memberikan berbagai warna baru bagi​​ berbagai pelaku usaha di berbagai bidang, termasuk sektor perbankan. ​​ Beberapa perkembangan dalam UUPT tersebut​​ antara lain​​ diadopsinya prinsip​​ tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/ CSR).​​ Dalam Pasal 74 UUPT disebutkan bahwa​​ setiap perusahan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam ​​ wajib melaksanakan prinsip CSR. Akibat dari adanya ketentuan ini adalah adanya kewajiban bagi perusahaan terkait untuk melakukan konservasi lingkungan dan pengembangan di wilayah usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya.​​ 

Selain itu​​ UUPT​​ juga​​ telah mengakui​​ prinsip​​ ekonomi syariah yang telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.​​ Pasal 109​​ UUPT mengakui​​ prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan mewajibkan adanya dewan pengawas syariah di perusahaan yang mejalankan bisnis berbasis syariah. Dewan pengawas ini mempunyai tugas untuk memberikan saran dan nasihat serta mengawasi kegiatan​​ perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.2​​ ​​ Adanya​​ pengakuan​​ terhadap prinsip​​ syariah​​ dalam UUPT​​ tidak hanya membuat Indonesia ikut dalam​​ trend bisnis internasional yang​​ mulai menggunakan prinsip syariah, tetapi juga dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia​​ melalui pengadopsian prinsip hukum ekonomi syariah dalam hukum nasional kita.​​ ​​ 

Disamping itu,​​ UUPT juga telah mengatur tentang pembelian kembali saham oleh perusahaan (buy back)3​​ dan permisahan perusahaan​​ tidak murni​​ (spin off).4​​ Selain itu ada juga larangan​​ kepemilikan silang​​ (cross holding)​​ dalam pasal 36 UUPT.5 ​​​​ 

Salah satu isu penting yang tidak akan pernah ketinggalan dalam perdebatan menyangkut perseroan terbatas adalah masalah pertanggungjawaban​​ Direksi​​ dan Komisaris. Dalam hal pertanggungjawaban​​ Direksi,​​ UUPT mengalami beberapa perubahan. Misalnya diadopsinya prinsip​​ business judgment rule​​ (ketentuan keputusan bisnis).6​​ Prinsip yang berasal dari Negara​​ common law​​ ini memberikan​​ safe harbor​​ bagi para direksi yang mengambil​​ calculated business decision​​ untuk tidak​​ dipertanggungjawabkan secara dihukum apabila nantinya keputusan bisnisnya merugikan perusahaan. Isu ini memang sangat penting bagi perlindungan direksi yang selama ini tidak jelas di atur dalam UUPT yang lama. Dengan diadopsinya prinsip ini, diharapkan​​ para​​ direksi​​ berani mengambil resiko dalam keputusan-keputusan bisnisnya karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil resiko ini, perkembangan bisnis di Indonesia dapat terhambat.

Makalah ini akan​​ mengangkat isu​​ mengenai​​ tanggung jawab pengurus perseroran  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ berkiatan dengan​​ prinsip​​ business judgment rule​​ secara lebih mendalam.​​ Isu ini dipilih karena dampaknya yang sangat besar bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Seperti yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya, kejelasan mengenai tanggung jawab​​ direksi​​ tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum di Indonesia, tetapi juga dapat mendorong timbulnya inovasi-inovasi baru dalam bisnis Indonesia yang sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian nasional kita.​​ ​​ Hal ini juga akan berkaitan dengan sektor perbankan, mengingat bahwa sektor perbankan merupakan salah satu denyut nadi perekonomian. Sehingga wacana bagaimana pertanggungjawaban pengurus​​ perseroan terbatas bank juga harus diperjelas, terkait dengan keputusan-keputusan bisnis dan ekonomi yang penting yang harus diambil oleh pengurus bank, dalam hal ini​​ Direksi​​ dan juga Komisaris.

 

Prinsip Fiduciary Duty dari Direksi​​ dan Komisaris

Komisaris dan​​ direksi​​ perusahaan adalah pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan . Di sini komisaris dan​​ direksi​​ memiliki posisi​​ fiducia​​ dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme ​​ hubungannya harus ​​ secara ​​ fair.​​ Menurut ​​ pengalaman ​​ common ​​ law​​ hubungan itu ​​​​ dapat ​​ didasarkan ​​ pada teori ​​ fiduciary duty.7​​ Teori​​ fiduciary duty​​ adalah suatu kewajiban​​ yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan​​ fiduciary​​ ini adalah ​​ seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan ​​ dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, ​​ dalam hal ini ​​ peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).​​ Fiduciary​​ ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, ​​ wakil ​​ atau ​​ wali, ​​ dan ​​ pelindung ​​ (guardian). termasuk juga di dalamnya seorang​​ lawyer​​ yang mempunyai hubungan​​ fiduciary​​ dengan​​ client-nya.​​ 8

Dalam memahami ​​ hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary ​​ relationship) tersebut,​​ common law​​ mengakui bahwa orang ​​ yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciary) secara ​​ natural ​​ memiliki ​​ potensi ​​ untuk ​​ menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang ​​ kepercayaan tersebut harus didasarkan ​​ kepada standar ​​ yang ​​ tinggi.9 ​​​​ 

Dalam ​​ common law​​ ​​ penipuan  ​​​​ telah ​​ dikontruksikan ​​ secara ​​ lebih ​​ luas ​​ dalam ​​ gugatan ​​ melawan ​​ orang-orang yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciaries) dibandingkan ​​ dengan ​​ gugatan terhadap ​​ individu-individu. Karena dalam hubungan kepercayaan ​​ dan kerahasiaan, pemegang kepercayaan diharuskan ​​ untuk menerapkan ​​ standar ​​ perilaku ​​ yang ​​ lebih ​​ tinggi ​​ dan ​​ dapat ​​ diminta pertanggungjawabannya ​​ berdasarkan ​​ doktrin ​​ “constructive fraud”​​ untuk pelanggaran​​ fiduciary duty.10

Dalam konteks​​ Direksi, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari​​ Direksi​​ yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang​​ akan dirugikan apabila direksi​​ berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.11​​ 

Berdasarkan​​ UUPT pengurusan PT dipercayakan kepada​​ direksi lebih jelasnya pasal 97​​ UUPT menyatakan, bahwa​​ Direksi​​ bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik​​ di dalam maupun di luar pengadilan.12​​ Sementara itu Pasal 97 ayat (2)​​ UUPT menetapkan bahwa setiap anggota​​ direksi​​ wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.​​ Dengan demikian,​​ direksi​​ dalam​​ menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan​​ direksi​​ bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.​​ 13

 Di negara-negara​​ common law​​ dimana khususnya di negara Amerika yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang​​ direksi​​ dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu disarkan pada standar​​ duty of loyality​​ dan​​ duty of care​​ dalam pertanggungjawaban​​ direksi​​ pada Perseroan​​ Terbatas didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.

 Perlu ditekankan bahwa kewajiban utama dari​​ direksi​​ adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok​​ 14,​​ sesuai dengan posisi seorang​​ direksi​​ sebagai sebuah​​ trustee​​ dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang​​ direksi​​ untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care)15. Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang​​ direksi​​ tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality ) .16​​ 

​​ Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan​​ fiduciary duty​​ dapat menyebabkan​​ direksi​​ untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.17

Berbagai hal yang disebutkan diatas berkenaan dengan​​ Direksi, berlaku pula terhadap Dewan Komisaris. ​​ Sebab menurut pasal 108 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada​​ Direksi.18​​ Selanjutnya pasal 114 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam​​ pasal 108 ayat (1).19 ​​​​ Sementara berkaitan dengan tanggung jawab diatur dalam pasal 114 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.20

 

Perkembangan​​ Prinsip​​ Business Judgment Rule

Perseroan Terbatas sebagai suatu perusahaan atau suatu entitas ekonomi dimana salah satu karakteristiknya adalah terpusatnya manajemen dibawah struktur dewan​​ direksi.21​​ Oleh karena itu sangat penting untuk mengontrol perilaku​​ mereka.​​ Awal​​ dari pentingnya fungsi kontrol terhadap​​ direksi​​ tidak terlepas dari perkembangan teori​​ pemisahan kekayaan dalam​​ hukum perusahaan​​ itu sendiri.​​ Teori ini berasal dari Teori​​ Salomon​​ yang muncul dari Putusan Pengadilan kasus​​ Solomon v Salomon & Co. Ltd​​ (1897). Teori ini mengungkapkan bahwa pada sebuah pembentukan Perseroan Terbatas, perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya atau menjalankannya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktivitasnya bukan kepada orang yang memiliki atau menjalakannya.22

Dalam perkembangannya, Teori Solomon sering disalahgunakan oleh para pemilik atau​​ direksi​​ yang beritikad buruk untuk kepentingannya sendiri. Hal ini terjadi karena seorang​​ direksi​​ dari sebuah perusahaan akan selalu berurusan dengan aset milik​​ orang lain, tidak hanya dalam aspek hukum dimana dia akan berkuasa penuh untuk mengelola aset-aset perusahaan, tetapi juga perusahaan mungkin mempunyai pemegang saham yang menginvenstasikan uangnya dalam perusahaan tersebut dengan membeli saham.​​ 

Pemegang saham ini sering kali hanya mempunyai pengawasan yang kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap perilaku seorang​​ direksi. Oleh karena itu, dengan adanya pemisahaan kekayaan antara​​ direksi​​ dan perusahaannya, para​​ direksi​​ mempunyai​​ moral hazard​​ yang tinggi karena mereka tidak mendapat konsekwensi finansial yang serius apabila keputusan mereka merugikan perusahaan. Akibatnya banyak para​​ direksi​​ yang menggunakan kekuasaanya untuk memperkaya diri sendiri yang seringkali menyebabkan perusahaan mereka mengalami kerugian.

Adanya penyimpangan ini tentunya menimbulkan suatu isu tersendiri dalam hukum perusahaan. Kerugian perusahaan tentunya dapat merugikan pemilik modal perusahaan. Investasi mereka akan hilang apabila perusahaan tersebut menjadi insolven.​​ Demikian juga apabila ada barang atau jasa yang digunakan oleh perusahaan yang diperoleh secara kredit,​​ direksi​​ akan mengelola barang dan jasa yang didalamnya terdapat hak para kreditur yang baru akan hilang apabila hutang kredit tersebut dibayar lunas.​​ 

Dalam hal ini maka dibuatlah pengecualian terhadap teori ini, misalnya dalam hal para pemilik dan​​ direksi​​ berada pada posisi yang tidak terlindungi (exposed position) maka mereka bertanggung jawab secara pribadi kepada akibat-akibat hukum dari perbuatan mereka.23

 Oleh sebab itu​​ direksi​​ harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya kepada perusahaan untuk menghindari hal yang diatas. Hal ini berkaitan dengan prinsip tanggung​​ jawab​​ direksi​​ atau yang sering disebut dengan​​ fiduciary​​ duty​​ tersebut.​​ 24​​ Hal ini​​ penting​​ untuk​​ memberikan perlindungan​​ terhadap​​ hak pemegang saham perusahaan, karena​​ direksi​​ mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan sewenang-wenang pemegang saham mayoritas. Namun perlu ditekankan bahwa kewajiban utama dari​​ direksi​​ adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok.25​​ 

Dalam perkembangannya penerapan prinsip​​ fiduciary duty​​ telah menimbulkan kekhawatiran​​ yang mendalam bagi para​​ direksi​​ untuk mengambil keputusan bisnisnya. Dalam dunia bisnis adalah lazim bagi​​ direksi​​ untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat spekulatif karena ketatnya persaingan usaha. Permasalahan timbul ketika keputusan bisnis yang diambilnya ternyata merugikan perusahaan, padahal dalam mengambil keputusan tersebut,​​ direksi​​ tersebut melakukannya dengan jujur dan itikad yang baik. Untuk melindungi​​ direksi​​ yang beritikad baik tersebut maka muncul teori​​ business​​ judgment rule​​ yang merupakan salah satu teori yang sangat popular untuk menjamin keadilan bagi para​​ direksi​​ yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khusunya bagi para​​ direksi​​ sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis.​​ 26

Dalam Ilmu hukum​​ teori​​ business​​ judgment​​ rule​​ diartikan sebagai aplikasi spesifik dari standar tingkah laku​​ direksi​​ pada sebuah situasi dimana setelah pemeriksaan secara wajar,​​ direksir yang tidak mempunyai kepentingan pribadi menggunakan serangkaian tindakan dengan itikad baik, jujur dan secara rasional percaya bahwa tindakannya dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.27

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgment) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip​​ duty of care​​ adalah:​​ pertama,​​ memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar​​ Kedua,​​ tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik.​​ Ketiga,​​ memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.28

Aplikasi secara implisit atau eksplisit dari teori​​ business​​ judgment rule​​ dapat dilihat dari pengalaman​​ di Kanada dimana pengadilan​​ lebih menfokuskan perhatian hukum (judicial attention) dari proses pengambilan keputusan dari​​ hasil dari keputusan yang dibuat tersebut.​​ 

Pengadilan lebih cenderung melihat apakah​​ duty of care​​ sudah dipenuhi, walaupun keputusan tersebut dilihat dari sudut pandang bisnis.29​​ Oleh karena itu penting​​ bagi​​ direksi​​ untuk menjamin telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan standard dan prosedur yang terdapat dalam perusahaannya sebelum mengambil sebuah keputusan bisnis.​​ Tindakan tersebut harus sesuai dan konsisten dengan aktivitas due diligence yang dibutuhkan agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.​​ 

Hal ini penting agar mereka mempunyai landasan hukum yang kuat dalam bertindak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan terhadap segala kewajiban mereka kepada para pemegang saham jika perusahaannya dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang. Dan lebih penting lagi tindakan diatas mengacu pada keputusan bisnis yang akan memenuhi secara objektif kenaikan nilai dari perusahaan.30

 

Prinsip​​ Business Judgment Rule​​ dalam

​​ Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia

 

Sebelum keluarnya UUPT​​ yang baru, Indonesia tidak secara jelas mengadopsi prinsip​​ Business Judgment Rule.​​ Padahal hal ini penting untuk menentukan apakah seorang​​ direksi​​ dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Karena perusahaan adalah (risk taker) yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana​​ direksi​​ sebagai organ perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis seringkali bersifat spekulatif yang bertendensi untuk mengalami kerugian. Disinilah pentingnya standar mengenai pertanggungjawaban untuk dapat melihat keputusan bisnis manakah yang diambil sesuai dengan prosedur demi kepentingan perusahaan ataukah keputusan bisnis yang diambil​​ untuk kepentingan si​​ direksi​​ itu sendiri. ​​ Sehingga dalam prakteknya UUPT Lama mempunyai berbagai hambatan untuk melindungi keputusan bisnis dari​​ direksi.

​​ Hal inilah yang merupakan salah satu unsur penting dalam amandemen UUPT Lama.​​ Tanpa adanya standar yang jelas mengenai pertanggungjawaban​​ direksi​​ maka dikhawatirkan​​ direksi​​ tidak akan berani mengambil keputusan bisnis. Hal ini bertentangan dengan posisi perusahaan sebagai​​ risk taker​​ sehingga secara tidak langsung akan menghentikan​​ continuos improvement​​ dari perusahaan itu sendiri.​​ Oleh karena itu, masuknya prinsip​​ business judgment rule​​ dalam UUPT adalah hal yang sangat positif untuk mendukung perkembangan iklim usaha​​ di Indonesia.​​ 

Dalam ketentuan​​ Pasal 97​​ ayat​​ (5)​​ UUPT, seorang​​ direksi​​ bebas dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan:

  • Kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalainnya;

  • Direksi​​ melakukan kepengurusan dengan beritikad baik dan hati-hati;

  • Kepengurusan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan;

  • Direksi​​ tidak mempunyai​​ conflict of interest; dan

  • Telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian.31

Sementara itu, pasal 114 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)) apabila ia dapat membuktikan:

  • telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

  • tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan​​ Direksi​​ yang mengakibatkan kerugian; dan

  • telah memberikan nasihat kepada​​ Direksi​​ untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.​​ 32

Secara umum, ketentuan diatas merupakan prinsip​​ business judgment rule​​ yang biasa ditemukan di Negara​​ common law. Namun demikian ada sedikit perbedaan versi dengan ketentuan​​ business judgment rule​​ yang biasa di temui di Negara-negara​​ common law.​​ 

Pertama, pada umumnya prinsip​​ business judgment rule​​ hanya berlaku pada keputusan bisnis saja. Dalam UUPT, prinsip ini berlaku pada “pengurusan perseroan” yang merupakan aspek yang lebih luas di bandingkan dengan keputusan bisnis. Hal ini berarti​​ direksi​​ dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya bukan hanya dalam hal keputusan bisnis yang dia ambil, tetapi juga dalam aspek manejemen perusahaan jika​​ direksi​​ tersebut dapat membuktikan kelima unsur diatas.​​ 

Kedua,​​ tidak ada kejelasan definisi mengenai “kesalahan” dan “kelalaian.​​ Akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dalam keputusan bisnis atau kepengurusan tanpa parameter yang jelas tentang apa yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian. Dalam struktur perusahaan yang semakin rumit tidak jarang​​ direksi​​ mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya yang mungkin menyalahgunakan kewenangan tersebut.​​ Hal yang sama juga terjadi dalam hal keputusan bisnis. Dalam iklim usaha yang semakin kompetitif, tidak jarang​​ direksi​​ harus mengambil keputusan yang bersifat spekulatif untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Apakah apabila nantinya keputusan tersebut mengakibat kerugian,​​ direksi​​ dapat dianggap salah atau lalai?

Hal ini sedikit berbeda dengan Negara​​ common law​​ yang pada umumnya tidak mencantumkan unsur ini dalam bunyi pasalnya.​​ Standar​​ yang dilakukan adalah standar kewajaran (reasonable) dimana pengadilan akan melihat keputusan yang diambil oleh​​ direksi​​ dengan melihat apa yang akan dilakukan oleh orang lain yang mempunyai posisi dan dalam kondisi yang sama. Apabila orang lain tersebut cenderung akan mengambil keputusan yang sama, maka keputusan bisnis tersebut dapat dikatakan merupakan keputusan bisnis yang wajar.​​ ​​ Hal​​ ini​​ dilakukan untuk mendorong​​ direksi​​ untuk berani mengambil keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Tanpa adanya keberanian ini dikhawatirkan perkembangan ekonomi dapat terhambat apalagi di masa globalisasi dimana para​​ direksi​​ dihadapkan dengan pesaing dari berbagai Negara.

Ketiga,​​ permasalahan ukuran “itikad baik” dan “kehati-hatian” masih juga terdapat di UUPT. Seperti juga ketidakjelasan dalam definisi kesalahan dan kelalaian, tidak adanya unsur yang jelas dari ketentuan itikad baik dan kehati-hatian dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi para​​ direksi.Oleh karena itu, para​​ direksi​​ haruslah tetap berhati-hati dalam​​ kepengurusan dan pengambilan​​ keputusan bisnisnya agar dapat mendapat perlindungan dari UUPT.​​ 

Keempat,​​ Pasal 155 UUPT juga mengatur bahwa ketentuan tanggung jawab​​ direksi​​ tidak mengurangi kesalahan dan kelalaian yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya walaupun menurut ketentuan UUPT ini seorang​​ direksi​​ dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya, tidak menutup kemungkinan​​ direksi​​ tersebut​​ masih dapat dituntut dengan ketentuan lain dalam peraturan undang-undang lainnya.

Hal ini tentunya dapat mengaburkan dari penerapan prinsip​​ business judgment rule​​ itu sendiri. Di satu sisi ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan​​ safe harbour​​ kepada para​​ direksi. Namun di sisi lain UUPT tidak secara otomatis melindungi​​ direksi​​ dari tanggung jawabnya terhadap​​ eksposure​​ UU pidana lainnya.​​ 

 

Praktek-Praktek Prinsip Business Judment Rule

Mengingat masih barunya ketentuan prinsip​​ business judgment rule​​ dalam UUPT dan beberapa permasalahan ketentuan UUPT seperti dijelaskan diatas, para​​ direksi​​ dapat melihat praktek-praktek yang biasa dilakukan oleh para pebisnis di Negara​​ common law.​​ Hal ini disebabkan karena prinsip​​ business judgment rule​​ berasal dari system hukum​​ common law. Selain itu, prinsip ini telah diuji beberapa kali dalam pengadilan disana, sehingga unsur-unsur atau pedoman pelaksanaan prinsip​​ business judgment rule​​ telah terbentuk.

Oleh karena itu ada​​ beberapa hal dan proses yang harus diperhatikan oleh para​​ direksi​​ untuk mendapat perlindungan dari UUPT, termasuk bagi​​ Direksi​​ dari perseroan terbatas bank. Adapun beberapa hal​​ yang harus dilakukan oleh​​ direksi​​ adalah:

Pertama,​​ direksi​​ telah melakukan kepengurusan atau mengambil sebuah keputusan bisnis dengan secara rasional.​​ Ukuran dari rasionalitas disini dapat merujuk pada tindakan apa yang akan dilakukan oleh para​​ direksi​​ lainnya jika dihadapkan pada​​ kondisi dan situasi yang sama.33​​ Selain itu untuk menghindari unsur kesalahan atau kelalaian​​ dan menjamin terpenuhinya unsur kehati-hatian​​ dalam keputusannya,​​ seorang​​ direksi​​ harus:

  • Mendapat informasi yang cukup mengenai​​ kebijakan​​ kepengurusan atau keputusan yang akan diambil.

  • Agenda dan dokumen pendukung​​ mengenai aspek-aspek kepengurusan dan keputusan bisnisnya harus tersedia dalam proses pengambilan keputusan.

  • Mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan dengan pikiran yang tidak memihak​​ dalam proses pengambilan keputusan

  • Membuat catatan dan dokumen tentang partisipasi mereka​​ dalam proses pengambilan keputusan

  • Membentuk sebuah komite untuk menjamin hal-hal​​ penting​​ yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil​​ telah diperiksa​​ para ahli di bidang tersebut​​ dalam hal yang tidak dapat ditangani atau dipahami oleh manajemen.34

Kedua,​​ direksi​​ harus menjamin tidak adanya benturan kepentingan atau​​ conflict of interest​​ untuk menjamin keputusan yang diambil dan pengurusan perusahaan semata-mata untuk kepentingan perusahaan tersebut.​​ Disini​​ direksi​​ harus dapat menunjukkan bahwa mereka tidak punya kepentingan pribadi dalam keputusan bisnis atau kepengurusan yang dilakukan​​ dan secara optimal memupuk keuntungan bagi perusahaan dan tidak mengambil keuntungan pribadi bagi perusahaan dengan pihak lain. Oleh karena iu setidak-tidaknya ada tiga hal jenis transaksi yang harus dihindari oleh para​​ direksi​​ dalam mengambil keputusan bisnis.​​ 

  • Seorang​​ direksi​​ melakukan transaksi dengan perusahaannya sendiri;

  • Dua perusahaan yang mempunyai satu orang​​ direksi​​ yang sama melakukan perjanjian;​​ 

  • Sebuah induk perusahaan melakukan transaksi dengan cabang perusahaannya sendiri.35

Selain itu​​ direksi​​ tidak boleh membuat apa yang disebut dengan​​ secret profit​​ and benefits from office​​ dan​​ harus menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang seharusnya (proper purpose). Seorang​​ direksi​​ dalam melaksanakan fungsinya harus pula memperhatikan kepentingan pegawai, kepentingan pemegang saham dan kepentingan para kreditor.36

Ketiga, UUPT mensyaratkan bahwa​​ direksi​​ harus mengambil langkah untuk mencegah kerugian agar lepas dari tanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini tidak ditemui secara eksplisit di negara​​ common law.​​ Namun demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan ini secara implisit menuntut​​ direksi​​ agar mengetahui aspek operasional dari perusahaan sehingga​​ direksi​​ tersebut​​ well-informed​​ terhadap segala perkembangan yang terjadi di dalam perusahaannya.​​ Sehingga apabila terjadi kerugian​​ direksi​​ dapat mengetahuinya dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalisirnya.​​ Disinilah perlunya penerapan prinsip keterbukaan yang kuat dalam sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, perlu adanya sebuah​​ pengawasan internal (internal control)​​ dan prosedur keterbukaan yang dibentuk, dipelihara dan dievaluasi untuk menjamin bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam laporan cukup dan akurat dan diserahkan pada waktu yang tepat.37

Pengawasan dan Prosedur keterbukaan Perusahaan harus dibentuk dengan hati-hati. Senior Manejemen harus ikut dalam pengawasan bentuk dan operasi dari prosedur tersebut. Prosedur tersebut harus dibuat secara tertulis dan mempunyai petunjuk penggunaan, dan harus disesuaikan dengan struktur manejemen perusahaan, industri dan proses bisnis. Petugas atau komite pusat harus mengawasi prosedur tersebut dan senior​​ manejemen harus secara formal meninjau dan mengeevaluasi kefeektivan prosedur tersebut.38​​ Adapun dokumen untuk prosedur harus mencakup hal-hal berikut ini:39​​ 

  • Laporan yang dibuat sesuai dengan prosedur.

  • Orang yang bertanggung jawab pada tiap bagian dalam laporan

  • Unit bisnis atau departemen yang terlibat

  • Bagaimana unit dan departemen tersebut mengumpulkan informasi yang akan dibuka.

  • Bagaimana informasi yang terkumpul dikomunikasikan dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan.

  • Ambang materialitas (Materiality Threshold)

  • Bagaimana hubungan proses dengan dengan sistem laporan keuangan.

  • Bagaimana draft laporan ditinjau dan direvisi, termasuk tinjauan oleh para penasehat luar, seperi auditor, para ahli lainnya, konsultan luar, dan oleh​​ direksi​​ atau komite audit.

  • Checklist​​ dan​​ timeline​​ untuk tahapan-tahapan tersebut.

 

Dalam meninjau Pengawasan dan Prosedur keterbukaan, sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan:40

  • Apakah orang yang tepat terlibat dan sejauh mana kehati-hatian mereka dalam meninjau laporan tersebut.

  • Apakah prosedur tersebut menyediakan waktu yang cukup untuk menyiapak keterbukaan ​​ yang akurat dan penuh.

  • Bagaimana prosedur tersebut menjamin laporan yang akurat

  • Bagimana area yang beresiko besar diidentifikasi dan ditemukan.

  • Dimana kemungkinan sistem tersebut gagal dan bagaimana menemukan kelemahan-kelemahannya.

  • Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam regulasi nasional atau pihak pengawas lainnya tentang keterbukaan perusahaan, dan bagaimana perusahaan mengatasi masalah-masalah tersebut.

 

Pengurus Bank Harus Hati-Hati

UUPT No.40 tahun 2007 yang telah mengakomodasi​​ business judgement rule​​ dapat dikatakan memberikan ruang gerak yang lebih nyaman bagi pengurus perseroan terbatas, termasuk pengurus bank, untuk mengurus badan usahanya. Namun para pengurus tetap harus memperhatikan asas itikad baik kepantasan, asas​​ kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance), baik sebagaimana diatur UUPT maupun​​ sebagaimana​​ diatur dalam hukum perbankan.

Sebab ketentuan​​ Pasal 4 UUPT​​ menetapkan bahwa terhadap setiap PT selain berlaku UUPT, berlaku juga anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. ​​ Dalam Penjelasan atas pasal 4 UUPT, dinyatakan bahwa “berlakunya undang-undang ini, ​​ anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.”41

Dengan itu, misalnya Direksi dan Komisaris sebagai pengurus Bank harus menerapkan berbagai ketentuan berkenaan dengan prinsip kehati-hatian.​​ Mengingat fungsi bank yang sangat penting, terutama dalam hal pembiayaan perekonomian, pengurus bank harus bekerja ekstra hati-hati. Tahun lalu Mahkamah Agung menghukum mantan Dirut Bank Mandiri, ECW Nelloe dkk sepuluh tahun penjara karena korupsi atas​​ pemberian kredit PT Cipta Graha Nusantara​​ yang​​ dilakukan secara melawan hukum. ​​ MA berpendapat bahwa​​ perbuatan melawan hukum terbukti karena​​ penyaluran kredit dilakukan dengan tidak berhati-hati yaitu tanpa memenuhi asas-asas umum perbankan dan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. ​​ Pengurus bank adalah profesi yang dituntut memiliki standar kehati-hatian yang tinggi dalam mengelola bank. Alasannya adalah bank sebagai institusi keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarkat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan merupakan jantung perekonomian dan ​​ dana yang disalurkan dalam bentuk kredit bukan berasal dari pemilik bank.​​ 42

Dengan demikian, pengurus bank diminta berhati-hati agar kredit disalurkan dengan tepat dan tidak macet. Peringatan yang sama juga perlu dialamatkan kepada aparat penegak hukum agar jangan terlalu bersemangat menyikapi putusan MA tersebut agar terhindar dari masalah yang tidak kalah seriusnya yaitu​​ over criminalisation. ​​ 43

Masalah yang paling berat dihadapi industri perbankan dan otoritas pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. ​​ Hal ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. ​​ Pemberian kredit kepada kelompok​​ usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiriingi dengan analisis pemberian kredit yang sehat. ​​ Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Untuk meminimalkan praktik tidak sehat tersebut sudah sejak lama industri perbankan diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung maupun peraturan tidak langsung.​​ 44

​​ Peraturan langsung bertujuan mengurangi kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada suatu perusahaan​​ melebihi prosentase tertentu dari modalnya. Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan​​ risk-based capital. ​​ Tujuannya adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking).45

Dengan demikian, ​​ pengurus bank harus melaksanakan​​ duty of care​​ seperti direksi harus rajik, jujur, tekun, beritikad baik, dan berwenang melaksanakan manajemen bank yang diizinkan oleh ketentuan yang berlaku. ​​ Selain, pengurus bank juga harus melaksanakan​​ duty of loyality, seperti dilarangnya direksi menempatkan kepentingan pribadi atau usahanya diatas kepentingan bank dan tidak boleh mengambil keuntungan. ​​ Kemudian, pengurus bank harus melaksanakan​​ duty of investigate, yaitu melakukan investigasi terhadap masalah yang terjadi serta untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh sudah tepat dalam memperbaiki dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi dan bersedia dilakukan investigasi.

Hal-hal diuraikan dimuka perlu menjadi pemahaman yang kuat, mengingat Pasal 155 UUPT menyatakan bahwa : Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.​​ 

 

Penutup

Hadirnya UU No.40 tahun 2007​​ (“UUPT”)​​ sebagai pengganti UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas merupakan hal yang positif bagi perkembangan perkenomian kita.​​ Sebagian​​ konsep-konsep baru​​ yang diadopsi dalam UUPT seperti CSR dan ekonomi syariah adalah merupakan manifestasi pemerintah Indonesia untuk ikut dalam perkembangan perekonomian dunia.​​ 

Demikian juga diadopsinya​​ business judgment rule​​ dalam UUPT juga merupakan perkembangan baru yang dapat mendorong perekonomian Indonesia.​​ Direksi​​ dan komisaris​​ kini dapat dilindungi oleh UUPT jika nantinya keputusan bisnis atau kepengurusannya menimbulkan kerugian selama​​ direksi​​ dan komisaris​​ tadi telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUPT. Hal ini merupakan perkembangan positif bagi perekonomian kita karena perusahaan adalah sebuah entiti​​ risk taker​​ dimana​​ direksi​​ terkadang harus mengambil keputusan yang spekulatif demi kemajuan perusahannya. Terlebih lagi di tengah-tengah kuatnya kompetisi dalam dunia bisnis​​ bidang perbankan​​ yang diakibatkan dengan globalisasi,​​ direksi​​ dan komisaris bank​​ harus berani mengambil keputusan dan kepengurusan yang inovatif agar perusahaan yang dipimpin mereka​​ dapat bersaing dengan perusahaan luar, termasuk dengan ​​ bank-bank asing.

Namun​​ demikian tidaklah berarti​​ direksi​​ dan komisaris​​ dapat secara gegabah mengeluarkan keputusan bisnisnya atau dalam mengurus perusahaannya dan berlindung pada UUPT.​​ Penerapan​​ Business judgment rule​​ tidak akan berhasil tanpa diikuti oleh sistem kontrol dan prinsip keterbukaan yang kuat. Oleh karena itu,​​ direksi​​ dan komisaris​​ harus mengimplemtasikan kedua hal tersebut dalam perusahaannya agar dapat terlindungi oleh UUPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Black,​​ Henry Campbell,​​ Black’s Law​​ Dictionary,​​ St.Paul, Minn: West Publishing Co., 1990

Block, Dennis J., Barton, Nancy R. dan Radin, Stephen A.,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors, Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990.

Breeden, Richard C.,​​ The Globalization of​​ Law and Business in the 1990's,​​ Wake Forest Law Review. Vol. 28 No. 3, 1993.

Clark, Robert Charles,​​ Corporate Law, Boston &​​ Toronto: little, Brown and Company, 1986.

Dine, Janet,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998.

_________,​​ Company Law​​ -​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series, Sweet & Maxwell, 2001.

Keenan, Denis dan Biscare, Josephine,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 1999.

Kraakman, Reiner R. et.all,​​ The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach,​​ Oxford: Oxford University Press, 2005.

Lander,​​ Guy. P,​​ What is Sarbanes-Oxley?,​​ McGraw-Hill 2004.

Lipton, Philip dan Herzberg, Abraham,​​ Understanding Company Law, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992.

Pennington, Robert R.,​​ Directors’ Personal Liability, Collin Professional Books, 1997.

Priest, Margot, Williams, R. Mecredy, Doherty, Barbara R.C dan O’reilly, James W.,​​ Directors’ Duties in Canada, CCH Canadian Limited.

Ryan, Christopher L.,​​ Company Directors, Liabilities, Rights and Duties, CCH Editions Limited, Third Edition, 1990.

Seligman, Joel,​​ Corporations Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

Sitompul, Zulkarnaen,​​ Bankir Perlu Berhati-hati, Harian Ekonomi Pembaca, 18 Januari 2008.

Vagts,​​ Detlev. F,​​ Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ New York:​​ The Foundation Press Inc, 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Lengkap dan gelar akademik

:

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.H.

NIP

:

131 570 455

Tempat/Tgl. Lahir

:

Kotanopan, 29 Maret 1956

Pangkat/Golongan

:

Lektor Kepala/IVb

Bidang Ilmu

:

Ilmu Hukum

Alamat Rumah

 

Email

:

 

:

Jl. Dr. A. Sofyan No. 2 D Kampus USU Medan, 20155

bismar_nasution@cnds.or.id

www.bismarnasty.wordpress.com​​ 

Instansi Tempat Kerja

 

Alamat Kantor

Telepon

Fax

email

:

 

:

:

:

:

Dosen Fakultas Hukum USU dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU

Jl. Abdul Hakim No. 4 Kampus USU Medan

+62 61 – 8200739 / 8211948

+62 61 – 8200739

s2s3ih_usu@mail.com​​ 

CURRICULUM VITAE

 

I. DATA PRIBADI

 

II. DATA AKADEMIK

S-1: Fakultas Hukum USU  Medan    1983

S-2: Pascasarjana Fak. Hukum UIJakarta    1994

S-3  ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Pascasarjana Fak. Hukum UI Jakarta 2001

 

III.​​  DATA PEKERJAAN​​ 

  • Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987 - sekarang.

  • Dosen Pascasarjana​​ Magister Ilmu​​ Hukum USU Medan, tahun 1999 - sekarang.

  • Dosen Pascasarjana​​ Magister Ilmu​​ Hukum Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 1999 - sekarang

  • Dosen Pascasarjana Magister Kenotariatan USU Medan, tahun 2002

  • Dosen Pascasarjana​​ Magister Ilmu​​ Hukum Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001 – sekarang

  • Dosen Pascasarjana​​ Magister​​ Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 2004 - sekarang

  • Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer Jakarta, tahun 2004 – sekarang.

  • Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional Jakarta, tahun 2006 – sekarang

  • Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu, tahun 2006 – sekarang

 

 

    • DATA PUBLIKASI (BUKU)

 

    • Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Edisi Pertama, diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.​​ 

 

    • Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia,​​ diterbitkan oleh BookTerrace & Library, Bandung 2005

 

    • Hukum Kegiatan Ekonomi,​​ diterbitkan oleh BookTerrace & Library, Bandung , 2007.

 

    • Insider Trading,​​ diterbitkan oleh​​ BookTerrace & Library, Bandung 2007

 

 

*

Disampaikan pada Seminar Sehari “Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang ​​ Perbankan ,” diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008.​​ 

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000).​​ Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006- sekarang.

1

​​ Richard C. Breeden, "The Globalization of Law and Business in the 1990's,"​​ Wake Forest Law Review.​​ Vol. 28 No. 3 (1993), hal. 511-517.​​ 

2

​​ Pasal 109 UUPT.

3

​​ Pasal 37 UUPT

4

​​ Spin off​​ terjadi apabila sebagian aktiva dan pasiva beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya karena hukum, tetapi perusahaan yang mengalihkan aktiva dan passivanya tetap ada. lihat ​​ Pasal 135 UUPT

5

​​ Dalam penjelasan Pasal 36 UUPT disebutkan bahwa cross holding terjadi apabila perseroan memiliki saham ​​ yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilikan secara langsung terjadi apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua dan begitu juga sebaliknya tanpa perusahaan perantara.​​ Sementara​​ cross holding​​ tidak langsung terjadi apabila ada perusahaan antara.

6

​​ Lihat Pasal 97 (5), Pasal 104 (4), Pasal 114 (5), ​​ Pasal 115 (3) UUPT.

7

​​ 375 U.S. 180, 195-196 (1965).

8

​​ Henry Campbell Black ,​​ Black’s Law​​ Dictionary,​​ St.Paul, Minn: West Publishing Co., 1990,​​ hal. 625.

9

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989), hal. 291.

10

​​ Ibid,​​ hal. 279.

11

​​ Janet Dine,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179.

12

 ​​​​ Pasal 97 ayat (1) UUPT No.40 tahun 2007

13

 ​​​​ Pasal 97 ayat (2) UUPT No.40 tahun 2007

14

​​ Lihat, Janet Dine,​​ Company Law​​ -​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series, Sweet & Maxwell, 2001, hal ​​ 217.​​ 

15

​​ Denis Keenan & Josephine Biscare,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 199, hal 317.

16

​​ Joel Seligman,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

17

​​ Philip Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.​​ 

18

 ​​​​ Pasal 108 ayat (2) UUPT No.40 tahun 2007

19

 ​​​​ Pasal 114 ayat (1) UUPT No.40 tahun 2007

20

 ​​​​ Pasal 114 ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007

21

​​ Bandingkan dengan ​​ Reiner R. Kraakman et.all,​​ The Anatoy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach,​​ Oxford: Oxford University Press, 2005, hal. 5.

22

 ​​​​ Christopher L. Ryan,​​ Company Directors, Liabilities, Rights and Duties,​​ CCH Editions Limited, Third Edition, 1990 , hal 215.

23

​​ Ibid,​​ hal 216.​​ 

24

​​ Prinsip ini ditemukan dan dielaborasi oleh​​ Court of Chancery​​ pada sekitar abad 18-19 untuk menjamin bahwa orang yang memegang aset atau menjalankan fungsi dalam kapitasnya sebagai perwakilan untuk kepentingan orang lain berlaku dengan itikad baik dan secara konsisten melindungi kepentingan dari orang yang diwakilinya, ​​ lihat Robert R. Pennington,​​ Directors’ Personal Liability,​​ Collin Professional Books, 1997, hal 33.​​ 

25

​​ Lihat​​ Dine,​​ Company Law​​ -​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series,​​ Op.Cit, hal.217​​ 

26

​​ Teori Business judgment rule mengalami perkembangannya sebagai yurisprudensi dalam Prinsip Common Law di Amerika dimulai dengan keputusan Lousianna Supreme Court, dalam kasus Percy V Millaudon pada tahun 1829. Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin,​​ The Business judgement Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors,​​ Prentice Hall​​ law & Business, Third edition,​​ 1990, hal 4.

27

​​ Ibid, hal 2, lihat juga Robert Charles Clark,​​ Corporate Law, Boston &​​ Toronto: little, Brown and Company, 1986, hal 123 yang menyatakan bahwa​​ Business Judgement Rule​​ adalah​​ “ a presumption that in making a business decision, the derictor of corporation acted on an informed basis in good faith and in the the honest belief that the action was taken in the best interest of the company”.​​ 

28

​​ Detlev F. Vagts,Basic Corporation Law Materials-Cases Text,​​ New York:​​ The Foundation Press Inc. 1989,​​ hal 212.​​ , lihat juga Robert Charles Clark,​​ Corporate Law, Boston &Toronto: little, Brown and Company, 1986, hal 123 yang menyatakan bahwa​​ Business Judgement Rule​​ adalah​​ “ a presumption that in making a business decision, the derictor of corporation acted on an informed basis in good faith and in the the honest belief that the action was taken in the best interest of the company”.​​ 

29

​​ Margot Priest, R. Mecredy-Williams, Barbara R.C Doherty dan James W. O’reilly,​​ Directors’ Duties in Canada, CCH Canadian Limited, 1995, hal 30.

30

​​ Ibid.,​​ hal. 31.

31

​​ Pasal 97 ayat (5) UUPT No.40 tahun 2007

32

​​ Pasal 114 ayat (5) UUPT No.40 tahun 2007

33

​​ Dine,​​ Company Law,​​ Op.Cit,​​ hal. 180.

34

​​ Priest, et.al,​​ Op.Cit, hal 29-30.

35

​​ Seligman,​​ Op.Cit,​​ Hal 418.

36

​​ Keenan,​​ Op.Cit, hal 314-324.

37

​​ Guy P. Lander,​​ What is Sarbanes-Oxley?,​​ McGraw-Hill 2004, hal 11.

38

​​ Ibid.

39

​​ Ibid.​​ 12-13.

40

​​ Ibid.

41

​​ Pasal 4 UUPT​​ No.40 tahun 2007.

42

​​ Zulkarnaen Sitompul,​​ Bankir Perlu Berhati-hati, Harian Ekonomi Pembaca, 18 Januari 2008.

43

​​ Ibid.

44

​​ Ibid.

45

​​ Ibid.

Leave a Comment