Go to the top

Hits: 1

TINDAK PIDANA KORPORASI​​ *

 

Oleh

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH**

(Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU)

Website: www.bismarnasution.com

 

Kejahatan korporasi​​ (corporate crime) merupakan ​​ salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi.​​ Corporate crime​​ bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. ​​ Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya.  ​​​​ Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) yang baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. ​​ Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau​​ cyber crime​​ yang​​ baru diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.​​ Akibatnya, banyak​​ bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai​​ crime.​​ 1​​ 

Tindak pidana (crime)​​ dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau​​ criminal liability.​​ 2​​ Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau​​ corporate liability​​ mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas​​ sociates delinquere non potest​​ dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.​​ 3​​ Jika seandainya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi terbukti mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi , siapa yang akan bertanggungjawab ? ​​ Apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurusnya ?​​ 

 

Kejahatan Korporasi

Black’s Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau​​ corporate crime​​ adalah​​ any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime.​​ 4​​ Atau terjemahan bebasnya adalah: “Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu​​ korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih”.

Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah "conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law".​​ 5​​ Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi.​​ 

Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.​​ 

Kedua, baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan "legal persons") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. ​​ 

Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.​​ 6

Kejahatan korporasi mungkin tidak terlalu sering kita sering dalam pemberitaan-pemberitaan kriminil di media. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian juga pada umumnya lebih sering menindak aksi-aksi kejahatan konvensional yang secara nyata dan​​ faktual terdapat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. ​​ Ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini.7 ​​​​ 

Pertama, kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan konvensional. ​​ Penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas aparat kepolisian sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat, sehingga kejahatan yang ditangani oleh kepolisian juga turut bersifat konvensional.​​ 

Kedua, pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya,dan juga turut dipengaruhi.​​ 

Ketiga, ​​ pandangan serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia. ​​ 

Keempat, tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum.​​ 

Kelima, pengetahuan aparat penegak hukum menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindaklanjutinya secara hukum. ​​ 

Keenam, kejahatan korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. ​​ Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. ​​ 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (legal persoon). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai ​​ satu ​​ kesatuan ​​ dan karena ​​ itu diakui ​​ serta ​​ mendapat ​​ perlakuan ​​ sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.​​ 8 ​​​​ Sehingga, ​​ jika ​​ KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai ​​ landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi.  ​​​​ 

Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan: 1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ​​ yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan...(dan seterusnya).

Di Belanda sendiri, sebagai tempat asal KUHP Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1976, korporasi diresmikan sebagai subjek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (Sr.), yang isinya menyatakan antara lain:​​ 

  • Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi;

  • Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan​​ sepanjang berkenaan dengan korporasi​​ dapat dijatuhkan.​​ 

Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:

    • korporasi sendiri, atau;

    • mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau;

    • korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.

  • Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi: persekutuan bukan badan hukum,​​ maatschap​​ (persekutuan perdatan),​​ rederij​​ (persekutuan perkapalan) dan​​ doelvermogen​​ (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu;​​ social fund​​ atau yayasan).​​ 9

Meskipun KUHP Indonesia saat ini tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai “korporasi”, antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain, seperti :

  • UU No.11/PNPS/1964 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;

  • UU No.31/1999 ​​ jo. UU No.21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  • UU No.38/2004 tentang Jalan;

  • UU No. 31/2004 Jo. UU No. 45/2009 tentang Perikanan;

  • UU No. 32/2009 tentang​​ Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

  • UU No. 8/2010 tentang​​ Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

  • UU No. 18/2013 tentang​​ Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

  • Dan undang-undang lainnya;

Dalam literatur Indonesia juga ditemukan pandangan yang turut untuk mewacanakan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Seperti misalnya Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”, menyatakan :​​ 

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. ​​ Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. ​​ Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. ​​ Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri ​​ dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.​​ 10

 

Di Indonesia, salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah Undang-undang Nomor​​ 32​​ tahun​​ 2009​​ tentang​​ Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup.​​ Hal ini dapat dilihat dari isi pasal​​ 116 ayat (1)​​ 11​​ yang mengadopsi​​ doktrin​​ strict​​ liability12​​ dan Pasal 116 ayat (2)​​ 13​​ yang mengadopsi doktrin​​ vicarious liability.14

Meskipun tidak digariskan secara jelas seperti dalam KUHP Belanda, berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia pada saat ini terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi berdasarkan regulasi yang sudah ada, yaitu dibebankan pada korporasi itu sendiri,​​ seperti diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No.38/2004 tentang Jalan. Kemudian dapat pula dibebankan kepada organ atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pindana, seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No.31/2004 tentang Perikanan. ​​ Kemudian kemungkinan​​ berikutnya adala dapat dibebankan baik kepada pengurus korporasi sebagai pemberi perintah atau pemimpin dan juga dibebankan kepada koorporasi, contohnya seperti​​ dalam UU Tipikor.

Dalam perkembangannya guna mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan perkara tindak pidana korporasi, Mahkamah Agung​​ telah​​ menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi​​ (Perma 13/2016). Pasal 1 angka 1 Perma 13 menyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perma 13/2016​​ ini juga telah​​ mengisi kekosongan hukum yang bilamana terjadi tindak pidana korporasi yang melibatkan perusahaan grup.15

Perma 13/2016 juga telah memberikan suatu definisi tentang Tindak Pidana Korporasi, yakni​​ tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.16​​ Perma 13/2016 juga dengan tegas telah mengadopsi doktrin​​ vicarious liability​​ sebagaimana Pasal 3 Perma 13/2016 yang menyatakan:​​ 

Tindak pidana​​ oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Perma 13/2016 ini merupakan suatu terobosan yang bisa dibilang inovatif dari Mahkamah Agung guna mengisi kekosongan hukum positif yang selama ini menjadi kendala bagi penegak hukum untuk menangani perkara pidana korporasi. Selain mengatur sedikit konsepsi tentang tindak pidana korporasi, Perma 13/2016 juga banyak mengatur tentang hukum acara dari tahapan penyelidikan hingga putusan yang selama ini tidak diatur dalam KUHAP.​​ 

 

Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi

Salah satu problem yang dihadapi konsep pidana tradisional mengenai tanggung jawab pidana berkenaan dengan dengan pertanggungjawaban korporasi. M. Yahya Harahap memberikan beberapa pendapatnya mengenai permasalahan pokok dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, antara lain:17

  • Berkenaan dengan kedudukan khusus korporasi (special position of corporation). Semua orang mengetahui kedudukan khusus korporasi atau Perseroan adalah badan hukum (legal person). Keberadaannya bukan manusia atau “natural person”. Oleh karena itu, tidak bisa bertindak dan tidak memiliki kesadaran kehendak. Kesadaran dan perbuatannya, hanya melalui direksi atau pegawainya. Pertanyaan yang timbul dari keadaan ini, apakah pertanggungjawaban pidana​​ pengurus​​ korporasi sebagai​​ natural person​​ dapat diperluas kepada korporasi sebagai badan hukum (legal person)?

  • Permasalahan pokok yang laim, kalau hukum tidak membolehkan atau menutup pertanggungjawaban pidana menjangkau korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan dewan direksi atau pejabatnya, berarti hukum membuka pintu dan peluang selebar-lebarnya bagi pengurus korporasi mempergunakan korporasi sebagai kendaraan melakukan kejahatan.

  • Semakin meluasnya tindakan kejahatan yang tidak hanya bersifat​​ mala in se​​ tetapi sudah meluas meliputi berbagai segi kehidupan yang membutuhkan peraturan tindak pidana yang bersifat​​ mala in prohibita. Maka demi untuk mewujudkan ketertiban yang dapat menjamin keselamatan umum, diperlukan konsep keadilan yang lebih canggih (sophisticated). Salah satu konsep yang dianggap dapat menjembataninya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. ​​ Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (civil law), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan​​ subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, ​​ dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporsi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki​​ criminal intent​​ yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. ​​ 

Di​​ samping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.  ​​​​ Baik dalam sistem hukum​​ common law​​ maupun​​ civil law, sangat sulit untuk ​​ dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus​​ atau​​ guilty act)​​ 18​​ serta membuktikan unsur​​ mens rea​​ (criminal intent​​ atau​​ guilty mind)​​ 19​​ dari suatu entitas abstrak seperti korporasi. ​​ Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebankan​​ criminal liability​​ terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. ​​ Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi.​​ 20 ​​​​ Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia. ​​ Dua kasus yang muncul di peradilan sampai dengan saat ini hanya berkaitan dengan pelanggaran lingkungan hidup.​​ 

Salah satu kasus tentang pidana korporasi yang cukup menarik di Indonesia adalah kasus PT. Duha Graha Indah (DGI) yang telah berganti nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).21​​ Kasus ini menjadi menarik karena merupakan korporasi pertama yang divonis telah melakukan tindak pidana korupsi. PT. NKE divonis membayar pidana dengan sebesar Rp. 700.000.000.-. Di samping itu PT. NKE juga divonis harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 85.490.234.737.- dan dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 (enam) bulan.​​ 

PT. NKE dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Penetapan perusahaan ini sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwardi, Dirut PT. DGI dan Made Meregawa, pejabat pembuat komitmen. Perusahaan ini diseret dengan dugaan memperkaya korporasi sendiri senilai ratusan miliar rupiah dalam proyek pemerintah.

Menarik juga untuk diperhatikan pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini tentang pemidanaan korporasi. Sutan Remy berpendapat bahwa hanya ada 2 (dua) sistem pemidanaan korporasi yang seyogyanya ditempuh:22

  • Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau​​ directing mind​​ korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan23​​ tidak terpenuhi, atau;

  • Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan.

Selanjutnya Sutan Remy memberikan 6 (enam) alasan mengapa sistem pemidanaan tersebut di atas yang dipilih:24

  • Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara​​ vicarious, atau bukan langsung. Menurut doktrin​​ vicarious liability, pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (misalnya oleh A) dibebankan kepada pihak lain (misalnya kepada B). Dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dilakukan dengan memberlakukan doktrin​​ vicarious liability​​ maka perbuatan pengurus korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi perlu dilakukan secara​​ vicarious​​ karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Dengan demikian,​​ actus reus​​ dari tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi diatributkan kepada korporasi. Demikian juga dengan​​ mens rea​​ yang melatarbelakangi tindak pidana itu yang dimiliki oleh pengurus korporasi juga diatributkan kepada korporasi. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada korporasi saja, sedangkan perbuatan dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi atau dilakukan oleh orang lain atas perintah pengurus korporasi tersebut dan pengurus korporasi memiliki sikap kalbu bersalah (mens rea) yang dipersyaratkan dalam rumusan delik, maka tidak adil kirany apabila pemidanaan tidak dijatuhkan kepada pengurus korporasi.

  • Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus korporasi dalam melakukan perbuatan itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan manfaat berupa keuntungan atau berupa pengurangan kerugian finansial bagi korporasi atau menggunakan fasilitas korporasi.

  • Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi saja, yaitu dalam hal syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut ajaran gabungan terpenuhi, sedangkan pengurus korporasi tidak harus memikul tanggung jawab pidana, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap ”lempar batu sembunyi tangan”. Dengan kata lain pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab pidana dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

  • Apabila pengurus korporasi yang menjadi otak tindak pidana korporasi tidak ikut dipidana, maka pemidanaan yang terbatas pada korporasinya saja tidak menimbulkan efek jera bagi pribadi pengurus korporasi. Karena tidak menimbulkan efek jera bagi pribadi pengurus korporasi, maka tidak mustahil pengurus korporasi akan melakukan lagi tindak pidana korporasi. Atau pengurus korporasi akan dapat melakukan tindak pidana korporasi lagi di perusahaan yang lain.

  • Apabila hanya korporasi saja yang dipidana, yaitu dalam hal syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut ajaran gabungan terpenuhi, maka pengurus korporasi dapat menjadi ”kutu loncat” tanpa halangan. Artinya, pengurus korporasi dengan mudah pindah menjadi pengurus di korporasi lain. Apabila pengurus korporasi juga dipidana bersama dengan korporasinya, maka pribadi anggota pengurus yang bersangkutan akan kesulitan untuk diterima di korporasi lain sebagai pengurus akibat menyandang ”label mantan terpidana”.

  • Di Amerika Serikat, terdapat kasus-kasus di mana hanya korporasi yang dipidana, sedangkan pengurus korporasi bebas dari pemidanaan. Sikap pengadilan yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi saja, sedangkan pengurus bebas dari pidana, telah mengundang banyak celaan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan yang sebaiknya diberlakukan di Indonesia hendaknya bukan sistem pemidanaan yang hanya memidanakan korporasi saja tanpa juga mempidana pengurus.

Jika kita melihat praktek yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggung-jawaban pidana korporasi ditetapkan dalam KUHP Belanda, sebagaimana disebutkan oleh Remmelink dalam bukunya​​ Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dalam bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi, ditemukan kemungkinan menuntut pertanggunjawaban pidana terhadap korporasi.  ​​ ​​​​ 

Pandangan ini bahkan sudah dikenal lama sebelum KUHP Belanda dibuat. Hal ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan kepentingan praktis. Dari sudut pandang ini, hukum pidana dapat dengan mudah melakukan perujukan pada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan dan lain-lain, yang sering kali berbentuk korporasi. Namun, terlepas dari itu, dalam perkembangan selanjutnya hukum pidana umum juga semakin sering dengan masalah tersebut. Semakin banyak perundang-undangan dan peraturan administratif baru yang bermunculan.​​ 

Dalam aturan-aturan tersebut, pembuat undang-undang merujuk pada ‘pengemban’ hak-hak warga yang banyak berbentuk korporasi. ​​ Bilamana suatu kewajiban tidak dipenuhi, maka beranjak dari sistem perundang-undangan yang ada, ‘korporasi’ juga dimungkinkan untuk dipandang sebagai ‘pelaku’. Di Belanda, kemungkinan ini sudah lama dikenal dalam​​ waterschapsverordening​​ (peraturang tentang ​​ tata guna dan lalu lintas perairan) yang sering mewajibkan pemilik tanah yang terletak disamping kali atau saluran air untuk membersihkan atau menjaga kebersihan​​ kewajiban yang diancam dengan sanksi pidana apabila dilalaikan.​​ 25

Dalam praktek​​ common law, Pengadilan Inggris pertama kali memberlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya bagi kasus-kasus pelanggaran kewajiban hukum oleh korporasi-korporasi​​ quasi-public26​​ ​​ yang hanya bersifat pelanggaran ketertiban umum (public nuisance). ​​ Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi pada bentuk-bentuk ​​ pelanggaran ​​ atau ​​ kejahatan yang tidak terlalu serius yang tidak ​​ memerlukan ​​ pembuktian​​ mens rea​​ atau​​ criminal intent​​ (offenses that did not require criminal intent), yang didasarkan pada doktrin​​ vicarious liability. ​​ Hal ini diikuti oleh ​​ pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketetapan yang serupa.​​ 27​​ 

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan yang memerlukan pembuktian​​ mens rea​​ baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. ​​ Di Amerika Serikat, penerapan​​ corporate criminal liability​​ pertama kali diterapkan dalam kasus​​ New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States, dimana pemerintah Amerika Serikat mendakwa perusahaan New York Central telah melanggar​​ Elkins Act​​ 28​​ section​​ I.

Mala In Se

Tindakan yang dilakukan seseorang diduga melakukan kejahatan dapat diuji berdasarkan kaedah hukum yang dilanggar apakah tindakan seseorang tersebut termasuk kategori tindakan yang merupakan​​ mala in se​​ atau perbuatan yang merupakan​​ mala in prohibita. Tindakan yang termasuk​​ mala in se, adalah perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarangnya misalnya mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya.29​​ Sedangkan perbuatan yang merupakan​​ mala in prohibita​​ adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarangnya misalnya aturan-aturan lalu lintas di jalan raya, aturan-aturan administrasi internal suatu lembaga.30​​ Apabila tindakan seseorang itu termasuk perbuatan​​ mala in prohibita, ada kemungkinan dia hanya melanggar aturan administrasi dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana melainkan hanya tindakan administratif.​​ 

Namun, apabila tindakan yang dilakukan seseorang itu termasuk kategori​​ mala in se, misalnya, dalam kasus obligor meskipun dana tersebut dikembalikan, unsur tindak pidananya tidak hilang, pengembalian tersebut hanya merupakan unsur pertimbangan untuk memberi keringanan hukuman. Untuk itu perlu ditelusuri kaedah hukum apa yang dilanggar? Apakah tindakan tersebut termasuk melanggar kaedah hukum bahwa seseorang tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa hak seperti pada pencurian, penipuan atau perampokan maka selanjutnya di telusuri pula unsur lainnya seperti adanya​​ mens rea​​ dan​​ actus reus.

 

 

 

Mens Rea dan Actus Reus

Dalam wacana​​ common law, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk​​ 

menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

  • Identification Tests / Directing Mind Theory​​ 

Berdasarkan teori identifikasi atau​​ directing minds theory, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan, ​​ dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi. ​​ Teori ini diadopsi di Inggris sejak tahun 1915, yaitu melalui kasus​​ Lennard’s Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co., [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.). ​​ Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan berpendapat :

[A] corporation is an abstraction. It has no mind of its own anymore than it has a body of its own; its active and directing will must consequently be sought in the person of somebody who for some purposes maybe called an agent, but who is really the directing mind and will of the corporation, the very ego and centre of the personality of the corporation….For if Mr. Lennard was the directing mind of the company, then his action must, unless a corporation is not to be liable at all, have been an action which was the action of the company itself……”​​ 31

Terjemahan bebasnya adalah: ”Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; ​​ kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (directing mind and will) dari korporasi tersebut.​​ Jika Tuan Lennard merupakan otak pengarah dari perusahaan, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari perusahaan itu sendiri.

Dalam kasus lain di Inggris, yaitu kasus​​ Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass​​ [1972] A.C. 153, Hakim Pengadilan berpendapat :

“The person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company.”​​ 32

Orang yang bertindak bukan berbicara atau​​ bertindak atas nama perusahaan. ​​ Ia bertindak sebagai​​ perusahaan, dan akal pikirannya yang mengarahkan tindakannya berarti adalah akal pikiran dari perusahaan. ​​ Jika akal pikirannya bersalah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan. ​​ 

Dengan kata lain unsur​​ mens rea​​ dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan dipenuhinya unsur​​ mens rea​​ pengurus korporasi atau perusahaan tersebut. ​​ Begitu pula dengan​​ actus reus​​ yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan​​ actus reus​​ perusahaan.​​ 

Teori identifikasi ini turut diadopsi oleh Kanada. Hal ini dapat dilihat dalam kasus​​ R. v. Fane Robinson Ltd., dimana perusahaan​​ Fane Robinson​​ dan dua orang direkturnya yang merupakan pengelola yang aktif, dalam tingkat banding, didakwa melakukan tindak pidana berkomplot atau berkonspirasi untuk menggelapkan uang dan memperoleh uang dengan cara menipu. ​​ Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada alasan mengapa suatu korporasi yang dapat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan individu atau korporasi lain tidak dapat memenuhi unsur​​ mens rea​​ ketika korporasi tersebut melibatkan dirinya dalam perjanjian yang menjadi dasar utama konspirasi dan penipuan tersebut. ​​ 

Pengadilan menyimpulkan bahwa secara umum kedua orang direktur perusahaan merupakan kehendak bertindak dan mengarahkan (acting and directing will) dari perusahaan.  ​​​​ Niat untuk melakukan tindak pidana (mens rea) dan tindakan hukumnya (actus reus) merupakan niat dan tindakan dari perusahaan dan bahwa konspirasi untuk penggelapan uang dan penipuan merupakan kejahatan yang mampu diwujudkan oleh perusahaan.33

Kasus lain di Kanada yang dianggap sebagai​​ leading case​​ menyangkut teori identifikasi adalah kasus​​ Canadian Dredge and Dock v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 662. ​​ Dalam kasus ini,​​ Supreme​​ ​​ Court​​ mengakui teori ini sebagai model untuk menentukan tanggungjawab perusahaan.​​ ​​ Pengadilan berpendapat bahwa faktor yang membedakan antara​​ directing mind​​ dengan pegawai biasa adalah tingkatan kewenangan pengambilan atau pembuatan keputusan dalam praktek individual. Individu yang bertanggungjawab menyusun dan menerapkan kebijakan korporasi adalah​​ directing mind​​ dari perusahaan bersangkutan.​​ Sebaliknya, individu yang membuat kebijakan untuk operasional​​ day-to-day basis, bukanlah​​ directing mind.​​ Supreme Court​​ menempatkan​​ directing mind​​ sebagai “ego”, “pusat” dan/atau “organ vital” korporasi. ​​ 34

Dari​​ case law​​ ini, muncul beberapa prinsip atau konsep yang penting, antara lain:

Pertama,​​ directing mind​​ dari suatu korporasi atau perusahaan tidak terbatas hanya satu individu saja. Sejumlah pejabat korporasi atau anggota direksi bisa membentuk​​ directing mind. ​​ 

Kedua, faktor geografis tidak berpengaruh. Fakta bahwa suatu korporasi memiliki banyak operasi atau cabang di daerah yang berbeda-beda tidak akan mempengaruhi penentuan individu-individu yang mana yang menjadi​​ directing minds​​ korporasi. ​​ Dengan demikian, seseorang tidak dapat menghindar dari tanggung jawab hanya karena ia tidak ditempatkan atau bertugas di daerah dimana perbuatan melawan hukum dilakukan. ​​ 

Ketiga, korporasi tidak bisa lari dari tanggung jawab dengan berkilah bahwa individu-individu tersebut melakukan perbuatan melawan hukum ​​ meskipun ​​ telah ​​ ada ​​ instruksi ​​ untuk melakukan tindakan lain yang sah (tidak melawan hukum). ​​ Anggota direksi dan pejabat korporasi lainnya memiliki kewajiban untuk ​​ mengawasi tindak tanduk para pegawai lebih dari sekedar menetapkan panduan umum yang melarang tindakan illegal.​​ 

Keempat, untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, individu bersangkutan harus memiliki​​ criminal intent​​ atau​​ mens rea. ​​ Directing mind​​ dan​​ mens rea​​ ada pada individu yang sama. Namun dalam teori identifikasi, anggota direksi atau pejabat korporasi lain yang merupakan​​ directing mind​​ korporasi tidak bisa dikenakan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa mereka sadari.​​ 

Kelima, untuk dapat menerapkan teori identifikasi harus dapat dibuktikanbahwa tindakan seorang​​ directing mind​​ adalah : ​​ i) berdasarkan tugas atau instruksi yang ditugaskan padanya, ii) ​​ bukan merupakan penipuan (fraud) yang dilakukan terhadap perusahaan, dan iii) dimaksudkan untuk dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.​​ 

Keenam, tanggung jawab korporasi memerlukan analisa kontekstual. Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan berdasarkan​​ case-to-case​​ basis. ​​ Jabatan seseorang dalam perusahaan tidak secara otomatis menjadikannya bertanggungjawab. ​​ Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk menetapkan kebijakan korporasi atau keputusan korporasi yang penting harus dilakukan dalam konteks keadaan yang tertentu (particular circumstances). ​​ 35

 Pendekatan teori identifikasi yang berkembang dari Inggris ini mengundang kritik karena​​ corporate liability​​ terbatas bagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi dan beberapa karyawan lain setingkat​​ manager​​ yang memiliki kewenangan dan memberikan perintah. ​​ Hal ini secara tidak adil memberikan keuntungan pada korporasi-korporasi yang besar karena mereka akan dapat menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang jabatannya lebih rendah dan bertugas melakukan aktivitas sehari-hari (day-to-day activities).​​ 36 ​​​​ 

Namun di Kanada teori identifikasi kini kemudian mengalami perkembangan atau ’modifikasi’. Pengadilan Kanada mengidentifikasi dan membuka kemungkinan bahwa​​ directing mind​​ berada pada level atau golongan karyawan yang lebih rendah yang menjalankan perintah atau memiliki kewenangan yang sifatnya delegatif.​​ 37 ​​​​ 

 Dengan melihat penerapan teori ini oleh Kanada untuk menyiasati kekurangan yang ditimbulkan dalam aplikasinya, ​​ penerapan teori ini harus dilakukan dengan berdasark­an pada​​ case-by-case basis​​ dan​​ ­­fact-specific basis.

  • Doktrin Vicarious Liablility

Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. ​​ Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. ​​ Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol. ​​ Berdasarkan hal ini, teori ini dikritik karena tidak mempedulikan unsur​​ mens rea​​ (guilty mind) dari mereka yang dibebankan pertanggungjawaban. ​​ Pengadilan di Inggris dan Kanada telah menolak doktrin ini, dan mengadopsi teori identifikasi. ​​ Namun, pendekatan doktrin ini masih digunakan di pengadilan federal Amerika Serikat.​​ 38

  • The Corporate Culture Model

Pendekatan jenis ini digunakan oleh Australia. ​​ Istilah​​ corporate culture​​ dapat kita lihat dalam​​ Australian Criminal Code Act ​​​​ 1995 (Undang-undang Pidana Australia) yang didefinisikan sebagai berikut :

an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place”.

Yaitu suatu bentuk sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiatan-kegiatan terkait berlangsung.​​ 39

Menurut undang-undang ini, tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa:​​ Pertama, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati (ceroboh) melakukan tindakan-tindakan (conduct) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (authorize) atau mengizinkan (permit) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. ​​ Kedua, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (authorize) atau mengizinkan (permit) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan.​​ Ketiga, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (non compliance) terhadap peraturan-peraturan tertentu.​​ Keempat, korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (compliance) terhadap peraturan-peraturan tertenty. ​​ 40​​ Di Kanada, bentuk pendekatan ini ditolak karena dinilai terlalu kabur atau samar-samar jika diterapkan untuk menentukan​​ mens rea​​ korporasi.

  • Aggregation Test

Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (aggregating) tindakan (acts) dan ​​ kelalaian (omission) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur actus reus dan mens rea dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (conduct) dan pengetahuan (knowledge) dari beberapa individu. Inilah yang disebut dengan​​ Doctrine of Collective Knowledge​​ atau Doktrin Pengetahuan Kolektif.

​​  Amerika Serikat juga mengadopsi teori ini.​​ Hal ini dapat dilihat dalam satu kasus, yaitu​​ United States v. Bank of New England​​ (1987)​​ 821 F2d 844.  ​​​​ Bank of New England didakwa dengan tuduhan secara sengaja tidak melaporkan suatu transaksi mata uang. ​​ Tuduhan ini terbukti karena yang dianggap sebagai ‘pengetahuan’ bank merupakan totalitas dari semua yang diketahui oleh para pegawai dalam ruang lingkup kewenangan mereka.​​ 41

  • Blameworthiness Test

Gobert menyatakan bahwa jika suatu korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan atau melakukan due diligence guna menghindari melakukan suatu tindak pidana, maka hal ini akan tampak dari budaya dan kepercayaannya yang tercermin dari struktur, kebijakan, praktek dan prosedur yang ditempuh oleh korporasi tersebut.​​ 

Teori ini menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban subyek-subyek hukum​​ fictitious​​ (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi-korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan resiko.​​ 42

Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi

Dalam korporasi atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam badan hukum tersebut merupakan ​​ pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. ​​ Di sini komisaris dan direktur memiliki posisi​​ fiducia​​ dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme ​​ hubungannya harus ​​ secara ​​ fair.​​ Menurut ​​ pengalaman ​​ common ​​ law​​ hubungan itu ​​​​ dapat ​​ didasarkan ​​ pada teori ​​ fiduciary duty.43​​ 

Hubungan​​ fiduciary duty​​ tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).44​​ Dalam memahami ​​ hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary ​​ relationship) tersebut,​​ common law​​ mengakui bahwa orang ​​ yang ​​ memegang ​​ kepercayaan ​​ (fiduciary) secara ​​ natural ​​ memiliki ​​ potensi ​​ untuk ​​ menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang ​​ kepercayaan tersebut harus didasarkan ​​ kepada standar ​​ yang ​​ tinggi.45 ​​​​ 

Negara-negara​​ common law​​ seperti Amerika Serikat yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar​​ duty of loyality​​ dan​​ duty of care.​​ 

Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok.46​​ ,sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah​​ trustee​​ dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care)47. Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality ).48​​ ​​ Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan​​ Fiduciary Duty​​ dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.49

Doktrin atau prinsip​​ fiduciary duty​​ ini dapat kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007​​ tentang Perseroan Terbatas​​ (UUPT). ​​ Menurut Pasal​​ 92 dan 97​​ ayat (2) UUPT pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi​​ yang harus mengelola perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab​​ atas pengurusan perseroan​​ sesuai dengan​​ untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan..​​ 

Dalam konteks direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.50​​ 

Untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. ​​ Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar​​ good faith​​ yang dipercayakan padanya dalam menjalan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip​​ fiduciary duty.

Jika kita menghubungkannya dengan​​ identification theory​​ dalam wacana​​ common law​​ sebagaimana telah diuraikan diatas, ​​ kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat: i) tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka, ii) bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan, iii) dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi. ​​ Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh korporasi, namun harus dipikul secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.​​ 

 

Kesimpulan

Dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya yang berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang konvensional, maka harus ada konsistensi dan landasan yang solid dalam hukum untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dalam berbagai harus terdapat pengaturan menyangkut pertanggungjawaban ini.​​ 

Selain itu, diperlukan perhatian studi yang lebih mendalam, baik di kalangan akademis, profesional maupun aparat penegak hukum, guna membangun suatu kerangka teoritis bagi pertanggungjawaban pidana korporasi.​​ Hal ini hendaknya diimbangi pula dengan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para penegak hukum yang akan menerapkannya. Mereka harus mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Black Henry Campbell, ​​ Black’s Law Dictionary,​​ West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, ​​ 1990, ed.6.

 

Dine Janet,​​ Company Law- ​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series,​​ Sweet & Maxwell, 2001.​​ 

 

_________,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179.

 

Ferguson Gerry,​​ Corruption and Criminal Liability, www.icclr.law.ubc.ca/Publications/ Reports/ FergusonG.PDF.

 

Gross Hyman,​​ ​​ A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, 1979.

 

Harahap M. Yahya,​​ Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta:​​ Sinar Grafka, 2013).

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_liability​​ 

 

Keenan Denis & Biscare Josephine,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 1996.

 

Khanna V.S.,​​ Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?, 109 Harv. L.Rev. 1477, ​​ The Harvard Law Review Association, 1996.

 

Lipton Philip dan Herzberg Abraham,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane,​​ The Book Law Company Ltd, 1992.​​ 

 

Little Christopher M. & Savoline Natasha, ​​ Corporate Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences, Filion Wakely Thorup Angeletti (Management Labour Lawyers),​​ www.filion.on.ca/pdf/CML%202003%20Paper.pdf

 

Perma​​ ​​ No.​​ 13​​ tahun​​ 2016​​ tentang​​ Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana​​ oleh Korporasi

 

Putusan​​ PT. Duha Graha Indah V. Republik Indonesia, No: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst Jo. No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

 

Prodjodikoro Wirjono,​​ Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed.2, Cet.6, Bandung : Eresco, 1989.

 

Remmelink Jan,​​ HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003.

 

Rusmana,​​ Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan, http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php

 

Scott Charity, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989).

 

Seligman Joel,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

 

Simpson Sally S.,​​ Strategy, Structure and​​ Corporate​​ Crime, 4 Advances in Criminological Theory 171 (1993).

Singgih,​​ Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, ​​ Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas​​ Pelita Harapan, Tangerang, 2005.

 

Sjahdeini Sutan Remy,​​ Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya, (Jakarta:​​ Kencana, 2017).

 

Soesanto L.C, Universitas Diponegoro,​​ The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia,​​ http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf

 

Susanto, I. S. 1990,​​ Statistik Kriminal sebagai Konsruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, suatu Studi Kriminologi, Disertasi, Semarang (Tidak diterbitkan).​​ 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup​​ 

 

375 U.S. 180, 195-196 (1965).

 

*

 ​​​​ Disampaikan pada Seminar Sehari “Good Corporate Governance​​ (GCG) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan,” diselenggarakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, Batam, tanggal 29 Agustus 2019

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Singgih,​​ Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, ​​ Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005, Hal. 9.

2

​​ Hyman Gross,​​ ​​ A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, 1979, hal.114.

3

Rusmana,​​ Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan, http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php

4

​​ Henry Campbell Black, ​​ Black’s Law Dictionary,​​ West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, ​​ 1990, ed.6, hal. 339.

5

​​ Sally S. Simpson,​​ Strategy, Structure and​​ Corporate​​ Crime, 4 Advances in Criminological Theory 171 (1993).

6

​​ Ibid.

7

Diintisarikan dari Susanto, I. S. 1990,​​ Statistik Kriminal sebagai Konsruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, suatu Studi Kriminologi, Disertasi, Semarang (Tidak diterbitkan).​​ 

 

8

​​ Jan Remmelink,​​ HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003, Hal. 98.

9

​​ Ibid.​​ hal.102.

10

​​ Wirjono Prodjodikoro,​​ Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed.2, Cet.6, Bandung : Eresco, 1989, hal.55.

11

​​ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

Apabila​​ tindak pidana​​ lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

  • badan usaha; dan/atau​​ 

  • orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

12

 ​​​​ Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atauberdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

13

​​ Strict liability​​ adalah pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan.

14

​​ Vicarious Liability​​ adalah pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, semata-mata berdasarkan hubungan antara kedua orang tersebut. ​​ 

15

​​ Lihat Pasal 1 angka 2,3,4,5,6, Pasal 6, Pasal 7 Perma 13/2016.

16

​​ Lihat Pasal 1 angka 8 Perma 13/2016.

17

​​ M. Yahya Harahap,​​ Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafka, 2013), hal 142-143.

18

​​ Actus Reus​​ atau​​ guilty act ​​ adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsur​​ mens rea​​ juga turut terbukti.

19

​​ Mens rea​​ atau​​ gulty mind​​ adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah.

20

​​ L.C Soesanto, Universitas Diponegoro,​​ The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia,​​ http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf

21

​​ Lihat putusan​​ PT. Duha Graha Indah V. Republik Indonesia, No: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst Jo. No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

22

​​ Sutan Remy Sjahdeini,​​ Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 256.

23

​​ Ajaran gabungan adalah ajaran pertanggungjawaban pribadi yang digabungkan dengan pertanggungjawaban korporasi sehingga tercapai keadilan ​​ dalam hal terjadi tindak pidana korporasi.,​​ Ibid, hal 197-198

24

​​ Ibid., hal 257-258.

25

​​ Jan Remmelink,​​ Op.Cit, hal.100.

26

​​ Quasi-public corporations​​ adalah korporasi-korporasi yang tidak seutuhnya bersifat publik, dalam arti berkerja untuk tujuan pemerintahan, tetapi operasi atau aktivitas dari korporasi tersebut turut memberikan kenyamanan, kemudahan, atau kesejahteraan khalayak umum, seperti perusahaan telepon, gas, air, listerik, dan perusahaan. (Black’s Law Dictionary)

27

​​ V.S. Khanna,​​ Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?, 109 Harv. L.Rev. 1477, ​​ The Harvard Law Review Association, 1996, hal.2

28

Elkins Act​​ adalah Undang-undang federal Amerika Serikat (1903) yang mendukung pelaksanaan​​ Interstate Commerce Act​​ ​​ (undang-undang perdagangan antara negara bagian) dengan ​​ melarang pemotongan harga dan bentuk-bentuk perlakuan istimewa lainnya terhadap jasa pengangkut (shipper) yang besar (Black’s Law Dictionary).

29

​​ M. Yahya Harahap,​​ op.cit., hal 131.

30

​​ Ibid., hal 133.

31

Gerry Ferguson,​​ Corruption and Criminal Liability, www.icclr.law.ubc.ca/Publications/ Reports/ FergusonG.PDF, hal. 5

32

 ​​​​ http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_liability

33

​​ Gerry Ferguson,​​ Op.Cit, hal. 5.

34

​​ Christopher M. Little & Natasha Savoline, ​​ Corporate Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences, Filion Wakely Thorup Angeletti (Management Labour Lawyers), ​​ hal. 5,​​ www.filion.on.ca/pdf/CML%202003%20Paper.pdf

 

35

​​ Ibid, hal.6.

36

 ​​​​ http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_liability​​ 

37

​​ Gerry Ferguson,​​ Op.Cit, hal.7.

38

​​ Christopher M. Little & Natasha Savoline,​​ Op.Cit,​​ hal. 8.

39

​​ Ibid, hal.11

40

​​ Ibid.​​ 

41

​​ http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_liability

42

​​ Ibid.

43

​​ 375 U.S. 180, 195-196 (1965).

44

​​ Teori​​ fiduciary duty​​ adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan​​ fiduciary​​ ini adalah ​​ seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan ​​ dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, ​​ dalam hal ini ​​ peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).​​ Fiduciary​​ ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, ​​ wakil ​​ atau ​​ wali, ​​ dan ​​ pelindung ​​ (guardian). Termasuk juga di dalamnya seorang​​ lawyer​​ yang mempunyai hubungan​​ fiduciary​​ dengan​​ client-nya. Henry Campbell Black , Black’s Law Dictionary, hal. 625.

45

​​ Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,”​​ Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989), hal. 291.

46

​​ Lihat, Janet Dine,​​ Company Law- ​​ Sweet &Maxwell’s Textbook ​​ Series, Sweet & Maxwell, 2001, hal ​​ 217.​​ 

47

​​ Denis Keenan & Josephine Biscare,​​ Smith & Keenan’s Company Law For Students, Financial Times, Pitman Publishing, 1996, hal 317.

48

​​ Joel Seligman,​​ Corporations​​ Cases and Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

49

​​ Philip Lipton dan Abraham Herzberg,​​ Understanding Company Law,​​ Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.​​ 

50

​​ Janet Dine,​​ Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179.

1

prastio 5 Desember 2019 Post Reply

assalamualaikum prof. diskusi kita semalam terjawab sudah di makalah ini. makasi atas ilmu nya prof..

Leave a Comment