Go to the top

TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK LAIN DALAM BANK SISTEMIK

Team Web / 0 Comments

Hits: 402

TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM​​ 

DAN PIHAK LAIN DALAM BANK SISTEMIK*

Oleh

Bismar Nasution**

 

 

Industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dan unik dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Di satu sisi industri perbankan sangat berpengaruh signifikan dalam pembangunan perekonomian sebuah negara terutama karena fungsi intermediasi yang dijalankan oleh bank. Namun disisi lain industri ini sarat akan risiko yang jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik justru dapat melumpuhkan sistem pembayaran dan perekonomian suatu negara. Kepercayaan masyarakat yang menurun secara tajam terhadap sistem perbankan mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (rush),​​ bank panic​​ dan berakibat pada sejumlah bank kesulitan likuiditas dan permasalahan solvabilitas yang menjurus kepada runtuhnya sistem perbankan nasional dan pada giilirannya berdampak pada terganggunya sistem pembayaran dan perekonomian nasional. Hal ini dialami Indonesia pada saat menghadapi krisis regional di kawasan Asia pada tahun 1997/1998. Untuk menyelamatkan perekonomian nasional pada saat itu, Pemerintah harus mengeluarkan biaya tidak kurang dari Rp 640 triliun.1 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

Selanjutnya pengalaman Indonesia menghadapi krisis keuangan global pada tahun 2008 yang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap industri perbankan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menanganani krisis keuangan ternyata menimbulkan polemik dalam hukum dan politik. Penyelematan Bank Century misalnya, telah menimbulkan polemik panjang​​ di bidang hukum dan politik.​​ Akibatnya seorang pejabat​​ Bank Indonesia dijatuhi hukuman oleh pengadilan.​​ 

 

Pengalaman-pengalaman berharga tersebut memberikan pelajaran bahwa krisis keuangan dapat terjadi kapan saja dan bisa berasal dari negara mana saja. Dibutuhkan kesiapan untuk menghadapi kondisi tidak normal yang diakibatkan krisis. Pelajaran ini menjadi sangat penting dimasa yang akan datang terutama mengingat kemajuan bidang ekonomi dan keuangan yang demikian pesat.​​ 

 

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 Maret 2016, DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem​​ Keuangan menjadi Undang-Undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan ​​ Krisis Sistem Keuangan (UUPPKSK).​​ UUPPKSK​​ ini diharapkan memberikan dasar hukum yang kuat bagi hadirnya suatu sistem yang tangguh dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.​​ 

 

UUPPKSK​​ memberikan peran yang sangat penting dan strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 17 ayat (1) memberikan peran strategis bagi OJK untuk menetapkan Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Penetapan Bank Sistemik pada Pasal 17 ayat (1) pertama kali dilakukan pada kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan kewajiban Bank Sistemik sebagai berikut :

  • Memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas ; dan​​ 

  • Menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana aksi dimaksud paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank.​​ 

 

Pasal 19 dari UU tersebut juga memberikan wewenang kepada OJK untuk menetapkan langkah penyehatan Bank Sistemik dalam keadaan rencana aksi belum disetujui oleh OJK. ​​ OJK harus memastikan rencana aksi dan langkah penyehatan dilaksanakan oleh Bank. Ketentuan mengenai rencana aksi dan langkah penyehatan Bank Sistemik diatur dalam Peraturan OJK {vide Pasal 19 ayat (4)}.​​ 

 

Peran strategis dari OJK juga terdapat dalam kewenangan untuk mengatur dalam POJK ketentuan mengenai penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik. Pasal 21 menyatakan:

  • Dalam hal terdapat Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi Bank Sistemik;

  • Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).​​ 

  • Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, maka Otoritas Jasa Keuangan meminta Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik;

  • Dalam meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan :

  • Meminta pengurus Bank untuk menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank Sistmik secara material ;

  • Meminta pengurus Bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank Sistemik; dan/atau​​ 

  • Memfasilitasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pemasaran aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan memfasilitasi calon Bank Penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.

 

Rencana aksi menjadi konsep penting dalam pencegahan dan penyehatan Bank Sistemik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal. OJK memainkan peran yang sangat vital dalam konteks ini, yakni mengatur, menyetujui dan memastikan rencana aksi tersebut dilaksanakan oleh Bank Sistemik.

 

Rencana aksi pada prinsipnya merupakan upaya sistematis dan terencana untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan. Konsep rencana aksi memperlihatkan​​ adanya suatu paradigma pecegahan dan penyelematan Bank Sistemik tanpa menggunakan uang negara. Cara pandang yang demikian terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menetapkan bahwa rencana aksi paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank.​​ 

 

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) tersebut membutuhkan kajian yang mendalam. Terdapat berbagai problema hukum yang perlu mendapatkan kajian dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut, antara lain :

  • Apakah yang menjadi dasar pemikiran untuk mewajibkan pemegang saham pengendali untuk menambah modal Bank?

Dalam doktrin-doktrin hukum perseroan terbatas, pemegang saham memiliki tanggungjawab terbatas pada modal yang disetorkannya dalam perusahaan. Pada dasarnya jika terjadi kerugian pada perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka kekayaan pribadi para pemegang saham tidak bisa dipaksakan untuk bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut, terkecuali terjadinya suatu keadaan yang dinamakan dengan​​ piercing the corporate veil.​​ 

 

Dalam konteks ini muncul berbagai pertanyaan.​​ Pertama, bagaimana kekuatan hukum dari sebuah norma yang memaksakan pemegang saham pengendali untuk menambah modal Bank (umumnya perseroan terbatas) guna mengatasi kesulitan likuidas yang dialami bank tersebut ?​​ Kedua,​​ bagaimana jika pemegang saham pengendali menolak melaksanakannya, sanksi hukum apa yang akan diberikan ?​​ Ketiga,​​ mengapa hanya dikenakan kewajiban tersebut kepada pemegang saham pengendali ? dan sejumlah pertanyaan hukum lainnya dapat diajukan untuk menguji secara materil norma dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut.  ​​​​ 

​​ 

  • Berkenaan dengan kewajiban pihak lain untuk menambah modal bank

Di sini muncul pertanyaan;​​ Pertama,​​ bagaimana hukum bisa memaksakan pihak lain untuk menambah modal bank ?​​ Kedua,​​ apa yang menjadi​​ reasoning​​ hukum​​ ​​ atau​​ seperti apa yang dapat dikemukan untuk mendukung pemaksaan kewajiban kepada pihak lain tersebut ?​​ 

 

Selanjutnya dapat diajukan pertanyaan secara hukum tentang siapa saja pihak lain yang dapat dipaksa untuk menambah modal bank selain pemegang saham pengendali ? Kriteria​​ apa dan reasoning hukum yang bagaimana yang dapat diajukan untuk menemukan siapa pihak lain tersebut.​​ 

 

Tentunya pihak lain ini adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan bank? Yakni pihak yang memiliki dana dalam bank sistemik yang bersangkutan. Bagaimana sebenarnya hubungan hukum keperdataan antara pemilik bank dengan bank ? Dapat hubungan ini dikesampingkan dengan memaksakan pihak lain tersebut menanggung risiko terhadap kerugian bank dalam bentuk kewajiban memaksa baginya untuk ikut menambah modal bank ?​​ 

 

Bagaimana jika pihak lain tersebut keberatan dengan kewajiban tersebut, sementara dirinya merasa memiliki itikad baik dan karena tidak merasa harus bertanggungjawab terhadap permasalahan bank. Dapat yang bersangkutan tersebut mengajukan tuntutan perdata terhadap OJK yang memaksakan dirinya untuk menambah modal Bank ?  ​​​​ 

​​ 

  • Berkenaan dengan pengubahan​​ jenis utang tertentu menjadi modal bank.

Kewajiban untuk mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank memiliki sejumlah permasalahan secara hukum yang perlu dikaji, yang dapat berupa berbagai pertanyaan.​​ Pertama,​​ bagaimana sebenarnya hubungan hukum pemilik piutang (kreditur) terhadap bank ?​​ Kedua,​​ bisakah​​ pemilik utang tertentu tersebut dipaksa untuk menanggung risiko yang dihadapi bank ?​​ Ketiga.​​ Apa yang menjadi​​ reasoning​​ hukum​​ atau​​ seperti apa yang dapat diajukan untuk memaksakan kewajiban tersebut?

 

Selanjutnya perlu dikaji secara mendalam jenis utang tertentu yang bagaimana yang wajar dikenakan kewajiban untuk mengubah piutangnya menjadi modal bank ? Apakah hak keperdataan dari kreditur yang demikian dapat dilanggar untuk menyelematkan kesulitan likuiditas atau solvabilitas yang dihadapi bank. ? Bagaimana kekuatan hukum dari perintah yang demikian jika dihadapkan dengan hak privat dari kreditur.​​ 

 

Apabila hal ini tidak bijaksana diatur oleh OJK, maka bisa terjadi kekhawatiran bagi pemilik dana dalam bank untuk menyimpan uang atau berinvestasi dalam bank karena bisa bertanggungjawab terhadap risiko yang dihadapi bank.​​ 

​​ 

PERMASALAHAN

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan-permasalahan hukum sebagaimana diidentifikasi dalam latar belakang perlu dilakukan kajian secara mendalam. Pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

(1).​​  Bagaimana hubungan hukum antara pemegang saham​​ dan​​ bank sehingga dapat dipaksakan kewajiban untuk menambah modal bank ?​​ 

(2).Bagaimana hubungan hukum keperdataan antara pemilik dana dengan bank ?​​ 

(3).Bagaimana kekuatan memaksa dari wewenang otoritas-otoritas yang dibentuk negara untuk memerintahkan mengambilalih kekayaan milik masyarakat ?​​ 

(4).Apakah dimungkinkan pemilik dana yang dikenakan kewajiban memaksa untuk ikut menanggung risiko bank dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ?

(5).Bagaimana meminimalkan tuntutan ganti rugi dari​​ pihak lain​​ yang hak atau kekayaannya “diambilalih” untuk turut bertanggungjawab atas​​ risiko yang dialami bank?  ​​​​ 

 

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM BANK​​ 

DAN DOKTRIN​​ PIERCING THE CORPORATE VEIL

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham​​ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

a. ​​ Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b.​​ Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

c.​​ Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d.​​ Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung​​  secara​​ melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan ​​ kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut sejalan dengan​​ doctrine of separate legal personality of a company.​​ Dengan doktrin tersebut ada penegasan bahwa, antara perseroan dan pemegang saham ada suatu tabir pemisah. Di sini dapat dipahami tentang prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan.​​ 

 

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan. Kedua, pemegang saham mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perusahaan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan. Di samping itu, Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan.2

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan​​ doctrine of separate legal personality of a company​​ dapat dipahami bahwa tanggung jawab terbatas tersebut merupakan penentuan pembatasan tanggung jawab pribadi pemegang saham atas kewajiban perusahaan. Artinya, pada saat perseroan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah modal yang disertakanya dalam perseroan.

 

Di satu sisi Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakomodasi​​ doctrine of separate legal personality of a company​​ dan di sisi lain Undang-Undang tersebut juga mengakomodasi

doktrin​​ piercing the corporate veil. ​​ Artinya, dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas di muka. Dimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) itu menjadi ukuran yang membuat pemegang saham tidak dilindungi oleh​​ the doctrine of separate legal personality of a company.​​ Berdasarkan doktrin​​ piercing the corporate veil​​ pemegang saham bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi.

 

Penerapan doktrin​​ piercing the corporate veil​​ dapat dilakukan​​ dalam kasus-kasus, seperti penipuan​​ (fraud),​​ modal yang tidak mencukupi​​ (inadequate capitalization),​​ kegagalan untuk memenuhi formalitas pendirian perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan dalam perusahaan sebagai akibat adanya dominasi satu atau lebih pemegang saham. Selain itu, doktrin​​ piercing the corporate veil​​ juga dapat dikenakan untuk kasus​​ sham,​​ penghindaraan kewajiban hukum, melanggar​​ fiduciary duty​​ dan​​ agency,​​ deviden yang tidak dibayarkan atau pembayaran deviden yang berlebihan kepada pemegang saham, dan pemegang saham mayoritas menggunakan jaminan perorangan atas diri mereka pribadi untuk menanggung kewajiban perusahaan.3

 

Faktor lainnya berkenaan dengan pengaliran dana perusahaan oleh pemegang saham dominan. Secara umum, di dalam sistem​​ common law​​ ada empat teori dasar untuk menentukan​​ piercing the corporate veil.​​ Pertama, penipuan​​ (fraud).​​ Kedua,​​ alter ego​​ atau​​ mere instrumentally.​​ Ketiga, entitas perusahaan. Keempat, agensi.4

 

LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS

 

Dasar hukum tanggung jawab pemegang saham pengendali dalam Bank Sistemik bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.​​ Namun,​​ didasarkan pada ketentuan UUPPKSK, sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat 2 UUPPKSK.​​ Karena hal itu dikaitkan dengan asas​​ Lex Specialis Derogat Legi Generalis​​ yang merupakan asas penafsiran hukum yang menentukan, bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

 Dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat 2 tersebut merupakan​​ Lex Specialis​​ dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas​​ yang merupakan​​ Lex Generalis.​​ 

 

 

 

 

 

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM​​ 

PENGENDALI​​ DALAM​​ BANK SISTEMIK

 

Secara​​ keperdataan​​ hubungan hukum antara pemegang saham pengendali dengan bank dapat terjadi karena hubungan berdasarkan hukum kebendaan (kepemilikan) dan hubungan hukum yang lahir dari perikatan.​​ 

 

Pemegang saham pengendali adalah pemilik hak kebendaan atas saham, karenanya hak dan kewajiban yang melekat atas kepemilikan tersebut menjadi hak dan kewajiban serta tanggungjawab pemegang saham pengendali. ​​ 

 

Hak dan kewajiban yang melekat atas kepemilikan saham tersebut tidak saja lahir dari hubungan perikatan yang bersumber dari perjanjian (anggaran dasar) seperti hak mengeluarkan suara, hak mengalihkan saham, hak tagih atas dividen, dan kewajiban-kewajiban pemegang saham yang ditentukan dalam anggaran dasar.​​ 

 

Namun, hak dan kewajiban pemegang saham sebagai pemilik/ pemegang hak kebendaan atas saham juga dapat lahir dari ketentuan perundang-undangan. Negara melalui perundang-undangan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kepemilikan setiap orang yang berada di wilayah negara tersebut berdasarkan kedaulatan internal yang dimiliki oleh negara. ​​ 

 

Oleh karena itu, kewajiban pemegang saham untuk menambah modal bank apabila bank dalam keadaan gagal sistemik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPPKSK menjadi kewajiban yang sah dari pemegang saham pengendali.​​ 

 

 Hubungan antara pemegang saham pengendali dengan bank juga dapat dikatakan sebagai hubungan perikatan​​ (verbintenis)​​ antara pemegang saham dengan bank sebagai entitas hukum yang mandiri (legal entity).​​ Perikatan​​ tersebut​​ lahir karena kepemilikan pemegang saham pengendali atas saham-saham yang dikeluarkan​​ oleh bank (perseroan terbatas).

 

Memang, jika diamati berdasarkan aspek hukum perdata atas​​ kewajiban pemegang saham pengendali dan pihak lain dalam Bank sistemik tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 UUPPKSK, maka hubungan hukumnya dikategorikan dalam perikatan.​​ 

 

 Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak ​​ menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain ​​ dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.5​​ Perikatan tersebut dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang.​​ 

 

Sebagai bentuk perikatan, maka pemegang saham memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut. Perikatan ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati antara bank dengan para pendiri dan antara para pendiri satu sama lain pada saat mendirikan bank, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar bank.​​ 

 

Berkaitan dengan perikatan itu, dapat juga terjadi​​ antara bank dengan pemegang saham pengendali​​ yang​​ lahir berdasarkan perikatan karena undang-undang, tanpa perlu persetujuan dari pihak yang terkait. Dalam konteks ini, kewajiban pemegang saham pengendali untuk menambah modal bank apabila dalam keadaan gagal sistemik,​​ yaitu​​ suatu perikatan antara bank dan pemegang saham pengendali yang lahir dari perundang-undangan.​​ 

 

Dengan ini kewajiban tanggung jawab pemegang saham pengendali dan pihak lain dalam Bank sistemik termasuk sebagai perikatan ​​ bersumber atau yang lahir dari Undang-Undang. Karena Pasal 1352 K.U.H.Perdata menyatakan, bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan curang.” Sering sekali undang-undang menetapkan terjadinya perikatan karena suatu keadaan tertentu. ​​ 

 

Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang tersebut tidak mengenal asas kebebasan mengadakan perjanjian. Karena di sini perikatan itu terjadi karena kehendak undang-undang. Di samping itu, terjadinya perikatan itu juga tidak memerlukan kemauan atau persetujuan para pihak terlebih dahulu, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 K.U.H.Perdata. ​​ 

 

Dengan demikian dalam konteks ini, ​​ obyek perikatan di sini adalah pemegang saham pengendali dan pihak lainnya dikategorikan prestasi berupa memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan hak milik atau modal. ​​ 

 

Dengan demikian, apabila pemegang saham pengendali menolak melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemegang saham pengendali dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku. Pemegang saham pengendali yang menolak melakukan kewajiban tersebut dan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemegang saham pengendali tersebut tidak lagi bertanggungjawab sebesar modal yang disetorkannya saja, tetapi bertanggungjawab penuh sampai kepada kekayaan pribadi pemegang saham pengendali. Kewajiban pemegang saham pengendali menambah modal adalah lebih kecil dibandingkan dengan menanggung secara pribadi atas kerugian bank.​​ 

 

Untuk memperkuat tanggungjawab tersebut, maka OJK sebagai otoritas yang diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban menambah modal tersebut, dapat melakukan dengan beberapa cara, antara lain :

a.​​  pada saat bank belum dalam keadaan gagal sistemik atau pada saat pendirian bank, maka OJK mengatur tentang persyaratan sebagai pemegang saham pengendali. Salah satu syarat tersebut adalah pernyataan kesediaan untuk menambah modal bank jika bank berada dalam keadaan gagal sistemik;

b.pada saat terjadi keadaan bank gagal sistemik, maka OJK dapat menggunakan kewenangannya pada saat memberikan persetujuan atas rencana aksi penyelematan bank. Salah satu point penting dalam rencana aksi penyelematan bank adalah adanya kewajiban pemegang saham pengendali untuk menambah modal. OJK dapat mempersyaratkan adanya dokumen pernyataan kesediaan para pemegang saham pengendali untuk menambah modal dalam rangka upaya penyelematan bank, agar rencana aksi tersebut dapat disetujui oleh OJK.​​ 

 

 Berdasarkan kerangka hukum perusahaan, kewajiban pemegang saham pengendali pada dasarnya dapat didasarkan pada kewajiban​​ fiduciary duty. Pemegang saham pengendali memiliki kemampuan untuk mengendalikan keputusan-keputusan strategis dari bank.​​ 

 

Oleh karena itu, memiliki potensi dalam hal-hal tertentu untuk menghilangkan kemandirian bank. Mengingat operasional bank, menggunakan dana masyarakat dan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum, maka kemampuan pengendalian tersebut harus dibarengi dengan kewajiban fiduciary. Kewajiban ini menuntut pemegang saham pengendali untuk senantiasa melakukan tindakan yang terbaik bagi kepentingan bank,​​ the best​​ interest for the company. Acuan kewajiban pemegang saham pengendali adalah kepentingan terbaik bagi bank. Oleh karena itu​​ pula, kewajiban menambah modal dalam keadaan​​ Bank​​ Sistemik adalah kewajiban yang sangat wajar dibebankan kepada pemegang saham pengendali.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

TANGGUNG JAWAB PIHAK LAIN DALAM HAL BANK SISTEMIK

 

UUPPKSK membebankan kewajiban kepada Pihak Lain untuk menanggung kerugian​​ Bank​​ Sistemik dalam bentuk kewajiban untuk turut serta menambah modal dalam keadaan bank gagal sistemik. UUPPKSK tidak menetapkan secara jelas siapa pihak lain dimaksud. Pihak lain tentulah pihak yang memiliki dana dalam bank gagal sistemik tersebut. Dengan demikian, pihak-pihak yang memiliki dana di bank, termasuk pemegang saham yang bukan pengendali memiliki kewajiban untuk turut menambah modal bank jika terjadi bank gagal sistemik.​​ 

Jika bertolak dari pemikiran​​ John​​ Austin bahwa hukum yang sah adalah perintah yang wajib dipatuhi, maka secara sederhana maka siapa pun yang memiliki dana di bank dikenai kewajiban untuk menambah modal dalam keadaan​​ Bank​​ Sistemik.​​ 

 

Namun,​​ reasoning​​ apa yang melatarbelakangi kewajiban tersebut haruslah jelas. Kewajiban tanpa dasar pertimbangan yang tepat adalah kesewenang-wenangan. Sebelum menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan hubungan hukum antara pemilik dana dengan bank. Pihak lain sebagai pemilik dana dalam bank memiliki hubungan hukum berdasarkan konstruksi hukum perjanjian dengan bank.​​ 

 

Pihak Lain sebagai pemilik dana di bank menyimpan dana di bank dengan suatu perjanjian bahwa bank akan menjaga keamanan dana tersebut dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktu yang diinginkan, dana tersebut dapat dikembalikan oleh bank.​​ 

 

Salah satu aspek yang mendorong pemilik dana menyimpan uang di bank adalah aspek keamanan. Jadi, tidak semata-mata aspek investasi untuk memberikan keuntungan, atau nilai tambah bagi pemilik dana. Meskipun dari aspek perjanjian, dapat diterima bahwa kesepakatan antara pemilik dana dengan bank tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang berarti bahwa kewajiban menambah modal bagi Pihak Lain adalah kewajiban hukum yang tidak boleh disampingkan dalam perjanjian, akan tetapi dari aspek substansi yakni keadilan hal tersebut sulit diterima. Adalah sesuatu yang tidak adil jika orang-orang yang menyimpan dana di​​ bank dengan alasan keamanan dan orang-orang tersebut tidak memiliki peran dalam pengelolaan bank, dibebani tanggungjawab untuk menanggung beban kerugian bank.​​ 

 

Oleh karena itu, nasabah penyimpan yang menyimpan uang di bank dan tidak turut bahkan tidak tahu sama sekali tentang pengelolaan bank dikenai tanggungjawab atau risiko atas tindakannya menyimpan uang dibank. Hubungan perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur tidak adil jika membebankan risiko kepada kreditur yang meminjamkan uang kepada bank.​​ 

 

Demikian juga jika hubungan hukum tersebut dikonstruksikan sebagai hubungan hukum penitipan uang, juga tidak adil jika pihak yang menitipkan uang dibebani tanggungjawab jika penerima titipan gagal melaksanakan kewajibannya.​​ 

 

Pihak Lain yang lebih rasional dibebani kewajiban menambah modal atau mengalihkan tagihannya menjadi penyertaan modal adalah Pihak Lain yang dalam hubungannya dengan bank didasarkan pada motivasi investasi untuk memproleh keuntungan dari dananya yang tersimpan di bank.​​ 

 

Secara umum nasabah yang demikian merupakan nasabah korporasi yang memiliki dana di bank dalam jumlah besar. Jika tujuan membentuk hubungan hukum dengan bank adalah tindakan investasi guna mendapatkan keuntungan (terutama keuntungan jangka pendek), maka dibalik tindakan investasi tersebut selalu ada risiko yang inherent. Oleh karena itu, masih mungkin diterima secara rasional nasabah yang demikian dibebani risiko untuk turut menanggung kerugian bank gagal sistemik, meskipun terdapat sisi lemah dari argumentasi ini adalah tidak adanya unsur kesalahan dalam nasabah tersebut karena tidak turut dalam pengelolaan bank.

 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

 

Pasal 1365 KUH Perdata yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur :

1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad).

2. Harus ada kesalahan.​​ 

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.6

 

Sebelum membicarakan lebih jauh tentang perbuatan melawan hukum ini, perlu kiranya aliran legisme untuk di perhatikan perkembangannya, karena sampai permulaan abad ke 20 aliran legisme sangat besar pengaruhnya di negeri Belanda.

 

 Menurut aliran ini tidak ada hukum selainnya yang dimuat dalam Undang-Undang, dan karena itu perbuatan melanggar tidak dapat ditafsirnkan selainnya sebagai “Perbuatan yang melanggar Undang-Undang”.7

 

 Ajaran legisme ini dilatarbelakangi oleh keinginan mendapat kepastian hukum sebanyak-banyaknya, yang akhirnya melahirkan pendapat bahwa Undang-Undang menjadi sumber hukum satu-satunya (de wet als enige rech tsbron).

 

 Anggapan ini terkenal dengan nama “positivisme perundang-undangan” (wettelijk positivisme) atau legisme. Yang mengemukakan pendapat bahwa hukum kebiasaan hanya mengikat, apabila Undang-Undang menyebutnya. Anggapan Legisme ini berdasarkan dua hal:

1.​​  Hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang ialah hasil pekerjaan badan legislatif yang menggunakan ratio (akal), maka dari itu hanya peraturan perundang-undangan dapat melawan hukum.

2.​​  Hukum kebiasaan tidak mungkin diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh, corak kebiasaan itu berlainan menurut waktu dan tempat, jadi tidak dapat disesuaikan dengan kepercayaan pada suatu hukum alam yang sifatnya tetap berubah dimana-mana juga pada waktu apapun.8

 

Dengan adanya keadaan seperti ini, yaitu aliran-aliran yang mewarnai pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, maka konsekwensinya adalah timbulnya penafsiran yang berbeda dalam batasan perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini tergambar dari adanya dua penafsiran tentang perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Penafsiran sempit.

2. Penfsiran luas.

 

Ad. 1.​​ Penafsiran sempit

Aliran Legisme memberi definisi perbuatan melawan hukum sebagai “perbuatan melanggar Undang-Undang”. ​​ Penafsiran sempit itu tercermin dalam berbagai putusan kasasi Hoge Raad (H. R.) di negeri Belanda, antara lain : Zutfense Weterlaiding Arrest (putusan kasasi air leding kota Zutfen tanggal 10 Juni 1910, W. 9038).​​ 

Hoge Raad dalam putusan kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama atas pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“bahwa memang benarlah bahwa karena itu timbullah kerugian bagi orang lain, akan tetapi karena tidak ada kewajiban legal untuk berbuat, maka tidak ada hubungan kausal antara tidak berbuat dan pelanggaran hak orang lain”.9

 

Jadi sebelum tahun 1919 Hoge Raad menafsirkan “perbuatan melanggar hukum” secara sempit, sebagai berikut : “perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan, dan dalam hal ini kita hanya harus mengindahkan hak dan kewajiban hukum legal”.10

Jadi perbuatan melanggar hukum adalah sama dengan perbuatan tidak sah illegal. Terangkanlah bahwa penafsiran secara sempit itu merugikan orang banyak, sebab tidak semua kepentingan dilindungi oleh Undang-Undang.

 

Namun demikian toh timbul juga perlawanan yang menentang penafsiran sempit yang dipelopori oleh Molengraff, seorang mahaguru dalam bidang hukum yang terkenal yang menyatakan, bahwa ia tidak rela bahwa seseorang dengan seenaknya saja dapat melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap orang lain yang dirugikan tanpa dapat dituntut untuk membayar ganti rugi

 

Maka dari itu Molengraff menentang penafsiran secara sempit mengenai “perbuatan melanggar hukum”, dan menunjuk kepada rumus dan sejarah. Sebagai argumen terakhir ia menulis : Hanya pendirian kita memenuhi unsur-unsur mutlak dari kehidupan hukum yang sehat dalam Negara yang teratur dengan baik.

 

 Bahwasanya persamaan “melanggar hukum” (onrechtmatig) dengan “melanggar Undang-Undang” (onwetmatig) akan menjurus ke pelukaan perasaan keadilan, bahwa pelanggaran moral telah kita sinyalir. Dalam hukum ada unsur pendidikan, suatu unsur yang baik, akan tetapi hukum dan​​ kesusilaan harus berjalan​​ dengan bergandengan tangan, saling membantu dan melengkapi.11

Dari uraian di atas ini, tersimpullah bahwa penafsiran secara sempit itu sangat merugikan orang banyak, karena dari pengertian tersebut tidak semua kepentigan diperlindungi oleh hukum dan Undang-Undang. Yang timbul dalam hal seperti ini adalah kekecewaan masyarakat terhadap berjalannya yurisprdensi itu, dan makin lama sangat dirasakan kekurangannya.

 

Ad. 2.​​ Penafsiran Luas.

 

 Hoge Raad dalam putusan kasasi tanggal 31 januari 1919 (Drukker-arrest) merumuskan perbuatan melanggar hukum sebagai berikut : “Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan atau tak perbuatan yang, baik melanggar hak orang lain, maupun bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, ataupun melangagr kesusilaan, kepatutan dalam pergaulan di dalam masyarakat mengenai orang lain atau benda milik orang lain itu”.

 

 Dalam putusan kasasi Hoge Raad tersebut jiwa yang menghidupi memperoleh kemenangan : kelakuan yang patut dalam pergaulan di dalam masyarakat menajdi unsur hukum, dan dengan demikian perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan pergaulan di dalam masyarakat dibebani kepada hukum.12

 

 Putusan kasasi Hoge Raad tersebut merupakan putusan yang bersejarah yang mengakhiri “Penafsiran Sempit” yang diganti oleh “Penafsiran Luas”. Setelah adanya penafsiran yang luas ini dan mengakhiri yurisprudensi yang lama dan dapat dikatakan betul-betul memuaskan masyarakat di negeri Belanda, serta sejak putusan itu jumlah perkara perdata mengenai “perbuatan melanggar hukum” selalu meningkat.13

 

Pengadilan tingkat pertama mengabulkan tuntutan L atas pertimbangan antara lain : bahwa perbuatan karyawan perusahaan L bertentangan dengan kewajibannya yang tercantum dalam KUH Perdata (kewajiban untuk berbuat/tak berbuat yang layak sebagai karyawan yang baik sesuai dengan pasal 1603 jo 1603 sub 9) dan kelalaian karyawan untuk mentaati kewajibannya berlaku juga untuk saingannya.

 

REKOMENDASI

 

Perlu menentukan apa yang menjadi kriteria secara hukum yang dapat memperluas kewajiban pemegang saham pengendali dan pihak lain dalam rangka menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank. Di samping itu, perlu pengkajian yang kuat menyangkut perubahan dari utang menjadi modal yang bersal dari konversi utang tertentu dan juga menentukan jenis-jenis transaksi yang bagaimana untuk dapat membuat orang yang terlibat bertanggung jawab dalam rangka menambah modal bank.​​ 

 

 

 

 

*

​​ Disampaikan pada​​ Focus Group Discussion (FGD)​​ Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Dalam Penanganan Permasalahan ​​ Bank Sistemik”, yang​​ diselenggarkaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Batam, 8 Desember 2016.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU (2004), Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987–sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, tahun 2003-sekarang. Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam, Jakarta, tahun 2004-sekarang. Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2005. Dosen Penguji dan Pembimbing Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2002-2010.​​ 

1

​​ Kementerian Keuangan Republik Indonesia,​​ Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Jakarta, 2015, hal. 3  ​​​​ 

2

​​ Ridwan Khairandy,​​ Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi,​​ (Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media, 2008), hal. 262-263.

3

​​ Ibid,​​ hal. 266

4

​​ Ridwan Khairandy,​​ Op. Cit, hal. 271.

5

​​ Subekti,​​ Hukum Perjanjian,​​ (Jakarta: Intermasa), hal. 1

6

. R. ​​ Setiawan SH.,​​ Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Penerbit Bina Cipta, 1979), hal. 76.

7

​​ R. M. Suryadiningrat SH.,​​ Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang, (Bandung : Penerbit Tarsito, 1980), hal. 25.

8

. Mr. Drs. E. Utrecht,​​ Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Ichtiar, 1957), hal. 148.

9

. R. M. Suryodiningrat SH, Loc. Cit.

10

. Ibid​​ 

11

. Ibid. hal. 27.

12

. Ibid. hal. 26-27

13

. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro SH, “Perbuatan Melawan Hukum” (Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 1976), hal. 15.

17

Leave a Comment