Go to the top

UKURAN MEDICAL MALPRACTICE UNTUK PENENTUAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER

Team Web / 0 Comments

Hits: 0

UKURAN​​ MEDICAL MALPRACTICE​​ UNTUK PENENTUAN​​ TANGGUNG JAWAB​​ PIDANA​​ DOKTER​​ *

Oleh

Bismar Nasution**

 

Wacana satu sisi dari bagian dua disiplin yang tertua, yaitu antara Hukum (themis)​​ dan Medis (Aesculapius),​​ memang menarik untuk dikaji, khususnya hubungan hukum antara​​ dokter dan pasien​​ pasien. Karena​​ “Hukum Medis” (“Medical Law”)​​ merupakan​​ “the study of the judicial relations to which the doctor is party, is a part of health law”.1​​ Dalam Konteks ini “Hukum Kesehatan” (“Health Law”) dapat dirumuskan semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya kepada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.2​​ 

Pemberian pelayanan kesehatan yang intinya adalah penyelenggaraan praktik kedokteran telah diatur tersendiri yaitu dalam​​ “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran” (UU Kedokteran). Undang-Undang Kedokteran tersebut​​ yang ditujukan untuk mengatur praktik​​ kedokteran, antara lain ketentuan Pasal 36, 37, 38 mengatur penyelenggaraan kedokteran. Pasal 39, 40, 41, 42 mengatur pelayanan praktik kedokteran.​​ Pasal 44 mengatur​​ standar pelayanan kedokteran​​ kedokteran. Pasal 45 mengatur persetujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Pasal 50 mengatur hak dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, Pasal 51 mengatur kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran. Pasal 52 mengatur hak pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran. Pasal 53 mengatur​​ kewajiban pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran. Pasal 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65 mengatur​​ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk menegakkan disiplin dokter ​​ dan dokter gigi dalam penyeleggaraan praktik kedokteran yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter yang diajukan, dan menyusun pedoman serta tata cara penganan kasus pelanggaran disiplin dokter.

Namun, dapat diamati​​ hukum berkenaan dengan​​ praktik kedokteran​​ belum menyatu secara utuh. Sebab peraturan​​ berkaiatan praktik kedokteran masih​​ tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Akibatnya​​ hukumnya​​ yang berlaku sekarang masih terlalu umum serta belum dapat menjangkau secara menyeluruh masalah-masalah​​ berkaitan dengan praktik kedokteran.​​ .Khususnya pengaturan​​ hubungan antara dokter sebagai penyelenggaraan praktik kedokteran atau​​ pelayanan kesehatan​​ (health care provider)​​ dengan pasien sebagai penerima​​ praktik kedokteran atau​​ pelayanan kesehatan​​ (health care receiver).​​ Misalnya, mengenai tidak lengkapnya ketentuan​​ ukuran​​ medical malpractice.​​ Tambahan lagi, ketidakcukupan pengaturannya dapat pula dilihat dari tidak adanya ketentuan “penyelesaian sengketa alternatif” ( “alternative dispute resolution” – “ADR”) bagi penyelesaian sengketa medik antara dokter dan pasien.

Apabila membicarakan​​ medical malpractice,​​ maka akan berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter​​ dalam menjalankan profesinya. Misalnya, berkaitan dengan​​ aspek hukum perdata,​​ khususnya​​ ketentuan persetujuan ketentuan perikatan ​​ (verbintenis)​​ atau persetujuan/perjanjian antara dokter dan pasien, apabila pasien menyatakan memerlukan bantuan dokter (Pasal 1313 K.U.H.Perdata), yang kadang kala disebut dengan “transaksi terapeutik”. Selanjutnya dikaitkan dengan syarat sah suatu perjanjian (Pasal 1320 K.U.H.Perdata). Apalagi, pada umumnya seorang dokter​​ yang berpraktek membuat suatu “penawaran umum” (“openbare aanbod”, “offer”).​​ Namun, harus diingat bahwa perikatan/perjanjian yang lahir dari transaksi terapeutik tersebut masuk dalam kategori​​ inspanning verbintenis​​ yang prestasinya hanya berupa upaya.

Dalam aspek hukum perdata tersebut juga berkaitan dengan “wanprestasi” (Pasal​​ 1243 K.U.H.Perdata) dan “perbuatan melawan hukum”​​ – “onrechtmatige daad​​ (Pasal 1365 K.U.H. Perdata). Tentunya pula, berkaitan dengan “perwakilan sukarela” (“zaakwaarneming”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 K.U.H.Perdata.​​ 

Aspek hukum​​ lainnya yang berkaitan dengan​​ medical malpractice​​ yakni hukum​​ administrasi,​​ seperti antara lain berpraktek tanpa ijin (Pasal 36 Undang-Undang Kedokteran) dan melanggar wajib menyimpan rahasia kedokteran (Pasal 48 Undang-Undang Kedokteran).​​ 

Khusus kaitan​​ medical malpractic​​ dengan aspek hukum pidana, yang menjadi​​ fokus​​ pembahasan makalah ini​​ akan membahas​​ berkaitan dengan​​ medical malpractice, standard of care, dan tanggung jawab pidana dokter.

​​  ​​​​ 

MEDICAL MALPRACTICE

 

Cukup jelas, bahwa melakukan kekeliruan profesional membawa akibat yang lebih berat,​​ ​​ terutama akan merusak kepercayaan kepada kesehatan, merusak nama baik kelompok profesi dan lebih-lebih lagi mereka mereka yang menggunakan jasa profesi tersebut.3​​ Oleh karena itu, dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran atau melaksanakan profesinya wajib menjalankannya sesuai dengan standar profesi medis. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Kedokteran telah menekankan, bahwa dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. ​​ 

Tepatlah dikatakan, bahwa kesalahan dalam menjalankan profesi ​​ medis (medical malpractice) adalah​​ adalah praktik kedokteran yang dilakukan dokter​​ tidak sesuai dengan standar profesi medis.​​ ​​ Hal itu sejalan dengan yang diamati oleh​​ Jerry Zaslow​​ mengatakan, bahwa, “The general rule​​ in all jurisdiction is that a physician will be held ​​ liable for harm to an individual when that physician’s care falls below the standard as established by the practice of his peers, or if the physician fails to​​ to act as reasonable man under the circumstances of the case’.4

Dengan demikian​​ medical malpractice​​ meliputi seluruh perbuatan terkait jasa medis profesional yang melahirkan pertanggungjawaban.​​ Menurut Hyat​​ malpractice​​ oleh dokter terdiri dari 4 (empat) kategori sebagai berikut:5

  • Kegagalan dokter/ahli bedah mengerahkan dan menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan pengalamnya sampai pada tingkat yang wajar, seperti biasanya dimiliki para rekannya dalam menangani pasien;

  • atau kegagalannya dalam menjalankan perawatan ​​ serta perhatian (kerajinan, kesungguhan) yang wajar dan lazim dalam pelaksanaan ketrampilannya serta penerapan pengetahuannya;

  • atau kegagalannya dalam mengadakan ​​ diagnosis terbaik dalam ​​ menangani kasus yang dipercayakan kepadanya;

  • atau kegagalannya dalam memberikan ketrampilan merawat serta perhatian yang wajar dan lazim, seperti biasanya dilakukan oleh para dokter/ahli bedah didaerahnya ​​ dalam menangani kasusu yang sama

Dalam menggali prinsip-prinsip hukum yang mengatur​​ medical malpractice, perlu diidentifikasi 3 (tiga) kelompok yang berkepentingan. ​​ 

Pertama,​​ pasien yang dirugikan yang menuntut pertanggungjawaban akibat dugaan praktik​​ kedokteran​​ yang tidak aman. ​​ 

Kedua, penyedia jasa kesehatan yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan perilaku profesionalnya ditantang secara hukum.​​ 

Ketiga, masyarakat yang juga berada dalam bayang-bayang potensi tindakan malpraktik yang serupa.6​​ 

Untuk memperjelas​​ medical malpractice​​ tersebut dapat diamati juga dari​​ Black’s Law Dictionary​​ yang​​ mengartikan​​ malpractise​​ oleh seorang dokter harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:7

  • Adanya hubungan dokter-pasien;

  • Kehati-hatian standar yang dapat dipakai ​​ dan penyelenggaraannya;

  • Kerugiian yang dapat dituntut danti rugi; dan​​ 

  • Suatu hubungan kausal antara pelanggarakan, kehati-hatian ​​ dan kerugian yang diderita.

 

Pada umumnya​​ medical malpractice​​ dalam dunia medis didasarkan pada “kesalahan” atau “fault”. ​​ Namun pertanggungjawaban akibat wanprestasi, doktrin-doktrin lain seperti​​ master-servant relationship,​​ res ipsa loquitur​​ maupun ketiadaan​​ informed consent​​ juga dapat melahirkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.8

Hubungan antara pasien dan dokter dapat didasarkan pada kontrak antara para pihak, hubungan perdata berbasis​​ tort,​​ atau keduanya. ​​ Dalam beberapa kasus malpraktik, dokter dianggap gagal memenuhi standar​​ duty of care​​ yang dibutuhkan. Dalam hal ini, dalam hubungan hukum yang lahir berdasarkan ​​ kontrak ataupun yang berbasis​​ tort​​ akan memiliki standar​​ duty of care​​ yang sama.9​​ 

Dalam ranah​​ sistim​​ Common Law, untuk kasus​​ medical malpractice​​ pasien yang dirugikan harus menunjukkan 4 (empat) elemen berikut:10

  • Dokter memiliki​​ duty of care​​ terhadap pasien

  • Dokter melanggar standar​​ duty of care​​ yang berlaku

  • Pasien menderita kerugian yang dapat dikompensasi

  • Kerugian tersebut disebabkan sebenar-benarnya (caused in fact) dan kurang lebih disebabkan (proximately caused) oleh perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi standar.

Pada umumnya, beban pembuktian​​ tersebut​​ berada pada sang pasien.​​ 

​​ Turunan dari​​ medical malpractice ​​​​ mengakibatkan munculnya tuntutan atas tanggung jawab profesi dokter. Namun, C. Berkhouwer dan L.D. Vorstman menyatakan, bahwa terjadinya tanggung jawab dalam hukum tergantung 2 (dua) syarat, yakni;11

  • ...akibat dapat diperhitungkan terlebih dahulu,

  • ...ketidakhati-hatian dalam melakukan sesuatu (atau tidak melakukannya).

 

​​ ​​ 

STANDARD OF CARE​​ 

 

Terdapat beberapa macam bentuk​​ putusan pengadilan, dan​​ baru-baru ini​​ terdapat​​ pernyataan legislatif atas standar perawatan​​ (standard​​ of care)​​ dari​​ medical​​ malpractice. Untuk memberikan analisis, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menjadi pertimbangan pada setiap pengujian yang teliti/cermat dari​​ standard of care:12

  • Bagaimana seharusnya mendefinisikan standar perilaku profesional? Apakah hal tersebut dipersamakan dengan praktik lazim dari anggota lainnya pada profesi kesehatan? Jika tidak​​ dipersamakan, maka apakah referensi profesional​​ yang seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi standar perilaku profesional?

  • Apakah standar profesional​​ seharusnya secara​​ wajar diberikan bobot konklusif dalam mengidentifikasi standar perawatan pada kasus malpraktik?

  • Apakah keterangan ahli seharusnya secara wajar diperlukan untuk menciptakan standar perawatan yang sesuai, tanpa memperhatikan bobot yang diberikan standar profesional?

  • Bagaimana jika terdapat pertentangan dalam profesi pada umumnya sebagaimana kondisi medis seharusnya diberikan?

  • Pada standar manakah yang seharusnya dipegang dokter yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang melebihi dari dokter biasa yang berpraktik pada jenis praktik atau spesialisasi yang sama?

  • Apakah seorang praktisi seharusnya memegang gelar keterampilan dan perawatan yang diharapkan seperti praktisi “biasa” atau praktisi “cukup kompeten”?

  • Sejauh mana spesialisasi atau sekolah dan lokasi geografis dimana satu praktik mempengaruhi standar perawatan yang berlaku?

 

 

TANGGUNG JAWAB​​ PIDANA​​ DOKTER

 

Orang bijak mengatakan, bahwa tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan.​​ Di dalam ilmu hukum pidana, kesalahan (schuld) dapat disebabkan karena kesegajaan (opzet) atau karena kelalaian/kealpaan (culpa).​​ 

Dalam konteks tanggung jawab pidana dokter timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan diagnose atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan/perawatan.​​ Untuk menentukan adanya kesalahan profesional, diperlukan pendapat para ahli yang akan dapat memberikan data yang akurat kepada hakim.​​ 

Sudah tentu kesalahan tersebut harus mempunyai hubungan sebab-alibat dengan hasilnya, dan mempunyai derajat-derajat tertentu. ​​ Tidaak setiap kesalahan mengakibatkan imbulnya tanggung jawab pidana; hanya kesalahan​​ (dan akibatnya) yang besar. Hal ini sesuai dengan Keputusan Hoge Raad tertanggal 4 Maret 1929.13​​ 

Dengan demikian dapatlah dikatakan, kesalahan profesional tidak selalu harus diikuti dengan tanggung pidana karena kematian dan luka-luka tidak senantiasa disebabkan oleh hal itu. Dalam hal ini, seorang dokter tidak dapat dijatuhi hukuman, sebagaimana dalam​​ Keputusan Raad van Justitie di Medan tertanggal 12 Maret 1923.14

Dalam ranah​​ sistim​​ Common Law,​​ pertangggungjawaban pidana oleh dokter dalam kasus malpraktik tidak banyak dijumpai. Secara umum, ​​ terdapat kecenderungan pengajuan gugatan pidana ketika kelalaian diikuti oleh hilangnya nyawa pasien. Dalam hal ini harus dilihat apakan ada dimensi ekstra dari kelalaian medis sebelum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. ​​ 15

Dalam kasus​​ R vs Bateman​​ misalnya, pengadilan menyatakan bahwa untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, kelalaian terdakwa melampaui atau lebih dari sekedar masalah kompensasi​​ di antara para pihak dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kehidupan dan keselamatan orang lain yang dapat dilihat sebagai kejahatan terhadap negara dan melakukan hukuman yang layak.16​​ Dengan demikian, dalam kriminalisasi malpraktik harus terdapat elemen penyimpangan atau pengabaian praktik atau prosedur normal yang dapat menjadi bahaya bagi masyarakat.17

Di Indonesia berkenaan dengan​​ medical malpractice​​ dalam bidang​​ hukum pidana umpamanya:18

  • Menipu penderita atau pasien (Pasal 378 KUHP),

  • Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 KUHP),

  • Melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka (Pasal-Pasal 359, 360 dan 361 KUHP),

  • Melakukan pelanggaran kesopanan (Pasal-Pasal 290-1, 294-2, 285 dan 286 KUHP),

  • Melakukan pengguguran tanpa indikasi medis (Pasal-Pasal 299, 348, 349 dan 350 KUHP),

  • Membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderita (Pasal 322 KUHP),

  • Kesengajaan membiarkan penderita tidak tertolong (Pasal 340 KUHP),

  • Tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut (Pasal 351 KUHP),

  • Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386 KUHP),

  • Euthanasia (Pasal 344 KUHP).

 

PENUTUP

 

Untuk memahami penanganan tindak pidana dokter dan kaitannya dengan hakikat​​ medical malpractice​​ oleh dokter harus didasarkan kepada yang menjadi ukuran​​ medical malpractice.​​ Harus pula ada penekanan tidak semua kesalahan​​ profesional atau penyimpangan yang diakukan dokter dalam melaksanakan profesinya secara langsung mengakibatkan pertanggungjawaban hukum. Namun, apabila dokter dalam melakukan praktik medis memenuhi unsur-unsur​​ ​​ medical malpractice,​​ seperti kelalaian, kesalahan medis dan kerugian bagi pasien, maka dokter tersebut​​ akan dapat dimintakan secara hukum pertanggungjawabannya.​​ 

​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

​​ Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah​​ Penanganan Tindak Pidana Kedokteran,​​ diselenggarakan oleh​​ Ikatan Dokter Indonesia Cabang Asahan,​​ Sumatera​​ Utara, Kisaran,​​ ,​​ 18 Oktober 2018.

**

​​ Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007, Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005 – sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001-2011, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006-2011, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, tahun 2016 –  ​​​​ sekarang, Anggota Majelis Wali Amanat USU, tahun 2015 – sekarang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi USU, tahun 2015 – sekarang.

1

​​ Van der Mijn,​​ Medical Liability​​ (Issues of Health Law),​​ (Jakarta: BPHN, 1987), hal. 1

2

​​ H.J.J. Leenen,​​ Gezondheidszorg en Recht,​​ (Alphen aan den Rijn: Samson Uitgevery, 1981), hal. 1

3

​​ A. Hoekema, dalam​​ D. Veronica, hal.. 21.

4

​​ Jerry Zaslow,​​ “What is Malpractice in General Surgery ?”, dalam Soejono Soekanto dan Kartono Mohamamad,​​ Aspek Hukum dan Etika Kedokteran Di Indonesia,​​ (Jakarta: Grafitipers, 1983), hal. 67. ​​ 

5

​​ Hyat and Hyat,​​ Legal Aspects of Medical Records, dalam D. Veronica Komalawati,​​ (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hal. 19-20.

6

​​ Joseph H. King. Jr,​​ The Law of Medical Practices, (St Paul: West Publishing Company, 1986), hal. 4.

7

​​ D. Veronica Komalawati,​​ Op. Cit, hal. 20

8

​​ Ibid.

9

​​ Ibid.

10

​​ Ibid,​​ ha. 9.

11

​​ Soerjono Soekanto​​ dan Kartono Mohamad,​​ Op, Cit,​​ hal. 67.

12

​​ Joseph H. King,​​ Op.Cit, hal. 41-42

13

​​ Soerjono Soekanto, hal. 79.

14

​​ Ibid.

15

​​ J. K. Mason dan R.A. McCall Smith,​​ Law and Medical Ethics, (London: Butterworths, 1991), hal. 225-226.

16

​​ Ibid.

17

​​ Ibid.

18

​​ Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad,​​ Op. Cit,​​ hal. 68.

Leave a Comment